Jakarta, 22 Agustus 2026 — Gempa bumi yang masih mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak 15 Agustus 2026 hingga kini berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan. Sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak, sehingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus bergerak memastikan anak-anak tetap dapat belajar dengan berbagai moda pembelajaran guna memastikan keamanan murid dan guru di tengah kondisi darurat.
Saat ini pembelajaran bagi sekitar 116.324 murid terdampak. Mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, pembelajaran dilaksanakan dari rumah dan tempat pengungsian untuk menjaga keselamatan warga sekolah karena gempa susulan masih berlangsung dan sejumlah bangunan berpotensi roboh.
Kemudian dari satuan pendidikan yang telah melaporkan kondisi pembelajaran, sebanyak 923 satuan pendidikan menerapkan belajar dari rumah, 171 melaksanakan pembelajaran daring, 35 sekolah menggunakan kelas darurat, dan 30 sekolah masih melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menerbitkan Panduan Pembelajaran di Masa Darurat yang memberikan fleksibiitas dalam moda dan materi pembelajaran, dengan penekanan pada materi esensial, literasi-numerasi dasar, serta dukungan psikosisoal. Contoh penerapannya tersedia melalui laman Rumah Pendidikan.
“Dalam situasi bencana, keselamatan dan keberlanjutan pendidikan anak harus menjadi perhatian bersama. Kemendikdasmen terus bergerak bersama pemerintah daerah dan seluruh mitra untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan, meskipun dalam kondisi darurat. Kita ingin memastikan bahwa keterbatasan akibat bencana tidak menghentikan hak anak untuk belajar dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, di NTT (21/8).
Kemendikdasmen menyampaikan belasungkawa mendalam atas bencana yang telah menyebabkan 72 orang meninggal dunia, termasuk tiga murid dan satu guru. Gempa juga merusak puluhan ribu rumah dan menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi, termasuk sekitar 38 ribu warga sekolah.
Berdasarkan data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 20 Agustus 2026, sebanyak 1.268 dari 1.378 satuan pendidikan terdampak telah melaporkan kondisi atau sekitar 92 persen. Dampak tersebut mencakup tujuh kabupaten, dengan 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan.
Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, sebanyak 5.521 ruang kelas atau 63,7 persen mengalami kerusakan, termasuk 2.229 ruang kelas yang rusak berat atau total. Kerusakan juga terjadi pada laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan rumah dinas guru. Sebanyak 502 satuan pendidikan dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Sejak 16 Agustus 2026, tim Kemendikdasmen telah berada di Labuan Bajo dan bergerak ke sejumlah wilayah terdampak. Bantuan awal yang dibawa antara lain 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit. Bantuan telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Tim tambahan juga bergerak ke Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Selain itu, untuk mendukung pemulihan kegiatan belajar, Kemendikdasmen secara bertahap menyiapkan ruang kelas darurat bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 100 tenda ruang kelas saat ini sedang didistribusikan dan diharapkan dapat mulai digunakan pada pekan berikutnya.
Dukungan juga diberikan melalui pendampingan psikososial bagi murid dan guru bersama Himpunan Psikologi, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta mitra perguruan tinggi.
Selanjutnya, Kemendikdasmen menyiapkan penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, 6.238 mebelair, 3.956 papan tulis, dan 123.522 buku. Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pembelajaran masa darurat juga terus dilakukan hingga kebijakan tersebut berakhir pada 28 Agustus 2026.
Pendataan dampak dan kebutuhan pendidikan dilakukan secara berkala melalui formulir daring dan ditampilkan secara terbuka melalui portal data BNPB, sehingga perkembangan kondisi satuan pendidikan dapat dipantau dan menjadi dasar penentuan dukungan.
Kemendikdasmen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan layanan pendidikan. Dukungan diperlukan terutama untuk mempercepat pendistribusian bantuan serta pendampingan guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran darurat.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 22 Agustus 2026 — Bahasa Indonesia terus menemukan ruangnya di panggung internasional, tidak hanya sebagai bahasa yang dipelajari warga dunia, tetapi juga sebagai medium untuk mengenal Indonesia dan membangun persahabatan antarbangsa. Semangat tersebut terlihat dalam Puncak Apresiasi Handai Indonesia Tahun 2026 yang mempertemukan para penutur asing bahasa Indonesia dari berbagai negara serta peserta Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat pada Jumat (21/8) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penguatan bahasa Indonesia di kancah global merupakan bagian dari upaya menjadikan bahasa sebagai instrumen diplomasi. Menurutnya, perjalanan bahasa Indonesia menuju ruang internasional merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Festival Handai Indonesia juga menjadi ruang bagi para penutur asing untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai bentuk, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dan kebanggaan terhadap bahasa yang mereka pelajari.
