by Mutia Pusparini | Feb 16, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta, 160224,- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD Dikdasmen (PDM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membentuk Komunitas Belajar (Kombel) UPT untuk percepat transformasi UPT menjadi lembaga pemelajar dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar.
“Pembentukan Kombel UPT ini berdasarkan hasil diskusi Kepala BBPMP/BPMP saat kegiatan sebelumnya di Surabaya,” ujar Widiyati Rosita, Kepala BPMP Bengkulu, ”pertemuan Kombel UPT ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin, secara bergantian membahas program Merdeka Belajar,” urainya lagi. Adapun pertemuan kali ini membahas Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran yaitu fokus pada Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
Demikian Widiyati Rosita dalam pembukaan kegiatan sharing session yang telah diselenggarakan pada Minggu s.d. Selasa, 11 s.d. 13 Februari 2024, di Kantor Pusat Perbukuan (Puskurbuk) Komplek Cipete, Jakarta Selatan.
Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, Kepala Puskurbuk, Supriatno, selaku tuan rumah memberikan sambutan pada peserta sharing session tersebut.
“Kombel UPT ini diharapkan dapat menjadi wadah saling berbagi dan mengevaluasi untuk saling belajar dalam menyukseskan program Kebijakan Merdeka Belajar,” ujar Supriatno, “mari kita saling bersinergi,” ujarnya lagi.
Kegiatan sharing session yang mengusung tema “Rencana Strategi Program Inovasi dan Transformasi Pembelajaran” diikuti oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu, BPMP Provinsi Lampung, BPMP Provinsi Sumatera Selatan, BPMP DI Yogyakarta, BPMP Nusa Tenggara Timur.
“Apapun yang kita punya, praktik baik maupun praktik tidak baik, bisa didiskusikan bersama,” ujar Eko Sumardi, Kepala BPMP DI Yogyakarta, “kita juga bisa mengadopsi dari UPT lain, dan kita rembukan, sehingga strateginya bisa digunakan disetiap UPT,” urainya lagi,” jika ada yang berbeda dapat dilakukan modifikasi sesuai kondisi di daerah masing-masing dan nanti menjadi produk bersama,” sambungnya.
Hasil sharing session sesi pertama Kombel UPT Region 3 ini setiap UPT sepakat berbagi praktik baik dan mengharapkan dapat dijadwalkan untuk dilaksanakan secara rutin. Oleh karenanya, peserta saat ini dapat mengimbaskan pada tim kerja lainnya, sebagai peserta sharing session berikutnya. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- “Inti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru, bukan seleksi,” urai Dan Satriana Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, “karena itu regulasi PPDB seharusnya tidak mempersulit calon peserta didik baru,” sambungnya,”pemerintah harus mempermudah akses penerimaan, karena PPDB adalah perwujudan pemenuhan hak dasar pendidikan warga”.
Demikian dikemukakan Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dalam salah satu diskusi pada Rapat Koordinasi Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024, di Hotel Mercure Kabupaten Karawang.
Dalam PPDB sebaiknya tidak ada perbedaan sekolah swasta dan negeri, selama sekolah tersebut menerima Bantuan Operasional Sekolah.
“Selama ini, masyarakat berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah Negeri dengan alasan kualitas dan tanpa biaya,” urainya,”sementara sekolah swasta dianggap tidak berkualitas dan memerlukan biaya tinggi, sehingga muncul ketakutan tidak sanggup dalam pembiayaan,” sambungnya.
Sebelumnya, Firman Oktota, Kepala Balai Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan paparan mengenai Evaluasi dan Analisis mengenai Sistem PPDB 2023 dan memaparkan sistem PPDB 2024.
Firman pun memastikan sudah adanya tahap analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di tahun 2023, sehingga terdapat beberapa perubahan pada pelaksanaan PPDB tahun 2024. Perubahan tersebut diantaranya penambahan regulasi seiring dengan munculnya Kep. Sesjen/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang PPDB, yaitu adanya tambahan regulasi pada sistem penerimaan melalui affirmasi, zonasi dan prestasi.
