Kolaborasi untuk Sesama: BBPMP Jabar dan PMI Gelar Aksi Donor Darah dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Kolaborasi untuk Sesama: BBPMP Jabar dan PMI Gelar Aksi Donor Darah dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Bandung Barat – BBPMP Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai bagian dari peringatan Hari Guru Nasional 2025. Acara yang berlangsung di Aula Tangkuban Parahu ini mendapatkan sambutan hangat dari berbagai peserta, mulai dari pegawai, mitra lembaga, hingga masyarakat umum. Selain menjadi momentum penghormatan terhadap dedikasi guru Indonesia, kegiatan donor darah ini juga menjadi wujud kepedulian sosial BBPMP Jabar untuk mendorong kesehatan dan solidaritas di lingkungan masyarakat.

Salah satu peserta donor darah, Ibu Atin dari Pondok Cipta, turut membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa donor darah kali ini menjadi pengalaman ke-12 sepanjang dirinya aktif sebagai pendonor, dan menjadi kali ketiga ia berpartisipasi di BBPMP Jawa Barat.

Mendonorkan darah bukan hanya wujud kepedulian untuk menolong sesama, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesehatan karena tubuh terasa lebih ringan dan bugar setelah donor. Ibu Atin mengaku sempat merasa gugup ketika pertama kali mencobanya, namun kini sudah terbiasa dan menjalani prosesnya dengan lebih tenang. Ibu Atin juga membagikan tips persiapan sebelum donor, antara lain memperbanyak minum air putih, sarapan terlebih dahulu, serta memastikan tidur yang cukup minimal tujuh jam.

 “Semoga kegiatan donor darah di BBPMP Jabar semakin maju dan sukses,” ujarnya.

Dari pihak penyelenggara, PMI yang diwakili Ibu Dini, menjelaskan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari kolaborasi PMI dengan BBPMP Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2025. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan donor darah harus melalui proses booking sejak tiga bulan sebelumnya, sehingga jadwal awal yang rencananya dilaksanakan pada November bergeser menjadi 1 Desember.

Sebelum kegiatan berlangsung, PMI juga membuka pendaftaran secara daring bagi masyarakat umum, dan tercatat sekitar 80 peserta terdaftar sebagai calon pendonor. Ibu Dini berharap antusiasme ini dapat terus meningkat dan kegiatan donor darah dapat digelar secara rutin setiap tiga bulan sekali. Selain manfaat sosial, donor darah juga membantu tubuh meregenerasi sel darah sehingga baik untuk kesehatan.

“Target kami ke depan 100 pendonor , dengan sasaran mulai usia 17 tahun karena tersedia juga penghargaan bagi pendonor aktif dan untuk mendukung regenerasi sel darah baru,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, BBPMP Jawa Barat menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga dalam kontribusi sosial untuk masyarakat luas. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menjadi refleksi bahwa penguatan karakter, rasa empati, dan semangat gotong royong merupakan nilai penting yang harus dijaga, baik di lingkungan pendidikan maupun kehidupan sosial. BBPMP Jabar berharap kegiatan donor darah ini dapat menjadi agenda keberlanjutan yang menghadirkan manfaat nyata bagi sesama.

(tim Media)

Forum Konsultasi Publik BBPMP Jabar Kolaborasi Bersama 28 Perwakilan Lembaga Ekternal

Forum Konsultasi Publik BBPMP Jabar Kolaborasi Bersama 28 Perwakilan Lembaga Ekternal

Bandung- Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan forum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya untuk membahas standar pelayanan, kebijakan publik, dan masukan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, dan menyelaraskan harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan untuk memaksimalkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Inovasi pada Kamis s.d Sabtu / 27 s.d 29 November 2025 di Harris Hotel & Conventions Festival CityLink, Jl. Peta No. 241 Kota Bandung.

Peserta Forum Konsultasi Publik, Arisno M.Pd., Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa supaya pelayanan publik yang dihadirkan oleh pemerintah untuk kaum disabilitas atau mereka dengan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi.

“Maka setiap layanan itu, sebelum diresmikan terlebih dahulu diuji oleh kami atau yang membutuhkan. Agar layanannya dapat maksimal digunakan” ungkapnya setelah mengikuti acara tersebut.

