BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pendamping Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PemanTIK) di Sukajadi Hotel Pada hari Rabu s.d. Jum’at 28-30 Agustus 2024.
Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. dalam pembukaan kegiatan menyampaikan arahan, “Pemanfaatan TIK ini harus terus didorong oleh PemanTIK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Khususnya di Provinsi Jawa Barat”. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan Rapat Koordinasi PemanTIK yaitu meningkatkan pemanfaatan TIK mulai dari aktivasi akun belajar.id, penggunaan Google Workspace for Education (GWFE), serta pemanfaatan Chromebook dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kegiatan dihadiri oleh 80 peserta kegiatan dari unsur PemanTIK, Co Captain, serta perwakilan dari seluruh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1-13 Provinsi Jawa Barat.
Harapannya dengan hadirnya para PemanTIK di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mendongkrak capaian mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat melalui Pemanfaatan TIK.
KEGIATAN PENGUATAN KOMUNITAS ANTAR SEKOLAH SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN PROGRAM PENINGKATAN LITERASI DAN NUMERASI OLEH UPT
Bandung (28/08/2024) – Program pemulihan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi di Sekolah Dasar sebanyak 20%. Hal ini memerlukan intervensi khusus sehingga pada tahun 2024, program intervensi ini diperluas ke tingkat pendidikan lainnya, mencakup SD, SMP, SMA, dan SLB, dengan fokus peningkatan kecakapan literasi dan numerasi peserta didik. Peningkatan kompetensi peserta didik tentunya akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang dapat menguatkan literasi tersebut
BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud Ristek berperan mendukung kegiatan tersebut dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai Strategi Penguatan Program Peningkatan Literasi dan Numerasi oleh UPT.
Tujuan
sebagai upaya penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam Pemulihan Pembelajaran melalui komunitas belajar dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan terkategori literasi level 1 dan 2.
Mendampingi komunitas belajar dalam menuntaskan serta menyelaraskan rencana tindak lanjut komprehensif (Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang memuat implementasi strategi dan program penguatan literasi dan numerasi. Mendorong pemerintah daerah melalui komunitas belajar untuk melaksanakan minimal salah satu aksi nyata yang mendukung penguatan literasi dan/atau numerasi sebagai wujud meningkatkan SPM Pendidikan guna memulihkan pembelajaran Mendampingi pengembangan peningkatan kapasitas komunitas belajar dalam:
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan di daerah, terutama dalam hal literasi dan numerasi di satuan pendidikan;
Pelaksanaan program Mitra Pembangunan dan kemitraan di daerah untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi, dan
Strategi dan program penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan setiap jenjang.
Untuk mendukung tujuan tersebut maka di hadirkan para narasumber yang kompeten dalam bidangnya, serta arahan dari Kepala BBPMP Jawa Barat terkait kebijakan pemulihan pembelajaran
Pendampingan Orang Tua Calon Peserta Didik Baru dalam pengisian aplikasi PPDB Online 2024 oleh Disdikbud Kabupaten Subang Fotografer: M Diva
Wajah Baru PPDB 2024
PPDB 2024 sudah usai. Setelah letih bergelut dengan hitungan jarak, zonasi, prestasi dan bertarung merebut bangku sekolah, orang tua siswa kini sudah boleh menghirup nafas lega sebab anak-anak mereka sudah mendapatkan bangku di sekolah yang mereka inginkan. Hari-hari ini sebagian sekolah sudah mulai mengenalkan lingkungan belajar bagi siswa baru, dan sebagian besar sekolah lainnya telah memulai proses pembelajaran.
PPDB tahun ini tampak jauh lebih adem. Meskipun masih ada peristiwa yang diindikasikan melanggar aturan, kasus-kasus siswa titipan, kongkalikong sekolah dan orang tua mengakali proses seleksi, akal-akalan memalsukan dokumen kependudukan, dan manipulasi data prestasi misalnya, jumlah dan intensitasnya tidak sebanyak dan seramai tahun-tahun sebelumnya.
Relatif sepinya PPDB 2024 dari kasus-kasus serupa itu mungkin pertanda baik. Jumlah orang tua yang terkena “sindrom favoritisme sekolah”, sindrom mau melakukan apapun meskipun harus melanggar aturan hanya agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah favorit, barangkali mulai berkurang.
Wajah PPDB 2024 memang tampak lebih segar. Ada upaya keras dari pemerintah untuk mulai membangun objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi siswa baru kali ini. Kita menyaksikan di banyak daerah muncul gerakan penegakan komitmen “PPDB Obyektif, Transparan, dan Akuntabel”. Gerakan ini diprakarsai unsur pimpinan daerah, melibatkan tidak hanya melibatkan dinas pendidikan, tetapi juga kepolisian, kejaksaan, bahkan organisasi masyarakat sipil.