“Intinya kita memiliki kepentingan sama, bagaimana siswa siswi, guru-gurunya, juga dinas pendidikannya terbaik,” ujar Firman menutup pemaparan, “mudah-mudahan setelah adanya diskusi ini didapatkan solusi terbaik untuk pelaksanaan PPDB 2024.” (Tim Media)
by Mutia Pusparini | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Karawang, 060224,- Penggunaan rompi Tim Penggerak Jabar Beraksi secara bersamaan oleh seluruh peserta Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, mengawali kegiatan pembukaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
Rakor Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Hotel Mercure Kabupaten Karawang pada Senin s.d. Rabu, 5 s.d. 7 Pebruari 2024 ini, rencananya dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Bunda PAUD, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Rencana Program BBPMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
“Kami harapkan dari kegiatan ini, Program Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar(KMB) 2024 dapat tersosialisasikan pada tingkat daerah,” ujar Sri Wahyuningsih Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya,”selain itu tersusunnya kesepakatan bersama dalam mengawal Implementasi KMB 2024 di wilayah Jawa Barat.”
Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Penjabat Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
“Kami sepakat Jabar harus beraksi,” ujar Aep,”semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil serta kesepakatan kerjasama sesuai dengan yang direncanakan.”
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, M. Hartono, menguraikan upaya yang telah dilakukan BBGP dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. M. Hartono selaku wakil Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Jawa Barat juga menyatakan telah sepakat bekerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, memberikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang memperhatikan anak didik yang kelak pada tahun 2045 akan menjadi generasi penentu masa depan Indonesia.
“Itulah pentingnya kegiatan ini untuk saling melengkapi kebijakan untuk mensupprot kebijakan Kemendikbudristek, selain menemukan permasalahan lengkap dengan solusi yang spesifik dalam penanganannya,” demikian Wahyu Mijaya dalam sambutannya. (Tim Media)
by Tim Media | Feb 6, 2024 | Warta Kiwari
Jakarta 6/01/2024 – Dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan telah mendorong Kemendikburistek untuk memastikan keberlanjutan manfaat Kebijakan Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, Kemendikburistek menghelat Sosialasi dan Koordinasi Strategi Komunikasi Program Prioritas dengan PDM 07 (Unit Pelaksana Teknis) UPT pada Senin (5/02) yang bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat.
Saat membuka acara, Supervisor PDM 07 sekaligus Direktur Sekolah Dasar Dr. Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dibentuk untuk membantu mewujudkan pemulihan dan perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh dari hantaman pandemi Covid-19. “Program-program Kebijakan Merdeka Belajar dibuat untuk membantu terciptanya kualitas pembelajaran, pendidikan baru, dan tata kelola pendidikan melalui transpormasi satuan pendidikan”, ucapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar telah membawa manfaat dan dampak terhadap kualitas pembelajaran salah satunya dalam pengembangan peserta didik yang mendapatkan kebebasan dan fasilitas untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya melalui student centered learning.
“Sudah banyak sekali bukti positif yang dirasakan oleh stakeholder pendidikan kita, salah satunya perubahan dalam pembelajaran yang secara perlahan berpusat pada peserta didik,” tambahnya.
Di samping Kebijakan Merdeka Belajar dan program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan ini harus diinformasikan dan dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini tidak luput dari peran penting tim kerja publikasi dan komunikasi.
“Disinilah peran penting dari tim publikasi dan komunikasi, untuk menguatkan dampak postif yang telah dicapai oleh rangkaian kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” jelasnya
Lebih lanjut Hasbi menegaskan bahwa diperlukan kesatuan bahasa dan langkah dalam menyusun strategi publikasi dan komunikasi mulai dari level pusat hingga daerah. Adanya pengembangan kompetensi, kapabilitas dan kualitas baik dari SDM, alat, dan kegiatan yang dikembangkan dapat menyentuh stakeholder sehingga mereka memahami narasi yang kita kembangkan.
