by Mutia Pusparini | 31 Jan 2024 | Warta Kiwari
Jakarta,- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penguatan implementasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Jakarta, Selasa (30/1). Kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor kepada 514 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD.
Dalam pesan kunci, Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan penguatan terkait pentingnya menjalankan proses pembelajaran dengan mengedepankan enam kemampuan fondasi. “Sangat penting bagi Guru SD kelas awal, bukan hanya Guru PAUD, untuk menyasar enam kemampuan fondasi dalam pembelajaran. Bukan hanya berfokus pada baca, tulis dan hitung namun juga harus lebih holistik,” jelasnya.
Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada Maret 2023 sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi terkait kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD. Hasil studi Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru bahwa tes yang sangat berfokus pada kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) adalah satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Sehingga model tes calistung ini masih diterapkan sebagai syarat masuk SD.
Oleh karena itu, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan juga menjadi solusi atas kemampuan calistung yang dipahami secara sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Berangkat dari semangat untuk menyeleraskan proses pembelajaran yang terjadi di PAUD dan SD, terbitlah Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal.
Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi menambahkan, penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang terjadi di lapangan. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk mewujudkan penguatan gerakan ini agar pelaksanaannya berhasil, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke satuan pendidikan dan orang tua/masyarakat,” tuturnya.
Hasbi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk penguatan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman kepada Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang Surat Pemberitahuan melalui Redistribusi Surat Edaran Kepala Dinas tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di daerahnya masing-masing.
Ia menuturkan perlunya sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor agar penguatan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dilakukan secara masif dan konstruktif.
“Penguatan transisi PAUD hingga SD kelas awal atau kelas 2 (dua) sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak,” lanjut Hasbi.
Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menjadi Momentum Tumbuh Kembang Anak
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur PAUD, Komalasari, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa masa transisi dari PAUD ke SD/MI merupakan momen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, sudah sepantasnya satuan pendidikan di Indonesia memastikan proses ini berjalan secara baik dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan mendukung terbentuknya kemampuan fondasi yang kokoh bagi anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD maupun di SD/MI kelas awal.
Komalasari mengungkapkan bahwa tahun lalu dunia pendidikan di Indonesia bersinergi mendorong Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kemudian, diterbitkan Surat Edaran Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 yang mengatur tentang penguatan transisi dari Pendidikan Anak Usia DiIni (PAUD) ke Sekolah Dasar Kelas Awal. Gerakan ini telah diimplementasikan oleh lebih dari 502 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Berikutnya, dilakukan rangkaian rapat koordinasi untuk dinas dan bimbingan teknis bagi Pokja Bunda PAUD di 514 kota/kabupaten dengan melibatkan mitra untuk bergerak bersama dalam menjalankan tiga target perubahan.
Dalam gerakan Merdeka Belajar Episode ke-24 terdapat tiga target perubahan yang diharapkan dapat tercapai di tahun ajaran baru. Target tersebut yaitu 1) menghilangkan tes calistung dalam masa penerimaan siswa baru, 2) menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta 3) berharap satuan PAUD dan SD dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.
Tiga target tersebut, menurut Komalasari, dirumuskan untuk mengatasi kesalahpahaman tentang kemampuan calistung, yang sering dianggap sebagai satu-satunya kemampuan yang perlu dipupuk pada anak usia dini. Ketiga target itu juga mengingatkan masyarakat bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu dibangun sejak di PAUD dan berlanjut ke kelas awal pada jenjang pendidikan dasar. Target inilah yang memandu para pendidik menerapkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak di PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal.
Setelah sukses melaksanakan tiga target perubahan tahun lalu sebagai siklus awal, Komalasari menegaskan, awal tahun 2024 ini menjadi saat yang tepat untuk melanjutkan siklus berikutnya dengan berbagai perbaikan dan penguatan. “Saya menyoroti pentingnya menjaga momentum ini, sehingga gerakan yang kita usung secara gotong royong dapat memberikan dampak yang lebih masif, konstruktif, dan berkesinambungan, menyebar ke berbagai satuan pendidikan,” ujar seraya menyampaikan bahwa advokasi tiga target perubahan harus terus dilakukan. (Berita ini telah ditayangkan dihttps://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/penguatan-implementasi-gerakan-transisi-paud-ke-sd-yang-menyenangkan-bagi-pemangku-kepentingan)
by Tim Media | 30 Jan 2024 | Warta Kiwari
Bandung, Selasa, 30/01/2024 – Intensifkan komunikasi, tim BBPMP Jabar kembali melakukan koordinasi untuk menentukan strategi kolaborasi yang lebih kongkrit. Kabag Umum BBPM Jabar, Mardi Wibowo didampingi perwakilan tim kerja melakukan kunjungan koordinasi lanjutan selepas rakor antar UPT yang sebelumnya digelar pada tanggal 16 Januari di BBPMP sekaligus menindaklanjuti hasil rapat kerja BBPMP Jabar dengan Dirjen PAUD Dikdasmen tanggal 23 Januari 2024 lalu.
