by Tim Media | 28 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi memperkenalkan logo Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang akan diperingati pada 2 Mei. Logo ini tidak sekadar menjadi penanda peringatan tahunan, tetapi juga mencerminkan dorongan pembaruan dalam sektor pendidikan.
Melalui elemen visual yang ditampilkan, logo Hardiknas 2026 merefleksikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi tiga program prioritas, yaitu revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkualitas ke depan.
Salah satu unsur utama dalam logo adalah figur manusia berwarna biru yang digambarkan bergerak dinamis. Visual ini mencerminkan peran aktif seluruh elemen dalam mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Sementara itu, garis lengkung berbentuk elips di bagian bawah melambangkan kesinambungan serta upaya perlindungan dalam proses pengembangan pendidikan.
Penggunaan warna biru sebagai warna dominan juga memiliki makna tersendiri, yaitu mencerminkan kepercayaan, profesionalisme, serta harapan terhadap masa depan pendidikan yang lebih baik. Kombinasi elemen tersebut memperkuat pesan bahwa transformasi pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Tema Hardiknas tahun ini, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan terintegrasi, diharapkan sistem pendidikan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.
Logo resmi Hardiknas 2026 dapat diunduh melalui laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari panduan penggunaan identitas peringatan secara nasional.
(berita ini telah tayang di https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/15156-pedoman-logo-hari-pendidikan-nasional-2026 )
by Tim Media | 24 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat — Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat mencatat capaian positif dalam penguatan tata kelola kelembagaan melalui perolehan dua penghargaan tingkat nasional pada Penganugerahan Unit Kerja dan Satuan Kerja Terbaik Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
BBPMP Jawa Barat meraih peringkat kedua pada kategori Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 96,50. Selain itu, BBPMP Jabar juga memperoleh peringkat kedua pada kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk Unit Pelaksana Teknis dengan predikat informatif.
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi dalam penguatan sistem kerja yang terukur, transparan, dan berbasis kinerja. Implementasi SAKIP yang optimal menjadi indikator penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan berdampak, sementara keterbukaan informasi publik mencerminkan komitmen dalam menyediakan akses informasi yang jelas dan akuntabel kepada masyarakat.
Penguatan pada dua aspek ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BBPMP Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dan program dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan.
Ke depan, capaian ini menjadi pijakan untuk terus mendorong perbaikan kinerja, inovasi layanan, serta penguatan budaya kerja yang profesional. Dengan demikian, peran BBPMP Jawa Barat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
(Tim media)
by Tim Media | 24 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat — Upaya percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Direktorat PAUD bersama BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon penerima bantuan implementasi program tersebut di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 23 April 2026 ini diikuti oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan serta perwakilan Pokja Bunda PAUD dari sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Kota Bogor, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Garut, Purwakarta, Bandung, Kuningan, Subang, Karawang, dan Pangandaran. Keterlibatan peserta dari berbagai daerah ini menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan program.
Bimbingan teknis difokuskan pada penguatan pemahaman terkait mekanisme implementasi program, termasuk kesiapan daerah dalam memenuhi persyaratan penerima bantuan. Selain itu, peserta juga didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di masing-masing wilayah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program secara lebih terarah. Kesiapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan layanan pendidikan prasekolah dapat diakses secara lebih luas dan merata.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program. Dengan sinergi yang terbangun, implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan sejak usia dini.
(Tim media)
by Tim Media | 24 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat — BBPMP Provinsi Jawa Barat terus melakukan penguatan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan pengisian instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Pendampingan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis dalam pengisian instrumen evaluasi, sehingga setiap unit kerja mampu menyajikan data yang akurat dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Proses ini menjadi penting untuk memastikan hasil evaluasi dapat mencerminkan kondisi layanan secara objektif.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penguatan sistem evaluasi mandiri di lingkungan BBPMP Jabar. Dengan evaluasi yang lebih terstruktur, setiap unit kerja diharapkan mampu mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan serta menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Upaya ini sejalan dengan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara konsisten menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, BBPMP Jabar terus mendorong peningkatan kinerja layanan publik agar lebih responsif dan adaptif, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat.
(Tim media)
by Tim Media | 23 Apr 2026 | Warta Kiwari
Majalengka — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang sekolah dasar di SDN Majalengka Wetan IV berlangsung dengan suasana yang relatif kondusif dan menunjukkan antusiasme peserta didik. Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda asesmen rutin, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memetakan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara lebih menyeluruh.
