PROGRAM PRIORITAS
Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah merupakan bagian dari kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang bertujuan memastikan seluruh anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas sebelum memasuki Sekolah Dasar. Program ini berfokus pada perluasan akses dan pemerataan layanan agar setiap anak mendapatkan stimulasi tumbuh kembang, penguatan karakter, serta kesiapan belajar sesuai tahap perkembangannya. Melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mewujudkan seluruh anak usia 5–6 tahun terlayani pendidikan pra sekolah sebagai fondasi yang kuat untuk keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Jadwal Pelaksanaan
- Daring: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah kepada Pemerintah Daerah tanggal 20 mei secara daring
- Daring: Sosialsiasi Peran Bunda PAUD dan Pijar kepada Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD secara daring 25 Mei
- Pendampingan Penataan dan Penguatan Kelembagaan PAUD secara daring 25 Juni
- Pendampingan Peran Bunda PAUD dalam Advokasi Akses PAUD di Daerah, secara daring 21 Juli
- Pendampingan Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah kepada Bunda PAUD secara luring ke 27 kab kota dan 1 prov
Anggaran
Anggaran kegiatan wajar 1 tahun pra sekolah dibiayai oleh DIPA BBPMP Jawa Barat tahun 2026
Target & Capaian
Dalam melaksanakan tugas mengawal wajar 1 tahun pra sekolah taget dan capaiannya adalah:
1. Semua bunda PAUD melaksanakan kegiatan pengisian portal PIJAR Bunda PAUD
2. Pemerintah daerah memiliki profiling PAUD di masing-masing daerah
3. Kabupaten/kota di jawa barat meningkat capaian APS usia 5-6 tahun melebihi capaian nasional
Dampak dan Manfaat
Dampak dan manfaat dari kegiatan yang dikawal BBPMP dalam menangani wajar 1 tahun pra sekolah adalah:
BBPMP Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pendamping dan pengawal implementasi Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah melalui penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pendampingan pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Peran tersebut memberikan dampak nyata berupa meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan PAUD bagi anak usia 5–6 tahun, menguatnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Bunda PAUD, Pokja PAUD, Kementerian Agama, organisasi mitra, dan masyarakat, serta meningkatnya kualitas perencanaan berbasis data.
Manfaat yang dihasilkan antara lain meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, semakin banyak anak usia 5–6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan pra sekolah, tersusunnya kebijakan dan rencana aksi daerah yang mendukung Wajib Belajar 13 Tahun, serta meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi program. Pada akhirnya, pendampingan BBPMP berkontribusi terhadap terwujudnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan kesiapan anak memasuki jenjang Sekolah Dasar, dan penguatan fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan/Keputusan Strategis
Keputusan strategis yang diharapkan dari pemerintah daerah
1. Menetapkan target 100% anak usia 5–6 tahun mengikuti pendidikan pra sekolah sebelum masuk SD.
2. Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah lintas perangkat daerah.
3. Menetapkan desa/kelurahan sebagai basis pendataan dan penjangkauan seluruh anak usia 5–6 tahun.
4. Memastikan tidak ada anak masuk SD tanpa memperoleh layanan pendidikan pra sekolah, kecuali pada kondisi khusus yang diatur sesuai ketentuan.
5. Menjadikan APK PAUD usia 5–6 tahun sebagai indikator kinerja daerah (IKD) sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.
Rencana Program
Pendampingan dan Konsolidasi Data Dukung Wajib Belajar PAUD 1 Tahun
Jadwal Pelaksanaan
23 April 2026 (Daring)
Tujuan
Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data pendukung sebagai dasar perencanaan dan implementasi Wajib Belajar PAUD 1 Tahun di daerah
Fokus Materi
“Pemanfaatan Data Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Dasar Perencanaan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun”
1. Gambaran data strategis PAUD
– APS 5–6 tahun
– Desa/kelurahan tanpa PAUD
– Kesenjangan layanan PAUD
2. Kaitan PAUD ↔ keberlanjutan pendidikan dasar
3. PAUD sebagai pencegah ATS sejak awal
Sasaran
- Bidang PAUD Kab/Kota
- Mitra PAUD
- Pokja Bunda PAUD
- Operator Dapodik PAUD
Ruang Lingkup
- Pendampingan pemetaan kebutuhan layanan PAUD
- Konsolidasi data APS 5–6 tahun, sebaran desa tanpa PAUD
- Diskusi pemanfaatan data untuk perencanaan daerah
Indikator Keberhasilan
- Pemerintah Daerah memahami kebutuhan data implementasi Wajar PAUD 1 Tahun.
- Teridentifikasinya desa prioritas/lokus intervensi PAUD di daerah dampingan.