Gerakan ini, selain sebagai otokritik terhadap praktik PPDB tahun sebelumnya, seolah-olah memberi peringatan. Kepada siapapun pelaku pendidikan di lapangan, baik orang tua calon siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan jangan main-main dengan dengan PPDB. Tegakkan prinsip obyektivitas, transparansi, daan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses seleksi. Relatif sepinya PPDB 2024 dari hiruk-pikuk kasus-kasus manipulasi dan siswa titipan, bisa jadi pertanda gerakan ini mulai membuahkan hasil.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat juga tidak tinggal diam. Menyongsong PDB 2024, sejak Februari-Maret 2024, BBPMP Provinsi Jabar mengembangkan dua dasbor: Linimasa PPDB 2024 dan Daya Tampung Vs Lulusan 2024. Dasbor ini memonitor tahap-tahap pelaksanaan PPDB yang harus diikuti daerah, dan memprediksi kemungkinan membludaknya siswa baru akibat ketidakcukupan daya tampung sekolah. Dasbor ini menjadi semacam instrumen deteksi dini bagi daerah untuk bersiap secara prima dan mengantisipasi segala kemungkinan malpraktik PPDB 2024.
Komplikasi PPDB dan Ancaman Kasus Siswa “Ilegal”
Tapi jika ditelisik lebih mendalam, wajah baru PPDB 2024 ternyata tidak mulus-mulus amat. Dibalik penyelenggaraan PPDB yang relatif lancar dan nir insiden, dan prinsip-prinsip obyektivitas, transparansi, daan akuntabilitas yang mulai ditegakkan, PPDB menyimpan masalah yang jika tidak ditangani secara serius bisa mencederai hak-hak warga mendapatkan pendidikan,
Masalah itu adalah adanya sejumlah siswa yang terancam menjadi siswa ilegal. Mereka dinyatakan lolos seleksi, sebagian besar telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dan menjalani proses pembelajaran, tetapi nama mereka tidak tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Secara de facto mereka bersekolah, tetapi secara legal mereka tidak punya Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Jumlah siswa yang terancam menjadi siswa ilegal ini tak main-main. Hingga tulisan ini disusun, Tim Dapodik Kemendikbudristek RI mengidentifikasi lebih dari 28 ribu siswa di lebih dari 1000 sekolah jenjang SMP dan SMA di Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi siswa ilegal.
Sebenarnya Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah mengatur jumlah daya tampung sekolah sebanyak 32 siswa per rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 36 siswa per rombongan belajar untuk SMA. Daya tampung sebesar ini yang menjadi acuan PPDB 2024.
Untuk bisa memprediksi daya tampung, daerah wajib menganalisis potensi pendaftar SMP dan SMA, dan ketersediaan bangku dan ruang kelas setiap sekolah. Sesuai dengan Kepsesjen Permendikbudristek No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, analisis dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan PPDB. Daya tampung sekolah harus diumumkan dalam SK Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB.
Dalam praktik kebijakan analisis daya tampung ini tidak disosialisasikan secara memadai kepada pemerintah daerah. Kemendikbudristek cenderung memfokuskan sosialisasi agar daerah memenuhi persentase jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi dalam PPDB. Aturan daya tampung kurang dikawal secara intensif dan tak mendapat cukup perhatian dari pemerintah daerah.
Akibatnya sudah bisa diduga. Pemerintah daerah tak data daya tampung sekolah negeri, masyarakat kehilangan panduan memilih sekolah mana yang paling memungkinkan sesuai jalur, dan sekolah kelabakan menerima tekanan animo masyarakat yang begitu tinggi. Jalan pintas yang kemudian banyak ditempuh oleh sekolah adalah menambah jumlah siswa melebihi syarat rombongan belajar.
Masalah bertambah kompleks ketika tidak berapa lama setelah PPDB berlangsung pemerintah pusat menutup pemutakhiran data siswa baru dalam Dapodik. Pemerintah pusat juga mengumumkan bahwa Dapodik hanya memfasilitasi pemutakhiran data siswa baru sesuai ketentuan jumlah siswa per rombongan belajar minimal sebanyak 32 siswa pada jenjang SMP dan 36 SMA.
Pintu Dapodik pun ditutup dan siswa-siswa yang diterima oleh sekolah melebihi jumlah minimal siswa per rombongan belajar segera terlempar keluar dari Dapodik. Seperti sudah disebutkan di awal tulisan, jumlah siswa yang terlempar sebanyak lebih dari 28 ribu siswa di lebih dari 1000 sekolah jenjang SMP dan SMA di Provinsi Jawa Barat.
