by Tim Media | Dec 10, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – BBPMP Jawa Barat Kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan nasional melalui capaian terhormat pada kegiatan Rapat Koordinasi Refleksi dan Evaluasi Program Prioritas MBG disatuan pendidikan yang digelar di Hotel Avenzel Cibubur . Pada kesempatan tersebut, BBPMP Jawa Barat dianugerahi penghargaan sebagai UPT Transformator Kolaborasi dan Dampak Berkelanjutan pada Program MBG di Satuan Pendidikan, sebuah bentuk pengakuan atas sinergi, ketekunan, dan konstribusi nyata dalam mengawal implementasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya kolaboratif yang dijalankan tidak hanya menghasilkan perubahan sesaat, tetapi juga menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat. Melalui koordinasi yang solid, pendampingan intensif, serta penguatan kapasitas satuan pendidikan, BBPMP Jawa Barat terus mendorong ekosistem pendidikan yang adaptif dan respontif terhadap kebutuhan zaman.
Peran satuan pendidikan sebagai pionir revitalisasi Tim Pelaksana UKS turut menjadi sorotan pennting dalam rapat ini. Revitalisasi tersebut menjadi fondasi utama untuk mendukung Program MBG, karena UKS memiliki peran strategis dalam memastikan layanan Kesehatan dan gizi siswa berjalan optimal. Dengan penguatan UKS sebagai garda terdepan, sekolah mapu menjadi pusat edukasi gizi, kebersihan lingkungan dan Kesehatan yang berkelanjutan.
Capaian ini tentu tidak lepas dari dedikasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, berbagai mitra, hingga seluruh SDM penggerak transformasi pendidikan. Kolaborasi yang terbangun selama ini menjadi fondasi utama terselenggaranya program-program yang memberikan dampak langsung bagi peserta didik dan masyarakat.
BBPMP Jawa Barat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusi setiap pihak yang terlibat. Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas kemitraan, serta menghadirkan inovasi bagi pendidikan yang lebih inklusif dan bermutu. BBPMP Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk mengawal transformasi pendidikan dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang terbaik.
(Tim media)
by Tim Media | Dec 10, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Dalam rangka memperluas wawasan kelembagaan serta memperkuat kolaborasi antar unit pelaksana teknis, BPMP Yogyakarta mengadakan kegiatan benchmarking ke BBPMP Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2025. Kunjungan ini menadi sarana penting untuk memahami lebih dalam berbagai strategi dan pendekatan yang diterapkan BBPMP Jawa Barat dalam menjalankan perannya sebagai facilitator dan pengendali mutu pelaksanaan Program Prioritas Kemendikdasmen.
Tim BPMP Yogyakarta disambut oleh Ketua Tim Kerja SMP, Moh. Dudi Sholahudin, beserta para penanggung jawab program prioritas. Dalam sesi diskusi yang berlangsung, pihak BBPMP Jawa Barat memaparkan berbagai capaian yang telah dicapai sekaligus menjelaskan sejumlah tantangan yang masih ditemui dalam pelaksanan program di wilayah Jawa Barat.
Pembahasan mencakup berbagai area kerja strategis, mulai dari pelaksanaan SPMB/Dapodik, penguatan pembelajran dan penilaian, pengembangan pendidikan karakter, hingga pemetaan mutu pendidikan. Setiap program dijelaskan secara rinci untuk memberikan gamabaran menyeluruh mengenai proses pendampingan dan supervisi yanga dilakukan BBPMP Jawa Barat terhadap satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
Selain mendapatkan pemaparan laporan, BPMP Yogyakarta juga diperkenalkan pada inovasi unggulan Jabar Beraksi. Inisiatif ini telah menjadi salah satu pendorong utama yang membantu mmeperkuat koordinasi lintas pihak, meningkatkan efektivitas pendampingan, dan mempercepat pencapaian target program prioritas di berbagai kabupaten/kota. Pendekatan tersebut dinilai relevan dan dapat menginspirasi praktik bai kantar UPT.
Kegiatan benchmarking turut membuka ruang dialog terbuka antara kedua UPT mengenai pengalaman lapangan, model pendampingan, serta strategi penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Melalui pertukaran gagasan tersebut, kedua pihak berharap dapat mengoptimalkan peran masing-masing dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program yang berdampak nyata di daerah
Dengan terselenggaranya kunjungan ini, BPMP Yogyakarta dan BBPMP Jawa Barat semakin memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikdasmen secara lebih efektif sekaligus memastikan setiap program prioritas dapat memberikan manfaat maksimal bagi satuan pendidikan dan peserta didik.