- Peserta menyatakan kesiapan menggunakan data sebagai dasar perencanaan.
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun kepada Pemerintah Daerah
Jadwal Pelaksanaan
19 Mei 2026 (Daring)
Tujuan
Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap kebijakan dan strategi implementasi Wajib Belajar PAUD 1 Tahun
Fokus Materi
“Arah Kebijakan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah”
1. Posisi Wajar PAUD 1 Tahun dalam kebijakan nasional
– Visi SDM unggul
– Keterkaitan dengan Perpres No. 3 Tahun 2026
2. Peran pemerintah daerah
– Dukungan kebijakan daerah
– Penguatan komitmen lintas sektor
3. PAUD sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun
– PAUD sebagai gerbang masuk sistem pendidikan
– Dampak jangka panjang pada ATS
Sasaran
- Bidang PAUD Kab/Kota
- Penilik/ pengawas
- Pokja Bunda PAUD
- Operator Dapodik PAUD
Ruang Lingkup
- Sosialisasi Desain Besar Wajar PAUD 1 Tahun
- Diskusi peran pemda dalam perluasan akses dan mutu
- Advokasi integrasi kebijakan PAUD dalam perencanaan daerah
Indikator Keberhasilan
- Terbangunnya komitmen pemda mendukung implementasi Wajar PAUD.
- Meningkatnya kesadaran pemda terhadap pentingnya PAUD prasekolah.
Pendampingan Penataan dan Penguatan Kelembagaan PAUD dalam Mendukung Peningkatan APS Usia 5–6 Tahun
Jadwal Pelaksanaan
Luring di 27 kab/kota
Tujuan
Umum :
Meningkatkan kapasitas dan sinergi kelembagaan PAUD di kabupaten/kota dalam rangka mendorong peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun di Jawa Barat.
Khusus :
- Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun.
- Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan dan layanan PAUD yang berdampak pada rendahnya APS usia 5–6 tahun.
- Memperkuat peran Bidang PAUD, Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, dan kepala satuan PAUD dalam advokasi dan perluasan akses layanan.
- Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) kabupaten/kota berbasis data untuk peningkatan APS.
- Membangun komitmen kolaboratif lintas pemangku kepentingan daerah
Sasaran
- Bidang PAUD
- Pokja Bunda PAUD
- Penilik dan pengawas PAUD
- HIMPAUDI
- IGTKI
- Kepala Satuan PAUD/TK
Ruang Lingkup
FGD di dinas pendidikan :
1. Sesi Kebijakan & Data Daerah
a. Paparan kebijakan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun
b. Penyajian data APS usia 5–6 tahun kab/kota
2. Identifikasi Permasalahan (FGD)
a. Distribusi satuan PAUD
b. Legalitas & kelembagaan
c. Dukungan desa/kelurahan
d. Kendala partisipasi anak usia 5–6 tahun
3. Strategi Penguatan Kelembagaan
a. Advokasi desa/kelurahan
b. Penguatan peran Pokja Bunda PAUD
c. Kolaborasi HIMPAUDI & IGTKI
d. Strategi jemput bola calon peserta didik
4. Penyusunan RTL
Penetapan target peningkatan APS
Indikator Keberhasilan
- Penguatan tata kelola dan fungsi kelembagaan PAUD kab/kota.
- Sinkronisasi peran Bidang PAUD, Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, dan satuan PAUD.
- Pemetaan akses layanan PAUD usia 5–6 tahun.
- Penyusunan strategi advokasi dan perluasan layanan.
- Penyusunan dan pengawalan implementasi RTL peningkatan APS.
Pendampingan Penataan dan Penguatan Kelembagaan PAUD
Jadwal Pelaksanaan
25 Juni 2026 (Daring)
Tujuan
Mendukung kesiapan dan mutu kelembagaan PAUD dalam pelaksanaan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun.
Fokus Materi
“Penguatan Kelembagaan PAUD untuk Mendukung Wajib Belajar PAUD 1 Tahun”
1. Standar layanan PAUD
– Prinsip layanan PAUD bermutu
– Peran kelembagaan dalam menjamin akses
2. Kesiapan satuan PAUD
– Kelembagaan PAUD-SPK
– Tantangan satuan PAUD di daerah
3. PAUD yang ramah dan inklusif
– Layanan PAUD sebagai ruang aman dan menyenangkan
– Menjangkau semua anak usia prasekolah
Sasaran
- Pengelola satuan PAUD
- Penilik PAUD
- Pengawas TK
- Himpaudi, IGTKI
Ruang Lingkup
- Pendampingan pemenuhan standar PAUD
- Penataan kelembagaan PAUD
Indikator Keberhasilan
- Meningkatnya pemahaman satuan PAUD tentang standar layanan PAUD.