Kunjungan kerja yang dilakukan di Ruang Rapat Kepala BBGP Jabar tersebut diawali expose data dan permasalahan dari Kabag Umum BBPMP Jabar, Mardi Wibowo terkait beberapa isu pendidikan, seperti pengangkatan GP menjadi KSPS, pendataan dan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran, pembentukan Satgas TPPKSP, gerakan Transisi PAUD SD yang menyenangkan untuk kemudian langsung disiskusikan secara bersama strategi-strategi pemecahan masalah yang bisa dikolaborasikan antar 2 UPT. Kepala BBGP Jabar, Hartono didampingi perwakilan tim kerjanya menyambut baik agenda pembahasan dan langsung mendiskusikan secara interaktif peluang dan tantangan serta optimalisasi peran yang dapat dilakukan secara bersama.
Dari isu-isu yang dibahas, menghasilkan banyak kesepakatan kolaborasi yang juga akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran serta Disdik dan Komunitas-komunitas Pendidikan terkait GP menjadi KS/PS, Transisi PAUD dan SD, Chromebook dan TPPKSP. Serentak Bergerak, berbagi sumber daya dan bersinergi dalam mengawal implementasi kebijakan merdeka belajar.
#MerdekaBelajar
#bbpmpjabarkahiji
#bbpmpjabarberaksi
Tim Media
by Mutia Pusparini | 25 Jan 2024 | Warta Kiwari
Bandung Barat, 250124,- WK Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menerima kunjungan kerja dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kamis, 25 Januari 2024. Kunjungan ini ditujukan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan kinerja Project Management Office (PMO) dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.
“Kami ingin mengetahui lebih jauh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, ”ujar Ucu Anwar Surahman, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,” terutama mengenai pelaksanaan Platform Merdeka Belajar (PMM) dan penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK),”urainya.
Diterima oleh Ketua Tim Kerja 1, Dini Irawati, beserta jajarannya, tim dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ini juga mendapat paparan dari salah satu PMO Kota Tasikmalaya 2023, Erni Sukmawati Dewi, mengenai pencapaian Program Merdeka Belajar pada tahun 2023 yang diraih oleh Kota Tasikmalaya.
“Kami berterimakasih atas pertemuan ini, ”ujar Ucu setelah mendengarkan paparan dan berdiskusi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,” kami merasa banyak ilmu yang didapat dan siap menyukseskan program prioritas Kemdikbudristek,” pungkasnya.
(Tim Media)
by Udo Seino | 25 Jan 2024 | Warta Kiwari
Jakarta Rabu, 24 Jan 2024 – BBPMP Jabar harus mampu menjadi tim Kemendikbudristek yang kompak dan solid untuk mengawal kebijakan merdeka belajar (KMB) di daerah. Karena itu penting bagi BBPMP Jabar untuk terus-menerus memahami filosofi KMB, memiliki visi dan mindset menjadikan Pemda sebagai mitra strategis dalam memecahkan masalah krisis pembelajaran.
Harapan tersebut dikemukakan Iwan Syahril, Dirjen PDM Kemendibudristek RI dalam rapat kerja dengan tim BBPMP Jabar di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Selain memberi harapan dan menyemangati BBPMP Jabar, Dirjen PDM juga menyoroti lima isu pendidikan yang masih menjadi tantangan Provinsi Jawa Barat. Isu tersebut adalah pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, pendataan dan pemanfaatan chromebook, pembentukan Satgas TPPKS, PPDB dan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan.
Dirjen PAUD Dasmen juga menegaskan pentingnya BBPMP Jabar merancang strategi advokasi, pendampingan dan sosialisasi yang lebih efektif dan inovatif dengan menerapkan prinsip empati, integrasi dan kolaborasi yang hasilnya berdampak langsung kepada murid. Rencana aksi pencapaian KMB di daerah harus ditetapkan secara akurat, terukur, dan terjadwal sehingga pada akhir tahun 2024 seluruh target dapat dicapai secara optimal dan berdampak pada kualitas lulusan.
