Jakarta, 27 Agustus 2026 — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sekaligus menyerahkan arsip Kemendikdasmen, termasuk naskah national statement Mendikdasmen dalam Sidang Umum UNESCO ke-43. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, pembelajaran, kebudayaan, serta sejarah bangsa.
Mendikdasmen mengatakan bahwa arsip memiliki peran penting dalam menghadirkan kembali berbagai peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. “Inilah yang menurut saya menjadi bagian dari bagaimana arsip itu menjadi dokumen hidup. Dia tidak hanya menjadi tumpukan kertas, tetapi menjadi dokumen hidup yang membuat bangsa itu juga menjadi kaya dengan dokumennya itu dan bisa berjaya dengan dokumennya itu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurutnya, dokumen masa lalu dapat menjadi bagian dari modal sejarah dan modal intelektual bagi bangsa untuk memahami perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan dengan lebih optimistis. “Menghadirkan kembali dokumen dalam bentuk yang relatif otentik itu menjadi sesuatu yang punya makna dalam konteks kita belajar,” tuturnya.
Salah satu arsip yang diserahkan pada kesempatan tersebut adalah naskah national statement Mendikdasmen dalam Sidang Umum UNESCO. Menteri Mu’ti menyebut dokumen tersebut sebagai bagian dari arsip nasional sekaligus sejarah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk perjalanan bahasa Indonesia di tingkat dunia.
“Semuanya adalah bagian dari sejarah bangsa yang menjadi tonggak penting tidak hanya bagi kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga bagi peradaban dunia. Karena dengan menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO, Indonesia berkontribusi besar dalam membangun khazanah kesusastraan dan peradaban dunia,” ujarnya.
Arsip Tidak Berhenti sebagai Dokumen
Kepala ANRI, Mego Pinandito, mengatakan bahwa sinergi dengan Kemendikdasmen tidak hanya berkaitan dengan peningkatan tata kelola kearsipan, mulai dari penyelamatan, pelestarian, hingga pelindungan arsip, tetapi juga pemanfaatannya secara lebih luas.
Mego juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen atas pengelolaan kearsipan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025, Kemendikdasmen memperoleh nilai 98,14 dengan kategori sangat memuaskan. Sementara itu, tingkat digitalisasi arsip mencapai 98,09 dan juga berada dalam kategori sangat memuaskan.
“Jadi dengan model yang seperti inilah kemudian kami selalu mengharapkan kementerian dan lembaga bisa minimal sama dengan Kemendikdasmen,” ujarnya.
Lebih dari sekadar memenuhi fungsi pertanggungjawaban, Mego mendorong agar arsip statis yang diserahkan dan dilestarikan di ANRI dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. “Arsip statis yang diserahkan dan dilestarikan di ANRI bukan hanya sebagai bukti pertanggungjawaban, tetapi kami terus dorong untuk bisa menjadi bagian penting dari sumber informasi, pendidikan, kebudayaan, dan sejarah, tentu yang sangat kaya,” ungkap Mego.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan arsip statis Kemendikdasmen kepada ANRI, forum diskusi, serta penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan arsip statis dalam pembelajaran dan penyusunan buku pendidikan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rekomendasi Peningkatan SPM di Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 287, Kota Bandung.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong tindak lanjut terhadap capaian SPM bidang pendidikan di Jawa Barat. Fokus utama kegiatan adalah membantu para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi capaian SPM serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan capaian pelayanan pendidikan di daerah. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Provinsi Jawa Barat menghadirkan kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari sebagai narasumber untuk memberikan paparan mengenai capaian SPM dan rekomendasi peningkatan SPM di Provinsi Jawa Barat.
Mendorong Perbaikan Capaian SPM
SPM bidang pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Karena itu, pemetaan capaian SPM tidak hanya diperlukan untuk mengetahui posisi kinerja pelayanan pendidikan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan.
