Bandung – Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Pendampingan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi PAUD Tahun 2026 Angkatan 29 pada 9-11 Juli 2026 di Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan program revitalisasi.
Sebanyak 238 kepala satuan PAUD calon penerima bantuan revitalisasi dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui finalisasi dokumen perencanaan dan pendampingan penandatanganan PKS, peserta dipersiapkan untuk melaksanakan Program Revitalisasi PAUD Tahun 2026 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi, dan akuntabel.
Program Revitalisasi PAUD merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Selain mendukung peningkatan fasilitas, program ini juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bermutu sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan mengembangkan potensinya secara optimal.
Kepala BBPMP Jabar, Komalasari, menegaskan bahwa kualitas lingkungan belajar memiliki peran penting dalam membangun karakter dan pola pikir anak sejak usia dini.
“Lingkungan belajar yang bermutu menumbuhkan growth mindset: keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang melalui proses belajar, berusaha, dan pantang menyerah,” ujar Komalasari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan PAUD penerima bantuan revitalisasi di Jawa Barat dapat melaksanakan program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi antara Direktorat PAUD, BBPMP Provinsi Jawa Barat, dan satuan pendidikan diharapkan semakin memperkuat penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas sebagai fondasi bagi terwujudnya generasi Indonesia yang unggul sejak usia dini.
Bandung – Dalam rangka Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat turut hadir bersama para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan revisi regulasi pendidikan yang lebih terintegrasi, adaptif, inklusif, dan berkeadilan.
Kunjungan kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ini dipimpin oleh Ketua Tim sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, dan Kurniasih Mufidayati. Turut hadir pula pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, tenaga ahli Komisi X DPR RI, Badan Keahlian Dewan (BKD), serta tim pendukung dari TVR Parlemen dan media cetak maupun media sosial DPR RI.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026, mempertemukan Komisi X DPR RI dengan Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nur Syarifah, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Lukman, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin, Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Muhammad Yusro, Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal I Gusti Made Ardana, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat Komalasari, serta Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat Sugito Adiwarsito, Turut hadir pula Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, LLDIKTI Wilayah IV, serta berbagai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan politeknik di Jawa Barat.
Melalui forum ini, Komisi X DPR RI menyerap berbagai masukan terkait revisi regulasi pendidikan, mulai dari penguatan hak atas pendidikan, wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik, pendidikan inklusif, digitalisasi pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, hingga tata kelola pendidikan nasional yang lebih terpadu melalui pendekatan kodifikasi.
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan regulasi pendidikan yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta memperkuat sistem pendidikan nasional yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bandung Barat – Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, BBPMP Provinsi Jawa Barat melalui Tim BURAS (Bantuan untuk Orang Sekitar) menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Peduli Anak Yatim “Ayo Kembali ke Sekolah”. Kegiatan ini diwujudkan melalui penyaluran 100 paket perlengkapan sekolah kepada anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan BBPMP Jawa Barat.
Penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap di dua lokasi, yaitu di Kampus I BBPMP Jawa Barat, Padalarang, pada Senin (6/7/2026), dan dilanjutkan di Kampus II Jayagiri pada Rabu (8/7/2026). Melalui kegiatan ini, BBPMP Jawa Barat ingin membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar anak-anak agar lebih siap menyambut dimulainya tahun ajaran baru.
Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial BBPMP Jawa Barat kepada masyarakat sekitar sekaligus dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pendidikan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima manfaat serta memberikan semangat baru bagi anak-anak untuk memulai proses pembelajaran.
Selain menjadi wujud tanggung jawab sosial, kegiatan ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian yang terus dibangun melalui Tim BURAS. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara BBPMP Jawa Barat dengan masyarakat sekitar sekaligus mendukung terciptanya akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak.
Melalui kegiatan Peduli Anak Yatim “Ayo Kembali ke Sekolah”, BBPMP Provinsi Jawa Barat berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak dalam menyambut tahun ajaran baru dengan penuh optimisme, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan terus berupaya meraih cita-cita melalui pendidikan.
Bandung Barat – Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan informasi di era transformasi digital, BBPMP Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melaksanakan Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan keamanan informasi di lingkungan BBPMP Jabar.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum BBPMP Jabar, Mardi Wibowo. Momentum ini menjadi wujud komitmen BBPMP Jabar dalam membangun budaya keamanan informasi yang semakin kuat, sehingga pengelolaan data dan layanan digital dapat berlangsung secara aman, andal, dan bertanggung jawab.
Dalam pelaksanaannya, evaluasi Indeks KAMI mengacu pada standar ISO/IEC 27001:2022 yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan organisasi dalam menerapkan keamanan informasi. Melalui evaluasi ini, BBPMP Jabar dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keamanan informasi yang telah diterapkan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan..
