Setiap daerah diharapkan menyusun perencanaan anggaran berdasarkan profil pendidikan yang telah dihasilkan dari Asessmen Nasional, demikian tegas Hayun Kusumah, Ketua Sub Tim Perencanaan Berbasis Data (PBD) Sekertariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Setditjetn PDM), sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Pendampingan Perencanaan Pemerintah Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang diselenggarakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.
“Tujuan kegiatan pendampingan ini diselenggarakan adalah agar pemerintah daerah melakukan perencanaannya menggunakan PBD melalui SPM Pendidikan,” urai Kepala Bagian Umum BBPMP Provinsi Jawa Barat, Mardi Wibowo dalam sambutan pembukaan,”selain itu, menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah supaya dapat menyiapkan anggaran Standar Pelayanan Minimal pendidikan di wilayahnya masing-masing,” sambungnya.
Selain itu, BBPMP Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Pemda supaya memilih sub kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian indikator prioritas untuk mendukung pencapaian indikator prioritas SPM Pendidikan di tahun 2025 serta membangun komitmen dengan Pemda untuk dapat melakukan penganggaran yang tepat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai indikator dan capaian SPM Pendidikan mengacu pada Rapor Pendidikan Daerah.
Kegiatan yang diikuti oleh 112 orang yang terdiri atas Sekretaris Dinas Pendidikan, Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat dan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Barat ini, rencananya akan dilaksanakan pada 26 s.d. 28 Maret 2024 di Hotel Harris Festival Citylink Kota Bandung.