Tanggerang – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat turut hadir mendampingi Bupati Tasikmalaya dan Kepala Dinas Kabupaten Tasikmalaya dalam kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan/tanah Pemerintah Daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan pada Kamis (30/07/2026) di Tangerang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNFI, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas PNFI, Direktur PAUD, Direktur SMP, Direktur SMA, serta Kepala Daerah dari 17 kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, turut menandatangani NPHD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.
Kabupaten Bogor – Melalui sinergi harmonis antara BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, seluruh Humas SMP Negeri se-Kabupaten Bogor memperkuat kapasitas dalam memahami pergeseran peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kamis (30/07/2026). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi transformasi komunikasi publik di era digital sekaligus mewujudkan layanan informasi publik yang semakin terbuka, profesional, dan berdampak bagi kemajuan pendidikan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pergeseran peran PPID yang kini tidak hanya berfokus pada layanan informasi publik, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi yang transparan, responsif, dan terpercaya. Peran tersebut menjadikan PPID bersama Humas sebagai penghubung yang memperkuat komunikasi antara satuan pendidikan dan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, PPID dan Humas dituntut mampu beradaptasi, berkolaborasi, serta menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemampuan tersebut menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan.
Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Humas SMP Negeri se-Kabupaten Bogor dalam mengelola informasi publik secara efektif. Sinergi antara BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola informasi yang akuntabel sekaligus memperkuat komunikasi publik di lingkungan satuan pendidikan.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan tata kelola informasi publik yang semakin terbuka, profesional, dan berdampak bagi kemajuan pendidikan.