Analisis Data Spasial: Argumen Dispensasi Penambahan Daya Tampung
Tapi nasi sudah menjadi bubur. Siswa-siswa “ilegal”yang terlempar dari Dapodik ini sudah diterima oleh sekolah, telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagian besar telah menjalani proses pembelajaran. Mengeluarkan mereka dari sekolah jelas tidak mungkin karena mereka telah menjalani proses PPDB, bisa meletupkan konflik terbuka antara sekolah dan masyarakat, dan yang paling utama melanggar prinsip pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas pendidikan yang layak dan bermutu.
Meskipun Dapodik telah ditutup, pemerintah pusat masih membuka peluang untuk menyelamatkan siswa-siswa yang terlempar dari Dapodik hingga akhir Agustus 2024. Syaratnya pemerintah daerah harus mengirim surat permohonan dispensasi penambahan siswa baru disertai dengan analisis daya tampung sekolah, peneriman siswa baru di sekolah sekitar baik negeri maupun swasta, ketersediaan ruang kelas di sekolah, ketersediaan guru dan beban kerja guru, dan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pemda juga harus membuat surat keputusan tentang jumlah siswa per rombongan belajar sebagai kuota sebelum PPDB, dan surat keputusan penetapan siswa per rombel yang diterima setelah PPDB berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.
BBPMP Provinsi Jabar kemudian melakukan dua upaya strategis, Pertama, mengembangkan analisis data spasial sebagai alat bantu bagi daerah ketika mengajukan permohonan dispensasi penambahan daya tampung kepada pemerintah pusat; kedua, melakukan pendampingan analisis daya tampung kepada dinas pendidikan. Karena ada tuntutan dari pemerintah pusat agar surat permohonan dispensasi ditulis lebih runtut dan persuasif, BBPMP Jabar juga membantu menyusun draft surat.
Analisis data spasial dilakukan melalui beberapa tahapan: mengumpulkan data daya tampung sekolah sebelum dan sesudah PPDB, melengkapi data koordinat sekolah yang kelebihan daya tampung dan sekolah sekitar seakurat mungkin, menghitung selisih daya tampung sebelum dan sesudah PPDB, menganalisis distribusi siswa berlebih ke sekolah sekitar.
Analisis ini berhasil menemukan disparitas mutu dan sebaran sekolah dengan relatif akurat. Dengan analisis ini bisa ditemukan alasan yang masuk akal mengapa sebuah sekolah “terpaksa” harus menerima siswa diluar daya tampung minimal yang disyaratkan.
Berikut adalah beberapa contoh analisis untuk beberapa sekolah di Kabupaten Purwakarta yang mengalami kelebihan daya tampung yaitu SMPN 2 Campaka, SMPN 2 Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta. Dengan bantuan analisis data spasial diketahui bahwa SMPN 2 Cimalaka terpaksa menerima siswa diluar daya tampungnya karena “tidak ada sekolah negeri dan swasta lain pada radius satu kilometer, dan jarak terdekat dengan sekolah lain sejauh 6,5 kilometer”. SMPN 2 Purwakarta karena “dalam radius satu kilometer tidak ada sekolah negeri, terdapat empat sekolah swasta keagamaan dengan mutu sama baiknya tetapi biaya sekolah tidak terjangkau”. Sedangkan SMPN 3 Purwakarta karena “dalam radius satu kilometer tidak ada sekolah negeri, terdapat tiga sekolah swasta dengan mutu lebih rendah dan biaya sekolah tidak terjangkau”.
Argumen-argumen disparitas mutu pendidikan dan lokasi sekolah seperti itulah yang kemudian diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permohonan dispensasi. Argumen ini berhasil meyakinkan pemerintah pusat. Hingga tulisan ini disusun, pemerintah pusat telah mengabulkan permohonan dispensasi penambahan 31.041 siswa di 701 sekolah pada jenjang SMP di 26 daerah.
Tetapi pekerjaan rumah menyelamatkan siswa “ilegal” ini belum selesai. Pemerintah pusat masih menolak permohonan dispensasi 161 sekolah dan 9960 siswa. Saat ini Tim PPDB BBPMP Jabar sedang melakukan upaya “banding” kepada pemerintah pusat dengan melakukan analisis ulang dan mengajukan argumen tambahan.
Program Sekolah Penggerak (PSP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bagian dari Merdeka Belajar telah membawa angin segar dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, di balik keberhasilannya, program ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu temuan menarik dari PSP adalah keberagaman implementasinya di setiap sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:
Kapasitas SDM: Kemampuan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam mengadopsi inovasi baru sangat bervariasi;
Dukungan Komunitas Sekolah: Dukungan dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara umum sangat penting dalam keberhasilan PSP;
Infrastruktur dan Anggaran: Ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai akan sangat membantu pelaksanaan program.