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola keamanan informasi yang semakin baik, perlindungan terhadap data dan informasi dapat terus diperkuat sehingga kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin aman, andal, dan berkualitas.
Kolaborasi antara BBPMP Jabar dengan Pusdatin Kemendikdasmen ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola digital yang semakin baik serta mendukung transformasi pendidikan yang terpercaya dan berkelanjutan. Mari bersama menjaga keamanan informasi, karena setiap data yang terlindungi adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
Bandung Barat – Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah 2026 tidak hanya menjadi momen bagi murid untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada pelaksanaannya, guru dan satuan pendidikan juga melakukan asesmen sebagai langkah awal untuk memahami kondisi setiap peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang lebih tepat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang mereka sejak hari pertama masuk sekolah.
Asesmen ini bukan bertujuan mengukur prestasi atau menentukan peringkat murid, melainkan memetakan kebutuhan belajar sebagai dasar penyusunan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik.
Mengapa Asesmen MPLS Ramah Penting?
Melalui asesmen, guru dan sekolah dapat memperoleh gambaran awal mengenai berbagai aspek perkembangan murid, meliputi:
Bakat dan minat, untuk mengidentifikasi potensi, ketertarikan, serta kecenderungan murid sebagai dasar pengembangan diri.
Sosial-emosional, guna mengenali kondisi emosional, kemampuan berinteraksi, dan kesiapan murid mengikuti pembelajaran.
Literasi dan numerasi, untuk memetakan kemampuan awal membaca dan berhitung sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid.
Kebugaran, melalui pengukuran seperti Indeks Massa Tubuh (IMT), denyut nadi, dan fleksibilitas sebagai dasar pembiasaan hidup sehat.
Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebagai bagian dari upaya mendukung deteksi dini kondisi kesehatan peserta didik. Mendukung pemeriksaan kesehatan murid melalui pendaftaran layanan CKG.
Apa Saja yang Diasesmen?
Asesmen MPLS kini dilaksanakan selama 90 menit dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan. Adapun cakupan asesmen untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut:
PAUD
Sosial-emosional
Kebugaran
Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG)
SD
Sosial-emosional
Bakat dan minat
Kebugaran
Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG)
SMP, SMA, dan SMK
Sosial-emosional
Bakat dan minat
Literasi dan numerasi
Kebugaran
Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Hal yang Perlu Dipahami
Kemendikdasmen menegaskan bahwa asesmen dalam MPLS Ramah memiliki prinsip sebagai berikut:
Bukan tes untuk menentukan peringkat murid.
Bukan dasar kelulusan maupun kenaikan kelas.
Bukan untuk memberikan label kepada peserta didik.
Hasil asesmen bersifat rahasia dan hanya digunakan sebagai dasar pendampingan serta perencanaan pembelajaran.
Seluruh soal dan hasil asesmen dikelola langsung oleh Kemendikdasmen. Setiap murid akan menerima laporan hasil asesmen secara individu, sedangkan sekolah memperoleh rekapitulasi hasil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pembelajaran.
Melalui asesmen ini, dapat membantu guru, sekolah, dan orang tua dalam memahami kebutuhan setiap murid. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan proses pembelajaran yang lebih tepat, nyaman, dan sesuai dengan potensi murid. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif sejak awal sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
Jakarta – Momentum Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang diperingati setiap 7 Juli membawa kabar membanggakan bagi BBPMP Provinsi Jawa Barat. Pustakawan BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sofi Suwaris, S.S., terpilih sebagai Penerima Apresiasi Pustakawan Berdedikasi Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, inovasi, serta kontribusi dalam memperkuat budaya literasi dan menghadirkan layanan perpustakaan yang berkualitas. Capaian ini menjadi pengakuan atas peran pustakawan yang tidak hanya mengelola koleksi perpustakaan, tetapi juga memperluas akses informasi dan mendukung terbangunnya ekosistem pembelajaran yang bermutu.
Dalam peringatan Hari Pustakawan Indonesia Tahun 2026 yang mengusung tema “Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak”, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pustakawan memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat menemukan, memahami, mengevaluasi, hingga memanfaatkan informasi secara bermakna. Penghargaan yang diberikan kepada pustakawan pada setiap peringatan Hari Pustakawan Indonesia belum sebanding dengan kontribusi mereka dalam memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.
“Tanggal 7 Juli ini adalah momentum bagi kita semua untuk memberi penghormatan kepada para pustakawan bukan sebagai penjaga rak buku dan koleksi buku semata” ujar Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mendorong agar perpustakaan terus bertransformasi menjadi ruang belajar yang hidup, ruang dialog, pusat literasi, sekaligus simpul kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui penguatan budaya membaca dan literasi.
