Mendikdasmen Dukung Sekolah Rakyat Beri Manfaat bagi Peserta Didik

Mendikdasmen Dukung Sekolah Rakyat Beri Manfaat bagi Peserta Didik

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berisiko putus sekolah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan pendidikan. Program sekolah berasrama ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari latar belakang ekonomi tertinggal agar tetap memiliki kesempatan belajar dan mengembangkan potensi diri.

“Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen mendukung program prioritas hasil cepat terbaik (PHTC) Presiden, khususnya pada aspek akademik. Dukungan tersebut meliputi penyusunan kurikulum hingga penyiapan skema pendidik agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Menurut Abdul Mu’ti, Sekolah Rakyat telah menerapkan kurikulum fleksibel dengan sistem multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan pembelajaran menyesuaikan latar belakang serta kemampuan siswa. Program ini dinilai berdampak langsung dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menghadirkan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif.

Selain penguatan kurikulum, Kemendikdasmen juga memastikan kesiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah melalui pelatihan khusus bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan mutu pembelajaran, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menekan kesenjangan pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 62/sipers/A6/I/2026

TKA 2026 Dirancang Inklusif, Kemendikdasmen Siapkan Akses bagi Murid Berkebutuhan Khusus

TKA 2026 Dirancang Inklusif, Kemendikdasmen Siapkan Akses bagi Murid Berkebutuhan Khusus

Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 dapat diikuti secara inklusif oleh seluruh murid, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang SD dan SMP.

Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Muhammad Yusro, menyampaikan bahwa setiap murid kelas akhir SD dan SMP memiliki hak yang sama untuk mengikuti TKA, termasuk murid berkebutuhan khusus. Keikutsertaan tersebut dimungkinkan selama peserta tidak memiliki hambatan intelektual serta telah terdaftar dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid.

“Kami memberikan kesempatan kepada murid yang berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual,” kata Yusro.

Menurut Yusro, kebijakan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh peserta didik. TKA dirancang sebagai asesmen akademik yang inklusif, sehingga tidak menutup kesempatan bagi murid dengan kebutuhan khusus untuk berpartisipasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Kemendikdasmen juga menyiapkan berbagai dukungan teknis berbasis teknologi. Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Kemendikdasmen, Handaru Catu Bagus, menjelaskan bahwa fasilitas asesmen akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, khususnya bagi murid tunanetra.

“Terutama yang netra kami siapkan untuk soal yang tipenya tidak ada gambar dan mungkin teksnya juga terbatas dan lain sebagainya, dan bisa menggunakan yang namanya screen reader,” imbuhnya.

Ia menyebutkan bahwa aplikasi TKA akan dilengkapi fitur screen reader yang berfungsi membacakan soal secara otomatis. Selain itu, soal disusun dengan format teks sederhana tanpa penggunaan gambar agar dapat diakses secara optimal oleh peserta tunanetra. Dengan dukungan tersebut, murid diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri tanpa pendampingan langsung.

Sebagai informasi, pendaftaran TKA jenjang SD dan SMP dibuka mulai 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Pelaksanaan TKA untuk jenjang SMP dijadwalkan berlangsung pada 6–16 April 2026, sedangkan TKA jenjang SD akan dilaksanakan pada 20–30 April 2026.

(Tim media)

Simak Tahapan Pendaftaran TKA Jenjang SD–SMP 2026 yang Perlu Diketahui

Simak Tahapan Pendaftaran TKA Jenjang SD–SMP 2026 yang Perlu Diketahui

Bandung Barat – Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP resmi dibuka. Proses pendaftaran ini dilakukan melalui alur berjenjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, murid, orang tua, hingga pemerintah daerah.

Setiap tahapan dirancang untuk memastikan keakuratan data peserta sekaligus menjamin bahwa keputusan keikutsertaan murid diambil melalui kesepakatan bersama keluarga. Sekolah berperan penting dalam menyiapkan dan mengecek data murid sebelum masuk ke tahap pendaftaran.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari asesmen nasional dirancang untuk memotret capaian akademik murid secara terstandar dan objektif. Asesmen ini tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai pemetaan mutu pendidikan.

