Jakarta, 23 September 2026 – Upaya pemulihan layanan pendidikan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Pada prosesnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan pemulihan dengan menyesuaikan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang bermuara pada perwujudan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sekaligus wujud nyata kontribusi sektor pendidikan pada Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga September 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seluruhnya telah kembali melakukan pembelajaran. Dari total tersebut, 4.821 di antaranya melakukan pembelajaran kembali di sekolah semula, 99 sekolah belajar di Ruang Kelas Darurat (RKD), dan 2 lainnya menumpang sementara di sekolah lain.
“Secara keseluruhan total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra saat ini mencapai Rp5,6 triliun. Dari jumlah tersebut porsi terbesar kami salurkan untuk bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan total anggaran Rp3,03 triliun,” ungkap Mendikdasmen di Jakarta, Rabu (23/9).
Terkait perkembangan bantuan revitalisasi, Menteri Abdul Mu’ti menuturkan bahwa sebanyak 3.132 sekolah telah seluruhnya melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai mencapai Rp3,03 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah tersalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp2,63 triliun.
Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70 persen telah tuntas untuk seluruh sekolah penerima. Sementara itu, penyaluran dana tahap kedua sebesar 30 persen dilakukan setelah progres pekerjaan fisik bangunan mencapai minimal 50 persen. Saat ini, terdapat 1.267 sekolah dengan nilai bantuan sebesar Rp400,5 miliar yang masih dalam proses penyaluran dana tahap kedua.
Dari sisi progres pembangunan fisik, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 562 sekolah telah menyelesaikan pembangunan 100 persen. Sementara itu, 1.954 sekolah telah mencapai progres pembangunan di atas 50 persen, dan 616 sekolah menuju progres 50 persen.
Lebih lanjut, Menteri Abdul Mu’ti juga menyoroti terkait proses relokasi sekolah terdampak. Ia menyebut, terdapat 97 sekolah yang diusulkan Kemendikdasmen untuk relokasi ke tempat yang lebih aman. Dalam prosesnya, 34 sekolah sudah dalam tahap pembangunan dan 63 lainnya masih menunggu kepastian dan legalitas lahan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi langkah dan seluruh capaian Kemendikdasmen dalam upaya pemulihan layanan pendidikan pascabencana Sumatra. “Capaian dari Kemendikdasmen ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam, kita bekerja keras dan terus berkolaborasi, serta hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” terang Menteri Tito.
Bantuan untuk Warga Sekolah dan Pemenuhan Sarana Pembelajaran
Selain berfokus pada pemulihan bangunan fisik sekolah, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk para guru, tenaga kependidikan, murid, serta pemenuhan sarana pembelajaran. Dari sisi guru dan tenaga kependidikan, Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan Rp315,08 miliar kepada 52.513 penerima manfaat bantuan terdampak bencana. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana dan pendampingan psikososial juga telah disiapkan dengan menjangkau 90.962 guru dengan anggaran sebesar Rp123 miliar.
“Program Indonesia Pintar (PIP) juga kami berikan kepada lebih dari 1,5 juta murid di 53 kabupaten/kota terdampak dengan anggaran Rp1,16 triliun. Dana PIP tersebut kami harapkan dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan selanjutnya akan disalurkan secara bertahap ke rekening murid,” ujar Mendikdasmen.
Terkait pemenuhan sarana pembelajaran, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan Rp688,8 miliar, yang meliputi 206.317 paket mebel, perlengkapan sekolah untuk 260.358 murid, 733 paket alat permainan edukatif, 1.919 paket alat olahraga, 515 paket peralataan laboratorium komputer, 259 paket laboratorium IPA, 134 unit RKD, serta buku pembelajaran sebanyak 2,09 juta eksemplar.
