by Tim Media | Jan 26, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat bersama Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) melaksanakan kegiatan refleksi dan diskusi terkait hasil asesmen pelaksanaan Program INOVASI tahun 2025 di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang peningkatan mutu pendidikan berbasis data dan konteks daerah.
Hasil refleksi menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi murid di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Asesmen Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Skor literasi murid laki-laki tercatat sebesar 48,36 dan murid perempuan 52,95. Sementara itu, skor numerasi murid laki-laki mencapai 36,91 dan murid perempuan 38,73. Data tersebut memperlihatkan pola konsisten bahwa capaian murid perempuan lebih tinggi dibanding murid laki-laki, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan gender.
Secara umum, skor literasi dan numerasi Kabupaten Cirebon berada sekitar dua poin di bawah rata-rata Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mutu pembelajaran serta kualitas lingkungan belajar yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Program INOVASI mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Pada aspek kesetaraan gender, hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian murid masih merasa belum aman di sekolah akibat perundungan, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual, dengan risiko yang lebih tinggi dialami oleh murid perempuan. Situasi ini dipengaruhi oleh belum seragamnya pemahaman pemangku kepentingan terkait bentuk dan penanganan kekerasan, serta masih kuatnya stereotip gender dalam praktik pendidikan di sekolah.
Dari sisi inklusi disabilitas dan sosial, Kabupaten Cirebon memiliki 4.186 murid penyandang disabilitas. Namun, hanya sebagian kecil yang bersekolah di satuan pendidikan inklusi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses dan layanan, kesiapan pendidik dan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran inklusif, serta masih adanya stigma sosial. Selain itu, kelompok murid rentan lainnya juga memerlukan perhatian khusus, seperti murid dari keluarga kurang mampu, murid dengan keterbatasan bahasa pengantar, serta murid dengan latar belakang keluarga pekerja migran atau orang tua yang berpisah.
Kabupaten Cirebon tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Risiko cuaca ekstrem, banjir dan abrasi, serta kebakaran lahan berpotensi berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan. Namun demikian, pemahaman mengenai dampak perubahan iklim di lingkungan sekolah masih terbatas, khususnya terkait dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan pendidikan.
Secara keseluruhan, hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan capaian literasi dan numerasi murid sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkungan belajar. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat berperan sebagai ruang yang aman, inklusif, adil gender, serta adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dalam mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
Sementara itu, hasil asesmen di Kabupaten Sumedang menekankan pentingnya penguatan mutu pelaksanaan program transisi PAUD ke SD. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan keterampilan dasar literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, dengan tetap mengintegrasikan prinsip keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Melalui penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, diharapkan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.
(Tim Media)
by Tim Media | Jan 23, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah diminta memastikan perhitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan secara cermat. Penetapan petunjuk teknis SPMB harus ditetapkan paling lambat Februari 2026 serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat sebelum proses penerimaan dimulai.
Pada tahap pelaksanaan, SPMB 2026/2027 diselenggarakan melalui empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pendaftaran dilakukan secara transparan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah, dengan prioritas dapat dimulai dari jalur afirmasi atau prestasi.
Untuk jalur prestasi, seleksi akademik pada jenjang SMP dan SMA dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara prestasi nonakademik mencakup pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kesiswaan intra sekolah maupun organisasi kepanduan yang diakui secara resmi oleh satuan pendidikan.
Adapun pada tahap pasca pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan calon murid yang tidak lolos seleksi ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung, baik negeri maupun swasta. Selain itu, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP atau BPMP setempat wajib dilakukan sesuai ketentuan.
(Tim media)
by Tim Media | Jan 22, 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026 dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp52,12 triliun. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1).
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan yang telah diberikan, sehingga program-program prioritas Kemendikdasmen memperoleh keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen.
Untuk mendukung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua pada 2026, Kemendikdasmen menyiapkan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menargetkan 11.744 sekolah. Di sisi lain, penguatan digitalisasi pembelajaran akan menjangkau 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat TIK serta pengembangan konten digital pembelajaran.
Dalam upaya memperluas akses pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) direncanakan menjangkau hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ditujukan bagi hampir 192 ribu anak. Kemendikdasmen juga akan mulai menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP pada 2026.
Peningkatan kualitas pendidik menjadi salah satu fokus utama. Kemendikdasmen menargetkan pelatihan bagi hampir 120 ribu guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai bidang, mulai dari pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, hingga kepemimpinan sekolah. Selain itu, sekitar 41.692 guru ditargetkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta 150 ribu guru akan didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1/D4. Pemerintah juga berencana menaikkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan bagi hampir 800 ribu guru.
Penguatan karakter peserta didik akan dilaksanakan melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, pengembangan budaya belajar yang aman dan nyaman, Gerakan Rukun Sama Teman, serta penguatan layanan pendidikan inklusif. Program ini melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
Di bidang kebahasaan, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 peserta sebagai bagian dari upaya pelindungan dan pengembangan bahasa daerah. Selain itu, pencetakan dan distribusi buku bacaan bermutu akan menjangkau lebih dari 27 ribu sekolah dasar dan menengah pertama.
Untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Kemendikdasmen juga mengusulkan penambahan program melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT), termasuk revitalisasi 60 ribu satuan pendidikan dan penyediaan tiga papan interaktif digital di setiap sekolah. Pemerintah juga berencana memberikan bantuan alat tulis dan buku tulis bagi siswa kelas awal SD guna memperkuat kemampuan literasi dasar.
Selain itu, pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan direncanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan berkelanjutan antarjenjang guna mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemendikdasmen pada tahun anggaran sebelumnya dan berharap capaian tersebut dapat terus meningkat pada 2026. Ia juga menegaskan dukungan Komisi X terhadap pelaksanaan arahan Presiden di sektor pendidikan.
“Ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat undang-undang itu semakin meningkat di tahun 2025, dan semoga akan meningkat lagi di tahun 2026,” ucapnya.
“Ini menjadi tanggung jawab kita juga. Komisi X punya concern terhadap ini, supaya kami juga bisa mendapatkan banyak informasi nanti bagaimana upaya dan langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan,” tambahnya.
Melalui perencanaan program yang terarah dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memperkuat karakter peserta didik di seluruh Indonesia.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 44/sipers/A6/I/2026
(Tim media)
by Tim Media | Jan 21, 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan 59 satuan pendidikan yang telah menyelesaikan program revitalisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Agenda peresmian yang dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti tersebut digelar pada Selasa (20/1) di dua lokasi, yaitu kompleks Yayasan Al Mizan dan SMP Negeri 1 Jatiwangi.
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Mu’ti menandai selesainya revitalisasi di dua sekolah pertama, yakni TK Al Mizan dan SMK Al Ma’arif. Selanjutnya, peresmian dipusatkan di SMP Negeri 1 Jatiwangi yang menjadi lokasi simbolis untuk 57 satuan pendidikan lain, terdiri dari 1 PAUD, 25 SD, 21 SMP, 2 SMA, 4 SMK, serta 4 SLB yang kini telah siap digunakan.
Dalam sambutannya pada peresmian di Yayasan Al Mizan, Menteri Mu’ti menekankan bahwa penyaluran anggaran revitalisasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang setara bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta.
“Pada tahun 2025, kami mengalokasikan 23 persen program revitalisasi untuk sekolah swasta. Kami memandang sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan langkah strategis Kemendikdasmen dalam memperluas layanan pendidikan berkualitas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan mendukung perkembangan siswa sebagai bagian dari komitmen pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.
“Program revitalisasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari paket kebijakan yang kami kaitkan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta penguatan karakter melalui pembelajaran mendalam dan budaya sekolah yang aman dan nyaman,” tegasnya.
Program revitalisasi ini turut mendapatkan apresiasi dari Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramadhan. Ia menilai, perkembangan fasilitas pendidikan tersebut membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat sekaligus berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal melalui berbagai efek turunan.
“Dampak program ini tercermin dalam data BPS Kabupaten Majalengka, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, kenaikan rata-rata lama sekolah, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9 persen pada 2025, tertinggi di wilayah III Cirebon,” kata Dena.
Dena juga menyoroti efektivitas metode swakelola dalam pelaksanaan revitalisasi. Selain mempercepat proses pembangunan, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat yang pada akhirnya memperkuat layanan pendidikan, membangun karakter sosial, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik di lingkungan sekolah.
{Tim media)
by Tim Media | Jan 21, 2026 | Warta Kiwari
Tasikmalaya – Revitalisasi sekolah di TK Al Hikmah, Kabupaten Tasikmalaya, membawa perubahan nyata bagi lingkungan belajar anak usia dini. Melalui program yang digagas Kemendikdasmen, kini sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lebih layak, mulai dari taman bermain ramah anak, toilet yang memadai, hingga ruang UKS yang lebih nyaman untuk menunjang kebutuhan kesehatan peserta didik.
Guru TK Al Hikmah, Oom Romlah, mengungkapkan bahwa sebelum revitalisasi dilakukan, kegiatan belajar dan bermain masih sangat terbatas. Anak-anak hanya bisa bermain seadanya di dalam kelas, sementara fasilitas toilet dan ruang UKS belum tersedia.
“ Akhirnya harapan kami pun terwujud dengan adanya program revitalisasi dari pemerintah,” ujarnya.
Kepala Bidang PAUD Dikmas Kabupaten Tasikmalaya, Reza Mohamad Tsani, menyampaikan bahwa revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD. Ia berharap perbaikan fasilitas ini dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Semoga dengan adanya program revitalisasi satuan pendidikan akan meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini,” katanya.
Orang tua siswa, Ibu Eka, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengaku senang melihat perubahan signifikan yang terjadi di TK Al Hikmah. Menurutnya, fasilitas bermain yang kini tersedia membuat anak-anak lebih gembira dan aktif.
“Saya sebagai orang tua merasa senang melihat anak-anak bermain dengan gembira, ada banyak permainan di sini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah TK Al Hikmah, Hj. Dini Nurdinawati, bersyukur atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolah pada tahun 2025. Ia berharap fasilitas baru ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Program revitalisasi ini juga memberi dampak positif bagi masyarakat, termasuk pekerja bangunan yang merasakan manfaat ekonomi dari proyek tersebut.
Dengan adanya fasilitas baru ini, aktivitas harian anak-anak dapat berlangsung lebih tertata dan mendukung kenyamanan mereka selama berada di sekolah.
{Tim media)
