Jakarta, 21 Juni 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia (Kemenko PMK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman Republik Indonesia memperkuat pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 agar dapat berjalan dengan objektif, transparan, dan akuntabel melalui Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.
Melalui kegiatan ini, Kemendikbudristek bersama kementerian/lembaga/instansi terkait mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan melakukan pengawasan proses PPDB. Dalam implementasi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Inspektorat Daerah terus berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah daerah (Pemda) dan pemangku kepentingan di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan/atau aparat penegak hukum.
“Kemendikbudristek berkoordinasi dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ombudsman sebagai pihak yang sering mendapat aduan terkait pelayanan publik dari institusi pemerintahan untuk bersama mengawal proses pelaksanaan PPDB,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen), Chatarina Muliana Girsang, dalam sesi gelar wicara bertajuk “Strategi dan Tantangan pengawasan PPDB” di Jakarta, Jumat (21/6).
Selain itu, Kemendikbudristek juga mendorong Pemda serta pemangku kepentingan di daerah di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Kejaksaan, Komando Distrik Militer, dan Komando Rayon untuk menandatangani komitmen bersama dukungan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui BPMP, Kemendikbudristek melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada Pemda terkait PPDB. Untuk kemudian Kemendikbudristek mengajak Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan proses PPDB di wilayahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menyampaikan, “Dalam melakukan pengawasan, kami membentuk Sistem Pengawasan Terpadu PPDB sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik. Untuk menjalankan hal ini, dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait.”
Dijelaskan oleh Warsito bahwa Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawasan PPDB memiliki tiga peran penting, yaitu pencegahan, yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait PPDB kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat, melakukan pengawasan langsung agar seluruh tahapan PPDB berjalan sesuai prosedur; serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait proses administrasi dan pelanggaran yang terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia, Diah Suryaningrum, menyampaikan terkait mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan. Ombudsman sebagai salah satu pengawas pelayanan publik, bertugas menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan terus berupaya menyelesaikan masalah secepat mungkin.
“Ketika ada indikasi kecurangan dalam PPDB, sesegera mungkin kami meminta klarifikasi, mengumpulkan bukti, hingga membuat hasil akhir laporan pemeriksaan dalam jangka waktu cepat kemudian mengambil satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada sekolah atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti,” terang Diah.
Perencana Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev Bagian Perencanaan yang hadir mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Benjamin Sibarani, mengungkapkan bahwa Kemendagri bersama kementerian terkait telah secara intensif melakukan pembinaan umum dan teknis sesuai kewenangan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang pendidikan, termasuk mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan oleh pemerintah daerah
“Kemendagri melakukan pembinaan umum, termasuk Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. PPDB berkaitan dengan daya tampung, kami sangat mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan daya tampung dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pemenuhan daya tampung berdasarkan data,” jelas Benjamin.
Melalui pelaksanaan forum bersama ini, diharapkan agar seluruh tahapan PPDB, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan pedoman pemerintah dan petunjuk teknis yang berlaku.
Sumber: Siaran Pers_Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi_ Nomor: 255/sipers/A6/VI/2024
Garut, Juni 2024, – Sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka, sekolah diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik. Menyikapi hal tersebut, SDN 02 Ciburial Kec. Leles Kab. Garut melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Salah satunya dengan mengoptimalkan taman sekolah sebagai sumber pembelajaran.
Windi Wulan Sari, Kepala SDN 02 Ciburial menyatakan bahwa dibuatnya taman sekolah dilatarbelakangi oleh beberapa hal. (1) sebagai program penghijauan, untuk menciptakan lingungan sekolah yang aman dan nyaman untuk proses belajar. (2) memperindah dan mempercantik lingkungan sekolah. (3) sarana melatih karakter peserta didik, khususnya terkait cinta lingkungan. (4) taman sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar sekaligus tempat bermain.
Setiap hari peserta didik bergantian atau dijadwal menyiram tanaman baik yang ada di tamaan maupun yang ada di green house. Ada pula yang memberi makan kelinci dan ikan. Hal ini bisa menjadi sebuah pembiasaan yang sangat baik bagi peserta didik. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk membangun karakter peserta didik seperti cinta lingkungan, cinta makhluk hidup (hewan dan tumbuhan), cinta kebersihan, peduli, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, kreativitas, bersyukur, dan sebagainya. Orang tua peserta didik pun merasa senang dengan adanya taman sekolah karena sekolah menjadi lebih indah, lebih hijau, dan lebih tertata rapi.
(Peserta didik sedang merawat tanaman. Dok. SDN 02 Ciburial)
Di taman sekolah tersebut, ditanami beberapa jenis bunga. Kemudian, ada tempat cuci tangan, kandang kelinci, kolam ikan, tempat sampah plastik, dan green house. Pada setiap bunga yang ditanam, dicantumkan identitas tanaman yang disertai dengan barcode informasi lebih lanjut terkait dengan tanaman tersebut. Tujuannya selain menumbuhkan karakter cinta lingkungan, hewan, dan tumbuhan, juga agar peserta didik melek teknologi di era digital. Teknologi digital memang sudah dimanfaatkan di sekolah ini seperti layanan administrasi, dokumentasi, data pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta proses pembelajaran. Di era digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi digital tidak dapat dihindari sehingga sekolah harus bisa beradaptasi dengan perkembangan.