“Festival Handai Indonesia adalah ajang tingkat internasional bagi para Handai Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas dalam berbahasa Indonesia. Festival ini merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah dan kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan, seberapa pun level kemahirannya,” ujar Mendikdasmen.
Mendikdasmen melihat kehadiran para Handai Indonesia sebagai bagian dari kontribusi bahasa Indonesia dalam membangun hubungan antarbangsa dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. “Dengan menggunakan medium bahasa apa pun, khususnya bahasa Indonesia, kita semua warga dunia dapat menjalin persahabatan dan merayakan keberagaman. Kita dapat membangun saling pengertian, menguatkan kerja sama, dan pada akhirnya menciptakan perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Inilah pesan yang ingin kita sampaikan melalui bahasa Indonesia. Inilah kontribusi Indonesia bagi dunia,” jelasnya.
Penguatan bahasa Indonesia di tingkat global berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Ia menilai penguasaan bahasa Indonesia oleh warga dunia memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan pengenalan nilai-nilai keindonesiaan. “Diplomasi bukan hanya soal dokumen dan perjanjian, melainkan juga soal penghargaan budaya dan komunikasi. Bahasa adalah alat diplomasi yang paling lembut, namun paling kuat,” ungkap Mendikdasmen.
Mendikdasmen berpesan agar para Handai Indonesia dapat terus memelihara jejaring dan persahabatan, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan, mengembangkan pembelajaran BIPA di negara dan lembaga masing-masing, serta menjadi penghubung dua arah yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus membawa keindahan negara mereka ke Indonesia. “Kalian adalah teladan bahwa bahasa Indonesia dapat dipelajari, dicintai, dan digunakan oleh siapa pun dari mana pun,” tutup Mendikdasmen.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, menilai pembelajaran bahasa Indonesia tidak berhenti pada kemampuan berkomunikasi, tetapi juga membuka kesempatan untuk memahami Indonesia secara lebih dekat. Menurutnya, semakin banyak penutur asing bahasa Indonesia, akan semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Ia juga menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para finalis serta para diplomat negara sahabat yang telah menjadi bagian dari upaya pelestarian bahasa Indonesia.
“Belajar bahasa Indonesia berarti juga belajar untuk memahami budaya, cara berpikir, dan cara hidup masyarakat Indonesia. Bahasa dapat memperkuat hubungan antarnegara melalui komunikasi langsung antar masyarakat. Inilah tujuan utama diplomasi bahasa,” ujar Menlu Sugiono.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin menjelaskan, Festival Handai Indonesia dan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat merupakan bagian dari program penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan. Tingginya jumlah negara asal peserta FHI 2026 yang melampaui jumlah negara penyelenggara program BIPA menunjukkan bahwa minat terhadap bahasa Indonesia semakin besar dan tersebar di seluruh dunia.
“Pemberian penghargaan kepada peserta terbaik Festival Handai Indonesia 2026 dan penutupan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat merupakan praktik diplomasi bahasa dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia,” jelas Hafidz.
Pengalaman tersebut dirasakan langsung oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, yang menjadi salah satu peserta Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat. Menurutnya, kemampuan berbahasa Indonesia membantunya berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami budaya Indonesia karena memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat antarbangsa. “Bagi kami, mempelajari Bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa, tetapi juga tentang membuka pintu untuk memahami masyarakat, budaya, dan cara pandang Indonesia dengan lebih dekat,” jelasnya.
Pemenang pertama Festival Handai Indonesia 2026 kategori pidato, Ciro dari Italia, mengaku senang mengikuti festival dan menggunakan Bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan peserta dari berbagai negara. Ketertarikannya terhadap Bahasa Indonesia juga tumbuh dari kekagumannya terhadap budaya dan masyarakat Indonesia yang membuatnya semakin terdorong untuk belajar. “Saya mempelajari bahasa Indonesia karena suka dengan budayanya. Menurut saya, bahasa Indonesia memiliki kosa kata sangat luas dan spesifik,” jelas Ciro.
