by Tim Media | Jun 18, 2026 | Warta Kiwari
Depok – Pemerintah Kota Depok terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Hal tersebut ditandai dengan kunjungan dan koordinasi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Komalasari, S.Pd., M.Pd., bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, S.Pi., Kepala Bidang Pembinaan SMP Muhamad Yusuf selaku PIC SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, serta jajaran panitia SPMB pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka melakukan pemantauan serta memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan pemantauan ini juga dilakukan uji petik ke satuan Pendidikan diantaranya SMPN 1 Kota Depok, SMPN 3 Kota Depok, SMPN 5 Kota Depok, dan SMPN 7 Kota Depok. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan dengan baik hingga ke pelaksana teknis di satuan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyampaikan sejumlah kendala yang muncul selama proses pelaksanaan SPMB. Kendala yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan kesalahan calon peserta didik dalam menentukan titik koordinat domisili yang berdampak terhadap hasil seleksi jalur domisili. Selain itu, terdapat pula kendala teknis lainnya seperti pembuatan akun, ketidaksesuaian data kependudukan, serta proses pencabutan berkas.
“Pelaksanaan SPMB saat ini sepenuhnya berbasis aplikasi sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap alur dan mekanisme pendaftaran. Namun, sistem ini memberikan manfaat besar karena mampu mengurangi antrean dan kepadatan layanan pendaftaran secara langsung di satuan pendidikan,” ujar Wahid Suryono.
Ia menambahkan, untuk menjaga integritas dan keadilan proses seleksi, perubahan data tertentu seperti titik koordinat domisili tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melalui mekanisme verifikasi di Dinas Pendidikan Kota Depok.
“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang dapat merugikan peserta didik lain. Setiap perubahan harus dipastikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesiapan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Depok terus membuka layanan pengaduan dan pendampingan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala selama pelaksanaan SPMB, termasuk hari ini (18/6) di masa sanggah SPMB jenjang SMP dengan rentang 3 hari kedepan. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1.200 orang tua calon peserta didik telah mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari petugas SPMB.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Depok juga telah menyiapkan strategi perluasan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 100.3.3.3/123/Kpts/Disdik/Huk/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Salah satu program unggulan adalah Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang melibatkan 52 satuan pendidikan swasta yang tersebar di 11 kecamatan sebagai alternatif layanan bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok dalam memperkuat layanan SPMB serta memastikan setiap kendala masyarakat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
“Kami berharap seluruh proses SPMB dapat terus berjalan sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta seluruh unsur pelaksana menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Komalasari.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan dari berbagai pihak, pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Depok diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh calon peserta didik dan masyarakat.
#SPMBRamah
#SPMBuntukSemua
#PendidikanBermutuuntukSemua
#SPMBDaerahku
by Tim Media | Jun 18, 2026 | Warta Kiwari
Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, diperkirakan sekitar 78 ribu calon murid tidak dapat tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung yang tersedia.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta kerja sama (SSK) guna menampung calon murid yang belum diterima di sekolah negeri. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, dan perwakilan kepala sekolah swasta jenjang SMA dan SMK se-Jawa Barat di SMKN 1 Bandung, Senin (15/6).
Purwanto menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah setelah melakukan pemetaan calon murid melalui rangkaian proses SPMB. Dari hasil pemetaan tersebut, pemerintah memperoleh gambaran mengenai kebutuhan layanan pendidikan yang masih perlu dipenuhi.
“Ini adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan. Dari pemetaan itu kita mengetahui masih ada anak-anak yang belum dapat tertampung. Karena itu, pemerintah ingin tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan arahan Gubernur menekankan pentingnya memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Mengingat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah menghadirkan berbagai solusi, termasuk melalui kolaborasi dengan sekolah swasta.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami bagaimana agar anak-anak di Jawa Barat semuanya bisa mengakses pendidikan. Keterbatasan daya tampung yang dimiliki pemerintah harus diatasi melalui berbagai intervensi, salah satunya kerja sama dengan sekolah swasta,” ujarnya.