Tanaman, hewan, dan benda-benda yang berada di lingkungan sekolah dijadikan sebagai sumber belajar pada berbagai tema atau berbagai mata pelajaran. Pada praktiknya, diserahkan kepada guru. Disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik di taman seperti observasi, tanya jawab, mencari dan menemukan (inquiry and discovery). Melalui pemanfaatan taman sekolah, peserta didik pun bisa melakukan proyek pembelajaran. Misalnya peserta didik menanam sebuah tanaman. Kemudian perkembangannya setiap hari dipantau, dirawat, disiram, hingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dalam rentang waktu tertentu. Hasil pengamatan dilaporkan dalam bentuk laporan singkat. Melalui laporan
Taman sekolah selain digunakan sebagai sumber belajar, juga dimanfaatkan untuk membaca buku, berdiskusi, istirahat, dan bersenda gurau dengan teman. Adanya taman di SDN 02 Ciburial menjadikan sumber belajar menjadi lebih bervariasi. Lingkungan yang hijau dan asri bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru juga bisa semakin kreatif dalam memanfaatkan lingkungan belajar. Keterbatasan sarana dan sumber belajar melalui teknologi dapat diatasi dengan pemanfaatan benda-benda di lingkungan sekolah.
(Peserta didik sedang membuat pupuk dari sampah organik. Dok. SDN 02 Ciburial)
Peserta didik merasakan dampak positif dari pemanfaatan taman sekolah. Salah peserta didik menyampaikan bahwa dia merasa senang kalau belajar di luar kelas. Dia dan teman-temannya suka mengamati benda-benda di sekitar sekolah. Dia beserta teman-temannya mendapatkan pengalaman baru melalui pembelajaran di luar kelas.
Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat menjadi alternatif agar pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, bermakna, dan mengusir rasa bosan. Tinggal bagaimana guru secara kreatif memanfaatkan lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar di luar kelas dapat merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui observasi, tanya jawab, dan diskusi.
(Peserta didik sedang menghias dan membuat prakarya untuk memperindah taman sekolah. Dok. SDN 02 Ciburial).
Dalam konteks penguatan literasi dan numerasi, taman sekolah pun dapat menjadi sarana penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Misalnya pengetahuan dan identifikasi terkait jenis dan nama taman, cara merawat, cara menyiram, mengenal dan menghitung bagian-bagian tanaman, menghitung kebutuhan air untuk menyiram tanaman, dan sebagainya.
(Beberapa jenis tanaman berjejer di green house. Dok. SDN 02 Ciburial)
Hal yang dilakukan oleh SDN 02 Ciburial Kec. Leles Kab. Garut bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya. Mungkin saja sekolah yang lain pun sudah memiliki taman sekolah, tinggal dimanfaatkan sebagai sumber dan media pembelajaran. Ayo wujudkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemanfaatan taman sekolah.
Bandung Barat, WK, – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan “Sosialisasi Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting” yang digelar secara virtual pada Rabu (12/06). Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, dan Satuan PAUD dari 27 Kab./Kota se-Jawa Barat.
Kepala BBPMP Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Mardi Wibowo dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk dukungan BBPMP Jabar terhadap Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang menjadi gerakan bersama dan berkelanjutan.
“Gerakan ini merupakan aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi, intervensi, dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024,” tuturnya. Oleh karena itu, “BBPMP provinsi Jawa Barat mengoordinasikan kepada Dinas Pendidikan dan mitra terkait untuk memastikan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA hadir ke Posyandu serentak di bulan Juni,” tandasnya. “Intervensi pencegahan perlu kita lakukan bersama secara serius dan berkelanjutan agar kedepan tidak ada lagi anak-anak di Jawa Barat lahir dalam kondisi stunting,” harapnya.
Narasumber Sriwahyuningsih, Widyaprada BBPMP Jawa Barat memperkuat sambutan Mardi Wibowo. Sri menyampaikan bahwa penguatan pencegahan stunting dimulai sejak 1000 Hari pertama kehidupan, yaitu masa konsepsi (masa pertemuan sel telur dengan sel sperma), masa kehamilan, kelahiran, dan pemberian stimulasi serta pengasuhan pada anak baru lahir hingga usia 2 tahun. “Masa 1.000 HPK ini sangat krusial untuk diperhatikan agar dapat mencegah stunting,” jelasnya. Oleh karena itu, “peran guru dalam pencegahan stunting itu penting yaitu mendukung orang tua dalam pemberian stimulasi dan pengasuhan anak baru lahir hingga 2 tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, intervensi efektif seperti status kesehatan, gizi adekuat, pengasuhan, pengembangan potensi anak usia dini, keselamatan dan keamanan pada anak usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, terutama dalam mencegah dan mengatasi stunting. “Beberapa intervensi inilah yang akan berimplikasi pada kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan perlindungan,” jelasnya.
Harapan Dukungan PAUD untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting antara lain memastikan kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA bagi peserta didik PAUD/TK/RA, mengoordinasikan Dinas Pendidikan dan satuan PAUD untuk menggerakkan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu, mendukung pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin peserta didik PAUD/TK/RA dengan pemanfaatan buku KIA secara optimal. “Itulah strategi implementasi dan dukungan PAUD yang dapat dilakukan,” tegasnya.
Mari kita sama-sama berpartisipasi aktif dalam gerakan intervensi serentak pencegahan stunting ini. Tetap Sehat, tetap semangat, bergerak rerentak, berjuang bersama, bahu membahu, membebaskan anak Jabar dari stunting. STOP STUNTING!!!
