by Tim Media | May 25, 2026 | Warta Kiwari
Jawa Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat terus memperkuat implementasi digitalisasi pembelajaran melalui kegiatan Pendampingan Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pembelajaran kepada 27 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi pendidikan berbasis teknologi sekaligus menyamakan pemahaman terkait kebijakan digitalisasi pembelajaran tahun 2026.
Pendampingan tahap 1 dilaksanakan dalam dua sesi, yakni pada 19–20 Mei 2026 dan 21–22 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan dinas pendidikan sebagai mitra strategis dalam mendorong implementasi pembelajaran digital yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan di satuan pendidikan.
Pelaksanaan pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai program penguatan kapasitas yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2025, BBPMP Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) kepada 300 satuan pendidikan. Selain itu, pada Februari hingga Maret 2026, juga telah diselenggarakan tiga gelombang bimbingan teknis bagi 3.000 tenaga pendidik jenjang PAUD Dikdasmen di Jawa Barat.
Melalui kegiatan ini, dinas pendidikan bersama BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan penguatan strategi percepatan pemanfaatan digitalisasi pembelajaran, pemetaan kebutuhan sarana pendukung, hingga identifikasi berbagai tantangan implementasi di satuan pendidikan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar transformasi digital pendidikan dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai pemanfaatan perangkat teknologi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menghadirkan ekosistem belajar yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat kompetensi yang relevan dengan tantangan masa depan.
Implementasi digitalisasi pembelajaran juga mendapat respons positif dari para tenaga pendidik di satuan pendidikan. Seorang guru peserta pendampingan menyampaikan bahwa penggunaan papan interaktif digital membantu proses pembelajaran di kelas menjadi lebih modern, meningkatkan antusiasme belajar siswa, serta membuat siswa lebih aktif dan bersemangat untuk berpartisipasi di depan kelas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BBPMP Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi penyediaan papan interaktif digital tersebut.
Melalui pendampingan yang berkelanjutan, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap akselerasi digitalisasi pembelajaran dapat semakin optimal dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
(Tim Media)
by Tim Media | May 23, 2026 | Warta Kiwari
Kota Bandung – BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pengawasan Tenaga Ahli Lapangan dalam Program Revitalisasi Sekolah pada 21-23 Mei 2026 di Harris Convention Hall Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, pemahaman teknis, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Jawa Barat.
Kegiatan tersebut menghadirkan fasilitator, tim teknis, Dinas Pendidikan, serta narasumber dari berbagai instansi untuk membangun kesamaan persepsi dalam pengawasan program revitalisasi sekolah. Selain menjadi ruang koordinasi, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman peserta terkait tata kelola program, penerapan standar teknis konstruksi, hingga mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan revitalisasi.
Melalui diskusi dan penguatan materi yang diberikan, para tenaga ahli lapangan diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasan secara optimal sehingga pelaksanaan revitalisasi sekolah dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan transparan. Pengawasan yang baik dinilai penting untuk memastikan pembangunan sarana pendidikan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik.
Staf Ahli Kemendikdasmen, Irfan Aryanto Iha, S.T., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kepada tim teknis agar mampu melaksanakan tugas secara optimal di lapangan, khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Kami baru saja memberikan pembekalan agar rekan-rekan tim teknis dapat bekerja secara maksimal di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan baik serta terlaksana secara maksimal dan optimal di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Eka Palapia, menekankan pentingnya pendampingan hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program revitalisasi. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan baik melalui pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, maupun kejaksaan di daerah lainnya.
Melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap program revitalisasi sekolah dapat menghadirkan sarana pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas guna mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.
(Tim Media)
by Tim Media | May 22, 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 terus didorong agar berjalan lebih transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Upaya tersebut memerlukan pengawasan bersama serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penerimaan berlangsung secara adil dan berintegritas.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan tata kelola pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi dalam Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Forum ini menjadi ruang penguatan sinergi antarlembaga dalam mengawal pelaksanaan SPMB agar mampu memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Pengawasan yang terintegrasi dinilai penting untuk mencegah berbagai praktik yang dapat mengurangi prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan murid baru.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan “Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027” yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (21/5). Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, serta unsur strategis nasional, mulai dari Komisi X DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, kementerian terkait, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas dan perlindungan anak.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara objektif, transparan, adil, dan berintegritas, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan penerimaan murid baru memerlukan dukungan bersama demi menjaga mutu layanan pendidikan bagi masyarakat.