Melalui sosialisasi ini, Bappeda Jawa Barat menempatkan identifikasi capaian dan penyusunan rekomendasi peningkatan sebagai bagian penting dari tindak lanjut pembangunan bidang pendidikan. Dengan demikian, hasil pengukuran capaian SPM diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut juga membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam menerjemahkan hasil capaian SPM menjadi rekomendasi dan langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Dari Data Menuju Intervensi
Pemanfaatan data capaian SPM menjadi penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data tidak berhenti sebagai gambaran kondisi pelayanan pendidikan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program yang relevan.Karena itu, kegiatan sosialisasi ini memiliki arti strategis dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi capaian SPM sekaligus mendorong penyusunan rekomendasi peningkatan SPM di Jawa Barat.
Dengan tersedianya pemahaman yang sama mengenai capaian dan kebutuhan peningkatan SPM, proses perencanaan pembangunan bidang pendidikan diharapkan dapat semakin terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata di daerah.
Kegiatan Sosialisasi Capaian SPM dan Rekomendasi Peningkatan SPM di Provinsi Jawa Barat ini menjadi salah satu momentum untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan di Jawa Barat.
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, 26 Agustus 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan upaya pemulihan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk melalui layanan dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga pemulihan kondisi mental murid dan guru.
“Untuk pemulihan mental, ini kan ada dua yang kami lakukan. Pertama, tadi ada teman-teman dari tim HIMPSI yang bekerja sama dengan kami untuk memberikan semangat seperti tadi yang kita lakukan. Anak-anak kita dibuat ceria, gembira,” ujar Mendikdasmen pada Senin (24/8).
Ia menambahkan, pendampingan juga dilakukan oleh sejumlah organisasi sosial dan perguruan tinggi yang turut hadir membantu masyarakat terdampak gempa. “Jadi kami intinya bekerja sama dengan semua pihak agar masyarakat, terutama anak-anak, ini terbebas dari trauma dengan berbagai macam kegiatan dan penyuluhan psikologi. Kemudian untuk pembangunan fisik dan rekonstruksi secara bertahap dengan menggunakan dana revitalisasi,” imbuhnya.
Ketua Divisi Program Kebencanaan Korps Relawan Bencana Himpunan Psikologi Indonesia (KRESNA HIMPSI), Yuria Ekalitani, menjelaskan bahwa berdasarkan rapid assessment yang dilakukan di Kabupaten Ngada dan Nagekeo, masih ditemukan sejumlah murid yang mengalami kecemasan dan ketakutan akibat gempa susulan.
“Masih kami jumpai sebagian besar siswa merasa cemas dan takut karena gempa susulan. Beberapa juga menjadi sulit tidur, takut jika masuk ke dalam rumah, tidak mau menutup pintu karena takut ada gempa susulan, sulit konsentrasi, dan beberapa dampak psikologis lainnya,” jelas Yuria.
Dalam pendampingan kepada murid, HIMPSI mengadakan kegiatan Tenda Gembira melalui aktivitas bermain yang dirancang secara terstruktur. Anak-anak juga diperkenalkan dengan teknik stabilisasi emosi untuk membantu mereka mengelola rasa takut dan cemas yang muncul setelah mengalami bencana.
Sementara bagi guru dan tenaga kependidikan, HIMPSI memberikan psikoedukasi mengenai dukungan psikologis awal serta pendampingan melalui kegiatan SAPA (Supportive, Accompaniment, Psychosocial, Assistance). Kegiatan tersebut mencakup penyapaan langsung kepada guru terdampak sekaligus asesmen psikososial untuk melihat kondisi mereka setelah gempa.
“Untuk bisa lebih terlatih, guru perlu mendapatkan pelatihan untuk memberikan layanan dukungan psikososial kepada siswa didik,” ujarnya.
Felix Axelleon Naweng, salah satu murid korban gempa di Ngada. Setelah mengikuti kegiatan dukungan psikososial, Felix merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mengatakan kini lebih tenang ketika menceritakan kembali pengalaman saat gempa.
“Ya, ada pengaruh. Setelah ada kegiatan tersebut, saya sudah lebih fokus dan tenang ketika bercerita tentang gempa,” katanya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Simeulue, Aceh, 26 Agustus 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan 59 satuan pendidikan di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang telah menyelesaikan 100 persen pelaksanaan revitalisasi untuk tahun anggaran 2025. Peresmian simbolis yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Sinabang pada Selasa (25/8) ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memangkas ketimpangan fasilitas belajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Upaya percepatan revitalisasi fisik dan digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran langsung di ruang kelas. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan geografis Kabupaten Simeulue yang terletak di Samudra Hindia, guna memastikan seluruh anak di pulau terluar mendapatkan hak belajar yang setara dan berkualitas.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan komitmen penuh kementerian di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk fokus pada penguatan fondasi pendidikan nasional. Landasan ini mencakup infrastruktur fisik, pedagogis, budaya, hingga regulasi hukum demi tercapainya keadilan akses bagi seluruh murid.
