PROGRAM PRIORITAS
Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konsistensi kebijakan, dukungan pemangku kepentingan, serta implementasi program yang terarah dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, program prioritas pembelajaran dan penilaian dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi pembelajaran yang berpusat pada murid sekaligus memperkuat sistem penilaian yang akuntabel dan bermakna. Pelaksanaan program ini berlandaskan objective charter yang menegaskan target capaian lintas level, mulai dari satuan pendidikan hingga pemerintah daerah (Pemda).
Objective Charter
Objective charter program prioritas pembelajaran dan penilaian meliputi tiga sasaran utama, yaitu:
1. 100% satuan pendidikan penerima BOS Kinerja (BOSKIN) melaksanakan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA).
2. 50% pemerintah daerah mendukung secara aktif program pembelajaran, meliputi Pembelajaran Mendalam (PM), Komunitas/Kolaborasi Kepala Sekolah dan Guru (KKA), Literasi dan Numerasi, serta STEM.
3. 100% pemerintah daerah mendukung program penilaian, meliputi Tes Kemampuan Akademik (TKA), e-Rapor, e-Ijazah, Asesmen Nasional (AN), dan Ujian Sekolah
Ketiga sasaran ini dirancang saling terintegrasi, sehingga pembelajaran yang bermutu didukung oleh sistem penilaian yang selaras dan kebijakan daerah yang kondusif.
Tantangan Utama
Tantangan utama protas Pembelajaran dan Penilaian di tahun 2025 adalah
1. Singkronisasi kebijakan pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan program dan anggaran, regulasi daerah dan prioritas daerah
2. Keterbatasan perangkat jaringan dan internet dalam mendukung program belajaran
3. Kurangnya pendampingan dan penguatan kompetensi guru dalam melaksanakan program PM dan KKA sehingga tantangan bahwa program ini menjadi beban bagi guru sangat dimungkinkan
4. Miskonsepsi PM, AN, TKA yang menimbulkan resistensi kebijakan
Capaian Program Pembelajaran di Satuan Pendidikan
Salah satu capaian signifikan protas pembelajaran dan penilaian adalah terwujudnya 100% satuan pendidikan penerima BOSKIN melaksanakan kebijakan Pembelajaran Mendalam, Koding Kecerdasan Artifisial.
Dalam mengukur capaian ini, BBPMP Jabar melakukan survei dan pendataan kepada satuan pendidikan penerima BOS Kinerja. Dari 90 responden kepala sekolah penerima BOS Kinerja dan mengikuti diklat PM dan KKA terstandar kemendikdasmen, 100% satdik menyatakan bahwa satuan pendidikan mengalokasikan dana BOSKIN untuk program Koding Kecerdasan Artifisial (KKA) dan Pembelajaran Mendalam (PM), 100% satdik memiliki rencana keberlanjutan implementasi PM dan KKA, semua satdik, (100%) mengalokasikan dana PM dalam RKAS, sementara 95,6% satdik yang mengalokasikan dana dalam RKAS untuk KKA. Hal ini menunjukkan bahwa semua satuan pendidikan penerima BOSKIN yang mengikuti pelatihan PM KKA kemendikdasmen siap mengimplementasikan PM KKA di satuan pendidikan dengan memprogramkan keberlanjutan program dalam RKAS. Hal ini sebagai bukti bahwa komitmen pelaksanaan PM dan KKA pasca pelatihan siap direalisasikan.
A. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Pembelajaran
Pada level kebijakan daerah, 50% pemerintah daerah telah memberikan dukungan nyata terhadap program pembelajaran prioritas, meliputi PM, KKA, dan Literasi-Numerasi. Dukungan ini diberikan dalam berbagai bentuk antara lain tindak lanjut kebijakan daerah yang selaras, fasilitasi pendampingan ke satuan pendidikan, penguatan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan, serta alokasi sumber daya pendukung.
Dari data hasil monitoring dan pendampingan komitmen pemda yang dilakukan BBPMP Jabar tanggal 24-25 Juli 2025 menyatakan bahwa 85,19% pemerintah daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mendukung program pembelajaran PM dan KKA dengan hasil pengukuran dukungan cukup dan tinggi.
Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran Pemda bahwa peningkatan mutu pembelajaran merupakan investasi jangka panjang. Kolaborasi melalui implementasi PM dan KKA juga terbukti menjadi pengungkit penting dalam mendorong praktik baik pembelajaran, memperkuat budaya belajar antar pendidik, serta mempercepat replikasi inovasi di satuan pendidikan melalui sinergi dan pelibatan organisasi mitra MKKS (kepsek) dan MKPS (pengawas).