Jakarta, 13 Juni 2024, WK – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikbudristek menyelenggarakan Gelar Wicara Gerakan Sekolah Sehat (GSS) 2024. Gelar wicara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (13/6) ini mengangkat tema “Melalui Gerakan Sekolah Sehat Kita Wujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Sehat, Kuat, Cerdas, dan Berkarakter.”
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta kegiatan tentang pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, pentingnya menjaga kesehatan jiwa remaja, dan mendorong akselerasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril, menekankan bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi yang seimbang dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan jiwa para peserta didik.
“Melalui kesempatan ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami pentingnya kesehatan jiwa dan gizi dalam pendidikan, guna memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila,” ujar Dirjen Iwan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Teti Herawati, saat membuka kegiatan gelar wicara secara resmi, menyambut dengan antusias dan mendukung penuh penyelenggaraan Gelar Wicara GSS oleh Kemendikbudristek. Ia mengungkapkan bahwa acara ini sangat penting karena menyajikan informasi tentang kesehatan gizi dan jiwa yang disampaikan langsung oleh para pakar, sehingga dapat memperkaya wawasan para orang tua dan peserta didik serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu ini.
“Kami menyadari peran DWP dalam mendukung peserta didik di lingkungan kami untuk dapat melakukan pembiasaan gaya hidup sehat, melalui berbagai hal sederhana. Pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di sekolah oleh para guru namun perlu dimulai dan dilanjutkan di rumah melalui bimbingan orang tua yang mendampingi putra-putrinya dalam keseharian,” terang Teti.
Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Gelar Wicara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Xanty Iwan Syahril, dalam laporannya menyampaikan, “Terkait sehat gizi, Gelar Wicara GSS 2024 berupaya untuk mendorong pembiasaan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi peserta didik putri. Di sisi lain, untuk sehat jiwa bagi peserta didik jenjang SMP dan SMA, kami melihat pentingnya kemampuan untuk mengenal dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psiko-sosial yang merupakan salah satu kegiatan sehat jiwa.”
Gelar Wicara GSS 2024 menghadirkan para pakar yang memiliki keahlian di bidang kesehatan gizi dan jiwa serta wakil orang tua. Salah satu pakar, Lovely Daisy, yang merupakan Direktur Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Lovely menjelaskan masalah utama terkait gizi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang, terutama zat gizi mikro.
“Saat ini Indonesia menghadapi tiga beban masalah gizi, yakni dalam hal kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien. Masalah zat gizi yang banyak terjadi salah satunya adalah kekurangan zat besi, sebagaimana kita ketahui sepertiga remaja putri di Indonesia mengalami anemia,” terang Lovely.
Lebih lanjut, Lovely menambahkan bahwa permasalahan gizi ini pun memengaruhi kemampuan belajar mereka dalam meraih prestasi di sekolah. “Anemia pada usia remaja berdampak menurunkan tingkat konsentrasi, yang kemudian memengaruhi prestasi belajar mereka.”
Rose Mini Agoes Salim, atau yang biasa dipanggil Bunda Romi, Psikolog, Dosen, dan Guru Besar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga menjadi salah satu narasumber dalam acara ini. Bunda Romi menuturkan bahwa berdasarkan penelitian, saat ini masalah kesehatan jiwa yang banyak terjadi di kalangan remaja di antaranya tingkat kecemasan yang tinggi, stress, masalah konsentrasi, dan merasa tidak tenang.
Menurutnya, anak usia remaja menjadi rentan terhadap isu kesehatan jiwa salah satunya disebabkan oleh masalah konsep diri. “Hasil introspeksi dan umpan balik dari lingkungan yang diterima anak tentang dirinya, akan dia evaluasi dan membangun konsep dirinya sendiri. Jika banyak hal negatif yang dia terima, tentu akan berdampak negatif pada kesehatan jiwanya,” jelas Bunda Romi.
Bunda Romi juga menyebut bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. “Mengunggah sesuatu di media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya cyber bullying. Anak remaja kita belum tentu siap menghadapi ini, dan dapat berdampak pada konsep diri dan kepercayaan dirinya. Untuk mengantisipasi ini, saya selalu menyarankan orang tua memiliki kontrol terhadap teknologi digital yang digunakan oleh anaknya.”
Ferry Yunita, Ketua Komite SMP Negeri 177 Jakarta, yang hadir sebagai perwakilan orang tua peserta didik, menyatakan setuju bahwa Gerakan 5 Sehat yang diterapkan di sekolah sangat bermanfaat bagi anaknya. Sebagai orang tua, ia juga menerapkan prinsip-prinsip program tersebut di rumah untuk memastikan anaknya terbiasa dengan gaya hidup yang bersih dan sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Sebagai orang tua saya berusaha selalu membersamai anak. Ketika anak melakukan hal yang menurut kita salah jangan langsung dihakimi. Selain itu, saya juga membiasakan mereka makan dengan gizi seimbang. Sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan sayur dan buah. Mereka pun lebih sering mengkonsumsi makanan yang dibuatkan dari rumah, sehingga lebih mudah dikontrol,” ungkap Ferry.
Kegiatan gelar wicara ini diikuti oleh 1.210 orang peserta, sebanyak 210 orang hadir secara luring dan 1.000 orang mengikuti secara daring. Peserta terdiri dari unsur pejabat di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Pusat, Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek Pusat dan Daerah, Yayasan Bhakti Idata, dan Koperasi Arta Wardhana. Di samping itu, gelar wicara ini diikuti pula oleh kepala sekolah dan guru yang mewakili beberapa sekolah di Jakarta.