Proses pendaftaran TKA SD–SMP 2026 melibatkan peran aktif murid, orang tua, serta pihak sekolah. Seluruh tahapan dirancang untuk memastikan data peserta akurat dan proses berjalan tertib. Berikut alur pendaftarannya:

  1. Murid mengisi formulir pernyataan keikutsertaan yang disediakan sekolah dan telah disetujui dengan tanda tangan orang tua atau wali.
  2. Murid menyerahkan formulir pendaftaran beserta pasfoto terbaru, maksimal diambil dalam enam bulan terakhir, kepada pihak sekolah.
  3. Operator sekolah melakukan pendaftaran murid secara daring melalui portal resmi TKA.
  4. Sekolah dan murid melakukan pengecekan nama pada Daftar Nominasi Sementara (DNS).
  5. Murid memverifikasi kebenaran data pada DNS dan memberikan tanda tangan apabila seluruh informasi telah sesuai.
  6. Apabila ditemukan kesalahan data, perbaikan dilakukan melalui sistem Verval PD atau secara mandiri melalui laman NISN Kemendikdasmen.
  7. Setelah Daftar Nominasi Tetap (DNT) ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi, sekolah akan membagikan kartu peserta TKA kepada murid.
  8. Kartu login untuk akses ujian akan diserahkan paling lambat sebelum pelaksanaan sesi tes pertama.

Cara Mengikuti Simulasi TKA Jenjang SD–SMP 2026:

  1. Akses laman resmi Pusmendik Kemdikbud melalui https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/.
  2. Pilih menu “Ayo Coba TKA” yang tersedia di halaman utama, atau masuk langsung ke laman simulasi di https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka.
  3. Tentukan jenjang pendidikan yang akan diikuti, yaitu SD atau SMP, serta pilih mata pelajaran yang ingin disimulasikan.
  4. Klik tombol “Mulai Simulasi” untuk melanjutkan.
  5. Sistem akan menampilkan username, password, dan token secara otomatis yang digunakan untuk masuk ke sesi simulasi.
  6. Lengkapi data diri yang diminta, seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, serta token yang tersedia.
  7. Setelah data terisi, pilih “Submit” untuk mulai mengerjakan soal simulasi.
  8. Siswa akan diberikan waktu selama 15 menit untuk menyelesaikan seluruh soal yang tersedia dalam simulasi TKA.

Adapun tahapan mengikuti simulasi tersebut sebagai berikut:

  1. Akses laman Rumah Pendidikan melalui https://rumah.pendidikan.go.id/.
  2. Pilih menu “Ruang Murid”, kemudian klik “Latihan Soal”, atau masuk langsung melalui laman https://murid.kemendikdasmen.go.id/latihan-soal.
  3. Pada halaman utama, pilih opsi “Coba Simulasi”.
  4. Tentukan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang akan disimulasikan.
  5. Klik tombol “Mulai Simulasi” untuk melanjutkan.
  6. Masuk ke sistem menggunakan username dan password yang telah terisi secara otomatis.
  7. Lengkapi identitas peserta, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, serta token yang tersedia.
  8. Klik “Submit” dan pilih “Mulai” untuk mengakses halaman soal simulasi.

Jadwal TKA SD–SMP 2026

Mengacu pada informasi resmi Kemendikdasmen, berikut rangkaian jadwal pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP tahun 2026:

  • Pendaftaran Peserta: 19 Januari–28 Februari 2026
  • Simulasi TKA Jenjang SMP: 23 Februari–1 Maret 2026
  • Simulasi TKA Jenjang SD: 2–8 Maret 2026
  • Gladi Bersih: 9–17 Maret 2026
  • Pelaksanaan TKA Jenjang SMP: 6–16 April 2026
  • Pelaksanaan TKA Jenjang SD: 20–30 April 2026
  • TKA Susulan: 11–17 Mei 2026 (bagi peserta yang berhalangan pada jadwal utama)
  • Proses dan Pengolahan Hasil: 18–23 Mei 2026
  • Pengumuman Hasil TKA: 24 Mei 2026

(Tim media)

Kolaborasi BBPMP Provinsi Jawa Barat dan YPKI dalam Penyuluhan Kanker

Kolaborasi BBPMP Provinsi Jawa Barat dan YPKI dalam Penyuluhan Kanker

Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan mengenai penyakit tumor dan kanker sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BBPMP dalam mendukung peningkatan kualitas hidup melalui edukasi kesehatan.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Afina Putri Indriani, bidan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (Rumah Sakit Medina) yang juga aktif di Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI). Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa kanker secara medis merupakan perubahan sel normal dalam tubuh manusia menjadi sel yang tidak normal.