#RapatKerjaBBPMPJabar
#ImplementasiKurikulumMerdeka
#KurikulumMerdekaBelajar
(Tim Media)
by Mutia Pusparini | 19 Jan 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, Rabu, 17/1/24,- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melakukan pencanangan sebagai lembaga peraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI – WBBM) di tahun 2024.
“Pencanangan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat menumbuhkan budaya integritas yang tinggi secara profesional dan akuntabel di lembaga kita,” ujar Sri Wahyuningsih, selaku kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, dalam pengarahan kegiatan pencanganan peraihan predikat ZI WBBM di tahun 2024.
Kegiatan yang dilakukan pada Rabu, 17 Januari ini selain dihadiri Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, juga dihadiri oleh Kabag Umum, Mardi Wibowo, beserta jajarannya, serta Tim ZI WBBM yang terdiri dari enam pengungkit yang diketuai oleh Neni Niawati.
Sejalan dengan Sri Wahyuningsih, Neni Niawati mengungkapkan bahwa pencanangan ini akan membawa peluang sekaligus tantangan.
“Pencanangan peraihan predikat ZI-WBBM ini menjadi sebuah peluang sekaligus sebuah tantangan dalam menjaga kredibilitas lembaga,” urainya,” tetapi komitmen menjadi zona integritas tidak akan berarti tanpa dukungan dari stakeholder, karena stakeholder memiliki peran penting dalam membantu mengawal dan mengawasi dalam proses bisnis, yaitu memberikan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek.”
Seperti diketahui bahwa ZI WBBM adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah ZI-WBBM ini, suatu lembaga harus memenuhi beberapa syarat standar indikator yang telah ditentukan, diantaranya adalah dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, pernah diikut sertakan dalam KPPC tingkat Kemenkeu, adanya komitmen pimpinan dan pegawainya akan bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas, dengan menandatangani Pakta Integritas, penguatan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan menyusun indikator kinerja, menetapkan target kinerja, serta meningkatkan capaian kinerja, dan beberapa indikator lainnya.
“Jangan takut melangkah, kita pasti bisa melakukannya, jika solid dan melakukannya bersama-sama, ” tegas Sri meyakinkan tim ZI WBBM BBPMP Provinsi Jawa Barat. (Tim Media)
by Mutia Pusparini | 18 Jan 2024 | Bewara
Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan
Apa yang harus dilakukan setelah sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan? Segera lakukan pelaporan ke dalam sistem Dapodik dan portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (TPPKSP). Simak video tutorial berikut untuk mengetahui langkah-langkah pelaporan: https://youtu.be/7lw5qclI_Zs
Yuk, segera bentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan sesuai mandat Permendikbudristek 46/2023 dimana untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB paling lambat pada 4 Februari 2024 serta jenjang PAUD dan Kesetaraan paling lambat pada 4 Agustus 2024.
Pelajari lebih lanjut mekanisme pembentukan TPPK pada tautan berikut: https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/tppk-satgas/
Mari bersama ciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua!
#MerdekaBeragamSetara
by Mutia Pusparini | 16 Jan 2024 | Warta Kiwari
WK, Bandung Barat, (160124), –
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, menginisiasi kegiatan Rapat Koordinasi antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diadakan di BBPMP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat pada Selasa, 16 Januari 2024.
“Kita perlu mengikis ego sektoral untuk membereskan tantangan pendidikan yang kompleks di Jawa Barat, seluruh UPT Kemendikbudristek diharapkan tidak lagi bekerja mengutamakan capaian kinerja lembaga masing-masing,” ujar Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, ”mari kita bekerja sama menomorsatukan capaian peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.”
Dalam kegiatan yang melibatkan empat UPT Kemendikbudristek yang berada di Jawa Barat yakni Balai Bahasa, Balai Besar Guru Penggerak, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BMTI ini, Sri Wahyuningsih pun mengusulkan beberapa kerjasama untuk meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar UPT.
Kerjasama yang akan dijalankan selama 2024 tersebut meliputi optimalisasi pendampingan dan advokasi kebijakan merdeka belajar di daerah, penggunaan satu data capaian merdeka belajar, penyelenggaraan kegiatan bersama ajang-ajang kependidikan, pemetaan dan penggalangan dukungan mitra pembangunan pendidikan, peningkatan kapasitas digitalisasi sekolah, percepatan transisi PAUD-SD, sinkronisasi capaian program implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dan Program Sekolah Penggerak 2024, serta pembentukan pusat bantuan bersama untuk evaluasi kinerja dan penghitungan angka kredit untuk guru.
“Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan program di 2024, sehingga capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya,” pungkas Sri lagi. (Tim Media)
by Udo Seino | 11 Dec 2023 | Runningtext SNPMB
Dokumen Pendukung :
1. Final Informasi SNPMB 2023 – Unduh
2. Siaran Pers Pembukaan SNPMB 2023 – Unduh
3. Ketentuan Pemeringkatan Siswa – Unduh
by Udo Seino | 27 Nov 2023 | Warta Kiwari
Sukabumi, 27/11/2023 – Kembali Kepala BBPMP Jabar mendapat penghargaan atas dukungan dan kolaborasinya dalam mengawal implementasi kebijakan Merdeka Belajar, kali ini dari Walikota Sukabumi bersamaan dengan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 78 di lapangan Merdeka Kota Sukabumi.
Penghargaan diterima oleh Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. sekaligus bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dan Hari Jadi PGRi ke-78. BBPMP Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas kolaborasi dan advokasi kepada pemerintah daerah.
“Terima kasih dan selamat untuk PMO yang sudah melakukan advokasi pendampingan dengan kolaborasi yang luar biasa,” tegas Sri.
Sri berharap bahwa penghargaan ini dapat memberikan lecutan semangat dan motivasi khususnya bagi PMO Kota Sukabumi dan PMO di kabupaten lain di Jawa Barat pada umumnya dalam melakukan advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menukseskan implementasi progra-prpgram prioritas yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek.
PMO-PMO di semua kabupaten/Kota di Jawa Barat diharapkan dapat bergerak bersama, saling mendukung dan saling mendorong sehingga kehadiran BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai UPT Kemendikbudristek dapat memberikan manfaat dan kepada semua insan dan dunia pendidikan di Jawa Barat.
(Tim Media/PBIP)
by Udo Seino | 27 Nov 2023 | Warta Kiwari
Yogyakarta (23/10/2023) – Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar sepanjang tahun 2023. Ketiga kabupaten ini meraih penghargaan terbanyak dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat dalam hal digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, pembentukan iklim keterbukaan di lingkungan sekolah, pencegahan kekerasan dan perundungan, dan perluasan Program Sekolah Penggerak.
Capaian Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis ini ini mengajarkan, bahwa pelaksanaan kebijakan merdeka belajar hanya bisa terjadi jika ada dukungan kepala daerah, responsivitas birokrasi pendidikan, kreativitas pelaku pendidikan untuk menerjemahkan kurikulum merdeka dalam konteks kehidupan dan budaya lokal, dan kerjasama yang kuat antar praktisi dan organisasi kependidikan. Dukungan yang kuat dari kepala daerah dan responsivitas birokrasi diperlukan karena kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dengan serba cepat. Birokrasi yang lamban hampir pasti akan tertinggal.
Kurikulum merdeka memberikan kesempatan sangat besar bagi praktik-praktik kehidupan, kebiasaan, dan budaya lokal untuk menjadi sumber belajar, terutama sumber-sumber belajar untuk pembentukan karakter siswa. Anak-anak bisa belajar dari kebiasaan hidup orang tua mereka atau komunitas di mana mereka tinggal. Karena itu kurikulum merdeka jauh lebih sederhana, murah dan familiar. Dampak proses belajar yang sumbernya diambil dari kehidupan terdekat siswa, juga akan jauh lebih bermakna. Pelaku pendidikan di daerah dituntut serba kreatif merancang proses pembelajaran seuai dengan kondisi lokal.
Gotong royong adalah salah satu prinsip pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Peningkatan kualitas literasi dan numerasi bukan cuma urusan guru, tetapi juga kepala sekolah, penilik/pengawas, Dinas Pendidikan, organisasi profesi kependidikan, organisasi-organisasi pemerhati pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, bahkan mitra-mitra pembangunan dari kalangan perusahaan swasta.
Demikian kesimpulan perbincangan Sri Wahyuningsih (Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Agus Nurdin (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran), Purwanto (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta), dan Asep Saeful Rahmat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) dalam acara “Evaluasi dan Apresiasi Capaian Program Prioritas Kemendikbud Ristek 2023” sekaligus memperingati Hari Guru Nasional 2023 yang diselenggarakan BBPMP Provinsi Jawa Barat di Yogyakarta, 21-24 November 2023.
Acara bertajuk “Jawa Barat Beraksi Wujudkan Sekolah Transformatif dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar” ini dihadiri oleh 28 kepala dinas pendidikan se-Provinsi Jawa Barat dan 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan penghargaan kepada daerah-daerah terbaik yang telah menuntaskan kebijakan prioritas Kemendikbud Ristek, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan khusus bagi kepada daerah-daerah yang memiliki inovasi percepatan serta dukungan regulasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar.
(Tim Media)