Prestasi yang diraih Sofi Suwaris menjadi cerminan komitmen BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan layanan perpustakaan yang adaptif dan inovatif. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang mampu memberikan manfaat bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat.
Keluarga besar BBPMP Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sofi Suwaris atas penghargaan tersebut. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
Bandung Barat – Menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau orang tua atau wali murid untuk memahami berbagai informasi penting terkait pelaksanaan MPLS. Keterlibatan orang tua sejak awal dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan murid dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.
Pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada pekan pertama masuk sekolah, yakni selama lima hari mulai 13-17 Juli 2026, sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan.
Sebelum MPLS dimulai, sekolah wajib menyosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada orang tua atau wali murid melalui surat resmi, pertemuan tatap muka, maupun media komunikasi lain yang efektif. Sosialisasi tersebut mencakup tujuan, materi, jadwal kegiatan, hak dan kewajiban orang tua, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada anak selama mengikuti MPLS.
Mengenal Tujuan MPLS Ramah
MPLS Ramah diselenggarakan untuk membantu murid baru mengenal lingkungan sekolah secara menyeluruh. Adapun pengenalan tersebut meliputi:
Potensi diri murid, termasuk bakat dan minat yang dimiliki.
Warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan sesama murid.
Kurikulum, sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Lingkungan sekolah, baik ruang kelas maupun area lain yang mendukung proses belajar.
Materi yang Akan Diterima Murid
Selama pelaksanaan MPLS Ramah, murid akan mengikuti berbagai materi yang berfokus pada pembentukan karakter, kebiasaan positif, dan pengenalan budaya sekolah.
Materi utama meliputi:
Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH).
Pagi Ceria.
Sopan dan santun bermedia sosial.
Budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.
Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Gerakan Rukun Sama Teman.
Materi pilihan dapat disesuaikan oleh satuan pendidikan, antara lain:
Pengenalan ciri khas sekolah.
Materi lain yang mendukung kebutuhan dan karakteristik sekolah.
Kegiatan yang Dilarang Selama MPLS
Kemendikdasmen menegaskan bahwa MPLS Ramah harus berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Oleh karena itu, sekolah tidak diperbolehkan:
Melakukan perpeloncoan atau segala bentuk kekerasan lainnya.
Melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya.
Memberikan tugas atau aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS.
Menggunakan atribut yang tidak edukatif dan/atau tidak revelan dengan kegiatan MPLS.
Melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS.
Melibatkan peserta didik yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan MPLS.
Ketentuan tersebut bertujuan memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang positif dan menyenangkan.
Informasi Penting yang Perlu Dipahami Orang Tua
Selain memahami tujuan dan materi MPLS, orang tua juga perlu mengetahui beberapa hal berikut:
Peran dan tanggung jawab panitia MPLS.
Peran dan tanggung jawab orang tua/wali.
Mekanisme pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran selama MPLS.
Kesepakatan tata tertib sekolah.
Edukasi mengenai pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak. Referensi materi pola pengasuhan dapat diakses di tautan s.id/edukasi-parenting.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan murid.
Bentuk Dukungan Orang Tua Sebelum dan Sesudah MPLS
Keterlibatan orang tua tidak berhenti pada hari pertama sekolah. Sebelum MPLS dimulai, orang tua akan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, yaitu:
Mengisi data murid baru.
Membantu identifikasi awal kondisi sosial-emosional, kemampuan konsentrasi belajar, serta Indeks Massa Tubuh (IMT) anak.
Melakukan pendaftaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) sesuai ketentuan.
Setelah MPLS selesai dilaksanakan, orang tua juga akan dilibatkan dalam:
Pengisian survei pengenalan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid.
Evaluasi pelaksanaan MPLS Ramah sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pada tahun berikutnya.
Kolaborasi sekolah dan keluarga menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan MPLS Ramah. Bersama, mari wujudkan hari pertama sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi setiap murid.
Kabupaten Bogor – Dalam rangka menindaklanjuti program prioritas Presiden Republik Indonesia, BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama BGTK Banten dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait persiapan penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada Kamis (2/07). Kabupaten Bogor menjadi salah satu dari tiga lokus SNT di Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di BGTK Banten, Jl. Parung Raya No. 42, Kota Bogor.
Agenda pertama dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. Rusliandy, beserta jajaran. Pertemuan ini membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung penyelenggaraan SNT, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan guru dan tenaga kependidikan (GTK), hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Agenda selanjutnya dilaksanakan di BGTK Banten bersama Kepala BGTK Banten, Yudi Herman, Kepala Bagian Administrasi dan Pelayanan Umum, Apriana Anggraini, beserta jajaran. Koordinasi ini menjadi langkah sinkronisasi antarsatuan kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan SNT dapat dipersiapkan secara optimal.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat menjadi pusat pembelajaran yang unggul serta melahirkan lulusan berdaya saing internasional demi mewujudkan pendidikan yang semakin bermutu.
Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Sosialisasi Pendataan Prasarana Satuan Pendidikan secara daring pada Selasa (30/6). Kegiatan yang diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala satuan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pentingnya pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan revitalisasi satuan pendidikan.
Melalui kegiatan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya revitalisasi satuan pendidikan melalui peningkatan kualitas pendataan kondisi prasarana sekolah. Data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas revitalisasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa lingkungan belajar yang aman dan layak merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas pembelajaran. Menurutnya, guru memerlukan ruang belajar yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal, sementara peserta didik berhak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Saat ini terdapat sekitar 196.022 satuan pendidikan yang memerlukan penanganan segera akibat kerusakan prasarana. Pemerintah menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028 sesuai arahan Presiden. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan tata kelola data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bapak Presiden telah memberikan arahan agar perbaikan satuan pendidikan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Arahan ini sekaligus menjadi mandat bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujar Suharti.
Suharti menambahkan, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan revitalisasi, menentukan prioritas penanganan, menyusun rencana pembiayaan, hingga memastikan setiap intervensi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk memandang proses pendataan ini sebagai bagian dari gerakan bersama untuk memperbaiki layanan pendidikan. Keberhasilan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas data yang kita bangun bersama,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam membangun tata kelola pendidikan yang berbasis data. Ia menyebut forum pendataan ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan ribuan SMA, SMK, dan SLB di seluruh Indonesia.
Menurut Tatang, setiap jenjang pendidikan memiliki kebutuhan prasarana yang berbeda. SMA memerlukan ruang pembelajaran yang memadai, SMK membutuhkan bengkel praktik yang mendukung pembelajaran berbasis industri, sedangkan SLB memerlukan fasilitas yang adaptif sesuai karakteristik peserta didik.
“Karena itu, akurasi dan kualitas data kondisi riil di lapangan menjadi kunci utama agar setiap kebijakan serta intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan spesifik jutaan peserta didik,” kata Tatang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2028 sehingga seluruh sekolah yang masih memiliki ruang belajar rusak dapat memperoleh penanganan.
Untuk mendukung target tersebut, Gogot meminta seluruh UPT Kemendikdasmen di Indonesia memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar proses pendataan berjalan sesuai jadwal. Pendampingan tersebut mencakup pengisian data sesuai siklus pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang.
“Data yang dimasukkan akan menjadi dasar bagi kami dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki sekitar 190 ribu sekolah yang masih memiliki ruangan yang rusak. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak Indonesia belajar di satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan layak,” ujar Gogot.
Pendataan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pendidikan sehingga seluruh program dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berbasis data. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka pendaftaran Beasiswa Pendidikan Tahun 2026 bagi putra-putri pegawai Kemendikdasmen. Program ini merupakan bentuk kepedulian dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak pegawai melalui bantuan pembiayaan pendidikan pada berbagai jenjang sekolah.
Pendaftaran beasiswa berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Program ini ditujukan bagi anak pegawai Kemendikdasmen yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA serta tidak sedang menerima beasiswa dari instansi atau lembaga lain.
Adapun persyaratan penerima beasiswa sebagai berikut:
Anak pegawai Kemendikdasmen.
Berstatus sebagai peserta didik jenjang SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA.
Beasiswa dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan pendidikan.
Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
Berkas Pendaftaran Beasiswa :
Kartu Keluarga
Slip Gaji Orang Tua
Transkrip Nilai/Rapor
Surat Keterangan dari Sekolah
Surat Keterangan Tagihan Biaya Pendidikan
Sementara itu, tahapan pelaksanaan program meliputi:
Pendaftaran: 29 Juni-2 Juli 2026.
Seleksi dan verifikasi: 3-5 Juli 2026.
Pengumuman penerima: 6 Juli 2026.
*Catatan : 1 Pegawai hanya diperbolehkan mengajukan 1 Anak
Pegawai Kemendikdasmen yang memenuhi persyaratan dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan https://s.id/PendaftaranBeasiswa_UPZ selama periode pendaftaran berlangsung.
Melalui program ini, UPZ Kemendikdasmen berharap semakin banyak putra-putri pegawai yang memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi akademiknya. Seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan juga diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini serta menyebarluaskan informasi kepada rekan kerja yang membutuhkan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas. Sejalan dengan semangat “Menguatkan Kepedulian, Mewujudkan Generasi Berprestasi,” beasiswa ini diharapkan menjadi ikhtiar bersama dalam mendukung lahirnya generasi yang unggul dan berdaya saing.