Seperti pada acara ini, Arisno M.Pd., mendapatkan pendampingan khusus selama mengikuti berbagai kegiatan yang berlangsung. Hal itu merupakan pelayanan prima kepada kami yang membuat kenyamanan tersendiri.

Sedangkan Hafizh Muhammad Noor Esa, S.Si., CPHRM, Ketua Yayasan Baharu yang membawahi sekolah Gemilang Mutafannin mengungkapkan sebelumnya telah bekerjasama dengan BBPMP Jabar untuk menggunakan fasilitas yang ada.

“Selanjutnya ingin berkolaborasi khusus untuk menghadirkan narasumber tentang parenting bagi orang tua yang kondisi anaknya perlu mendapatkan bimbingan atau pendidikan yang lebih maksimal saat di rumah” ucapnya

Informasi yang dihimpun koransinarpagionline.com, pada acara tersebut ada sekitar 28 perwakilan lembaga ekternal yang hadir sebagai perwakilan penerima layanan BBPMP Jabar. Perwakilan lembaga terdiri dari pemerintah setempat, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, organisasi profesi guru, organisasi disabilitas, akademisi, lembaga swasta, satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMK, media massa dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan layanan publik. (Dwi Arifin)

(Berita ini telah ditayangkan di Forum Konsultasi Publik BBPMP Jabar Kolaborasi Bersama 28 Perwakilan Lembaga Ekternal – Koran Sinar Pagi)

BBPMP Jabar Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan Tahun 2025

BBPMP Jabar Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan Tahun 2025

Bandung- Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan untuk kedua kalinya pada tahun 2025. Acara berlangsung pada Kamis s.d Sabtu / 27 s.d 29 November 2025 di Harris Hotel & Conventions Festival CityLink Jl. Peta No. 241 Kota Bandung.

Komalasari, S.Pd., M.Pd., Kepala BBPMP Jabar menjelaskan penyelenggaraan FKP ini merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan untuk menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan layanan yang inklusif dan berkeadilan. BBPMP Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa penyusunan standar ini harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan keterbatasan akses informasi.

Sebelumnya, BBPMP Provinsi Jawa Barat telah menetapkan enam standar pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala BBPMP Nomor 0701/C7.2/OT.02.02/2025. Keenam layanan tersebut mencakup:

1. Layanan Permohonan Informasi Mutu Pendidikan,
2. Layanan Konsultasi Mutu Pendidikan,
3. Layanan Pengaduan,
4. Layanan Kerja Sama Peningkatan Mutu Pendidikan,
5. Layanan Peminjaman Fasilitas, dan
6. Layanan Praktik Kerja Lapangan/Magang/Penelitian.

Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan perwakilan kelompok rentan dalam FKP sebelumnya masih belum optimal. Hal ini membuat sejumlah perspektif inklusivitas belum sepenuhnya tercermin dalam standar pelayanan yang telah disusun.

Di sisi lain, BBPMP Provinsi Jawa Barat saat ini juga tengah mengembangkan tiga inovasi layanan strategis, yaitu Jabar Beraksi, Belajar Bersama BBPMP (B3), dan Mobil Mainan Anak Hebat (Momahe). Ketiga inovasi tersebut telah memberikan dampak positif bagi perluasan layanan mutu pendidikan, namun hingga saat ini belum memiliki standar pelayanan baku sebagai pedoman operasional.

Melalui FKP tahun 2025 ini, BBPMP Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menyempurnakan standar pelayanan yang telah ada sekaligus menyusun standar pelayanan baru bagi ketiga inovasi layanan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam memastikan pelayanan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.

Tujuan Penyelenggaraan FKP, bertujuan untuk:

1. Memperoleh Masukan dan Umpan Balik dari masyarakat terkait perumusan dan dampak kebijakan pelayanan publik.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan melalui penyelarasan antara kapasitas penyelenggara dan kebutuhan publik.
3. Meningkatkan Akuntabilitas melalui penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kebijakan.
4. Memberikan Edukasi Publik agar masyarakat memahami kebijakan layanan dan berpartisipasi dalam pengawasan.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini:

  • Terkumpulnya masukan dan umpan balik konstruktif,
  • Meningkatnya kualitas pelayanan publik,
  • Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara layanan,
  • Terselenggaranya edukasi publik yang komprehensif.