Untuk pendidikan vokasi, bantuan peralatan praktik senilai Rp418,5 miliar bagi 131 SMK juga sudah dilakukan penandatanganan PKS. Selanjutnya, sebanyak 71 lembaga kursus dan pelatihan telah menerima bantuan senilai Rp4,18 miliar dan sedang dalam proses pembelanjaan oleh lembaga. Selain itu, biaya operasional pemulihan bagi 822 sekolah senilai Rp17,97 miliar telah tersalur pada periode bulan Mei s.d. Juni 2026.
Sebagai langkah percepatan yang berkelanjutan, Kemendikdasmen akan menempuh lima langkah untuk menyempurnakan pemulihan layanan pendidikan pascabencana Sumatra. Pertama, pendampingan intensif bagi 616 sekolah revitalisasi, sekaligus mempercepat penyaluran tahap kedua revitalisasi. Kedua, melakukan percepatan relokasi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dan legalitas lahan.
Ketiga, melakukan pengawasan terhadap penyaluran buku, sarana, dan peralatan agar tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel. Keempat, melakukan kolaborasi penyediaan akses aman menuju sekolah bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Terakhir, membangun sekolah yang lebih aman melalui penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
“Dengan semangat partisipasi semesta dan gotong royong, kami mengajak kepada seluruh pihak untuk menjadikan pemulihan layanan pendidikan di Sumatra sebagai bagian penting membangun pendidikan yang berkeadilan, berkualtias, tangguh, serta menjadi harapan para murid menjadi generasi Indonesia Emas 2025,” tutup Mendikdasmen. (Penulis: Destian, Editor: Stephanie, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini sekaligus memperkuat sinergi antara satuan pendidikan dengan orang tua murid, PAUD PGRI Lembang menyelenggarakan kegiatan Moving Class dan Parenting pada Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Laboratorium PAUD BBPMP Provinsi Jawa Barat melalui program layanan Belajar Bersama BBPMP Jawa Barat (B3).
Melalui metode Moving Class, peserta didik memperoleh kesempatan untuk bereksplorasi secara langsung dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di Laboratorium PAUD BBPMP Jawa Barat. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan stimulasi terhadap aspek kognitif, motorik, serta sosial-emosional anak.
Di saat yang sama, para orang tua murid mengikuti sesi Parenting yang bertujuan memperluas wawasan mengenai pola pengasuhan dan menyelaraskannya dengan program pendidikan yang diterapkan di sekolah. Keselarasan stimulasi antara lingkungan sekolah dan keluarga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Kepala TK PGRI Lembang, Eka Diana Agustin, menyampaikan apresiasinya terhadap layanan yang diberikan BBPMP Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di Laboratorium PAUD memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak.
Apresiasi juga disampaikan salah satu orang tua siswa terhadap pelaksanaan sesi Parenting. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai pengasuhan anak, termasuk pentingnya membangun keterbukaan dalam berkomunikasi dengan anak.
Kegiatan Moving Class dan Parenting ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara satuan pendidikan, keluarga, dan lingkungan pendidikan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sinergi tersebut diharapkan dapat turut menyiapkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter.
Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan koordinasi dari Yayasan Pulih dan Save the Children pada Senin (21/9/2026). Kunjungan ini membahas pelaksanaan program dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi dunia pendidikan.
Program yang dibahas meliputi pendekatan Healing and Education Through Art (HEART) di Kota Bandung serta program Kelompok Dukungan Sebaya di Kabupaten Cianjur. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial di lingkungan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, BBPMP Jawa Barat bersama Yayasan Pulih dan Save the Children berdiskusi mengenai perkembangan program, pemetaan kebutuhan dukungan, serta sinergi pelaksanaan kegiatan kesehatan mental dan psikososial bagi guru dan murid di wilayah sasaran. Koordinasi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan bagi ekosistem pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat memberikan dampak positif bagi guru maupun murid.