“Menjadi keniscayaan untuk kita lakukan agar semua kebijakan merdeka belajar dapat dipahami dan ditingkatkan persepsi positifnya di masyarakat,” tutupnya.
Setelah kegiatan ini selesai Hasbi mengharapkan agar Kebijakan Merdeka Belajar bisa menjadi kebijakan yang berkelanjutan di kemudian hari. Untuk memastikan hal tersebut harus diupayakan proses penguatan dan peningkatan kinerja tim publikasi dan komunikasi agar diperoleh strategi yang tepat dalam meningkatkan persepsi dan dampak positif Kebijakan Merdeka Belajar di masyarakat.
Penulis:Udo S, Syifa Andismah
by Tim Media | Feb 4, 2024 | Warta Kiwari
Sumedang- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat turut hadir dalam upacara Persami Satuan Karya (Saka) Wira Kartika yang terpusat di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Sabtu (03/02/2024).
Saka Wira Kartika merupakan salah satu satuan karya pramuka nasional yang dibentuk lewat kerja sama antara Kwatir Nasional Gerakan Pramuka dengan TNI Angkatan Darat dalam mengembangkan pendidikan bela negara. Dengan tujuan membentuk patriot bangsa yang setia, berbakti, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketua Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika Tingkat Nasional Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun menjelaskan pramuka adalah kegiatan yang penting untuk membangun karakter para pemuda di Indonesia. “Pramuka suatu organisasi yang penting untuk membekali para pemuda bukan hanya terampil di lapangan, tetapi mempunyai jiwa kesatria dan kebangsaan,” jelasnya.
Hal ini selaras dengan Merdeka Belajar dalam pembinaan yang berpusat pada pengembangan diri peserta dalam bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Kegiatan perkemahan Persami juga merupakan sarana pembinaan yang menitikberatkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan, perdamaian, serta menumbuhkan rasa kebangsaan yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Kegiatan dengan tema “Bersatu Dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah” ini diisi dengan perkemahan, penanaman pohon, melaksanakan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako.
Dengan keterlibatannya dalam persami adalah suatu langkah nyata para pemuda sebagai manusia yang memiliki jiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam menyambut implementasi Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, tiap sekolah harus siap untuk melakukan perubahan secara bersama dalam satu barisan. Sesuai visi pendidikan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Hal ini disiapkan dalam rangka mewujudkan generasi Emas (Gold Generation) Indonesia tahun 2045.
Penulis: Udo S, Iman B S, Syifa Andismah
by Syifa Andismah | Feb 4, 2024 | Warta Kiwari
Sumedang– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pimpin upacara pembukaan Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) Saka Wira Kartika 2024 pada Sabtu (3/02) yang digelar di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dalam amanatnnya ia mengajak peserta untuk aktif mencegah bencana alam salah satunya dengan penanaman pohon.
“Kita sering mendengar bencana alam, padahal kita mempunyai kesempatan untuk mencegah bencana semakin parah. Sehingga, diharapkan kegiatan-kegiatan kita selalu bisa melakukan penanaman pohon dalam rangka melestarikan lingkungan”, tuturnya.
Dengan mengusung tema “Bersatu Dengan Alam Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Basah” ia mengungkapkan TNI AD akan terus mendukung penanaman pohon yang melibatkan para pemuda khususnya pramuka.
“Kami angkatan darat siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan pramuka, dengan tema ini diharapkan di setiap kegiatan persami kita dapat terus melaksanakan penanaman,” tambahnya.
Sebagai Ketua Majelis Pembimbing (Ka Mabi) Saka Wira Kartika Tingkat Nasional Kasad juga berkomitmen mengevaluasi kegiatan persami untuk membekali para pemuda di Indonesia “Pramuka suatu organisasi yang penting untuk membekali para pemuda bukan hanya terampil di lapangan, tetapi mempunyai jiwa kesatria dan kebangsaan,” urainya.
Kegiatan yang diikuti oleh 38.000 peserta secara terpusat dan tersebar di 38 provinsi ini tidak hanya melakukan penanaman pohon, melainkan melaksanakan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako.
(Tim Media)