Narasumber menjelaskan lebih rinci mengenai jenis penyakit kanker yang saat ini cenderung mengalami peningkatan di masyarakat, yaitu kanker prostat, kanker rahim, dan kanker payudara. Ketiga jenis kanker ini perlu mendapat perhatian khusus karena pada tahap awal sering kali tidak menunjukkan gejala yang jelas, sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini menjadi sangat penting.

”Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, dan kerap disebut sebagai silent killer karena pada tahap awal sering kali tidak menimbulkan gejala yang dirasakan” Ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kanker umumnya berawal dari tumor yang terbagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas dapat berkembang dan menyebar ke jaringan di sekitarnya hingga ke organ lain melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan tanda-tanda seperti benjolan yang terus membesar dan segera melakukan pemeriksaan sedini mungkin agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.

Selain membahas pengertian dan gejala, penyuluhan ini juga mengulas berbagai faktor pemicu kanker, antara lain pola makan dan kondisi lingkungan. Narasumber turut menyampaikan informasi mengenai upaya pencegahan, termasuk pemanfaatan tanaman herbal yang secara tradisional dikenal, seperti daun sirsak, benalu yang tumbuh di sekitar tanaman teh, serta temu putih sebagai upaya pendukung pencegahan.

“Sebagian besar kasus kanker di Indonesia, sekitar 80 persen, berkaitan dengan pola makan serta paparan polusi udara dan radikal bebas, yang masuk kedalam tubuh kita” jelasnya.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar kanker, cara deteksi dini, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap masyarakat semakin memahami bahaya kanker dan tumor serta mampu menerapkan pola hidup sehat guna menekan angka penderita dan kematian akibat penyakit tersebut. serta Melalui kegiatan penyuluhan ini, seluruh pegawai diharapkan semakin memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan pribadi maupun lingkungan kerja, sehingga mampu menunjang peningkatan produktivitas serta mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

(Tim media)

BBPMP Provinsi Jawa barat Paparkan Hasil Asesmen INOVASI Perkuat Lingkungan Belajar Inklusif

BBPMP Provinsi Jawa barat Paparkan Hasil Asesmen INOVASI Perkuat Lingkungan Belajar Inklusif

Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat bersama Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) melaksanakan kegiatan refleksi dan diskusi terkait  hasil asesmen pelaksanaan Program INOVASI tahun 2025 di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang peningkatan mutu pendidikan berbasis data dan konteks daerah.

Hasil refleksi menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi murid di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Asesmen Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Skor literasi murid laki-laki tercatat sebesar 48,36 dan murid perempuan 52,95. Sementara itu, skor numerasi murid laki-laki mencapai 36,91 dan murid perempuan 38,73. Data tersebut memperlihatkan pola konsisten bahwa capaian murid perempuan lebih tinggi dibanding murid laki-laki, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan gender.

Secara umum, skor literasi dan numerasi Kabupaten Cirebon berada sekitar dua poin di bawah rata-rata Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mutu pembelajaran serta kualitas lingkungan belajar yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Program INOVASI mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Pada aspek kesetaraan gender, hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian murid masih merasa belum aman di sekolah akibat perundungan, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual, dengan risiko yang lebih tinggi dialami oleh murid perempuan. Situasi ini dipengaruhi oleh belum seragamnya pemahaman pemangku kepentingan terkait bentuk dan penanganan kekerasan, serta masih kuatnya stereotip gender dalam praktik pendidikan di sekolah.