Komitmen bersama tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan SPMB yang jujur, akuntabel, inklusif, dan ramah bagi seluruh anak Indonesia. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, pendekatan pengawasan juga diarahkan untuk melindungi hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
Pembahasan dalam forum turut menyoroti pentingnya pemanfaatan data dan koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi potensi permasalahan selama proses penerimaan berlangsung. Dengan pengawasan yang kuat dan sistem yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses informasi yang jelas terkait mekanisme maupun tahapan SPMB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tidak sekadar menjadi agenda tahunan dalam proses penerimaan murid baru. Menurutnya, SPMB merupakan bagian penting dari layanan publik di bidang pendidikan yang berperan dalam memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
“SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujar Abdul Mu’ti.
“Dengan demikian, keberhasilan SPMB bukan hanya tentang proses penerimaan murid baru, tetapi tentang upaya negara memastikan masa depan anak-anak Indonesia yang dimulai dari akses pendidikan,” lanjutnya.
Melalui sinergi berbagai pihak, pelaksanaan SPMB diharapkan tidak hanya berjalan lancar secara administratif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada pemerataan akses pendidikan.
(Tim Media)
by Tim Media | May 21, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Upaya peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sistem pendampingan yang mampu menjawab tantangan di lapangan secara adaptif dan berkelanjutan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui inovasi JABAR BERAKSI yang dikembangkan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan inovasi JABAR BERAKSI melaju hingga tahap final Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pendidikan Dasar dan Menengah (KIPRAH) Tahun 2026 serta mengikuti sesi presentasi dan wawancara final pada Rabu, 20 Mei 2026 menjadi wujud komitmen BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Partisipasi dalam KIPRAH 2026 menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan terhadap inovasi layanan publik di bidang pendidikan. Proses presentasi dan wawancara tidak hanya menilai gagasan, tetapi juga dampak nyata yang telah dihasilkan bagi peningkatan mutu layanan pendidikan.
JABAR BERAKSI dikembangkan sebagai upaya memperkuat peran pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Pendekatan yang dibangun tidak hanya berfokus pada administrasi pengawasan, tetapi juga mendorong pengawas menjadi pendamping, fasilitator, sekaligus penggerak perubahan mutu pendidikan.
Melalui inovasi ini, penguatan kapasitas pengawas diarahkan agar mampu menjalankan fungsi coaching dan pendampingan berbasis kebutuhan sekolah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dalam mengidentifikasi tantangan, menyusun strategi perbaikan, serta melakukan intervensi yang lebih terukur berdasarkan data.
Inovasi bukan sekadar ide baru, tetapi keberanian untuk menghadirkan dampak nyata, menjadi semangat yang terus dibangun dalam pengembangan JABAR BERAKSI sebagai bagian dari transformasi layanan pendidikan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
JABAR BERAKSI diharapkan dapat terus memperkuat peran pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas di Jawa Barat.
(Tim Media)
by Tim Media | May 20, 2026 | Warta Kiwari
Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung resmi memulai rangkaian Kick Off Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang digelar di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Pemda Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., bersama Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb.
Acara pembukaan tersebut menjadi penanda dimulainya proses SPMB di Kabupaten Bandung yang diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan terarah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan yang lebih berkualitas.
Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan bahwa penyelenggaraan SPMB Kabupaten Bandung Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan dengan mengedepankan prinsip pemerataan akses pendidikan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan serta lintas sektor untuk mewujudkan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
“Yang kita lakukan adalah memperbaiki akurasi data supaya perencanaan pendidikan lebih tepat sasaran,” ungkap Dadang.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proses SPMB dilaksanakan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kebijakan ini juga diperkuat dengan hadirnya program Beasiswa Bedas Calakan, yang ditujukan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Bandung dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
Melalui pelaksanaan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan lancar serta menjadi langkah nyata dalam menjamin bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh anak tanpa terkecuali.
(Tim media)