BBPMP Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pelibatan masyarakat, khususnya kelompok rentan, merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi terbuka dalam memperkuat kualitas layanan publik di sektor pendidikan di Jawa Barat. (Dwi Arifin)

(Berita ini telah ditayangkan di BBPMP Jabar Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan Tahun 2025 – Koran Sinar Pagi)

Dinsos Jabar dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Hadir Sebagai Narasumber FKP BBPMP Jabar 2025

Dinsos Jabar dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Hadir Sebagai Narasumber FKP BBPMP Jabar 2025

Bandung – Dalam rangka optimalisasi pelayanan perlu dilakukan penetapan standar pelayanan untuk ketiga inovasi layanan, yaitu Jabar BerAKSI, Belajar Bersama BBPMP (B3), dan Mobil Mainan Anak Hebat (Momahe). Penetapan standar pelayanan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hal itu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Inovasi pada Kamis s.d Sabtu / 27 s.d 29 November 2025 di Harris Hotel & Conventions Festival CityLink, Jl. Peta No. 241 Kota Bandung.

Saat menjadi narasumber, Andina Rahayu, S.H., M.H., Kepala UPTD Pusat Layanan Sosial Griya Harapan Difabel (PPSGHD) Dinas Sosial Jabar menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka sebagai pelayan publik harus sangat peka terhadap mereka untuk pemenuhan kesamaan kesempatan khususnya terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan sebagai masyarakat. Berupa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Misalnya penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dengan tujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

“Sebagai pelayan publik, harus berupaya optimis ketika melihat kondisi mereka, pasti ada perbaikan kalau mereka dibantu. Misalnya dengan perhatian atau kepedulian sekecil apapun secara rutin atau secara responsif ketika melihat kondisi mereka. Contohnya kalau melihat orang gila sedang mencari makanan ditempat sampah, coba langsung carikan makanan untuk mereka. Intinya harus ada welas asih atau perasaan sayang dan empati yang didorong keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain, khususnya kepada mereka”ungkapnya

Pentingnya layanan publik yang setara dan ramah bagi kelompok rentan juga menjadi prioritas khusus penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat sebagai isu yang harus menjadi fokus seluruh instansi pemerintah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Drs. Dan Satriana menegaskan, kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan fisik, geografis, maupun sosial dalam mengakses pelayanan publik.

“Kaum Difabel, lansia, ibu hamil, anak-anak berkebutuhan khusus, hingga korban bencana adalah kelompok yang paling mudah terabaikan hak-haknya. Negara wajib memastikan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi,” jelasnya kepada para peserta yang hadir.

Menurutnya berdasarkan fakta yang ditemui, layanan publik kepada mereka sering terhambat, disebabkan keluarganya sendiri menutup tentang kondisi mereka. Sehingga sulit diketahui oleh pemerintah setempat atau daerah, serta lembaga yang mereka akses belum dapat memenuhi kebutuhannya, karena keterbatasan layanan untuk kondisi tersebut. (Dwi Arifin)

(Berita ini telah ditayangkan di Dinsos Jabar dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Hadir Sebagai Narasumber FKP BBPMP Jabar 2025 – Koran Sinar Pagi)

Layanan Publik BelumRamah Kaum Rentan

Layanan Publik BelumRamah Kaum Rentan

BANDUNG, – Pentingnya layanan publik yang setara dan ramah bagi kelompok rentan kembali ditekankan Ombudsman RI
Perwakilan Jawa Barat sebagai isu mendesak yang harus menjadi fokus seluruh instansi pemerintah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana menegaskan, kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan fisik, geografis, maupun sosial dalam mengakses pelayanan publik.

“Difabel, lansia, perempuan, anak, hingga korban bencana adalah kelompok yang paling mudah terabaikan
hak-haknya. Negara wajib memastikan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi,” ujarnya dalam Forum Kon
sultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Inovasi diselenggarakan di Bandung, Kamis (27/11/2025). Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga di kategori rentan.