Selain membuka akses melalui sekolah swasta mitra, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan bantuan pendidikan bagi calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri. Bantuan tersebut meliputi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa, serta bantuan biaya pendidikan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
“Karena mereka pada dasarnya berniat bersekolah di negeri tetapi tidak tertampung, maka pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ungkapnya.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi calon murid yang telah mengikuti proses SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat, termasuk peserta yang tidak lolos seleksi SPMB Sekolah Manusia Unggul maupun yang belum terpetakan dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Saat ini, pemerintah masih menyusun mekanisme teknis penyaluran bantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 751 sekolah swasta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemitraan tersebut. Namun sebelum ditetapkan sebagai sekolah mitra, seluruh pendaftar akan melalui proses kurasi guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, serta pemenuhan standar mutu pendidikan.
“Kami tentu ingin memastikan sekolah yang terlibat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, guru yang memadai, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Karena itu, seluruh sekolah yang mendaftar akan melalui proses kurasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Melalui kerja sama dengan sekolah swasta dan pemberian bantuan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Selain itu, melalui pemetaan yang dilakukan dalam rangkaian SPMB juga memberikan gambaran kebutuhan pendidikan secara lebih akurat sehingga berbagai intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
(Berita ini telah ditayangkan juga di laman disdik jabar)
by Tim Media | Jun 17, 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama UNESCO mengajak generasi muda mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan melalui pendidikan yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan dalam National Forum on Education for Sustainable Development (ESD) atau Forum Nasional tentang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan UNESCO dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Mengusung tema “Biosphere Reserves and Oceans as Learning Spaces for People and the Planet”, forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga mitra pembangunan. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kebijakan pendidikan berkelanjutan sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai arah pembangunan nasional. Menurutnya, tantangan masa depan menuntut lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keseimbangan emosional, spiritual, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana visi pembangunan yang diusung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Pendidikan harus mendekatkan murid-murid dengan alam di mana mereka berada. Kita harus memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang mampu hidup di dunia, tetapi juga manusia yang mampu menjaga dunia,” ujar Abdul Mu’ti.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Kemendikdasmen terus mendorong penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang memungkinkan peserta didik belajar secara reflektif, kontekstual, dan bermakna. Melalui pendekatan ini, alam tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga ruang belajar yang memberikan pengalaman nyata bagi murid. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan upaya membangun karakter peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Sementara itu, Direktur Kantor Regional UNESCO di Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, menilai bahwa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem membutuhkan transformasi dalam dunia pendidikan.
“ESD bukan sekadar mengajarkan topik keberlanjutan. Ini adalah tentang mentransformasi cara kita belajar, cara kita mengajar, dan cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita,” ujarnya.
Melalui program Sustaining Our Oceans (SOO) yang didukung oleh Fast Retailing, UNESCO bersama para mitra terus memperkuat kapasitas pendidik dan masyarakat sebagai agen perubahan dalam menjaga kelestarian laut. Program tersebut telah diterapkan di Wakatobi melalui pengembangan materi pembelajaran yang mengintegrasikan sains modern dengan pengetahuan ekologi lokal, dan ditandai dengan penyerahan simbolis paket pembelajaran Wakatobiku kepada Mendikdasmen sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat pendidikan berkelanjutan di Indonesia.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 497/sipers/A6/VI/2026
by Tim Media | Jun 15, 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat terus menjadi fokus pemerintah dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjalankan berbagai program prioritas untuk mendukung agenda tersebut, antara lain melalui revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Perkembangan pelaksanaan berbagai program tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam laporannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2025 telah terealisasi 100 persen dengan menjangkau 16.167 sekolah di berbagai daerah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp16,9 triliun dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, pelaksanaan revitalisasi tahun 2026 telah mencapai hampir 70 persen dari target awal, dengan 11.744 satuan pendidikan memasuki tahap pengerjaan dan sebagian ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 sehingga dapat dimanfaatkan pada awal tahun ajaran baru.
Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan, program revitalisasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui skema swakelola. “Melalui skema swakelola, program revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Skema swakelola diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan rentang waktu pekerjaan antara tiga hingga delapan bulan,” ujar Abdul Mu’ti.