#MerdekaBelajar
Sumber: Siaran Pers_Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi_ Nomor: 240/sipers/A6/VI/2024
Soreang, 14/06/24/, WK – Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga, melakukan kunjungan kerja ke pemerintah daerah untuk meninjau pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di bidang-bidang tersebut.
Rombongan kunjungan yang dipimpin langsung oleh anggota komisi X Dede Yusuf diterima langsung oleh Sekretaris Daerah kabupaten bandung Cakra Aminaya beserta jajaranya, di rumah Dinas Bupati Kabupaten Bandung Jumat (14/06).
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur SMP Kemdikbudristek I Nyoman Rudi Kurniawan, Kepala BBPMP Jawa Barat yang diwakili oleh Kabag Umum Mardi Wibowo, kepala BBGP Jawa Barat Muhammad Hartono, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kasiman, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Andika, Serta kepala Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan, para pendidik, PGRI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih sudah menjadi agenda kunjungan kerja komisi X DPR RI hari ini, beliau memaparkan profil dan kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung saat ini.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bandung yang bertujuan meninjau sektor pendidikan melibatkan beberapa agenda utama. Dalam sambutannya Dede Yusuf akan berkonsentrasi kepada beberapa hal dibidang pendidikan diantaranya ;
Peninjauan Infrastruktur Pendidikan dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, untuk menilai kondisi fisik bangunan, ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Evaluasi Kualitas Pengajaran: Anggota Komisi berdialog dengan para guru dan kepala sekolah untuk memahami kualitas pengajaran, kurikulum yang diterapkan, dan metode pembelajaran. Untuk mendengarkan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik.
Kesejahteraan Guru: Diskusi mengenai kesejahteraan guru, termasuk gaji, tunjangan, dan pelatihan profesional. Komisi X mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah pusat terkait kesejahteraan guru telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Bandung.
Program dan Kebijakan Pendidikan: Komisi X mengevaluasi sejauh mana program-program pendidikan nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Bandung.
Inovasi Pendidikan: Meninjau berbagai inovasi dan inisiatif pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sekolah-sekolah setempat. Ini termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program-program yang mendukung pengembangan keterampilan abad 21.
Pendidikan Inklusif: Memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung mendukung pendidikan inklusif.
Data semua ini harus masuk kedalam Dapodik dan terverifikasi ungkap Dede.
Selama kunjungan berlangsung, Komisi X berdialog dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan Para pendidik, PGRI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pendidikan dan selanjutnya hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran di bidang pendidikan.
Bandung Barat, WK, – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB telah memasuki tahap akhir. Namun, dari hasil koordinasi Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses PPDB Tahap 1 yang baru saja selesai.
PPDB Jabar 2024: Ada Masalah, Tapi Ada Apresiasi Juga
Lebih dari 150 keluhan masyarakat terkait gangguan aplikasi PPDB, informasi yang tidak lengkap, dan dugaan penggunaan dokumen kependudukan fiktif untuk mendaftar di sekolah favorit, terutama pada jalur zonasi. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait verifikasi dan validasi data calon peserta didik dan keluarga diduga memanipulasi data domisili dengan caramemperbaharui dokumen KK tanpa pindah domisili, mencantumkan alamat wali, dan menggunakan alamat fiktif. Selain itu proses verifikasi dan validasi di sekolah juga tidak optimal, hanya fokus pada kesesuaian dokumen, tidak sampai klarifikasi domisili selama 1 tahun, sehingga terdapat dugaan maladministrasi di sekolah dengan“menambahkan” persyaratan dokumen yang tidak diatur dalam peraturan. Dampak yang dapat terjadi dari permasalahan tersebut adalah dilanggarnyaasas PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat memicu keberatan terhadap hasil penetapan peserta didik baru pada 19 Juni 2024.
Namun dari beberapa permasalahan PPDB di Jawa Barat ditemukan, seperti gangguan aplikasi dan informasi yang tidak lengkap. Ombudsman memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jabar inovatif dan yang bergerak cepat dalam menyelesaikannya. Pemprov Jabar dalam PPDB 2024. Mereka telah menyalurkan 3.320 calon peserta didik dari data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan memperkuat akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta dengan memperketat persyaratan khusus pada pendaftaran jalur zonasi.
Perbaikan PPDB Jabar 2024: Ombudsman Beri Saran Penting!
Ombudsman Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan kepada Pemprov Jabar untuk PPDB 2024. Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan proses PPDB yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Berikut poin-poin penting dari saran-saran tersebut:
Dinas Pendidikan Jabar harus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan perangkat dan melakukan verifikasi dan validasi bersama sekolah untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik pada saat ini;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai Pengawas Internal (APIP) untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan PPDB 2024 yang bertujuan menguatkan upaya pencegahan maladministrasi oleh penyelenggara;
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganulir pendaftaran calon peserta didik yang terbukti mendaftar dengan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya;
Memperbaiki pengelolaan dan mekanisme Pengaduan PPDB secara berjenjang di satuan pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pengaduan terhadap hasil penetapan peserta didik baru secara cepat, tepat, tertib tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum Pendaftaran PPDB Tahap 2 dimulai;
Mengumumkan penetapan peserta didik baru dengan memuat: Nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, alamat, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan, selain informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi public; dan
Dinas Pendidikan memastikan penyaluran seluruh calon peserta didik Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Ekstrem dan Jalur Afirmasi KETM, kecuali bagi calon peserta didik yang tidak bersedia disalurkan.
Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas PPDB 2024. Mari bersama-sama awasi PPDB Jabar 2024 agar tercipta proses penerimaan peserta didik yang adil dan berkualitas!
Sumedang, 13062024, WK, – Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. H. Dian Sukmara, M.Pd. menjadi salah satu narasumber yang diundang pada kegiatan Fasilitasi Pengimbasan Penguatan Literasi dan Numerasi di Hotel Gumilang Regency Bandung, 12 Juni 2024, pada kesempatan tersebut, Dian menyampaikan 3 (tiga) program akselerasi peningkatan mutu literasi dan numerasi di Kabupaten Sumedang.
Pertama, dalam konteks regulasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang telah membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala TK negeri dan swasta, Kepala Kelompok Belajar, Kepala Sekolah Dasar negeri dan swasta, dan Kepala Sekolah Menengah negeri dan swasta. SE yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2024 tersebut berisi himbauan Pemanfaatan Dana BOS/BOP untuk Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya dalam kecakapan literasi dan numerasi.
Pada APBD tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan program pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, dan penyediaan buku non-teks, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan peningkatan kersajama.
Kedua, penguatan Komunitas Belajar (Kombel) melalui program jambore literasi dan numerasi, kunjungan antarkomunitas belajar untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, pengembangan bersama sumber belajar, lomba inovasi pembelajaran, dan publikasi hasil karya komunitas belajar. Optimalisasi Kombel fokus pada pembelajaran, membudayakan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada (hasil) pembelajaran murid.
Ketiga, penguatan kemampuan pelaksanaan pembelajaran berbasis aktivitas literasi dan numerasi melalui kegiatan readathon, GASING, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan istilah “CANTIK PERKASA” yang merupakan akronim dari CerdAs, Nyunda, eksoTIK, berbasis kasih SAyang. Kemudian ada program paket geulis, dan Sumedang Simpati Academy.
Readathon
Secara etimologis, istilah readathon berasal dari dua kata, yaitu read (membaca) dan marathon (lari jarak jauh). Secara semantis leksikal, readathon berarti membaca bersama-sama dalam jangka waktu tertentu tanpa berhenti dalam keadaan senyap. Tujuannya menumbuhkan minat dan motivasi membaca, rasa cinta buku, membiasakan membaca secara aktif, dan membangkitkan semangat akan pentingnya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan membaca buku. Bentuk kegiatannya Sesi Membaca Bersama (Read-Aloud): Guru dan siswa membaca buku di lapang upacara, sementara siswa lainnya mendengarkan. Sesi ini bisa diikuti dengan diskusi atau tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Hasil bacaan ditulis dalam buku catatan khusus literasi dan sesi menceritakan kembali hasil yang dibacanya.
Metode GASING
Metode GASING adalah salah metode inovatif yang diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di Kabupaten Sumedang. GASING adalah akronim dari Gampang, AsIk, dan menyenaNGkan.
Gasing merupakan metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asyik dan menyenangkan. Metode ini dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya. Tujuannya; (1) memberikan pengetahuan bidang matematika untuk siswa dan guru tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. (2) mengembangkan kemampuan siswa dan guru sebagai peserta sekaligus pendamping dalam hal penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah, dan (3) menggali kemampuan belajar matematika dengan metode GASING yakni gampang, asyik dan menyenangkan.
Bentuk kegiatannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya (YTIJ). Kegiatan dilaksanakan di SDN Manangga selama 15 hari, yaitu dari tanggal 1 s.d. 17 Februari 2023. Kegiatan diikuti oleh 78 peserta, terdiri dari 26 guru dan 52 peserta didik SD berasal dari 26 Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Program GASING sudah diimbaskan sejak Februari s.d. Agustus 2023 melalui pola ToT (Training of Trainer), pengimbasan ke Trainer, pengimbasan ke fasilitator, hingga ke semua guru dan peserta didik di Kabupaten Sumedang.
CANTIK PERKASA
P5 “CANTIK PERKASA“ (CerdAs, Nyunda, eksoTIK, berbasis kasih SAyang) di Kabupaten Sumedang terinspirasi oleh perjuangan Wa Een (Een Sukaesih), seorang guru inspiratif dari Kabupaten Sumedang. Dalam keadaan sakit dan lumpuh masih mau mengajar murid-muridnya. Een pernah dikunjungi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beserta ibu Ani Yudhoyono tahun 2014.
Een adalah guru tidak mau mengalah dalam menghadapi tantangan, sehingga semangatnya harus jadi inspirasi dan motivasi untuk membangun pendidikan di Kabupaten Sumedang. Nilai kearifan lokal dan inspirasi dari Een Sukaesih, pahlawan pendidikan Kabupaten Sumedang harus disampaikan kepada generasi muda dan peserta didik di Kabupaten Sumedang khususya dan Jawa Barat pada umumnya.
P5 CANTIK PERKASA adalah strategi transformasi budaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Tujuannya untuk mewujudkan terciptanya sinergitas pengembangan system ilmu pengetahun dalam kurikulum persekolahan dengan kearifan lokal tempat siswa berada dan melangsungkan kehidupan dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Sedangkan bentuk kegiatannya penelusuran, penggalian, penampilan dan pengembangan potensi keberagaman dan keunggulan karaktistik wilayah.
Paket Geulis
Paket Geulis adalah program kesetaraan terintegrasi melalui Digitalisasi perpustakaan Berbasis Inklusi sosial. Tujuannya Kolaborasi organisasi perangkat daerah (Disdik, Dispusipda, Pemerintah Desa, Disdikcapil dan organisasi sosial masyarakat lainnya) meningkatkan angka partisipasi sekolah dan RLS. Bentuk kegiatannya Penyelenggaraan PKBM secara terstruktur, massif dan sistemik diseluruh wilayah Dea/Kota di Kab. Sumedang.