(Tim media)
by Tim Media | Dec 10, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada sejumlah unit kerja yang dinilai berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 9 Desember 2025. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya satuan kerja dalam memperkuat budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemberian penghargaan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, sehingga semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong praktik birokrasi yang akuntabel. Melalui momentum ini, instansi pendidikan diharapkan mampu menunjukkan integritas dalam pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam ajang tersebut, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat turut menerima Piagam Penghargaan ZI WBBM. Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi BBPMP Jabar dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
Raihan tersebut juga mengukuhkan peran BBPMP Jawa Barat sebagai lembaga yang terus berupaya menghadirkan layanan publik yang bersih dan responsif. Melalui komitmen yang kuat, BBPMP Jabar diharapkan mampu memperluas dampak positif bagi satuan pendidikan di seluruh Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi dorongan baru bagi BBPMP Jabar untuk melanjutkan transformasi tata kelola layanan pendidikan. Dengan semangat antikorupsi, lembaga ini bertekad menjaga integritas dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
(Tim media)
by Tim Media | Dec 9, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang ditetapkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Momen tahunan ini menjadi pengingat global tentang pentingnya melawan praktik korupsi yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, hingga masa depan sebuah negara. Di Indonesia, peringatan ini juga digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajak seluruh masyarakat merayakan kejujuran dan berani menolak segala bentuk korupsi.
BBPMP Provinsi Jawa Barat turut menggemakan gerakan antikorupsi pada peringatan HAKORDIA 2025 dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Yang menegaskan peolakan terhadap gratifikasi, suap, dan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, BBPMP Jawa Barat menekankan pentingnya menanamkan budaya integritas di satuan pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Lembaga untuk membangun layanan pendidikan yang berkualitas, ramah, serta bersih dari praktik tidak jujur.
Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi pengingat bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang merugikan negara serta menghambat kualitas layanan publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berpengaruh pada masa depan generasi bangsa. Karena itu, penguatan integritas menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel.
Melalui peringatan Hakordia 2025, BBPMP Jabar berharap tercipta kesadaran kolektif bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi peran semua pihak. Komitmen bersama yang dilakukan secara konsisten diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya layanan pendidikan yang lebih transparan dan profesional.
Dengan semangat “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, BBPMP Jabar mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus menjaga integritas dan menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian dari karakter kerja sehari-hari. Perubahan yang dimulai dari langkah kecil diyakini mampu membawa dampak besar bagi masa depan bangsa.
(Tim media)
by Tim Media | Dec 8, 2025 | Warta Kiwari
Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat menyambut pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat penerapan layanan public yang lebih merangkul semua kelompok, termasuk masyarakat yang berada dalam kategori rentan.
Agenda yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengisian pada akun tautan Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Biroksasi. Melalui kegiatan ini, BBPMP Jawa Barat mendapatkan kesempatan untuk memastikan keselarasan antara standar yang diterapkan di lapangan dengan pedoman pelayanan inklusif yang ditetapkan pemerintah.
Pelaksanaan pemantauan langsung dalam kegiatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan kualitas layanan yang tersedia di lingkungan BBPMP Jawa Barat. Selain meninjau fasilitas fisik, tim juga mengevaluasi aspek lain yang berkaitan dengan kenyamanan, aksebilitas, serta responsivitas dalam menghadapi kebutuhan kelompok rentan.
Sosialisasi turut menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait prinsip-prinsip layanan inklusif. Dengan penguatan kapasitas ini, diharapkan seluruh pegawai mampu memeberikan layanan yang lebih empatik, jelas prosedurmya, dan memberikan kepastian kepada masyarakat yang mmebutuhkan perlindungan khusus dalam mengakses layanan publik.
Melalui rangkaian kegiatan ini, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik agar semakin mudah dijangkau, adaptif, dan memberikan rasa aman bagi setiap kelompok masyarakat. Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap kebijakan nasional dalam membangun pelayanan publik yang lebih ramah dan berpihak kepada kelompok rentan.
(Tim media)