Tantangan Keberlanjutan PSP
Program Sekolah Penggerak adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program ini memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif bagi pendidikan kita. Dengan dukungan dari semua pihak, PSP dapat menjadi tonggak sejarah dalam reformasi pendidikan di Indonesia, berikut beberapa tantangan dari keberlanjutan PSP di Jawa Barat:
Pergantian Kepala Sekolah: Pergantian kepala sekolah seringkali mengganggu kontinuitas program. Kepala sekolah baru yang belum memahami visi dan misi PSP dapat menghambat pelaksanaan program;
Rotasi Guru: Perpindahan guru, terutama mereka yang terlibat dalam komite pembelajaran, dapat melemahkan tim inti pelaksana PSP.
Keterbatasan Sumber Daya Pengawas: Jumlah pengawas yang terbatas dan beban kerja yang berat membuat pengawas kesulitan dalam memberikan pendampingan yang optimal.
Perubahan Data: Perubahan data pengawas dan sekolah yang tidak tercatat dengan baik dapat menghambat proses monitoring dan evaluasi program.
Ketergantungan pada Sistem Digital: Tidak semua pengawas memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem digital, sehingga dapat menghambat akses mereka terhadap data dan informasi yang diperlukan.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keberlanjutan PSP. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasi PSP di wilayahnya.
Alokasi Anggaran yang Cukup: Alokasi anggaran yang memadai akan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.
Peningkatan Kapasitas Pengawas: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengawas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan.
Kerjasama dengan Berbagai Pihak: Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi, dapat memperkuat pelaksanaan PSP.
Pelajaran dan Langkah ke Depan
PSP telah memberikan banyak pelajaran berharga. Program ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat sekolah. Untuk memastikan keberlanjutan PSP, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
Penguatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, kita perlu meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam mengimplementasikan PSP.
Pembentukan Jaringan Sekolah Penggerak: Jaringan sekolah penggerak dapat menjadi wadah untuk berbagi praktik baik dan saling belajar.
Evaluasi Berkala: Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat.
Fleksibilitas: Program PSP perlu bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut adalah beberapa dampak nyata dari perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Di Indonesia, deforestasi menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hilangnya hutan tidak hanya mengurangi penyerapan karbon dioksida, tetapi juga memicu berbagai masalah lingkungan lainnya.
Menanam Pohon dan Kebersihan Sekolah: Langkah Konkret
Menyadari urgensi masalah ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan seluruh warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu fokus utama GSS adalah mendorong partisipasi aktif sekolah dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Sebagai bagian dari UPT Kemendikbudristek, BBPMP Jawa Barat menginisiasi gerakan menanam pohon dan menjaga kebersihan sekolah. Kegiatan ini mengajak seluruh warga sekolah untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menanam pohon, sekolah tidak hanya berkontribusi dalam menyerap karbon dioksida, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri.
Dampak Positif Gerakan Sekolah Sehat
Gerakan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas. Beberapa di antaranya adalah:
Meningkatkan kesadaran lingkungan: Kegiatan menanam pohon dan menjaga kebersihan sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman: Sekolah yang hijau dan bersih akan memberikan suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi siswa.
Memperkuat kerja sama: Kegiatan ini mendorong siswa, guru, dan seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
Menginspirasi masyarakat: Sekolah dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian lingkungan.
Tantangan dan Peluang
Meskipun antusiasme sekolah dalam mengikuti gerakan ini sangat tinggi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perbedaan tingkat partisipasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan daerah, dukungan dari kepala sekolah, dan ketersediaan sumber daya.
Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk perbaikan. Dengan terus melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan yang memadai, diharapkan semakin banyak sekolah yang terlibat aktif dalam gerakan ini. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan di sekolah.
Gerakan Sekolah Sehat merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, gerakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan sekolah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui kegiatan sederhana seperti menanam pohon dan menjaga kebersihan, kita dapat membuat perubahan besar bagi lingkungan.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) menjadi sumber pendanaan yang sangat penting bagi satuan pendidikan di Indonesia. Untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan transparan, pemerintah telah menerapkan berbagai sistem informasi, salah satunya adalah ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Artikel ini akan membahas implementasi kedua sistem ini, khususnya dalam konteks pengelolaan dana BOS di tahun 2024.
ARKAS dan SIPLah: Pilar Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS
ARKAS telah menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan monitoring penggunaan dana BOS di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Sistem ini memungkinkan sekolah untuk menyusun rencana anggaran secara rinci, memonitor realisasi anggaran, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan. Sementara itu, SIPLah memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Fokus pada PAUD dan Kesetaraan
Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kesetaraan, karena untuk pertama kalinya mereka diwajibkan menggunakan ARKAS dalam pengelolaan dana BOP. Alokasi dana BOP di Jawa Barat pada tahun ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap lembaga, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Tantangan Implementasi ARKAS 4 dan SIPLah
Meskipun terdapat sejumlah kemajuan dalam penggunaan ARKAS dan SIPLah, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya residu satuan pendidikan yang masih menggunakan ARKAS versi 3. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai target 100% penggunaan ARKAS 4. Selain itu, peningkatan target penggunaan SIPLah di tahun 2024 juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi satuan PAUD dan kesetaraan yang baru pertama kali menggunakan sistem ini.