Sumedang Simpati Academy (SSA)
SSA adalah pelatihan daring melalui Platform Sumedang Simpati Academy. T ujuan Dari Simpati Academy adalah untuk meningkatkan Kompetensi pegawai termasuk pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berbasis daring yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Kegiatan berupa pelatihan melalui LMS baik secara Synchronous maupun Asynchronous. Capaiannya adanya peningkatan kualitas pegawai, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sumedang.
Kareta Sobat
Kareta Sobat (Kendaraan Rekreatif Edukatif Sarana Kolaborasi BBGP Jawa Barat) adalah salah satu inovasi Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat yang diluncurkan pada kegiatan Semarak Karya Transformasi Pendidikan Berbasis Komunitas Belajar. Tujuannya Budaya dan kearifan lokal menjadi warna dalam khazanah kekayaan bangsa yang sudah semestinya kita pelihara dan dilestarikan melalui pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal. Bentuk kegiatannya mendekatkan layanan BBGP ke tempat yang sulit dijangkau, serta dapat mengenalkan budaya leluhur sunda kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka membangun identitas atau Jatidiri Bangsa.
e-Pelita Mobil
e-Pelita Mobil adalah Aplikasi perlindugan bullying terhadap anak pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. Tujuannya: (1) mendeskripsikan gambaran umum kasus kekerasan di Kabupaten Sumedang. (2) merumuskan langkah-langkah praktis perlindungan peserta didik terhadap Bullying melalui e-Pelita. (3) menguatkan perlindungan terintegrai yang aman bagi peserta didik dalam pelaporan Bullying secara digital pada e-Pelita. (4) melibatkan para pihak khususnya orang tua dalam memberikan perlidungan, pencegahan, pengendalian bullying terhadap anak melalui e-pelita.
Berbagai program peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang berdampak terhadap capaian rapor pendidikan Kabupaten Sumedang. Capaian literasi tahun 2024 SD Umum negeri dan swasta masuk kategori BAIK sebesar 84,59%. Naik 13,84% dari 2023 (70,75%). SMP umum negeri dan swasta masuk kategori BAIK sebesar 80,73%. Naik 10,64% dari tahun 2023 (70,09%). Pada aspek numerasi, SD Umum negeri dan swasta masuk kategori BAIK sebesar 79,54%. Naik 25,94% dari 2023 (53,6%). SMP umum negeri dan swasta masuk kategori BAIK sebesar 76,26%. Naik 28,01% dari tahun 2023 (48,25%). Capaian iklim kemanan, capaian karakter, capaian iklim kebinekaan, dan capaian iklim inklusivitas juga mengalami kenaikan dengan kategori BAIK.
Paparan Dian Sukmara menginspirasi peserta dari daerah lainnya. Bahkan dalam sesi tanya jawab, ada peserta yang ingin berkunjung dan melakukan studi tiru peningkatan mutu pendidikan, khususnya terkait literasi numerasi. Menyikapi hal tersebut, Dian menyambutnya dengan tangan terbuka.
Pada kesempatan itu pula, Dian yang juga seorang penulis, hobi menulis, dan pernah menjabat rektor Universitas 11 April Sumedang tersebut menyampaikan apresiasi kepada BBPMP Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi advokasi peningkatan mutu literasi dan numerasi kepada pemerintah daerah. Hal ini dapat memotivasi dan menjadi trigger untuk semakin membangun kesadaran bersama terkait pentingnya penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Kolaborasi dan komunikasi yang baik berbagai pemangku kepentingan menjadi kata kunci dalam peningkatan mutu literasi dan numerasi di daerah. Komunikasi yang baik dengan pimpinan level atas pun menjadi kunci penting implementasi program, imbuhnya. (IA).
Bandung Barat, 120624 ,- Kita perlu mempertegas kembali formula kolaborasi dengan pemerintah daerah dan menumbuhkan rasa kepemilikan program pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikian Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (BBPMP Jabar), Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd dalam kegiatan Coaching dan Mentoring pada tim Project Management Officer (PMO) bagi 27 kabupaten kota dan PMO Provinsi.
Dengan peningkatan kolaborasi dan efektivitas program, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat meningkat dan target-target pendidikan yang telah ditetapkan tercapai optimal.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024 di Kampus Padalarang BBPMP Jabar ini, diikuti selain oleh Tim PMO juga Tim Konsultan, yang terdiri dari Rahadian Pradja Paramita, Dwijoko Widiyanto, dan Ben Satriana.
Sebelumnya, coaching dan mentoring ini dilakukan 2 sesi, sesi diskusi bersama 4 sampai 5 kabupaten/kota di setiap sesinya. Terungkap bahwa Tim PMO menghadapi beberapa kendala dalam berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan responsivitas. Beberapa Dinas Pendidikan kurang tanggap terhadap permintaan data, dokumentasi dan undangan dari Tim PMO, serta keterlibatan yang minim dalam program dan sistem kerja yang kurang terstruktur.
Tim PMO sepakat mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas program, antara lain memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dinas pendidikan melalui keterlibatan yang lebih dalam dan sistem kerja yang lebih terstruktur, memanfaatkan aplikasi seperti gdrive dan tableu untuk mempermudah koordinasi, serta meninjau kembali tim kerja agensi untuk memastikan efektivitas komunikasi pelaksanaan program.