Menurut Dan, masih banyak layanan dasar yang sulit diakses kelompok rentan karena tidak tersedianya sarana
pendukung, alur pelayanan yang kompleks, serta minimnya pemahaman petugas mengenai standar pelayanan
ramah kelompok rentan.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Komala Sari, menyatakan ke siapannya mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif. Ia menyebut pembentukan zona integritas dan keterlibatan BBPMP dalam kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan. “Kami memastikan layanan yang diberikan dapat diakses perempuan, anak, hingga masyarakat dengan keterbatasan akses informasi,” katanya.

Menurut Kepala Bagian Umum BBPMP Jabar Mardi Wibowo, beberapa inovasi dirancang untuk men jangkau
kelompok rentan, seperti Mobil Mainan Anak Hebat (Momahe), Jabar Beraksi, dan Belajar Bersama BBPMP. Program tersebut memudahkan kelompok rentan mendapat layanan pendidikan yang lebih layak. (Dewiyatini)

(Berita ini telah ditayangkan di media cetak Pikiran Rakyat Harian Umum bagian Bandung Raya, pada Jumat, 28 November 2025)

BBPMP Jabar & BPMP NTB perkuat Sinergi meningkatkan layanan penjaminan mutu pendidikan

BBPMP Jabar & BPMP NTB perkuat Sinergi meningkatkan layanan penjaminan mutu pendidikan

Bandung Barat — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta mempercepat implementasi program prioritas Kemendikdasmen, BBPMP Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Studi Tiru dari BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 25 November 2025.

Kedatangan tim BPMP NTB disambut oleh Kepala Bagian Umum BBPMP Jabar, Mardi Wibowo, bersama Tim ZI WBBM. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola, budaya kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik di masing-masing UPT.

Dalam sesi diskusi, kedua tim membahas berbagai strategi pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penguatan budaya kerja internal, hingga komitmen bersama dalam mendorong perubahan organisasi. Tim BBPMP Jabar juga memaparkan praktik baik inovasi layanan kemitraan JABAR BERAKSI (Kerja Bareng Bergerak Akselerasi Wujudkan Sekolah Impian) yang telah berjalan dan memberikan dampak dalam penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat.

Diskusi berlangsung aktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif kedua UPT untuk memperkuat implementasi ZI di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan ini, BBPMP Jabar dan BPMP NTB berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi transformasi pendidikan nasional. (Tim ZI)

Percepat Transformasi Pendidikan, Presiden Luncurkan Digitalisasi Pembelajaran untuk 288 Ribu Sekolah

Percepat Transformasi Pendidikan, Presiden Luncurkan Digitalisasi Pembelajaran untuk 288 Ribu Sekolah

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 793/sipers/A6/XI/2025

Jakarta, 17 November 2025 — Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.
 
Peluncuran dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, bersama lebih dari 1.000 sekolah perwakilan di 38 provinsi yang hadir secara daring. Presiden menyebut bahwa program digitalisasi pembelajaran ini merupakan upaya bersama untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional.
 
“Hari ini kita meresmikan program digitalisasi pembelajaran. Alhamdulillah, panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ucap Presiden Prabowo, pada Senin (17/11).
 
Presiden mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah berhasil menjalankan program ini, sejak awal dicanangkan pada Mei 2025, hingga saat ini 173 ribu panel telah tiba di sekolah.
 
“Ini baru awal, kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Semua ini akan terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia,” tegas Presiden.
 
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 
 
“Program digitalisasi pembelajaran ini mulai dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 untuk 288.865 sekolah. Sampai 16 November 2025, proses pengirimannya sudah mencapai 215.572, di mana sebanyak 173 ribu sudah tiba di sekolah. Jumlah ini merupakan 75% dari total yang akan dibagikan sampai Desember tahun 2025,” urai Mendikdasmen.
 
Lebih lanjut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa program ini terdiri atas penyediaan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP), laptop, materi pembelajaran, dan pelatihan bagi para guru. Untuk melengkapi teknologi perangkat, Kemendikdasmen juga meluncurkan Rumah Pendidikan, sebuah superaplikasi yang menyatukan berbagai layanan pendidikan digital dalam satu pintu. Rumah Pendidikan terdiri atas delapan ruang terintegrasi dengan konten video pembelajaran interaktif, artikel, laboratorium maya, gim edukasi, hingga latihan soal, yang memudahkan guru dan peserta didik dalam mengakses berbagai sumber belajar digital.
 