Peluang dan Harapan
Meskipun terdapat tantangan, implementasi ARKAS dan SIPLah membawa sejumlah peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pengelolaan dana BOS menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan.
Transformasi digital dalam pengelolaan dana BOS melalui penggunaan ARKAS dan SIPLah merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Pemerintah perlu terus berupaya untuk mengatasi tantangan yang ada, memberikan dukungan kepada satuan pendidikan, dan melakukan sosialisasi yang intensif agar sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, dana BOS dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional
Suasana 2 Minggu di Sekolah SDN Suryakencana CBM Kota Sukabumi Fotografer: Taufik Rahman
Anak adalah aset bangsa. Masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, terutama di usia dini, sangat krusial dalam membentuk karakter dan kecerdasan. Transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) menjadi momen penting yang menandai awal perjalanan panjang dalam meraih cita-cita.
Tantangan Lama, Solusi Baru
Selama ini, banyak anak yang merasa terbebani dengan tuntutan kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) sejak dini. Tekanan untuk segera menguasai ketiga kemampuan dasar ini seringkali membuat anak kehilangan minat belajar. Padahal, anak-anak usia dini lebih senang belajar melalui bermain dan pengalaman langsung.
Merdeka Belajar: Sebuah Gerakan
Menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan “Merdeka Belajar Episode 24: Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan”. Kebijakan ini membawa angin segar dengan tiga target utama:
Penghapusan Tes Calistung: Tidak ada lagi tes baca, tulis, dan hitung sebagai syarat masuk SD. Anak-anak diberi kesempatan untuk berkembang secara natural sesuai dengan ritme masing-masing.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang Menyenangkan: Dua minggu pertama di SD dirancang untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka.
Penguatan Enam Kemampuan Fondasi: Fokus pembelajaran tidak hanya pada kognitif, tetapi juga pada aspek sosial, emosional, dan motorik anak.
Tantangan dan Solusi
Implementasi kebijakan ini tentu tidak mudah. Berbagai tantangan muncul, seperti perbedaan pemahaman antara guru PAUD dan SD, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari beberapa pihak. Namun, semangat kolaborasi dan inovasi terus mendorong perubahan.
Di Jawa Barat, misalnya, pembentukan Forum Komunikasi PAUD SD (Forkom PAUD SD) di setiap kabupaten/kota menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua jenjang pendidikan. Melalui forum ini, guru-guru dapat berbagi praktik baik, mengatasi masalah bersama, dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.
Harapan Baru untuk Pendidikan Indonesia
Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan membawa harapan baru bagi pendidikan di Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, kita dapat menumbuhkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.
Meskipun perjalanan masih panjang, semangat kolaborasi dan inovasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa perubahan menuju pendidikan yang lebih baik adalah mungkin. Mari bersama-sama mendukung gerakan ini agar setiap anak Indonesia dapat meraih potensi terbaiknya
BBPMP Jawa Barat menyatakan berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal pendidikan di kabupaten dan kota. Fotofrafer: Taufik Rahman
Bandung Barat – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat terus digalakkan melalui berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor. Ke pala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih menyatakan bahwa pihaknya berfokus pada peningkatan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan di kabupaten dan kota melalui refleksi berkala serta optimalisasi teknologi digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan indeks SPM terlihat jelas di hampir seluruh wilayah Jawa Barat, yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Melalui refleksi yang rutin dan sistematis, kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan pendidikan agar tetap relevan dan efektif,” ujar Sri Wahyuningsih seperti dilaporkan kontributor “PR” Dewiyatini, Rabu (21/8/2024). Sri mengatakan sejumlah daerah mencatatkan kenaikan signifikan pada indeks SPM mereka. Kabupaten Kuningan dengan indeks 81,88 dan Kabupaten Sumedang dengan 81,45 menjadi contoh daerah dengan pencapaian terbaik pada tahun 2024. Namun, masih ada daerah seperti Kabupaten Indramayu (64,03) dan Kabupaten Cirebon (67,67) yang tertinggal. Meski tren peningkatan ini patut diapresiasi, tantangan dalam mencapai SPM paripurna masih cukup kompleks. “Terbatasnya anggaran pendidikan, kompetensi guru yang belum merata, hingga koordinasi yang belum optimal antara dinas pendidikan, sekolah, dan stakeholder menjadi kendala yang sering kali dihadapi,” katanya.