“Kesenjangan kolaborasi ini tidak dapat diabaikan. Kita perlu solusi pendampingan asimetris untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan prestasi pendidikan di Jawa Barat,” demikian pernyataan Tim Konsultan BBPMP Jabar.
Kesenjangan ini dirasakan ketika Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi sangat baik dalam berkolaborasi, sementara kabupaten lainnya dengan nilai rapor pendidikan tinggi seringkali kurang kooperatif dalam menanggapi program yang digulirkan.
Pendekatan pendampingan yang dilakukan Tim PMO yang sama untuk semua daerah belum tentu baik dan ideal. Pengenalan budaya kabupaten kota dan solusi asimetris yang mempertimbangkan perbedaan tingkat kolaborasi dan responsif di setiap daerah perlu diperhatikan.
Coaching dan Mentoring Kepala BBPMP Jawa Barat dianggap berhasil meningkatkan kapasitas Tim PMO dalam mengelola program pendidikan di 27 kabupaten/kota dan 1 tim provinsi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. (Penulis: Arlina/Editor: Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,_-Liputan kali ini, Tim Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat mengunjungi salah satu sekolah yang berada di pusat Kota Cimahi, yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Cimahi. Sekolah dengan lahan yang terbatas dengan peserta didik 1.555 siswa dengan 44 rombongan belajar ini, terbagi pada dua lokasi. Pada kampus utama terdapat fasilitas lift yang diutamakan untuk pengajar, mengingat bangunan sekolah tersebut memiliki 4 lantai.
Membahas rapor pendidikan, diakui Isnaeni Zakiah, Kepala SMAN 5 Cimahi bahwa rapor pendidikan memberikan banyak manfaat.
“Melalui data yang diperoleh dari rapor pendidikan, kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merefleksi segala sesuatu yang telah dilaksanakan,” urai beliau,” selanjutnya kita benahi perencanaan dan benahi implementasi program yang akan dilaksanakan.” Semua unsur warga sekolah mau belajar dan memperbaiki diri berdasarkan data yang ada.
Sekolah yang diresmikan tahun 1991 ini, memiliki Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS), sebagai tim pertama yang akan membahas rapor pendidikan ini. Setelah itu baru kita rapat dengan seluruh warga sekolah mengenai pembahasan rapor pendidikan ini, tambah Isnaeni.
Ditanya mengenai perbedaan sebelum dan sesudah ada rapor pendidikan, Isnaeni menegaskan bahwa setelah adanya rapor pendidikan, sekolah dapat dengan mudah melihat ketercapaian visi misi nya, mengingat data yang didapat, diyakini objektif, terpercaya dan terintegrasi (dengan solusi pemecahan masalahnya).
Senada dengan Isnaeni, Eni Sumiyarni, wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMAN 5 Cimahi, menyatakan telah memanfaatkan hasil rapor pendidikan.
“Kami telah melakukan in house training (IHT) bagi para guru mengenai penyusunan kurikulum pada beberapa waktu lalu,” urainya,”adapun dasar penyusunan disesuaikan dengan hasil langkah pembahasan rapor pendidikan,” tambahnya.
Selain IHT, SMAN 5 Cimahi memiliki komunitas belajar berdasarkan mata pelajarannya. Dimana di dalamnya, guru-guru tersebut saling bertukar pikiran, saling bantu dalam pengisian platform merdeka mengajar, dan mengasah kompetensi sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan rapor pendidikan.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Suparman, Pengawas di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, memaparkan pendampingan yang dilakukan pada sekolah binaannya.
“Kami melakukan pendampingan pada 19 sekolah binaan kami,” jelas beliau,” salah satunya SMAN 5 Cimahi. Semua sekolah melakukan langkah-langkah pembahasan rapor pendidikan, hingga penyusunan perencanaan berbasis data.”
Adanya pendampingan dari pengawas pembina, proses peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui komunitas belajar, serta terutama kepala sekolah yang terbuka, antusias serta mendukung perubahan, membuktikan pemanfaatan rapor pendidikan telah dilakukan oleh SMAN 5 Cimahi sebagai sekolah yang transformatif. (Imanbees dan Mutia)
Bandung Barat, 100624, WK,- Salah satu perubahan strategis yang dibawa oleh kebijakan Merdeka Belajar adalah diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (S PM) pendidikan bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Mengapa SPM Pendidikan bernilai strategis? Karena kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian perencanaan dan penganggaran pendidikan yang sudah terjadi dalam waktu lama. Dengan SPM Pendidikan, pemerintah daerah tidak bisa lagi membuat rencana pembangunan pendidikan tanpa data dan tolok ukur yang jelas, dan mengalokasikan anggaran dengan argumen yang tak jelas pula. SPM Pendidikan yang didukung dengan data-data akurat, rapor pendidikan memungkinkan perencanaan dan penganggaran pendidikan pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Selain menjadi penunjuk jalan pembangunan pendidikan, SPM juga bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia bisa mengingatkan pemerintah daerah terhadap masalah-masalah pendidikan apa saja yang berada dalam zona merah atau yang selama ini mungkin diabaikan. Ia bisa memandu ke mana anggaran pendidikan semestinya harus dialokasikan dengan cara yang jauh lebih mudah.
Rapor Pendidikan dan Naik Turun SPM Pendidikan Jabar
Meskipun telah menjadi kebijakan nasional, upaya Provinsi Jawa Barat menjalankan pembangunan pendidikan dengan tolok ukur SPM belum berjalan mulus. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini, pelaksanaan SPM pendidikan di provinsi ini naik turun. Grafik indeks SPM Pendidikan melandai pada tahun 2022-2023, tetapi melejit pada 2023-2024.
