Pemerataan Akses Pendidikan, Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Kesetaraan

Pemerataan Akses Pendidikan, Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Kesetaraan

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 968/sipers/A6/XI/2026

Jakarta, 17 November 2026 – Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dibatasi oleh usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal. Melalui pendidikan kesetaraan, masyarakat yang belum berkesempatan menempuh pendidikan formal tetap dapat melanjutkan pembelajaran, memperoleh ijazah yang diakui negara, hingga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata. Layanan ini menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) memiliki peran penting dalam melengkapi layanan pendidikan formal sekaligus memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat.

Menurutnya, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi bagian penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Gogot di Jakarta, Selasa (17/11).

Kemudahan mengakses pendidikan kesetaraan juga diikuti dengan pengakuan terhadap hasil belajar warga. Kemendikdasmen menekankan bahwa ijazah Pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) diakui secara sah oleh negara dan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah pendidikan formal serta dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk perguruan tinggi. Kesetaraan ijazah tersebut dijamin penuh oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Gogot.

Selain melalui ijazah, capaian akademis warga belajar pendidikan kesetaraan juga dapat ditunjukkan melalui asesmen nasional seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA). Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 program Paket A, kelas 9 program Paket B, dan kelas 12 program Paket C. Sementara itu, peserta TKA dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolahrumah.

“Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C ini dapat dilampirkan dan digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Dirjen Gogot.

Antusiasme warga belajar pendidikan kesetaraan dalam mengikuti TKA juga terlihat dari jumlah peserta tahun ini. Sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional, terdiri atas 93.274 peserta melalui moda daring dan 10.088 peserta melalui moda semi-daring. Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal dan diselenggarakan secara serentak untuk menjaga validitas serta kesetaraan hasil penilaian akademis.

Tidak hanya membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, pendidikan kesetaraan juga memberikan bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Salah satunya melalui penguatan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup. Dengan demikian, warga belajar pendidikan kesetaraan tidak hanya memiliki peluang melanjutkan pendidikan, tetapi juga dapat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Dari sisi penyelenggaraan, pendidikan kesetaraan menawarkan fleksibilitas waktu dan pola pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi warga belajar. Meski demikian, kualitas dan mutu pembelajaran Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) tetap dijaga melalui penerapan kurikulum yang mengacu pada standar kurikulum pendidikan formal.

Proses pembelajaran di SPNF menggunakan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang dilaksanakan melalui tiga moda utama, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal, evaluasi hasil belajar juga dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan.

“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi,” kata Dirjen Gogot. *(Penulis: Tim Ditjen PAUD PNFI/Editor: Ririn, Seno)

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

Perkuat Zona Integritas BPMP Sulawesi Tengah Lakukan Studi Banding ke BBPMP Jawa Barat

Perkuat Zona Integritas BPMP Sulawesi Tengah Lakukan Studi Banding ke BBPMP Jawa Barat

Bandung Barat – Dalam rangka mengakselerasi pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Studi Banding Strategi Akselerasi dan Inovasi Pelayanan Publik ke Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, pada 16–17 November 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum berbagi praktik baik sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui paparan, diskusi, tanya jawab, serta observasi lapangan, tim BPMP Sulawesi Tengah mempelajari strategi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, pemenuhan enam area perubahan, inovasi pelayanan publik, penguatan budaya integritas, serta optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui PPID.

Tidak sekadar berbagi pengalaman, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang implementatif sehingga praktik baik yang diperoleh dapat diadaptasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

Berbagi praktik baik, menguatkan integritas, menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

BBPMP Jawa Barat dan BPMP Sulawesi Tengah, bersama membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan berdampak.

Dokumentasi kegiatan