Kota Tasikmalaya – BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kota Tasikmalaya pada Jumat (17/07/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemda sangat penting untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dasar mereka secara adil, merata, dan berkualitas. Pemenuhan ini juga menjadi tolok ukur utama keberhasilan kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BBPMP Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap realisasi pemenuhan SPM sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam memenuhi indikator-indikator SPM serta mendorong penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih efektif.
Dengan adanya SPM, semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan standar pelayanan yang sama, baik mereka yang tinggal di perkotaan maupun di daerah terpencil. SPM memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan publik dasar, termasuk layanan pendidikan yang menjadi hak setiap peserta didik.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, BBPMP Provinsi Jawa Barat berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong pemerataan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.
Bandung – BBPMP Provinsi Jawa Barat bersama Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.M., melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah di SDN Soka Kota Bandung dan SMPN 33 Kota Bandung pada Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai dengan kebijakan Kemendikdasmen dan memberikan pengalaman awal bersekolah yang positif bagi seluruh murid.
Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan menggembirakan. Selain itu, pelaksanaan MPLS juga diharapkan bebas dari perundungan serta segala bentuk kekerasan sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah dengan rasa aman.
Melalui MPLS Ramah, setiap murid diharapkan mampu memulai perjalanan pendidikannya di lingkungan baru dengan penuh semangat, percaya diri, dan kebahagiaan. Masa pengenalan sekolah tidak hanya menjadi ajang adaptasi terhadap lingkungan belajar, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun karakter, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta memperkuat budaya sekolah yang positif.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, BBPMP Provinsi Jawa Barat, dan satuan pendidikan dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, setiap murid diharapkan dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi semua.
Jakarta – BBPMP Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi dengan Direktorat SMP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Rabu (15/7/2026), sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan SPMB Tahun 2026 sekaligus membahas usulan revitalisasi satuan pendidikan jenjang SMP di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan dipimpin oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Komalasari, M.Pd., didampingi tim revitalisasi dan perwakilan Satgas SPMB Tahun 2026. Rombongan diterima langsung oleh Direktur SMP, Dr. Maulani Mega Hapsari, bersama PIC Revitalisasi dan PIC SPMB Direktorat SMP.
Dalam konsultasi tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat menyampaikan hasil analisis pelaksanaan SPMB Tahun 2026. Dari 2.112 rombongan belajar (rombel) yang diusulkan, sebanyak 1.338 rombel (63,35%) memiliki jumlah peserta didik melebihi ketentuan maksimal 32 peserta didik per rombel. Selain itu, terdapat 814 SMP yang memiliki jumlah rombel lebih banyak dibandingkan dengan ruang kelas yang tersedia.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pengusulan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui program revitalisasi satuan pendidikan agar kebutuhan ruang belajar dapat terpenuhi dan layanan pendidikan semakin optimal.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Direktorat SMP dan BBPMP Provinsi Jawa Barat semakin kuat dalam mendukung pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dalam rangka sosialisasi program Strategi Adaptif Peningkatan Kecakapan Literasi (SiAPIK): Tata Kelola Literasi Berbasis Kolaborasi Lintas Sektor, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
Semangat yang diusung melalui SiAPIK selaras dengan upaya BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penguatan budaya literasi sebagai fondasi pembelajaran yang bermutu. Literasi dipandang sebagai kemampuan esensial yang mendorong murid tidak hanya mampu membaca, tetapi juga memahami, mengolah, menganalisis, dan memaknai informasi secara kritis.
Penguatan kecakapan literasi tersebut diharapkan mampu membentuk karakter pembelajar yang kritis, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, literasi menjadi bekal penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengembangan sumber daya manusia yang unggul.
Melalui diskusi dan koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem literasi di Jawa Barat, sehingga budaya membaca dan bernalar kritis dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Bandung Barat – Membangun budaya mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, pada Rabu (14/07/2026) BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Koordinasi Pemetaan Potensi Sekolah Percontohan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sekolah-sekolah yang akan menjadi model penerapan budaya mutu di satuan pendidikan.
Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk melakukan verifikasi dan pemetaan calon sekolah percontohan, sekaligus menyamakan persepsi mengenai kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Melalui sekolah percontohan, diharapkan tumbuh budaya refleksi, kolaborasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta perbaikan berkelanjutan yang berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan dan pembelajaran di sekolah.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi, mari bersama membangun ekosistem pendidikan yang bermutu melalui implementasi SPMI yang berkelanjutan. Semoga sekolah-sekolah percontohan ini menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya dalam menghadirkan pendidikan yang semakin berkualitas untuk semua.
Kabupaten Bekasi – Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat didampingi Penanggung Jawab (PIC) SPMB Provinsi Jawa Barat melaksanakan monitoring pasca pelaksanaan SPMB di sejumlah SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Bekasi pada Senin (13/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung pada SPMB Tahun 2027.
Monitoring dilakukan melalui peninjauan langsung ke satuan pendidikan guna memperoleh gambaran kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait kapasitas ruang belajar dan potensi kebutuhan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Hasil identifikasi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, serta didampingi camat dan kepala desa setempat. Kehadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dalam menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik.
Melalui peninjauan langsung di lapangan, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam menyusun perencanaan berbasis kebutuhan nyata. Melalu perencanaan tersebut, pengembangan sarana pendidikan diharapkan dapat dilakukan secara tepat sasaran untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