Jika ditilik lebih mendalam dari Rapor Pendidikan, capaian literasi dan numerasi di Jabar juga fluktuatif. Rapor Pendidikan Jawa Barat 2023 mencatat sebagian besar kualitas hasil belajar semua jenjang pendidikan masih masuk dalam kategori “kurang” dan “sedang”. Pada kemampuan literasi tercatat sebanyak 63,47% satuan pendidikan belum mencapai kategori “baik”, dan numerasi tercatat 83,93 % satuan pendidikan “belum baik”.
Pada tahun 2024, rapor pendidikan Jabar membaik. Meskipun masih dalam status “kurang” dan “sedang”, literasi dan numerasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada kemampuan literasi, sebanyak 52,07 % satuan pendidikan telah masuk dalam kategori “baik”. Pada kemampuan numerasi, meskipun masih terdapat 58,33% satuan pendidikan masuk dalam kategori “belum baik”, jumlahnya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 83,93 %.
Kerja Bersama Identifikasi, Refleksi dan Benahi
Masalah tersebut sudah lama disadari stakeholder pendidikan di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat bahu membahu bersama BBPMP Provinsi Jabar intensif melakukan pembenahan pencapaian SPM pendidikan dengan metode identifikasi, refleksi dan benahi. Kerja sama pembenahan ini dilakukan melalui pendampingan asimetris dan konsultatif.
BBPMP Provinsi Jawa Barat menempatkan PMO di seluruh atau 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para anggota PMO yang bertugas sebagai penghubung (liaison officer) menjalankan tugas pendampingan, supervisi, dan advokasi kebijakan Merdeka Belajar
secara tematik. Pendampingan dilakukan dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi, coaching clinic, webinar, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, dan asistensi berbagai isu. Mulai dari IKU, pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD, hingga penetapan target kinerja penganggaran pendidikan dalam APBD, semua aspek dibantu dengan pendampingan ini.
Pendampingan asimetris dan konsultatif ini dibarengi dengan forum pertukaran pengalaman antar kepala dan sekretaris dinas pendidikan se-Jawa Barat yang tergabung dalam Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA). Komunitas belajar ini menyatukan seluruh kepala dan sekretaris dinas pendidikan kabupaten/kota dalam satu forum. Di KOBRA, mereka bertukar informasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam mencapai program prioritas. Diskusi dipandu langsung oleh Kepala BBPMP Jabar dan berlangsung di berbagai platform seperti WAG KADISDIK, WAG SEKDISDIK, WAG rapor pendidikan, dan pertemuan daring dua mingguan. KOBRA pun aktif membahas data rapor pendidikan dan PBD, baik di tingkat dinas maupun satuan pendidikan.
Dukungan Inovasi BBPMP Provinsi Jabar
Selain pendampingan asimetris dan konsultatif, BBPMP Provinsi Jabar secara internal juga mengembangkan inovasi pengembangan data, yaitu pengembangan program satu data satu pintu, dan dasbor induk program prioritas.Pertama, satu data satu pintu. Banyaknya program prioritas membawa konsekuensi lahirnya banyak data dari banyak sumber dan dasbor. Banyak dan beragamnya sumber data potensial menciptakan kebingungan dan kesimpangsiuran informasi. Dengan inovasi ini, BBPMP Provinsi Jabar telah mengkompilasi dan menyatukan seluruh data dalam satu wadah yang mudah diakses oleh para petugas pendamping daerah. Hampir seluruh pendamping daerah telah pula dilatih bagaimana membaca, menganalisis dan menggunakan data dalam proses advokasi kebijakan Merdeka Belajar.
Kedua, dasbor induk program prioritas. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam satu wadah diolah menjadi Dasbor Induk Program Prioritas. Awalnya, dasbor ini hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BBPMP Jabar. Namun, kini dasbor tersebut telah dikembangkan menjadi “Tableu Capaian Program Prioritas” yang dapat diakses setiap saat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Tableu ini memungkinkan dinas pendidikan memonitor capaian program prioritas di daerahnya secara real-time dan transparan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah lebih cepat demi meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
Hasil dan Capaian: SPM Pendidikan Jabar Melesat
Meski masih ada rintangan, inovasi dan kerja sama dalam proses identifikasi, refleksi, benahi mulai membuahkan hasil. Komitmen pemerintah Provinsi
Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komitmen tersebut telah mengantarkan Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut merebut SPM (Standar Pelayanan Minimal) Award dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai daerah terbaik kedua (2023) dan terbaik pertama (2024).
Khusus dalam bidang pendidikan, capaian indeks pemenuhan SPM Pendidikan di 28 daerah di Jawa Barat melesat sepanjang tiga tahun terakhir. Pada 2022 hanya ada satu daerah dari 28 daerah yang mencapai indeks tuntas muda, sementara 27 daerah sisanya belum tuntas. Pada tahun 2024, seluruh daerah telah memenuhi indeks SPM Pendidikan dengan rentang ketuntasan beragam mulai dari tuntas muda hingga tuntas madya.
BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten/kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM Pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan, dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran, BBPMP Jawa Barat sedang membantu pemerintah daerah mengembangkan instrumen monitoring kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pendampingan program prioritas, utamanya rapor pendidikan dan PBD di tingkat satuan pendidikan.
Penulis: Sri Wahyuningsih (Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat)