Dalam pelaksanaannya, siswa terlihat mampu mengikuti setiap sesi dengan baik meskipun dihadapkan pada variasi soal yang menuntut pemahaman dan penalaran. Model soal yang digunakan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bukan sekadar mengandalkan hafalan, sehingga memberikan gambaran lebih utuh terhadap kemampuan akademik mereka.
“Tadi ada yang menarik, menurut salah satu murid kita. Pertanyaan dalam soal TKA ini ada yang mengecoh, jawaban terlihat berbeda namun ketika diperhatikan ulang ternyata ketemu hasilnya. Artinya bahwa kita memang mendorong murid menggunakan kemampuan berpikir, dalam menjawab soal-soal TKA. Sehingga model pertanyaan TKA itu merangsang daya berpikir kritis. Tidak hanya mengandalkan kemampuan descriptive atau hafalan semata,” jelas Wamen Fajar di Majalengka, Jawa Barat (21/4).
Wamen Fajar mengatakan bahwa TKA merupakan sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi. “Salah satu tujuan TKA adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak yang ada di Indonesia termasuk anak-anak yang ada di Kabupaten Majalengka,” tambahnya.
Hasil TKA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berjalan. Melalui data yang diperoleh, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sekaligus menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran.
Di sisi pelaksanaan, sekolah sempat menghadapi kendala teknis berupa gangguan listrik dan keterbatasan perangkat, sehingga pelaksanaan harus dibagi ke dalam beberapa sesi. Namun, kondisi tersebut dapat diatasi melalui penyesuaian jadwal dan koordinasi internal, sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai rencana.
Dukungan dari guru dan orang tua turut menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan. Guru memberikan pendampingan tambahan, sementara orang tua berperan dalam memastikan kesiapan siswa. Secara keseluruhan, pelaksanaan TKA di SDN Majalengka Wetan IV menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam mendukung asesmen berbasis pemetaan kemampuan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran.
(berita ini telah tayang di https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15171-sd-negeri-majalengka-wetan-iv-sukses-atasi-kendala-tka-berlangsung-dengan-gembira )
by Tim Media | 22 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat — Peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat edukasi gizi pada anak usia dini melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan PAUD. Melalui tema “Aku Suka Makan Sehat Bergizi”, BBPMP Provinsi Jawa Barat mendorong pembiasaan pola makan sehat sebagai bagian dari proses belajar anak, bukan sekadar kegiatan konsumsi.
Kegiatan yang berlangsung di BBPMP Provinsi Jawa Barat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Peserta terdiri atas perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, pengawas TK, penilik PAUD, pendidik, hingga orang tua peserta didik.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen PAUD, Dikdas dan PNFI, Ketua DWP Sesditjen PAUD Dikdas dan PNFI, perwakilan DWP BBPMP Provinsi Jawa Barat, serta organisasi mitra terkait. Partisipasi Dharma Wanita Persatuan dari 29 provinsi secara daring turut memperluas jangkauan kegiatan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi edukasi gizi di satuan pendidikan.
Pelaksanaan seminar dilakukan secara hybrid, memungkinkan partisipasi lebih luas baik secara luring maupun daring. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pemahaman peserta terkait pentingnya gizi seimbang bagi anak usia dini, serta bagaimana mengaitkannya dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari di satuan pendidikan.
Materi yang disampaikan oleh narasumber ahli menekankan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan pembentukan karakter anak. Karena itu, edukasi gizi perlu diterapkan secara konsisten melalui kolaborasi antara pendidik dan orang tua.
Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan pendidikan mampu mengimplementasikan edukasi gizi secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
(Tim media)
by Tim Media | 21 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung Barat — Upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terus diperkuat melalui pendampingan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap daerah memiliki mekanisme yang jelas dalam mengelola lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik.
Pendampingan yang dilaksanakan pada Senin, 20 April 2026 ini melibatkan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk unsur dinas pendidikan dan perangkat daerah terkait. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara terintegrasi di tingkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi terkait konsep dan implementasi budaya sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada langkah konkret yang perlu dilakukan daerah, termasuk penyusunan rencana tindak lanjut serta mekanisme pembentukan Pokja di masing-masing wilayah.
Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga mendorong kesiapan administratif dan teknis. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyusun Surat Keputusan pembentukan Pokja sebagai dasar pelaksanaan program, serta memastikan dokumen tersebut terintegrasi dalam sistem yang telah disediakan.
Melalui langkah ini, pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di satuan pendidikan. Lingkungan belajar yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
(Tim media)
by Tim Media | 20 Apr 2026 | Warta Kiwari
Cirebon — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang sekolah dasar (SD) mulai dilaksanakan secara serentak pada Senin, 20 April 2026. Di Kota Cirebon, pelaksanaan hari pertama berlangsung kondusif, di SDN Kartini dan SDN Pesisir Baru Cirebon yang menjadi lokasi pemantauan.
Pemantauan pelaksanaan TKA dilakukan oleh BBPMP Provinsi Jawa Barat bersama Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Ade Cahyaningsih, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Langkah ini juga bertujuan menjaga kualitas asesmen agar tetap objektif dan akuntabel.
TKA pada jenjang SD difokuskan pada pengukuran kemampuan dasar peserta didik, khususnya dalam aspek literasi dan numerasi. Materi yang diujikan mencakup Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai indikator utama dalam memetakan kemampuan akademik siswa.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari, menjelaskan bahwa TKA digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran capaian belajar siswa secara menyeluruh. Hasil dari asesmen ini nantinya menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan pembelajaran serta penguatan kebijakan pendidikan di daerah.
““Kami berharap hasil pemetaan melalui TKA dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi, termasuk peningkatan kapasitas guru dan perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah,” ujarnya di SD Kartini Kota Cirebon.
Selain itu, data TKA juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai rujukan dalam merancang program peningkatan kompetensi guru maupun intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran.
Dari sisi pelaksanaan, TKA tidak digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Penilaian kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan masing-masing. Namun demikian, hasil TKA dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru.
Peran BBPMP dalam pelaksanaan TKA mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan dinas pendidikan, pendataan peserta, hingga uji coba sistem melalui gladi bersih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang merata sebelum pelaksanaan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan TKA di Kota Cirebon menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam mendukung asesmen berbasis pemetaan kemampuan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di tingkat sekolah maupun daerah.
(Tim media)
by Tim Media | 15 Apr 2026 | Warta Kiwari
Bandung — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk pendidikan kesetaraan Paket B di SMPN 17 Bandung berlangsung lancar pada hari pertama pelaksanaan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, sebagai bagian dari upaya menghadirkan asesmen yang lebih inklusif.
Pelaksanaan yang dipusatkan di satu lokasi ini menjadi strategi untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta dukungan teknis. Sejumlah PKBM, di antaranya Guna Persada dan Nura Amalia, bergabung dalam pelaksanaan bersama agar proses ujian dapat berjalan lebih optimal.
Dari sisi penyelenggaraan, persiapan dilakukan secara bertahap, mulai dari validasi data peserta hingga penyiapan ruang ujian dan petugas teknis. Kepala PKBM Guna Persada, Ali Umar Hamdani, menyebut bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan, terutama untuk ujian berbasis digital.
“Persiapan dilakukan mulai dari verifikasi data peserta, pengaturan ruang ujian, hingga penunjukan proktor dan teknisi untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan TKA. Berbagai penyesuaian disiapkan untuk memastikan peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti ujian dengan baik. Fasilitas seperti perangkat dengan fitur aksesibilitas, aplikasi pendukung, hingga pendampingan dari pengawas turut disediakan selama proses berlangsung.
“Kami menyediakan fasilitas pendukung seperti perangkat dengan aksesibilitas, aplikasi pembantu, serta pendampingan dari pengawas yang telah memahami kebutuhan peserta ABK,” tambahnya.
Bagi peserta, pengalaman mengikuti TKA memberikan tantangan tersendiri. Heri Gunawan, peserta tunanetra dari PKBM Guna Persada, mengaku menghadapi ujian dengan perasaan campur aduk antara tegang dan lega setelah menyelesaikannya. Ia mempersiapkan diri melalui berbagai media belajar, seperti buku braille, audio, serta bimbingan dari guru.
Namun, ia juga mengakui adanya kendala, terutama pada soal yang bersifat visual dan penggunaan istilah tertentu yang belum familiar. Selain itu, penggunaan perangkat digital juga menjadi tantangan tersendiri tanpa adanya bantuan pendamping. Meski begitu, fasilitas yang tersedia dinilai cukup membantu selama pelaksanaan.
