by Tim Media | 26 Jun 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan kebijakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun 2026 sebagai langkah membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif sejak hari pertama peserta didik memasuki lingkungan pendidikan.
Kebijakan yang diumumkan pada 22 Juni 2026 tersebut hadir sebagai respons atas meningkatnya perhatian terhadap isu perundungan (bullying) dan kesehatan mental anak. Melalui pendekatan baru, MPLS tidak lagi sekadar menjadi ajang perkenalan, melainkan ruang untuk membangun kebersamaan, menghilangkan kecemasan, serta membantu murid beradaptasi dengan lingkungan sekolah sejak hari pertama.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa perubahan konsep MPLS merupakan transformasi cara pandang dalam menyambut murid baru dengan mengedepankan nilai kasih sayang, bukan dengan ujian ketakutan.
“MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru, dari kegiatan MPLS yang rentan dengan kekerasan, perpelencoan, dan yang kurang bermakna menjadi MPLS yang penuh kasih sayang, memuliakan, dan budaya damai yang didesain melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira,” ujar Abdul Mu’ti.
Komitmen tersebut diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Regulasi ini secara tegas melarang berbagai praktik yang tidak mendukung proses pendidikan, seperti perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pungutan liar, serta penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Selain itu, keterlibatan alumni dalam penyelenggaraan MPLS juga dilarang, sementara sekolah diwajibkan melibatkan orang tua melalui kegiatan sosialisasi sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPLS pada tahun-tahun sebelumnya dengan menempatkan kesejahteraan fisik dan psikologis murid sebagai prioritas utama.
“Regulasi ini menegaskan bahwa MPLS merupakan momentum strategis untuk membangun Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sejak hari pertama sekolah. Penyelenggaraannya diatur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga melalui sosialisasi kepada orang tua atau wali murid sebelum kegiatan berlangsung,” ungkap Suharti.
Pelaksanaan MPLS Ramah juga disesuaikan dengan karakteristik setiap jenjang pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa setiap fase pendidikan memerlukan pendekatan yang berbeda agar proses adaptasi berjalan optimal sekaligus mendukung perkembangan karakter peserta didik.
“Anak-anak TK belajar melalui bermain dan bereksplorasi, murid SD mulai membangun kebiasaan belajar dan karakter, sedangkan murid SMP memasuki masa transisi menuju remaja yang perlu didukung untuk membangun kepercayaan diri, memperluas pertemanan, serta menjadi generasi yang cakap dan bijak di ruang digital,” ujar Gogot.
Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, perhatian difokuskan pada penguatan jati diri dan terciptanya lingkungan belajar yang inklusif. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa masa pengenalan sekolah tidak lagi identik dengan praktik perpeloncoan.
“Tinggalkan anggapan bahwa masa pengenalan sekolah identik dengan perpeloncoan. Murid baru tidak perlu diuji dengan rasa takut agar menjadi kuat, tetapi perlu didampingi agar percaya diri, berani mengenal lingkungan barunya, dan yakin bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan bertumbuh,” ujar Tatang.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, Kemendikdasmen telah menetapkan Keputusan Menteri yang memuat panduan materi MPLS Ramah yang dapat diadaptasi oleh sekolah. Pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan orang tua diharapkan mengacu pada panduan resmi tersebut guna memperkuat pendidikan karakter sekaligus membangun budaya damai di lingkungan sekolah.
Melalui kebijakan ini, Kemendikdasmen menegaskan bahwa hari pertama sekolah harus menjadi awal pengalaman belajar yang menyenangkan, bebas dari rasa takut, dan mampu menumbuhkan semangat belajar bagi seluruh murid di Indonesia.
MPLS Ramah 2026 mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan bahwa hari pertama sekolah adalah gerbang kebahagiaan, bukan awal dari ketakutan. Saatnya anak-anak Indonesia belajar dengan aman, bertumbuh dengan nyaman bagi masa depan pendidikan Indonesia yang bersih dari trauma.
Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dapat diakses melalui laman resmi:
https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/mplsramah/
Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 516/sipers/A6/VI/2026
by Tim Media | 25 Jun 2026 | Warta Kiwari
Jakarta – Perpustakaan BBPMP Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Akreditasi A Perpustakaan Khusus Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu (24/6).
Prestasi ini menjadi bukti komitmen Perpustakaan BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan layanan informasi dan literasi yang berkualitas. Akreditasi A mencerminkan terpenuhinya berbagai standar penyelanggaraan dan pengelolaan perpustakaan, sekaligus menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan mutu layanan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pengelola perpustakaan dalam mengembangkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Atas capaian ini, keluarga besar BBPMP Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola perpustakaan yang telah berkontribusi dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang unggul.
Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui capaian tersebut, Perpustakaan BBPMP Provinsi Jawa Barat diharapkan terus berkarya, menginspirasi, dan menguatkan budaya literasi melalui layanan perpustakaan yang unggul.
Tim Media
by Tim Media | 24 Jun 2026 | Warta Kiwari
Kabupaten Bogor – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan pendidikan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai praktik baik yang diterapkan selama pelaksanaan SPMB.