Dari sisi inklusi disabilitas dan sosial, Kabupaten Cirebon memiliki 4.186 murid penyandang disabilitas. Namun, hanya sebagian kecil yang bersekolah di satuan pendidikan inklusi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses dan layanan, kesiapan pendidik dan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran inklusif, serta masih adanya stigma sosial. Selain itu, kelompok murid rentan lainnya juga memerlukan perhatian khusus, seperti murid dari keluarga kurang mampu, murid dengan keterbatasan bahasa pengantar, serta murid dengan latar belakang keluarga pekerja migran atau orang tua yang berpisah.

Kabupaten Cirebon tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Risiko cuaca ekstrem, banjir dan abrasi, serta kebakaran lahan berpotensi berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan. Namun demikian, pemahaman mengenai dampak perubahan iklim di lingkungan sekolah masih terbatas, khususnya terkait dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan capaian literasi dan numerasi murid sangat berkaitan erat dengan kualitas lingkungan belajar. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat berperan sebagai ruang yang aman, inklusif, adil gender, serta adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dalam mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Sementara itu, hasil asesmen di Kabupaten Sumedang menekankan pentingnya penguatan mutu pelaksanaan program transisi PAUD ke SD. Penguatan tersebut difokuskan pada pengembangan keterampilan dasar literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, dengan tetap mengintegrasikan prinsip keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Melalui penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, diharapkan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.

(Tim Media)

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Edaran SPMB 2026/2027, Ini Ketentuannya

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Edaran SPMB 2026/2027, Ini Ketentuannya

Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah diminta memastikan perhitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan secara cermat. Penetapan petunjuk teknis SPMB harus ditetapkan paling lambat Februari 2026 serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat sebelum proses penerimaan dimulai.

Pada tahap pelaksanaan, SPMB 2026/2027 diselenggarakan melalui empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pendaftaran dilakukan secara transparan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah, dengan prioritas dapat dimulai dari jalur afirmasi atau prestasi.

Untuk jalur prestasi, seleksi akademik pada jenjang SMP dan SMA dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara prestasi nonakademik mencakup pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kesiswaan intra sekolah maupun organisasi kepanduan yang diakui secara resmi oleh satuan pendidikan.

Adapun pada tahap pasca pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan calon murid yang tidak lolos seleksi ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung, baik negeri maupun swasta. Selain itu, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP atau BPMP setempat wajib dilakukan sesuai ketentuan.

(Tim media)

Kemendikdasmen Fokuskan Program Pendidikan 2026 dengan Anggaran Rp52,12 T

Kemendikdasmen Fokuskan Program Pendidikan 2026 dengan Anggaran Rp52,12 T

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026 dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp52,12 triliun. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1).

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan yang telah diberikan, sehingga program-program prioritas Kemendikdasmen memperoleh keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen.

Untuk mendukung visi Pendidikan Bermutu untuk Semua pada 2026, Kemendikdasmen menyiapkan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menargetkan 11.744 sekolah. Di sisi lain, penguatan digitalisasi pembelajaran akan menjangkau 288.865 satuan pendidikan melalui pendampingan pemanfaatan perangkat TIK serta pengembangan konten digital pembelajaran.

Dalam upaya memperluas akses pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) direncanakan menjangkau hingga jenjang PAUD dengan sasaran 19,48 juta peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) ditujukan bagi hampir 192 ribu anak. Kemendikdasmen juga akan mulai menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP pada 2026.

Peningkatan kualitas pendidik menjadi salah satu fokus utama. Kemendikdasmen menargetkan pelatihan bagi hampir 120 ribu guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai bidang, mulai dari pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, STEM, hingga kepemimpinan sekolah. Selain itu, sekitar 41.692 guru ditargetkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta 150 ribu guru akan didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1/D4. Pemerintah juga berencana menaikkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan bagi hampir 800 ribu guru.

Penguatan karakter peserta didik akan dilaksanakan melalui kampanye Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, pengembangan budaya belajar yang aman dan nyaman, Gerakan Rukun Sama Teman, serta penguatan layanan pendidikan inklusif. Program ini melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Di bidang kebahasaan, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bahasa daerah bagi 7.755 peserta sebagai bagian dari upaya pelindungan dan pengembangan bahasa daerah. Selain itu, pencetakan dan distribusi buku bacaan bermutu akan menjangkau lebih dari 27 ribu sekolah dasar dan menengah pertama.

Untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Kemendikdasmen juga mengusulkan penambahan program melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT), termasuk revitalisasi 60 ribu satuan pendidikan dan penyediaan tiga papan interaktif digital di setiap sekolah. Pemerintah juga berencana memberikan bantuan alat tulis dan buku tulis bagi siswa kelas awal SD guna memperkuat kemampuan literasi dasar.

Selain itu, pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan direncanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan berkelanjutan antarjenjang guna mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemendikdasmen pada tahun anggaran sebelumnya dan berharap capaian tersebut dapat terus meningkat pada 2026. Ia juga menegaskan dukungan Komisi X terhadap pelaksanaan arahan Presiden di sektor pendidikan.

“Ini menunjukkan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat undang-undang itu semakin meningkat di tahun 2025, dan semoga akan meningkat lagi di tahun 2026,” ucapnya.

“Ini menjadi tanggung jawab kita juga. Komisi X punya concern terhadap ini, supaya kami juga bisa mendapatkan banyak informasi nanti bagaimana upaya dan langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan,” tambahnya.

Melalui perencanaan program yang terarah dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memperkuat karakter peserta didik di seluruh Indonesia.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 44/sipers/A6/I/2026

(Tim media)

Sebanyak 59 Satuan Pendidikan Hasil Revitalisasi Diresmikan Mendikdasmen

Sebanyak 59 Satuan Pendidikan Hasil Revitalisasi Diresmikan Mendikdasmen

Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan 59 satuan pendidikan yang telah menyelesaikan program revitalisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Agenda peresmian yang dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti tersebut digelar pada Selasa (20/1) di dua lokasi, yaitu kompleks Yayasan Al Mizan dan SMP Negeri 1 Jatiwangi.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Mu’ti menandai selesainya revitalisasi di dua sekolah pertama, yakni TK Al Mizan dan SMK Al Ma’arif. Selanjutnya, peresmian dipusatkan di SMP Negeri 1 Jatiwangi yang menjadi lokasi simbolis untuk 57 satuan pendidikan lain, terdiri dari 1 PAUD, 25 SD, 21 SMP, 2 SMA, 4 SMK, serta 4 SLB yang kini telah siap digunakan.

Dalam sambutannya pada peresmian di Yayasan Al Mizan, Menteri Mu’ti menekankan bahwa penyaluran anggaran revitalisasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang setara bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta.

“Pada tahun 2025, kami mengalokasikan 23 persen program revitalisasi untuk sekolah swasta. Kami memandang sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan langkah strategis Kemendikdasmen dalam memperluas layanan pendidikan berkualitas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan mendukung perkembangan siswa sebagai bagian dari komitmen pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

“Program revitalisasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari paket kebijakan yang kami kaitkan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta penguatan karakter melalui pembelajaran mendalam dan budaya sekolah yang aman dan nyaman,” tegasnya.

Program revitalisasi ini turut mendapatkan apresiasi dari Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramadhan. Ia menilai, perkembangan fasilitas pendidikan tersebut membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat sekaligus berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal melalui berbagai efek turunan.

“Dampak program ini tercermin dalam data BPS Kabupaten Majalengka, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, kenaikan rata-rata lama sekolah, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9 persen pada 2025, tertinggi di wilayah III Cirebon,” kata Dena.

Dena juga menyoroti efektivitas metode swakelola dalam pelaksanaan revitalisasi. Selain mempercepat proses pembangunan, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat yang pada akhirnya memperkuat layanan pendidikan, membangun karakter sosial, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik di lingkungan sekolah.