Tahun ini, FHI menghadirkan lima jenis lomba, yaitu bercerita, bernyanyi, berpantun, berpidato, dan berpuisi. Sebanyak 542 pendaftar dari 79 negara turut ambil bagian, dengan 25 peserta dari 21 negara berhasil melaju sebagai finalis dan mengikuti babak final di Jakarta. Melalui Festival Handai Indonesia dan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat, Bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai bahasa, tetapi juga digunakan untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai negara, membangun saling pengertian, dan merawat persahabatan antarbangsa.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 22 Agustus 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, Kemendikdasmen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kerja sama dan objektivitas selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa LHP menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikdasmen untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
“Setiap catatan, temuan, dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini merupakan masukan berharga yang akan mendorong Kemendikdasmen untuk lebih tertib administrasi, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (21/8).
Suharti mengatakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, telah meminta seluruh jajaran Kemendikdasmen untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK RI. Komitmen tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran negara semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk mempertahankan opini WTP sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan dan temuan pemeriksaan, Kemendikdasmen juga terus memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan Internal di seluruh unit kerja dan satuan kerja. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Selain itu, Kemendikdasmen mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam memberikan peringatan dini dan memastikan potensi permasalahan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti sejak awal. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi menyampaikan bahwa pemberian opini tersebut merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan yang mencakup komunikasi sejak tahap awal pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pembahasan temuan hasil pemeriksaan, hingga pembahasan rencana aksi atas konsep hasil pemeriksaan.
“Dengan penuh rasa syukur kami sampaikan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025,” ujar Laode.
Menurutnya, opini WTP menjadi capaian yang mencerminkan komitmen dan kesungguhan Kemendikdasmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Namun, opini tersebut bukan berarti pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bebas dari catatan perbaikan.
Dalam pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK RI merekomendasikan kepada Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
Pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 menjadi capaian sekaligus meningkatkan untuk terus memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan negara. Melalui tindak lanjut rekomendasi BPK dan penguatan sistem pengawasan internal, Kemendikdasmen berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran pendidikan agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 22 Agustus 2026 – Menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Pulau Kalimantan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengupayakan tetap berlangsungnya pembelajaran yang aman, adaptif, dan tetap menjamin hak belajar murid.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, bencana Karhutla menunjukkan skala paparan yang cukup besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap.
Sampai saat ini, beberapa kabupaten/kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ tersebut dilakukan oleh 3.524 satuan pendidikan dengan jangkauan 571.338 murid, meliputi wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Merespons hal tersebut, Mendikdasmen menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengedepankan tiga prinsip. Pertama, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Kedua, hak belajar murid tidak berhenti. Ketiga, pemulihan pascabencana harus terencana sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” tuturnya di Jakarta, Jumat (21/8).
Dalam menyikapi karhutla, Mendikdasmen juga mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik untuk menjaga proses PJJ berjalan dengan baik. Kepala sekolah adalah pihak yang memegang kendali penuh atas pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Pengawas, pembina, dan penilik di masing-masing satuan pendidikan bertugas membantu memantau dan melakukan pembinaan guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran.
Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, tanggal 21 Agustus 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan sejumlah langkah menyikapi bencana Karhutla. Melalui surat tersebut, seluruh satuan pendidikan memberlakukan PJJ mulai tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2026. Sementara itu, bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas di sekolah sesuai ketentuan waktu bekerja dengan toleransi keterlambatan yang telah disesuaikan. Waktu pelaksanaan PJJ tetap menyesuaikan jam normal pembelajaran yang dimulai pukul 07.30 WITA.
Atasi Karhutla, Kemendikdasmen Berikan Bantuan dan Fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS
Selanjutnya, selain akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap, Kemendikdasmen juga akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas, memberlakukan pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik, dan mendistribusikan bantuan berupa masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan terdampak.
Saat ini hingga akhir September mendatang, Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan situasi mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Dalam rangka mendukung tetap berjalannya proses pembelajaran maka Kemendikdasmen menyediakan modul pembelajaran, menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak, menyiapkan pelayanan psikososial, serta melakukan fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS untuk kebutuhan darurat asap.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Serpong, Banten, 22 Agustus 2026 — Edukasi gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik sejak usia sekolah. Edukasi tidak hanya memberikan pemahaman tentang konsumsi gizi seimbang, tetapi juga membiasakan peserta didik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memahami pentingnya keamanan pangan, serta membangun kebiasaan positif sebagai bagian dari tumbuh kembang dan kesiapan belajar yang optimal.