- Terverifikasinya kesiapan satuan PAUD sesuai regulasi.
- Teridentifikasinya PAUD yang siap mendukung Wajar PAUD 1 Tahun.
- Peserta menyatakan kesiapan melakukan perbaikan layanan.
Pendampingan Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk Peningkatan Mutu PAUD
Jadwal Pelaksanaan
1 juli 2026 (Daring)
Tujuan
Meningkatkan kapasitas satuan PAUD dan pemda dalam memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar peningkatan mutu layanan PAUD
Fokus Materi
“Pemanfaatan Rapor Pendidikan PAUD untuk Peningkatan Mutu Layanan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun”
1. Pengenalan Rapor Pendidikan PAUD
– Indikator mutu PAUD
– Data hasil Sulingjar
2. Membaca dan memahami Rapor Pendidikan
– Area kekuatan dan area perbaikan
– Hubungan mutu PAUD dan keberlanjutan sekolah
3. Rapor Pendidikan sebagai alat refleksi
– Bukan penilaian, tapi perbaikan
– Dasar pengambilan keputusan satuan
Sasaran
- Kepala satuan PAUD
- Pengelola PAUD
- Dinas Pendidikan Kab/Kota
Ruang Lingkup
- Pemahaman indikator mutu PAUD dalam Rapor Pendidikan
- Diskusi pemanfaatan Rapor Pendidikan berbasis Sulingjar
- Refleksi mutu layanan PAUD
Indikator Keberhasilan
- ≥80% peserta memahami Rapor Pendidikan PAUD.
- ≥70% satuan PAUD memahami area perbaikan mutu.
- Meningkatnya kesadaran satuan PAUD terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.
- Partisipasi aktif dalam diskusi pemanfaatan Rapor Pendidikan.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Wajib Belajar PAUD 1 Tahun
Jadwal Pelaksanaan
27-28 Agustus 2026 (Luring)
Tujuan
Memperoleh gambaran nyata pelaksanaan Wajib Belajar PAUD 1 Tahun di daerah serta mengidentifikasi tantangan dan praktik baik.
Kegiatan
Kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas & Mitra)
1. Koordinasi awal dengan Dinas Pendidikan
– Konfirmasi pelaksanaan Wajar PAUD 1 Tahun di daerah
– Pemahaman kebijakan daerah (dukungan, regulasi, atau inisiatif lokal)
– Diskusi ringan terkait tantangan dan peluang
2. Diskusi reflektif implementasi program
– Capaian akses PAUD (APS 5–6 tahun, desa tanpa PAUD)
– Upaya pencegahan anak tidak melanjutkan ke SD
– Keterlibatan lintas sektor (desa, PKK, Bunda PAUD, dll.)
3. Penggalian praktik baik daerah
– Strategi daerah menjangkau anak usia prasekolah
– Inovasi sederhana yang sudah berjalan
– Peran desa/kelurahan dalam mendukung PAUD
4. Identifikasi kebutuhan pendampingan
– Kebutuhan peningkatan kapasitas
– Kebutuhan penguatan kebijakan atau data
– Potensi
Kegiatan di Tingkat Satuan Pendidikan PAUD
1. Observasi singkat layanan PAUD
– Ketersediaan layanan PAUD
– Kondisi lingkungan belajar (aman, ramah anak, inklusif)
– Partisipasi anak usia 5–6 tahun
2. Dialog santai dengan pendidik dan pengelola PAUD
– Pengalaman melayani anak usia prasekolah
– Tantangan menjangkau anak yang belum ber-PAUD
– Pemahaman tentang Wajar PAUD 1 Tahun
3. Wawancara ringan dengan orang tua
– Alasan menyekolahkan / belum menyekolahkan anak
– Persepsi tentang pentingnya PAUD
– Hambatan akses (jarak, biaya, informasi)
4. Refleksi pemanfaatan Rapor Pendidikan
– Apakah satuan mengenal Rapor Pendidikan PAUD
– Pemahaman umum terhadap indikator mutu
– Sikap satuan terhadap peningkatan mutu
Sasaran
- Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Satuan PAUD
- Perangkat desa
- Orang tua dan peserta didik PAUD
Ruang Lingkup
- Kunjungan lapangan BBPMP
- Dialog santai dengan pemda, desa, PAUD, dan orang tua
- Penggalian praktik baik dan tantangan
Indikator Keberhasilan
- Terlaksananya dialog dengan pemda, PAUD, desa, dan orang tua.
- Teridentifikasinya minimal 1 tantangan dan 1 praktik baik.
- Terbangunnya komunikasi dan keterbukaan lapangan