Hal serupa dirasakan oleh peserta lainnya, Stefhanie Yemimma Aurellia dari PKBM Yayasan Nura Amalia. Ia menilai TKA sebagai pengalaman yang cukup menegangkan, meski telah melakukan persiapan sebelumnya. Beberapa materi, seperti matematika, masih menjadi tantangan, namun tidak mengurangi semangatnya dalam mengikuti ujian.
Pelaksanaan TKA pada pendidikan kesetaraan ini berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan capaian belajar peserta didik secara nasional. Hasil asesmen tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk melihat tingkat kompetensi yang telah dicapai. Keputusan kelulusan tetap berada di masing-masing satuan pendidikan.
Di Kota Bandung, jumlah PKBM yang cukup banyak dengan latar belakang peserta yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan TKA. Kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kebutuhan penyesuaian bagi peserta berkebutuhan khusus menjadi hal yang perlu terus diperkuat. Meski demikian, dukungan dari berbagai pihak membantu menjaga pelaksanaan tetap berjalan sesuai rencana.
Pengalaman peserta juga menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Harapan agar waktu pengerjaan lebih fleksibel, terutama bagi peserta berkebutuhan khusus, menjadi salah satu masukan yang muncul. Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pelaksanaan TKA diharapkan semakin mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta secara lebih optimal.
(berita ini telah tayang di https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15056-pengalaman-seru-siswa-abk-dan-paket-b-ikut-tka )
by Tim Media | 13 Apr 2026 | Warta Kiwari
Jakarta — Upaya meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun kawasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE) di Asia Tenggara periode 2026–2030, yang disusun melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ASEAN, dan SEAMEO, dengan melibatkan sejumlah mitra pembangunan.
Kegiatan peluncuran yang berlangsung pada Kamis, 9 April 2026 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta menandai dimulainya penggunaan roadmap sebagai panduan implementasi di tingkat regional. Selain itu, diarahkan untuk menjadi rujukan dalam perencanaan lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan agar kebijakan yang dijalankan lebih selaras.
Dalam proses penyusunannya, Indonesia terlibat aktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun regional. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan roadmap yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan layanan PAUD di berbagai wilayah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan dari Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, yang menyampaikan pentingnya penguatan layanan PAUD sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan SEAMEO yang menekankan pentingnya kerja sama regional.
Prosesi peluncuran dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, melalui penyerahan dokumen kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta sejumlah mitra internasional, seperti UNICEF, UNESCO, ARNEC, dan Tanoto Foundation.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Peta Jalan Bersama ini mencerminkan semangat kolektif negara-negara di kawasan untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Peta jalan ini bukan sekadar dokumen, melainkan sebuah ajakan untuk bertindak bersama. Dokumen ini mengajak kita semua untuk memperkuat kebijakan, memperdalam kemitraan, memobilisasi sumber daya, serta terus belajar satu sama lain. Hal ini juga menegaskan kembali keyakinan kita bersama bahwa investasi pada anak usia dini merupakan fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif, tangguh, dan sejahtera,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Kamis (9/4).
Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyebut kolaborasi antarnegara menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Menurutnya, pertukaran pengalaman dan praktik baik dapat mempercepat kemajuan sekaligus mempererat hubungan antarnegara di kawasan.
Dari sisi regional, perwakilan ASEAN menilai pendidikan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang berperan dalam membangun masa depan kawasan. Fokus roadmap ini diarahkan pada perluasan akses layanan, penguatan integrasi lintas sektor, serta peningkatan keselarasan kebijakan di antara negara anggota.
Perwakilan dari daerah juga turut menerima dokumen tersebut, termasuk dari wilayah Jawa Barat. Keterlibatan ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mengadopsi arah kebijakan penguatan layanan PAUD yang lebih terintegrasi.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari, ikut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi roadmap di tingkat daerah. Kehadiran ini mencerminkan dorongan untuk memperkuat layanan PAUD melalui kolaborasi lintas sektor.
Dengan adanya roadmap ini, pengembangan layanan PAUD diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek akses, tetapi juga kualitas layanan yang mencakup pengasuhan, pembelajaran, serta dukungan lingkungan belajar yang lebih komprehensif.
(berita ini telah tayang di https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15050-kolaborasi-dan-dukungan-multipihak-jadi-kunci-implementasi-peta-jalan-bersama-paud-2026-2030)