Salah satu praktik baik yang menjadi perhatian adalah pembentukan Helpdesk SPMB 2026 tingkat kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Helpdesk ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan bagi masyarakat, sehingga calon murid maupun orang tua dapat memperoleh informasi terkait SPMB secara cepat, terbuka, dan tepat sasaran.
Kehadiran Helpdesk tersebut merupakan wujud komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses SPMB agar berjalan aman dan lancar.
“Kami akan mengawal kegiatan pelaksanaan SPMB 2026 untuk berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Tidak hanya melalui layanan tingkat kabupaten, berbagai sekolah juga menunjukkan komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di antaranya adalah SDN Ciriung 02 dan SDN Nanggewer 02 Kabupaten Bogor yang berupaya memastikan seluruh calon murid dan orang tua mendapatkan layanan yang mudah diakses, ramah, serta informatif selama proses penerimaan murid baru berlangsung.
Melalui pendekatan SPMB Ramah, sekolah menghadirkan suasana pelayanan yang humanis dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Kehadiran petugas layanan yang responsif, keterbukaan informasi terkait daya tampung dan hasil seleksi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman layanan publik yang berkualitas.
Berbagai langkah tersebut tidak hanya mendukung kelancaran proses penerimaan murid baru, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan. Lingkungan pelayanan yang nyaman dan terbuka membantu calon murid serta orang tua menjalani setiap tahapan SPMB dengan lebih tenang dan terarah.
Praktik baik ini menjadi inspirasi bahwa setiap sekolah dapat menghadirkan layanan SPMB yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan rasa nyaman, aman, dan percaya bagi masyarakat.
#SPMBRamah
#SPMBuntukSemua
#PendidikanBermutuuntukSemua
#BogorIstimewa
by Tim Media | 23 Jun 2026 | Warta Kiwari
Bandung – BBPMP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pengawas Sekolah dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan yang berlangsung di Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan 22-24 Juni ini diikuti oleh pengawas sekolah dan penilik dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta widyaprada sebagai upaya memperkuat peran pengawas dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Dalam arahannya pada pembukaan kegiatan, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa pengawas sekolah memiliki peran strategis sebagai penggerak penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pengawas tidak hanya berfungsi sebagai pembina dan pendamping, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memastikan budaya mutu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Dirjen juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data melalui pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program peningkatan mutu. Menurutnya, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan hasil belajar peserta didik, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Sementara itu, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat, Komalasari, berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas pengawas dalam memastikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang. Menurutnya, kolaborasi bersama pengawas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
“Melalui kegiatan ini kita berharap bahwa pengawas yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan penguatan kapasitas untuk memastikan terimplementasinya sistem penjaminan mutu dan penguatan program-program prioritas. Melalui kolaborasi bersama pengawas, kita menguatkan partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Komalasari.
Selain itu, Ia juga mendorong para peserta untuk mendiseminasikan hasil bimbingan teknis kepada satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Selain itu, pemanfaatan aplikasi JABAR BERAKSI diharapkan dapat mendukung proses pendampingan dan memastikan pelaksanaan penjaminan mutu internal di seluruh jenjang pendidikan.
“Setelah mengikuti kegiatan ini, bapak dan ibu pengawas dapat melakukan diseminasi dan menggunakan aplikasi JABAR BERAKSI untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu internal di satuan-satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, baik di PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SMK,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, para pengawas diharapkan semakin mampu melakukan pemetaan mutu, mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan, serta menyusun strategi pendampingan yang tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan inovasi daerah melalui platform JABAR BERAKSI diharapkan dapat memperkuat proses pendampingan, monitoring, refleksi, dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengawas sebagai aktor kunci transformasi pendidikan, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan pendidikan serta capaian belajar peserta didik.
Tim Media
by Tim Media | 22 Jun 2026 | Warta Kiwari
Kabupaten Karawang – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kabupaten Karawang berlangsung lancar berkat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang transparan, ramah, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang melalui pengembangan aplikasi SPMB Kabupaten Karawang yang terintegrasi dengan sekolah negeri dan swasta. Kehadiran aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan pendaftaran, sekaligus memperluas pilihan satuan pendidikan dalam satu sistem yang lebih praktis dan terhubung.
Penerapan teknologi tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB di berbagai satuan pendidikan. Salah satu praktik baik ditunjukkan oleh SDN Nagasari VI yang telah menyelesaikan seluruh tahapan SPMB dengan tertib dan berhasil menerima 200 murid baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Optimalisasi aplikasi, layanan helpdesk, serta pendampingan kepada orang tua membantu memastikan proses pendaftaran hingga daftar ulang berjalan dengan baik dan mudah diakses masyarakat.
Sementara itu, di SMPN 1 Karawang, jumlah pengaduan yang masuk pada masa pendaftaran tahap 1 terpantau relatif sedikit. Meski demikian, petugas tetap bersiaga di posko layanan untuk memberikan pendampingan, menjawab berbagai pertanyaan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi dan layanan secara cepat, tepat, dan responsif.
Kelancaran pelaksanaan SPMB di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tanpa diskriminasi mampu menciptakan proses penerimaan murid baru yang nyaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
#SPMBRamah
#SPMBuntukSemua
#SPMBDaerahku
#PendidikanBermutuuntukSemua