{Tim media)

Revitalisasi TK Al Hikmah Tingkatkan Kenyamanan Belajar dan Bermain Anak  yang Lebih Nyaman

Revitalisasi TK Al Hikmah Tingkatkan Kenyamanan Belajar dan Bermain Anak  yang Lebih Nyaman

Tasikmalaya – Revitalisasi sekolah di TK Al Hikmah, Kabupaten Tasikmalaya, membawa perubahan nyata bagi lingkungan belajar anak usia dini. Melalui program yang digagas Kemendikdasmen, kini sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lebih layak, mulai dari taman bermain ramah anak, toilet yang memadai, hingga ruang UKS yang lebih nyaman untuk menunjang kebutuhan kesehatan peserta didik.

Guru TK Al Hikmah, Oom Romlah, mengungkapkan bahwa sebelum revitalisasi dilakukan, kegiatan belajar dan bermain masih sangat terbatas. Anak-anak hanya bisa bermain seadanya di dalam kelas, sementara fasilitas toilet dan ruang UKS belum tersedia.

“ Akhirnya harapan kami pun terwujud dengan adanya program revitalisasi dari pemerintah,” ujarnya.

Kepala Bidang PAUD Dikmas Kabupaten Tasikmalaya, Reza Mohamad Tsani, menyampaikan bahwa revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD. Ia berharap perbaikan fasilitas ini dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

“Semoga dengan adanya program revitalisasi satuan pendidikan akan meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini,” katanya.

Orang tua siswa, Ibu Eka, juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengaku senang melihat perubahan signifikan yang terjadi di TK Al Hikmah. Menurutnya, fasilitas bermain yang kini tersedia membuat anak-anak lebih gembira dan aktif.

“Saya sebagai orang tua merasa senang melihat anak-anak bermain dengan gembira, ada banyak permainan di sini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah TK Al Hikmah, Hj. Dini Nurdinawati, bersyukur atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolah pada tahun 2025. Ia berharap fasilitas baru ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Program revitalisasi ini juga memberi dampak positif bagi masyarakat, termasuk pekerja bangunan yang merasakan manfaat ekonomi dari proyek tersebut.

Dengan adanya fasilitas baru ini, aktivitas harian anak-anak dapat berlangsung lebih tertata dan mendukung kenyamanan mereka selama berada di sekolah.

{Tim media)

Perbedaan Simulasi dan Gladi Bersih TKA SMP, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Perbedaan Simulasi dan Gladi Bersih TKA SMP, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan dengan rinci perbedaan antara tahapan simulasi dan gladi bersih dalam rangkaian persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMP. Kedua tahap tersebut menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan utama TKA digelar.

Fauzan Amin Nur Rochim, Ahli Pertama Pengembang Penilaian Pendidikan dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), menyampaikan bahwa baik simulasi maupun gladi bersih berfungsi menguji kesiapan infrastruktur, mulai dari lokasi penyelenggaraan hingga perangkat teknis yang digunakan. Menurutnya, dua tahap ini akan dilalui satuan pendidikan sebelum peserta mengikuti TKA sesuai jadwal resmi.

“Pada dasarnya, kedua tahapan itu merupakan proses persiapan untuk mengukur kemampuan infrastruktur, baik lokasi tes maupun fasilitas teknis lainnya,” kata Fauzan di Jakarta pada Senin.

Secara teknis, simulasi TKA hanya berlaku bagi sekolah yang masuk kategori mandiri. Sementara itu, gladi bersih memiliki cakupan lebih luas karena wajib diikuti seluruh sekolah, baik yang berstatus mandiri maupun menumpang. Perbedaan status ini menjadi penentu mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi penggunaan data, simulasi dilakukan menggunakan data dummy sehingga tidak mewajibkan kehadiran peserta TKA. Sebaliknya, gladi bersih menggunakan data asli para peserta, sehingga sekolah harus melibatkan murid yang terdaftar mengikuti TKA. Gladi bersih menjadi ajang uji coba paling mendekati kondisi sebenarnya sebelum TKA resmi berlangsung.

Untuk jadwalnya, Kemendikdasmen menetapkan simulasi TKA tingkat SMP berlangsung pada 23 Februari hingga 1 Maret. Gladi bersih dijadwalkan pada 9–17 Maret, lalu pelaksanaan TKA akan digelar pada 6–16 April. Adapun TKA susulan bagi peserta yang berhalangan hadir akan dilakukan pada 11–17 Mei.

(Tim media)