Terkait bimbingan teknis pemanfaatan Papan Interaktif Digital, Kemendikdasmen telah melaksanakan pelatihan bagi 64 ribu guru. Pelatihan juga didorong dengan menempatkan Pejuang Pendidikan Digital sebagai garda terdepan, yaitu 1.450 guru dan tenaga kependidikan yang berperan sebagai mentor dalam membantu sekolah menerapkan pembelajaran dengan Papan Interaktif Digital dan Rumah Pendidikan. Selain itu, upaya ini turut didukung oleh alumni LPDP yang berkontribusi sebagai fasilitator dan pendamping pembelajaran interaktif.
 
Rangkaian acara peluncuran diawali dengan Presiden Prabowo meninjau demo pembelajaran menggunakam Papan Interaktif Digital di kelas, termasuk demonstrasi model station rotation dan pembelajaran jarak jauh. Presiden juga berinteraksi langsung dengan 1.000 sekolah yang terhubung melalui Zoom, menunjukkan bagaimana teknologi dapat menyatukan ruang-ruang belajar dari berbagai daerah secara serentak.
 
Peluncuran dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Sosial, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan; Pimpinan Komisi X DPR RI; unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi; serta perwakilan mitra terkait.
 
Dengan peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran 2025, pemerintah menegaskan bahwa transformasi pendidikan bukan hanya tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang lebih kreatif, inklusif, menyenangkan, serta berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Melalui integrasi perangkat digital, konten berkualitas, pelatihan guru, serta dukungan lintas sektor, program ini menjadi langkah besar menuju masa depan pendidikan yang lebih maju, di mana seluruh anak Indonesia, di mana pun mereka tinggal, mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan terbaiknya.
 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: http://kemendikdasmen.go.id
X: http://x.com/Kemdikdasmen
Instagram: http://instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: http://facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: http://ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: http://kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

RINGKASAN EKSEKUTIF: Evaluasi Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat

RINGKASAN EKSEKUTIF: Evaluasi Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap peserta didik di Provinsi Jawa Barat. Dari total 3.562 responden 120 siswa PAUD & SLB, 2862 siswa  SMP, 304 siswa SMA dan 243 responden guru, 33 Disdik, evaluasi di 27 Kabupaten Kota pada 11-12 November 2025 memperlihatkan:

  • Layanan MBG hadir secara konsisten di sebagian besar wilayah, dengan keluhan kesehatan sangat minim.
  • Pengetahuan gizi siswa relatif kuat, terutama di jenjang SMP–SMA.
  • Pemahaman penyakit akibat pola makan cukup baik, namun manajemen berat badan dan disiplin konsumsi sehat masih belum optimal.
  • Kebiasaan makan sehat belum terbentuk konsisten.
  • Tata kelola Disdik belum merata; sebagian sudah membentuk Satgas, sebagian lainnya belum.

Temuan Utama Per Aspek

  1. Aspek Layanan MBG
  2. 93% siswa melaporkan MBG selalu datang.
  3. 84% tidak pernah mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.
  4. Hanya 45% yang selalu menghabiskan makanan.

Layanan kuat, tetapi penerimaan menu perlu ditingkatkan.

  • Aspek Pengetahuan Makanan Sehat
  • Sebagian besar siswa memahami gula tambahan, lemak trans, dan kalori tertinggi.
  • 10–20% masih menjawab “tidak yakin”.

Perlu penguatan literasi gizi praktis dan integratif.

  • Aspek Pengetahuan Penyakit & Manajemen Berat Badan
  • Siswa memahami hubungan makanan dan penyakit.
  • Namun kurang memahami regulasi diri: porsi makan, aktivitas fisik, dan keseimbangan energi.

Perlu edukasi kebugaran dan penanganan diri.

  • Aspek Kebiasaan Makan Sehat
  • 42% konsumsi buah dan sayur harian secara konsisten.
  • 52% masih sering jajan tinggi gula/lemak.