Bandung, Jawa Barat, 22 September 2026 – Sebanyak 150.000 guru mendapat kesempatan menuntaskan kualifikasi akademik S1 atau D4 melalui Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kuota program PKA melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tersebut meningkat signifikan dari 12.500 penerima manfaat pada tahun sebelumnya. Perluasan kesempatan ini menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik bagi ratusan ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 atau D4 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Program PKA merupakan program bagi guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Salah satu mekanisme pelaksanaannya adalah RPL, yang memungkinkan capaian pembelajaran yang telah dimiliki guru untuk diakui dan dipertimbangkan dalam proses pendidikan sesuai ketentuan perguruan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa program PKA tidak hanya menjadi sarana percepatan bagi guru untuk memperoleh kualifikasi pendidikan S1 atau D4, tetapi harus berdampak pada peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Jawa Barat, Senin (21/9). Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fajar mengapresiasi UMB yang menjadi mitra Kemendikdasmen dalam pelaksanaan program PKA melalui RPL.
“Harapan kita kan ini bukan hanya formalitas mengikuti PKA dan dapat setara S1, tetapi juga harus berdampak terhadap kualitas dan kompetensi para guru kita,” ujarnya.
Wamen Fajar mengungkapkan masih terdapat ratusan ribu guru yang belum menyelesaikan pendidikan S1 atau D4 karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Kemendikdasmen menjadikan percepatan pendidikan guru dengan Program PKA melalui RPL sebagai salah satu program prioritas.
“Karena itu salah satu program prioritas kami di Kemendikdasmen adalah mempercepat para guru-guru kita untuk segera mendapatkan pendidikan S1 atau D4 dalam bentuk program PKA melalui RPL,” tuturnya.
Menurutnya, penguatan kompetensi guru melalui PKA merupakan bagian penting dalam memastikan transformasi pendidikan di Indonesia berjalan secara simultan karena guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran.
Dalam kuliah umumnya, Wamen Fajar juga mengajak para mahasiswa, termasuk guru peserta PKA melalui RPL, untuk terus membangun budaya belajar tanpa terhalang faktor usia. Para guru yang mengikuti program PKA melalui RPL disebutnya menjadi contoh bahwa semangat belajar dapat terus menyala meskipun berada pada usia yang lebih matang.
“Usia bukan hambatan untuk mencari ilmu,” katanya.
Melalui kerja sama Kemendikdasmen dengan perguruan tinggi seperti UMB, pemerintah optimistis para guru tidak hanya memperoleh kualifikasi akademik formal, tetapi juga memiliki kompetensi yang semakin kuat untuk mendukung proses pembelajaran yang hidup dan berorientasi pada murid di sekolah. Penulis: Rayhan/Editor: Uly
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Cimahi, Jawa Barat, 21 September 2026 – Gedung Galeri Kejuruan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI), Cimahi, Jawa Barat, kini menjadi ruang yang mempertemukan karya guru, inovasi teknologi, dan kebutuhan dunia industri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan gedung tersebut sekaligus membuka rangkaian Gelar Karya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Vokasi dengan tema Etalase Karya, Kemitraan Industri, dan AI untuk Transformasi Pendidikan Vokasi”, Senin (21/9).
Bagi Abdul Mu’ti, Galeri Kejuruan tidak hanya menjadi tempat memajang hasil karya. Ia berharap ruang tersebut terus hidup dengan menghadirkan inovasi dan kreativitas baru dari SMK dan balai pendidikan vokasi. “Gedung Galeri itu menjadi pusat yang di dalamnya ditampilkan berbagai inovasi, kreativitas, dan juga capaian yang berbasis teknologi yang dikembangkan oleh SMK-SMK yang ada di Indonesia,” ujar Mu’ti. Ia menekankan agar koleksi Galeri Kejuruan diperbarui setiap tahun sehingga perkembangan teknologi dan kreativitas pendidikan vokasi dapat terus terlihat.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Tatang Muttaqin, mengatakan peresmian Galeri Kejuruan menjadi penanda bahwa peningkatan mutu pendidikan vokasi harus bergerak dari konsep menuju praktik. Menurutnya, tantangan pendidikan vokasi saat ini mencakup percepatan perkembangan teknologi, implementasi kemitraan dengan industri yang belum sepenuhnya hadir dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum merata. “Hari ini kita ingin membuktikan bahwa tantangan itu bisa kita jawab dengan aksi nyata,” kata Tatang.