Sri mengapresiasi daerah-daerah yang telah memanfaatkan teknologi digital, baik melalui aplikasi maupun media sosial, untuk memperbaiki mutu pendidikan. Pihaknya juga memperkenalkan berbagai inovasi, seperti Dasbor Induk Program Prioritas yang dikembangkan sebagai instrumen monitoring capaian program prioritas. Dasbor ini mempermudah akses data bagi dinas pendidikan kabupaten/kota sehingga mereka dapat terus memantau perkembangan program. Dalam menjaga kesinambungan peningkatan indeks SPM, BBPMP Jawa Barat juga menginisiasi Komunitas Belajar Ramah dan Asyik (KOBRA) yang menghubungkan kepala dan sekretaris dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Forum ini menjadi wadah bagi dinas pendidikan untuk saling berbagi informasi dan praktik terbaik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto menyebutkan pihaknya berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, literasi, dan numerasi, dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Ia mengakui disdik tidak bisa sendirian menjalankan tugasnya sehingga perlu terus memperluas akses, meningkatkan akses melalui melihat titik kritis yang terjadi di masyarakat.
Saat ini pihaknya masih menyelesaikan kendala berupa pola pikir yang ada di masyarakat, kepala sekolah, dan guru.Hal senada diungkapkan oleh Kadisdik Kabupaten Sumedang Dian Sukmara yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Foto Bersama Kegiatan Refleksi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) diberi tugas untuk mengawal pelaksanaan 14 (empat belas) episode Kebijakan Merdeka Belajar, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergitas dengan kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat dalam pelaksanaannya. Demikian Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuningsih, dalam pembukaan kegiatan Refleksi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Semester 1 di Hotel Pesona Bamboe Lembang Kabupaten Bandung Barat Selasa, 20 Agustus 2024.
“Kewajiban BBPMP bersama Dinas Pendidikan sebagai pengampu Kebijakan Pendidikan di daerah adalah mendampingi satuan pendidikan untuk dapat bertransformasi, juga mengantarkan anak-anak didik dapat mempersiapkan diri menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas,” urai Sri lagi.
Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan temanya, yaitu merancang strategi percepatan transformasi pendidikan di Jawa Barat, melalui refleksi dan evaluasi capaian progress implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.
Kegiatan yang rencananya dilaksanakan Selasa s.d. Jumat, 20 s.d 23 Agustus 2024, dan diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya dari 27 Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan perwakilan BBPMP Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan dapat melakukan identifikasi capaian progress implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Semester 1, refleksi dan evaluasi implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, dan merancang strategi percepatan transformasi pendidikan di 27 kabupaten kota wilayah provinsi Jawa Barat.
Sukabumi – SDN Sukasirna Kota Sukabumi merupakan salah satu sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Venti, guru Olahraga di sekolah tersebut menceritakan pengalamannya ketika pertama kali mengenal salah satu anak berkebutuhan khusus sekitar 1 tahun yang lalu. Ketika itu, saat Venti sedang mendampingi latihan olahraga di lapangan sekolah, tiba-tiba seorang anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun ikut serta ke dalam kelompok tersebut.
“Anak-anak pada bingung dan pada bertanya, siapa itu, siapa itu. Nah, saya juga tidak tahu siapa anak tersebut. Interkasinya itu mendorong orang, padahal ga kenal. Terus juga merebut bola anak-anak juga”.
Baru beberapa saat kemudian Venti mengetahui anak tersebut adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dibawa oleh orangtuanya ke SDN Sukasirna dalam rangka observasi. Orangtua anak tersebut mendapatkan informasi dari tetangganya, yang merupakan komite sekolah, bahwa ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN Sukasirna. Setelah melakukan observasi ke beberapa sekolah, orangtua tersebut akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
SDN Sukasirna sebenarnya tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), namun di tahun pelajaran 2023/2024 memiliki 4 orang siswa ABK. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik profesional yang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menangani ABK pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Walaupun tidak memiliki GPK, kepala sekolah dan guru-guru di SDN Sukasirna tetap menerima setiap anak berkebutuhan khusus yang dipercayakan untuk didaftarkan di sekolah tersebut. “Kami paham bahwa dengan pembaharuan sekarang, kita tidak boleh menolak, tidak boleh membedakan, jadi harus menerima semua anak,” terang Indri, Wali Kelas Kelas 6. Titin Kartini, Kepala Sekolah, menegaskan bahwa kebijakan sekolah, “ingin memberikan Kelayakan pendidikan Bermutu bagi para ABK.”
Menepis Kekhawatiran Orang Tua ABK
Tertantang dengan kepercayaan orangtua yang menyekolahkan putra-putri berkebutuhan khususnya di sekolah tersebut, membuat Kepala Sekolah dan para guru mulai secara autodidak mempelajari bagaimana menangani anak-anak tersebut. Tatangan pertama yang muncul berasal dari orangtua siswa lainnya. Pada awalnya ada juga orangtua yang merasa khawatir jika anak mereka diganggu karena beberapa ABK di SDN Sukasirna memiliki kecenderungan “galak”. Namun, pihak sekolah berhasil memberikan pemahaman pada orangtua untuk tidak perlu khawatir karena ada para guru yang mendampingi di sekolah.