Perlu intervensi lintas aktor (sekolah, keluarga, lingkungan).

Perspektif Guru: Dampak pada Kehadiran & Konsentrasi

  • Kehadiran siswa meningkat.
  • Konsentrasi dan energi belajar membaik.
  • Tantangan: picky eater, sisa makanan, sarpras makan, penjadwalan.

MBG mendukung iklim belajar.

Perspektif Disdik: Tata Kelola

  • 11 dari 28 Disdik sudah membentuk Satgas.
  • 11 dari 28 melakukan sosialisasi.
  • 7 dari 28 melakukan monev.

Tata kelola variatif; perlu penguatan struktur lintas OPD.

Tipologi Kabupaten/Kota

  • Layanan kuat, perilaku mulai terbentuk (Kab. Bogor, Kota Bandung).
  • Layanan kuat, penerimaan menu lemah.
  • Medan sulit, mutu terjaga
  • Pengetahuan tinggi, perilaku lemah.
  • Tata kelola lemah.

Implikasi Kebijakan

  • Prioritaskan daerah dengan tata kelola lemah.
  • Perkuat perilaku makan sehat.
  • Integrasikan edukasi gizi dalam pembelajaran.
  • Perbaikan menu berbasis preferensi lokal.
  • Dashboard monitoring provinsi.
  • Satgas aktif di seluruh kab/kota.

Peran BBPMP Jawa Barat

BBPMP berperan sentral dalam:

  • pendampingan teknis,
  • koordinasi lintas sektor,
  • analisis data,
  • penguatan praktik baik,
  • advokasi tata kelola.

Kesimpulan Utama

MBG efektif meningkatkan konsistensi layanan dan mendukung pembelajaran. Diperlukan penguatan perilaku makan sehat, tata kelola, dan kolaborasi ekosistem untuk keberlanjutan dampak program. (Tim MBG BBPMP Provinsi Jawa Barat)

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI BBPMP PROVINSI JAWA BARAT: MENANAM SAYURAN, MENUMBUHKAN SEMANGAT

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI BBPMP PROVINSI JAWA BARAT: MENANAM SAYURAN, MENUMBUHKAN SEMANGAT

Di tengah hiruk pikuk aktivitas kantor, ada pemandangan segar yang menyejukkan di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat. Deretan tanaman hijau tampak tumbuh subur di lahan-lahan kosong di sekitar area kantor. Kangkung, pakcoy, dan tomat ditanam di lahan yang dulu hanya dipenuhi rumput liar. Kini, lahan tersebut telah berubah wajah menjadi taman produktif yang bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pegawai BBPMP.

Inisiatif ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam biasa. Ia berawal dari gagasan sederhana: bagaimana agar lahan kosong yang terbengkalai bisa lebih bermanfaat. Gagasan itu kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan nyata yang melibatkan banyak pihak. Dengan dukungan penuh dari pimpinan, para pegawai pun menyambut program ini dengan antusias. Setiap hari, di sela-sela rutinitas pekerjaan, beberapa pegawai yang ditugaskan menyiram tanaman, membersihkan gulma, atau sekadar mengecek pertumbuhan bibit yang baru ditanam.

Hasilnya mulai tampak nyata. Daun-daun sayuran yang hijau dan segar kini tertata rapi di halaman belakang, dan aroma tanah basah setiap pagi seolah menambah semangat kerja. Kangkung sudah tumbuh bahkan ada yang sudah dipanen. Pakcoy dan tomat dalam proses penanaman. Tidak hanya memberikan hasil secara fisik berupa sayuran segar, kegiatan ini juga menghadirkan kebahagiaan sederhana yang menumbuhkan rasa kebersamaan.

Menariknya, di BBPMP Provinsi Jawa Barat kini terdapat dua ruang hijau yang sama-sama menyejukkan: taman kantor yang indah dan asri, serta kebun sayuran yang produktif dan bermanfaat. Taman menjadi tempat bagi pegawai dan tamu untuk menikmati keindahan dan keteduhan lingkungan, sementara kebun sayur menjadi sumber hasil panen yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Kombinasi keduanya menjadikan lingkungan BBPMP tidak hanya nyaman dipandang, tetapi juga memberikan nilai tambah secara nyata. Di satu sisi ada keindahan yang menyegarkan, di sisi lain ada kebermanfaatan yang menghidupi.