Tatang menjelaskan, Galeri Kejuruan dirancang sebagai rumah inovasi tempat guru belajar dan murid berkarya. Pada saat yang sama, kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) diarahkan untuk menghasilkan kegiatan nyata seperti pengajaran berbasis pabrik (teaching factory), kurikulum bersama, proyek, dan sertifikasi yang membuka jalan bagi murid menuju dunia kerja. “Kita tidak ingin MoU hanya menjadi dokumen yang rapi di atas meja; MoU harus turun ke dalam kelas,” ujarnya.
Penguatan kompetensi tersebut dilakukan melalui Pelatihan Daring Terbimbing Angkatan 6 yang terdiri dari 16 kelas dengan total peserta sebanyak 320 guru SMK dan pelatihan bagi 16 instruktur lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk produksi iklan animasi 3D terintegrasi AI. Karya hasil pelatihan ditampilkan melalui gelar karya sebagai bukti bahwa peningkatan kompetensi guru tidak berhenti pada sertifikat, tetapi menghasilkan produk pembelajaran, perangkat ajar, dan inovasi yang dapat diterapkan di kelas maupun bengkel kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyaksikan penguatan kemitraan Kemendikdasmen melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan PT ASIX Indonesia Cerdas sebagai landasan formal kemitraan pengembangan kompetensi berbasis kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi drone di lingkungan pendidikan vokasi. Kegiatan ini merupakan soft launch kolaborasi AI vokasi bersama PT Asix Indonesia Cerdas, meliputi aktivasi platform AI vokasi yang dirancang untuk mendukung penyusunan modul ajar, personalisasi pembelajaran, dan efisiensi beban administratif guru SMK. Lalu juga penandatanganan Rencana Kerja antara BBPPMPV BMTI dengan PT Agate International dan PT Handal Yesindo Sejahtera sebagai tindak lanjut operasional kemitraan industri di bidang pengembangan konten dan teknologi pembelajaran.
Mu’ti menegaskan bahwa pengembangan pendidikan vokasi juga perlu memperkuat keterhubungan antara pendidikan formal dan nonformal agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemendikdasmen, kata dia, mulai merancang skema yang memungkinkan lulusan SMK maupun SMA memiliki ijazah sekaligus sertifikat keahlian yang diperoleh melalui kursus dan pelatihan. “Berbagai kritik tentu saja kita dengar, tapi kita jawab dengan bekerja, bukan hanya dengan berkata-kata,” tegasnya. Ia juga mengajak murid SMK untuk percaya diri karena pendidikan vokasi membekali mereka dengan kompetensi yang tidak kalah dengan jalur pendidikan lainnya.
Sejalan dengan itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial diarahkan untuk memperkuat pembelajaran, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Mu’ti mengingatkan agar kecerdasan artifisial digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai serta budaya bangsa Indonesia.
Dirjen Tatang dalam kesempatan tersebut mengajak guru, sekolah, industri, dan pemerintah daerah memastikan hasil kegiatan memberikan manfaat nyata setelah acara berakhir. “Hari ini kita meresmikan fasilitas, besok kita hidupkan manfaatnya. Hari ini kita menandatangani kemitraan, besok kita wujudkan hasilnya,” katanya. Menurut Tatang, tujuan akhirnya bukan hanya membangun gedung, teknologi, atau kemitraan, tetapi menyiapkan masa depan anak-anak Indonesia melalui pendidikan yang terus berkembang serta memberi ruang bagi guru dan murid untuk bertumbuh.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