Selain khawatir diperlakukan galak oleh guru, apalagi kekhawatiran mereka yang lain? Dari siswa lain, dari sarana dan prasarana pembelajaran yg ada di sekolah, dari lingkungan belajar misalnya? Asyik kalau diuraikan satu per satu. Lalu apa saja yang dilakukan sekolah dan guru untuk menepis masing-masing kekhawatiran itu?
Pandangan Positif Guru: Setiap ABK Punya Kelebihan
Langkah pertama yang cukup penting yang diambil oleh para guru adalah menajamkan hati, pikiran, dan perasaan untuk mengenali karakteristik setiap ABK. Misalnya anak yang berada di kelas 1, Gevano, yang awalnya memiliki kecenderungan agresif dan galak serta tidak menyukai lingkungan yang berisik. Selain itu, dia belum bisa mengikuti pembelajaran lebih dari 5 menit dan belum juga bisa berdialog dengan baik dengan guru maupun teman-temannya.
Dibalik kekurangannya, menurut Nurma Rahmawati , wali kelas Kelas 1, Gevano memiliki kelebihan yang luar biasa untuk usia anak kelas 1 SD. Selain Bahasa Indonesia dan Basa Sunda, dia sudah bisa berbicara secara sederhana dengan menggunakan Bahasa Inggris. Sayangnya, kemampuan menggunakan berbagai bahasa tersebut justru dilakukan manakala dia berbicara sendiri atau berbicara dengan binatang yang ada di sekitar sekolah.
Kelebihan lainnya, dia sudah bisa menulis dengan rapi. “misal ketika dia tertarik kalkulator. Dia bisa menulis Casio dengan rapi dan logo yang persis dengan yang dilihat. Atau pernah sepulang jalan-jalan bersama ibunya, besoknya menulis City Mall. Pokoknya kalau yang membuatnya tertarik, dia dengan sendirinya mau menuliskan”, terang Nurma.
Hal-hal itu juga yang menjadi pertimbangan Nurma untuk melakukan pembelajaran bagi Gevano. Nurma mencermati benda-benda yang menarik perhatiannya dan menjadikan benda tersebut sebagai entry point mengajak dia belajar. Ketika pelajaran menulis, Nurma akan membagi papan tulis menjadi 2, salah satu bagian untuk Nurma menulis dan diikuti oleh anak-anak lainnya, satu bagian lain diperuntukkan bagi Gevano, yang gemar menulis di papan tulis.
Lain halnya yang ditemui oleh Andri Agustiawan, guru Kelas 2, yang juga mendampingi seorang anak berkebutuhan khusus, Faezya. Motivasi belajar siswa istimewa satu ini sangat dipengaruhi oleh mood. “Saya sering sedih, saya harus bagaiamana untuk masa depan anak ini”, ungkap Andri. Andri terus berusaha memahami naik turunnya emosi anak didiknya tersebut supaya sedikit demi sedikit bisa mengajaknya mengikuti pembelajaran.
Lain halnya dengan yang dilakukan Lilis Susanti, wali kelas Kelas 5. Lilis mendampingi anak ABK yang sangat pendiam di kelasnya, Andini. Andini sangat pendiam dan sangat jarang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Jika ditanya, dia sangat jarang menjawab dan hanya tersenyum, kemudian mengangguk atau menggeleng. Namun Lilis mencermati bahwa dia menyimak apa yang didengarnya. Lilis sering mendapatinya melantunkan sholawat pada saat sedang berlangsung kultum.
Berangkat dari pengalaman para guru berinteraksi dengan anak-anak tersebut, diskusi di ruang guru sering terjadi. Para guru memahami pentingnya mengenali dan memahami kecenderungan mereka, apa yang disukai, dan tidak disukai. Dengan memahami hal ini, guru akan bisa menyediakan dukungan yang sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan mereka.
Dukungan Orang Tua ABK
Faktor lain yang berpengaruh positif dalam menyediakan dukungan bagi perkembangan ABK adalah peran aktif orangtua. Orangtua yang komunikatif dan kooperatif sangat membantu guru untuk memberikan penanganan yang tepat di sekolah. Kerjasama yang baik dengan orangtua/wali dirasakan betul oleh para guru. “Nenek Gevano setiap hari mengantar dan menjemput jadi kita pasti hampir selalu ngobrol setiap hari, “ terang Nurma. Hal ini dikuatkan oleh Lilis, “Ibunya Andini sering ngeWA menanyakan perkembangan anaknya. Jadi kita juga bisa saling mengetahui perkembangan di sekolah dan di rumah”.
Selain komunikasi, apalagi dukungan ortu?