“Rasanya menyenangkan sekali bisa menanam dan melihat hasilnya tumbuh. Selain lingkungan jadi asri, kita juga merasa seperti punya kebun sendiri di tempat kerja,” ungkap salah seorang pegawai dengan penuh semangat.

Kegiatan penanaman sayuran ini tidak hanya berdampak pada keindahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan berorganisasi dan bekerja. Ia mengajarkan makna gotong royong, kerja sama, ketekunan, dan rasa syukur. Dengan merawat tanaman, setiap orang belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih menghargai proses. Dari menanam benih kecil hingga memetik hasil panen, semuanya mengandung nilai pendidikan karakter yang berharga.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung upaya penataan lingkungan kantor agar lebih hijau, sehat, dan nyaman. BBPMP Provinsi Jawa Barat telah membuktikan bahwa konsep “kantor hijau” (green office) bukanlah hal yang mustahil, bahkan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pemanfaatan lahan kosong menjadi kebun produktif adalah bentuk konkret dari praktik keberlanjutan (sustainability) di lingkungan kerja.

Inisiatif ini patut diapresiasi tidak hanya karena hasilnya yang terlihat secara fisik, tetapi juga karena dampak positif yang ditimbulkannya terhadap budaya kerja. Pegawai menjadi lebih peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Hubungan antarrekan kerja pun menjadi lebih hangat karena adanya aktivitas bersama di luar rutinitas pekerjaan. Bahkan, bagi sebagian orang, kegiatan menanam ini menjadi sarana refleksi diri dan pelepas stres di sela-sela bekerja di depan laptop.

Langkah BBPMP Provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lain. Bahwa di mana pun berada, lahan kosong seharusnya tidak dibiarkan menganggur. Dengan sedikit kreativitas dan kerja sama, lahan yang tampak tidak berguna dapat diubah menjadi ruang produktif yang membawa manfaat bagi banyak orang.

Menanam di lahan kantor mungkin tampak sepele. Namun di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan pesan mendalam: bahwa setiap jengkal tanah bisa menjadi sumber kehidupan, setiap tetes keringat bisa menjadi bentuk rasa syukur, dan setiap tanaman yang tumbuh adalah simbol harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

BBPMP Provinsi Jawa Barat telah menanam lebih dari sekadar sayuran, tetapi menanam semangat, kepedulian, dan kebersamaan. Dan seperti halnya tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari, semangat positif itu pun terus tumbuh dan menginspirasi siapa saja yang melihatnya.

Tim Media

Penguatan Kapasitas Widyaprada dalam Program Prioritas Digitalisasi Pembelajaran

Penguatan Kapasitas Widyaprada dalam Program Prioritas Digitalisasi Pembelajaran

Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan. Melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Widyaprada dalam Program Prioritas Digitalisasi Pembelajaran yang digelar di Aula Tangkuban Parahu, Senin (27/10/2025), BBPMP Jawa Barat mempersiapkan tenaga fungsional Widyaprada agar mampu mendampingi sekolah-sekolah dalam memanfaatkan perangkat Papan Interaktif Digital (IFP) dan platform Rumah Pendidikan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari salahsatu implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yaitu Digitalisasi Pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan teknologi pendidikan seperti IFP dapat digunakan secara optimal di satuan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menarik.

Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan tentang implementasi Digitalisasi Pembelajaran, praktik langsung penggunaan IFP, dan pengenalan platform Rumah Pendidikan. Dua narasumber utama, Solehkun Kodir, S.Pd., M.T., serta Riana, SKM., M.MPd., memberikan sesi interaktif yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21.

Ke depan, IFP yang akan disalurkan ke berbagai sekolah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Guru dan siswa akan menikmati pengalaman belajar yang lebih partisipatif dan tidak lagi hanya berpusat pada guru, melainkan kolaboratif dan berbasis eksplorasi digital.

Dengan langkah ini, BBPMP Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis Kemendikdasmen dalam mewujudkan digitalisasi pembelajaran yang merata dan bermutu bagi seluruh siswa di Jawa Barat. (MD)

Tim Media