Di bidang digitalisasi pembelajaran, Kemendikdasmen terus memperkuat pemanfaatan teknologi pendidikan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 288.865 perangkat Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, dan hasil kajian menunjukkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta motivasi belajar peserta didik.
Penguatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui pembangunan karakter murid Indonesia, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program tersebut selaras dengan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya pada kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
Hingga 10 Juni 2026, pelaksanaan MBG telah menjangkau sekitar 80,7 persen murid di Indonesia. Dari sekitar 53 juta murid, lebih dari 43 juta murid telah menerima manfaat program tersebut. Berbagai survei dan umpan balik dari penerima manfaat juga menunjukkan bahwa sebagian besar murid berharap program MBG dapat terus dilanjutkan.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai modul pendukung. “Sejumlah penelitian yang dilakukan, termasuk dari Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa MBG telah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid,” ujar Abdul Mu’ti.
Pada kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga melaporkan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan unggul. Program ini dirancang sebagai sekolah unggulan non-asrama yang memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.
“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merencanakan akan membangun 100 sekolah nasional terintegrasi dan sudah ada 36 usulan sekolah yang terseleksi yang akan dimulai pembangunannya pada tahun ini. Pada tahap awal, lima sekolah akan dibuka dengan memanfaatkan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di daerah. Satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan sembilan sekolah lainnya akan dibangun baru di daerah yang telah ditetapkan,” jelas Abdul Mu’ti.
Selain berbagai program tersebut, pemerintah juga terus memperkuat kesejahteraan guru sebagai salah satu pilar utama peningkatan mutu pendidikan. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN telah disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang telah tersertifikasi menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk menghadirkan birokrasi yang lebih sederhana sehingga guru dapat merasakan manfaat program secara langsung,” ujar Abdul Mu’ti.
Di bidang peningkatan kompetensi, Kemendikdasmen terus memperluas program beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D4 atau S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Setelah pada tahun 2025 sebanyak 12.500 guru menerima bantuan pendidikan, pada tahun 2026 program tersebut diperluas dengan target 150.000 guru penerima manfaat. Setiap peserta memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta per semester untuk mendukung penyelesaian studi mereka.
Abdul Mu’ti berharap program peningkatan kualifikasi tersebut dapat melahirkan lebih banyak guru yang profesional dan kompeten. “Saat ini program tersebut telah memasuki semester kedua. Kami berharap nantinya Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan mewisuda seluruh guru yang menerima bantuan program tersebut,” tutupnya.
Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui perbaikan sarana pendidikan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua sekaligus mendukung pembangunan SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 492/sipers/A6/VI/2026 dan Nomor: 489/sipers/A6/VI/2026
by Tim Media | Jun 13, 2026 | Warta Kiwari
Bandung – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Kamis (12/6). Dalam kunjungan tersebut, Wamendikdasmen berdiskusi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. H. Purwanto, M.Pd., Direktur SMA Yuli Haryanto, S.E., M.Si., Kepala BBGTK Jawa Barat Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or., serta Plt. Kepala BBPMP Jawa Barat Mardi Wibowo, S.S., M.AP.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun 2026 di Jawa Barat. Berbagai masukan, aspirasi, dan dinamika yang berkembang di masyarakat menjadi perhatian bersama guna memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Selain membahas SPMB dan PCMB, pertemuan ini juga menyoroti pelaksanaan Program Sekolah Maung sebagai salah satu upaya memperluas akses layanan pendidikan bagi peserta didik di Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Wamendikdasmen memberikan arahan terkait berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan PCMB, termasuk keresahan yang dirasakan sebagian orang tua dan calon murid baru. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif, transparansi informasi, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar setiap tahapan penerimaan murid baru dapat dipahami masyarakat dengan baik.
Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penerimaan murid baru. Melalui koordinasi yang solid, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik. Diharapkan, berbagai langkah yang dilakukan dapat semakin memperkuat akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
#SPMBRamah
#SPMBuntukSemua
#PendidikanBermutuuntukSemua
Tim Media