“Dua tahun awal kepemimpinan di kementerian ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk membangun generasi Indonesia yang unggul berkualitas, kami memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan para guru, kepala sekolah, dan jajaran pemerintah daerah setempat.
Bupati Simeulue, Letkol (Purn.) Mohammad Nasrun Mikaris, menyambut baik kehadiran program pusat tersebut. Ia memaparkan bahwa daerah kepulauan dengan luas wilayah membentang panjang ini sangat membutuhkan intervensi anggaran khusus untuk memperbaiki kelayakan ribuan ruang kelas yang rusak.
“Dari sarana prasarana saat ini tersedia sebanyak 1.366 ruang kelas. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan. Dari jumlah tersebut terhadap 298 ruang kelas dalam kondisi baik. Sementara 1.068 ruang kelas masih membutuhkan rehabilitasi,” ungkap Mohammad Nasrun Mikaris.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Aceh, Murthalamuddin, menyatakan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terhadap daerah kepulauan di ujung barat Indonesia ini. Dukungan finansial melalui APBN dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Simeulue dianggap sebagai momen penting untuk kebangkitan mutu pendidikan daerah. “Mudah-mudahan ini akan terus ditingkatkan, saya rasa sepanjang sejarah, ini paling banyak alokasi untuk pendidikan,” kata Murthalamuddin.
Berdasarkan informasi dari Bupati Simeulue, pada tahun anggaran 2025 dan 2026 (datanya terus bergerak), program revitalisasi di Simeulue telah menyerap anggaran sebesar Rp37,4 miliar untuk membenahi 50 PAUD, 48 SD, dan 22 SMP. Program ini diperkuat dengan bantuan digitalisasi pembelajaran berupa 182 unit terdiri dari Interactive Flat Panel (IFP) dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk tahun anggaran 2026, Kadisdik Provinsi Aceh menginformasikan bahwa pemerintah pusat memproyeksikan lompatan anggaran revitalisasi hingga Rp69,7 miliar untuk 92 PAUD, 9 SD, dan 5 SMP guna melanjutkan pembenahan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di Simeulue.
Zahra Fathina Nasution, murid SMK Negeri 1 Sinabang yang mewakili teman-temannya mengungkapkan rasa syukur atas adanya berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, penyaluran IFP, dan perbaikan gedung sekolah bagi mereka. Kehadiran sarana dan prasarana yang memadai ini membuat Zahra dan teman-temannya kini dapat belajar dengan tenang, senang, dan lebih fokus di kelas. “Kami sangat bersyukur bangunan kelas tempat kami belajar sudah direnovasi dan dibangun ulang sehingga kami bisa merasakan belajar aman dan nyaman,” ucap Zahra.
Selain meresmikan 59 sekolah hasil revitalisasi 2025, Mendikdasmen juga melakukan peletakan batu pertama di SD Plus Muhammadiyah Sinabang. Peletakan batu pertama ini menjadi tanda komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memastikan setiap anak di wilayah terluar Simeulue mendapatkan hak pendidikan yang bermutu, layak, dan setara.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah pada 18-19 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, target, jadwal, serta kondisi nyata di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, petugas monev turun langsung memantau progres pembangunan dan memeriksa administrasi program. Selain itu, petugas berdiskusi dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan alternatif solusi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Monev menjadi bagian penting dalam memastikan proses revitalisasi tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi satuan pendidikan. Pemantauan secara langsung diharapkan dapat mendukung penyelesaian berbagai kendala serta menjaga kualitas pelaksanaan program.
Revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun dan memperbaiki fasilitas, tetapi merupakan upaya menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, layak, dan mendukung tumbuh kembang anak. Melalui pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan, BBPMP Provinsi Jawa Barat terus mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