Untuk memastikan edukasi gizi dalam pelaksanaan MBG dapat diterapkan secara lebih luas di satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Direktorat SMP, Ditjen PAUD Dikdas dan PNFI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan pada 19–21 Agustus 2026 di Serpong, Banten. Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membangun sinergi, dan menyusun langkah tindak lanjut antara pemerintah pusat dan UPT di daerah dalam mendampingi implementasi edukasi gizi dan MBG di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan MBG di satuan pendidikan, antara lain melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti UKS, toilet, sanitasi, dan air bersih.
Menurut Gogot, edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, dan contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembiasaan makan sehari-hari dan pada saat makan. Ia memandang edukasi sejak usia dini sebagai investasi yang penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dalam jangka panjang.
“Investasi sejak usia dini pendidikan edukasi itu penting untuk menjaga kesehatan penduduk kita. Tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendiseminasikan modul-modul edukasi gizi, panduan MBG, ke satuan pendidikan melalui penguatan UKS,” ujarnya.
Gogot selanjutnya mendorong UPT untuk meneruskan penguatan edukasi gizi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Menurutnya, UPT memiliki peran penting dalam menyebarluaskan berbagai panduan dan contoh kegiatan yang telah disiapkan di tingkat pusat sekaligus mengembangkan praktik baik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Mariman Darto, mengatakan pelaksanaan MBG di satuan pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas. Menurutnya, program tersebut perlu diintegrasikan dengan edukasi mengenai keamanan pangan, pendidikan karakter, dan pengetahuan gizi. Pemenuhan gizi peserta didik perlu diiringi dengan perubahan kebiasaan dan penguatan karakter.
“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi memastikan aksesibilitas terhadap sumber pengetahuan,” jelasnya.
Mariman menjelaskan bahwa literasi gizi tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya pengetahuan anak, tetapi juga perlu didukung dengan akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan berbagai bentuk edukasi gizi yang sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing wilayah.
Menurutnya, UPT memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sekolah yang mendukung literasi gizi, termasuk melalui pelibatan keluarga dan komite sekolah. Dalam pelaksanaan MBG, edukasi dan pembiasaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti makan bersama, mencuci tangan, budaya antre, berdoa sebelum makan, literasi gizi, hidup bersih dan rapi, serta memastikan makanan dikonsumsi di tempat.
“Peran UPT membangun ekosistem sekolah dengan literasi gizi itu penting. Parenting gizi pada keluarga juga penting melalui komite sekolah. Esensi MBG bukan hanya memberi makan, tapi gerakan pembangunan karakter,” ujarnya.
Direktur Sekolah Menengah Pertama, Mega Hapsari, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki posisi strategis karena mempertemukan para penanggung jawab kegiatan SMP di UPT dan penanggung jawab kegiatan peserta didik atau UKS yang mengampu pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik antardaerah, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing.
Mega menekankan pentingnya penguatan edukasi gizi agar dapat diterapkan secara lebih luas di satuan pendidikan. Kemendikdasmen juga telah menyediakan panduan yang dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam mendukung edukasi gizi dan pelaksanaan MBG.
Kemendikdasmen telah melakukan studi dampak pelaksanaan MBG melalui kolaborasi dengan Center of Excellence IPB dan Tanoto Foundation. Studi tersebut dilakukan di Riau dan Jawa Tengah untuk melihat dampak pelaksanaan MBG dari berbagai sudut pandang.
“Kami berharap edukasi gizi ini bisa lebih masif dilaksanakan. Panduan modul kantin sekolah dan pelaksanaan MBG sudah lengkap dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang,” jelasnya.
Kegiatan yang melibatkan UPT dari 34 provinsi ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan, berbagi praktik baik, mengidentifikasi kendala, serta menyusun rencana tindak lanjut implementasi edukasi gizi di daerah. Melalui kolaborasi Kemendikdasmen, BGN, UPT, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan mitra terkait, edukasi gizi diharapkan dapat diterapkan secara lebih masif dan berkelanjutan untuk mendukung peserta didik tumbuh sehat dan berkarakter. Pelibatan UPT tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pendampingan, menyelaraskan implementasi di daerah, serta menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan edukasi gizi.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