Apa ada ortu ortu yang “cuek”? Apa yang dilakukan sekolah untuk ortu2 jenis ini?
Jika dukungan ortu penting, apakah ada rencana untuk “melembagakan” komunikasi lebih rutin misalnya?
Menyusun Standar Ketercapaian Belajar ABK
Tantangan lain yang ditemui oleh para guru adalah dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Pada awalnya, para guru merasa kebingungan dalam menentukan ketercapaian hasil belajar mereka karena pengisian nilai rapor disamakan untuk semua anak. Akhirnya para guru bersepakat untuk menentukan standar khusus untuk anak-anak istimewa tersebut. Salah satunya adalah penghargaan atas keikutsertaan dalam pembelajaran. Venti memaparkan, “Jika dia mau ikut olahraga, saya memberikan penilaian melampaui KKM, jika tidak mau, saya berikan nilai KKM”.
Para guru bersepakat sepanjang terjadi perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan dari sebelumnya, para anak istimewa tersebut dianggap sudah berhasil melalui proses pembelajaran. Hal ini dikuatkan oleh Titin, “menurut catatan hasil observasi bervariatif, karena anak-anak ABK di sekolah kami beragam jenis dan penanganannya juga berbeda. Yang Jelas Pendidikan bagi ABK banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri”
Saat ini, dengan penerapan Kurikulum Merdeka, kebingungan dalam melakukan evaluasi hasil belajar menjadi berkurang. Dalam Kurikulum Merdeka, ketuntasan belajar siswa tidak lagi diukur dari angka mutlak seperti pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), melainkan lebih cenderung pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang bersifat deskriptif. Hal ini mengurangi kebingunan para guru dalam melakukan evalusai ketercapaian pembelajaran anak-anak ABK.
Berdasarkan evaluasi para wali kelas dan guru lainnya, semua ABK yang bersekolah di SDN Sukasirna mengalami perkembangan. “Setelah gabung dengan kita, dengan teman-temannya, kebiasaan mendorong dan galaknya jauh berkurang, “ terang Venti menjelaskan perubahan positif Gevano.
“Alhamdulillah teman-temannya merangkul, memahami begitu temannya istilah punya kekurangan, tapi teman-temannya tidak menyudutkan, tidak membedakan”, terang Venti. Hal ini juga dikuatkan oleh Indri, “Anak-anak sepertinya merasa nyaman, dan anak lain pun tidak membully atau menjauhi”
Para guru mendapati beberapa kali terjadi “insiden” yang melibatkan anak-anak ABK baik sebagai pelaku maupun objek, namun masih dalam batas yang bisa dinasehati. Keberadaan anak-anak ABK tersebut berdampak pula pada anak-anak normal lainnya yang membiasakan diri untuk bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan sesama yang memiliki keterbatasan. Bisa dikatakan bahwa keberadaan anak ABK di sekolah merupakani hidden curriculum bagi SDN Sukasirna.
Hidden curriculum merupakan bagian kurikulum yang tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum formal, namun diserap oleh siswa melalui interaksi sehari-hari dan budaya sekolah. Ini mencakup aspek seperti etika, sikap, keterampilan sosial, dan persepsi tentang identitas serta peran dalam masyarakat. Meskipun tidak tertulis, hidden curriculum berpengaruh besar terhadap perkembangan karakter dan pandangan dunia siswa, dan itu terjadi di SDN Sukasirna Kota Sukabumi.
***
Kunci keberhasilan dalam mendampingi ABK terletak pada dukungan positif semua pihak. Orangtua perlu terbuka, kooperatif, komunikatif, dan perhatian terhadap perkembangan anak-anaknya. Kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan perlu juga mengelola sedemikain rupa sehingga para guru, lingkungan, suasana, dan aspek lainnya bisa mendukung perkembangan semua anak didik, baik yang normal maupun ABK dengan sumberdaya yang dimiliki sekolah. Pun dengan guru yang harus memiliki kesabaran serta mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga bisa mengelola pembelajaran yang inklusif bagi semua anak.
Sejauh ini, SDN Sukasirna telah mampu menjawab tantangan dengan keberadaan beberapa ABK dengan berbekal keikhlasan, kesabaran, dan kemampuan untuk belajar. Namun tentu saja tantangan ke depan akan selalu ada dan tidak tertutup kemungkinan dengan kesan baik yang dimiliki masyarakat terhadap SDN Sukasirna, di masa yang akan datang, orangtua dengan ABK akan terus mempercayakan anak-anaknya di SD tersebut.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, Kepala Sekolah sudah berkonsultasi kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi terkait perlunya SDN Sukasirna mendapatkan GPK. Dan langkah lain yang ditempuh oleh Kepala Sekolah adalah himbauan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti Pelatihan Mandiri Pendidikan Inklusif di Platform Merdeka Mengajar.