B. Dukungan Menyeluruh Pemda terhadap Program Penilaian
Capaian paling strategis lainnya adalah 100% pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan program penilaian. Dukungan ini mencakup pelaksanaan TKA, implementasi e-Rapor dan e-Ijazah, Asesmen Nasional, serta Ujian Sekolah.
Tanggal 3 s.d. 9 November 2025 seluruh pemerintah daerah melaksanakan kebijakan nasional Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA dan Paket C Kesetaraan. Program ini melibatkan dukungan pemda provinsi untuk jenjang SMA dan kebupaten/kota untuk jenjang paket C kesetaraan.
Berdasarkan laman TKA https://tka.kemendikdasmen.go.id/ diperoleh data bahwa seluruh pemerintah daerah (100%) memfasilitasi TKA dengan tersebarnya jumlah pendaftar TKA di semua kabupaten kota baik jenjang SMA mapun kabupaten/kota.
Dukungan lain nampak dari dashbor E-Rapor SMP https://tinyurl.com/yc776a83 yang menunjukkan bahwa 100% pemda mendukung program prioritas penilaian dengan memastikan penyebaran data satdik di semua daerah mulai menggunakan e-rapor. Salah satu capaian ditunjukkan oleh pemda kabupaten pangandaran yang memastikan lebih dari 90% satdik menggunakan e-rapor. Mengingat program e-rapor ini merupakan salah satu agenda nasional dalam rangka digitalisasi penilaian.
Dari sebaran satuan pendidikan pengguna e-rapor di seluruh pemerintah daerah (100%) menunjukkan bahwa pengguna e-rapor SMP di provinsi Jawa Barat mencapai 66%.
Capaian ini diperkuat dengan hasil monitoring dan pendampingan komitmen pemda terkait program penilaian yang menunjukkan bahwa 82% pemerintah daerah di wilayah provinsi Jawa Barat mendukung implementasi program prioritas pembelajaran dan penilaian yang meliputi Pembelajaran Mendalam, Koding Kecerdasan Artifisial, Literasi Numerasi, TKA, AN, E-rapor, dan E-Ijazah.
Prosentase Peserta TKA jenjang SMA dan Paket C di setiap kabupaten kota
Prosentase pengguna e-rapor SMP di setiap kabupaten kota
Prosentase pengguna e-rapor SMP di Provinsi Jawa Barat
Komitmen Dukungan Pemda terhadap Protas Pembelajaran dan Penilaian di wilayah Provinsi Jawa Barat
Sinergi Pembelajaran dan Penilaian untuk Transformasi Pendidikan
Secara keseluruhan, capaian program prioritas pembelajaran dan penilaian menunjukkan terbangunnya sinergi yang kuat antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Implementasi Pembelajaran Mendalam, Koding Kecerdasan Artifisial di tingkat satuan pendidikan diperkuat oleh dukungan kebijakan daerah serta sistem penilaian yang selaras dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi implementasi, memperluas dukungan Pemda terhadap program pembelajaran konsisten melampaui target 50%, serta memastikan pemanfaatan hasil penilaian secara optimal untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan komitmen bersama dan kolaborasi yang berkelanjutan, program prioritas ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
Diantara capaian protas pembelajaran dan penilaian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang menjadi agenda perbaikan ke depan, diantaranya :
1. Tidak semua pemerintah daerah memahami urgensi transformasi penilaian termasuk terkait penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA), E-ijazah, maupun e-rapor. Hal ini menyebabkan tingkat dukungan dan penganggaran yang berbeda-beda antar daerah;
2. APBD sudah disiapkan dari akhir tahun 2024 sehingga tidak semua Pemda dapat merubah alokasi untuk dukungan kebijakan pembelajaran penilaian yang kebijakannya lahir di awal tahun 2025; dan
3. Masih terdapat satuan pendidikan yang belum optimal dalam penggunaan dana BOSKIN.
Adapun strategi yang dilakukan BBPMP Jabar selama tahun 2025 dengan program pendampingan ke daerah adalah:
- Melakukan pertemuan dengan pemda untuk memperkuat dukungan anggaran terhadap program pembelajaran dan penilaian
- melakukan advokasi berjenjang melalui kepala dinas, pejabat di bawahnya, pengawas, dan kepala sekolah sehingga sampai di satuan pendidikan;
- menyediakan jalur pengukuran untuk mendata capaian project charter dari unsur pemda untuk komitmen dukungan kebijakan dan satuan pendidikan terkait penggunaan dana BOSKIN utnuk implementasi PM dan Koding dan Kecerdasan Artifisial.