Jakarta, 22 Agustus 2026 – Menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Pulau Kalimantan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengupayakan tetap berlangsungnya pembelajaran yang aman, adaptif, dan tetap menjamin hak belajar murid.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, bencana Karhutla menunjukkan skala paparan yang cukup besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap.
Sampai saat ini, beberapa kabupaten/kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ tersebut dilakukan oleh 3.524 satuan pendidikan dengan jangkauan 571.338 murid, meliputi wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Merespons hal tersebut, Mendikdasmen menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengedepankan tiga prinsip. Pertama, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Kedua, hak belajar murid tidak berhenti. Ketiga, pemulihan pascabencana harus terencana sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” tuturnya di Jakarta, Jumat (21/8).
Dalam menyikapi karhutla, Mendikdasmen juga mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik untuk menjaga proses PJJ berjalan dengan baik. Kepala sekolah adalah pihak yang memegang kendali penuh atas pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Pengawas, pembina, dan penilik di masing-masing satuan pendidikan bertugas membantu memantau dan melakukan pembinaan guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran.
Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, tanggal 21 Agustus 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan sejumlah langkah menyikapi bencana Karhutla. Melalui surat tersebut, seluruh satuan pendidikan memberlakukan PJJ mulai tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2026. Sementara itu, bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas di sekolah sesuai ketentuan waktu bekerja dengan toleransi keterlambatan yang telah disesuaikan. Waktu pelaksanaan PJJ tetap menyesuaikan jam normal pembelajaran yang dimulai pukul 07.30 WITA.
Atasi Karhutla, Kemendikdasmen Berikan Bantuan dan Fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS
Selanjutnya, selain akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap, Kemendikdasmen juga akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas, memberlakukan pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik, dan mendistribusikan bantuan berupa masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan terdampak.
Saat ini hingga akhir September mendatang, Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan situasi mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Dalam rangka mendukung tetap berjalannya proses pembelajaran maka Kemendikdasmen menyediakan modul pembelajaran, menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak, menyiapkan pelayanan psikososial, serta melakukan fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS untuk kebutuhan darurat asap.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Serpong, Banten, 22 Agustus 2026 — Edukasi gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik sejak usia sekolah. Edukasi tidak hanya memberikan pemahaman tentang konsumsi gizi seimbang, tetapi juga membiasakan peserta didik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memahami pentingnya keamanan pangan, serta membangun kebiasaan positif sebagai bagian dari tumbuh kembang dan kesiapan belajar yang optimal.
Untuk memastikan edukasi gizi dalam pelaksanaan MBG dapat diterapkan secara lebih luas di satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Direktorat SMP, Ditjen PAUD Dikdas dan PNFI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan pada 19–21 Agustus 2026 di Serpong, Banten. Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membangun sinergi, dan menyusun langkah tindak lanjut antara pemerintah pusat dan UPT di daerah dalam mendampingi implementasi edukasi gizi dan MBG di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan MBG di satuan pendidikan, antara lain melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti UKS, toilet, sanitasi, dan air bersih.
Menurut Gogot, edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, dan contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembiasaan makan sehari-hari dan pada saat makan. Ia memandang edukasi sejak usia dini sebagai investasi yang penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dalam jangka panjang.
“Investasi sejak usia dini pendidikan edukasi itu penting untuk menjaga kesehatan penduduk kita. Tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendiseminasikan modul-modul edukasi gizi, panduan MBG, ke satuan pendidikan melalui penguatan UKS,” ujarnya.
Gogot selanjutnya mendorong UPT untuk meneruskan penguatan edukasi gizi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Menurutnya, UPT memiliki peran penting dalam menyebarluaskan berbagai panduan dan contoh kegiatan yang telah disiapkan di tingkat pusat sekaligus mengembangkan praktik baik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Mariman Darto, mengatakan pelaksanaan MBG di satuan pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas. Menurutnya, program tersebut perlu diintegrasikan dengan edukasi mengenai keamanan pangan, pendidikan karakter, dan pengetahuan gizi. Pemenuhan gizi peserta didik perlu diiringi dengan perubahan kebiasaan dan penguatan karakter.
“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi memastikan aksesibilitas terhadap sumber pengetahuan,” jelasnya.
Mariman menjelaskan bahwa literasi gizi tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya pengetahuan anak, tetapi juga perlu didukung dengan akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan berbagai bentuk edukasi gizi yang sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing wilayah.
Menurutnya, UPT memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sekolah yang mendukung literasi gizi, termasuk melalui pelibatan keluarga dan komite sekolah. Dalam pelaksanaan MBG, edukasi dan pembiasaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti makan bersama, mencuci tangan, budaya antre, berdoa sebelum makan, literasi gizi, hidup bersih dan rapi, serta memastikan makanan dikonsumsi di tempat.
“Peran UPT membangun ekosistem sekolah dengan literasi gizi itu penting. Parenting gizi pada keluarga juga penting melalui komite sekolah. Esensi MBG bukan hanya memberi makan, tapi gerakan pembangunan karakter,” ujarnya.
Direktur Sekolah Menengah Pertama, Mega Hapsari, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki posisi strategis karena mempertemukan para penanggung jawab kegiatan SMP di UPT dan penanggung jawab kegiatan peserta didik atau UKS yang mengampu pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik antardaerah, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing.
Mega menekankan pentingnya penguatan edukasi gizi agar dapat diterapkan secara lebih luas di satuan pendidikan. Kemendikdasmen juga telah menyediakan panduan yang dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam mendukung edukasi gizi dan pelaksanaan MBG.
Kemendikdasmen telah melakukan studi dampak pelaksanaan MBG melalui kolaborasi dengan Center of Excellence IPB dan Tanoto Foundation. Studi tersebut dilakukan di Riau dan Jawa Tengah untuk melihat dampak pelaksanaan MBG dari berbagai sudut pandang.
“Kami berharap edukasi gizi ini bisa lebih masif dilaksanakan. Panduan modul kantin sekolah dan pelaksanaan MBG sudah lengkap dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang,” jelasnya.
Kegiatan yang melibatkan UPT dari 34 provinsi ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan, berbagi praktik baik, mengidentifikasi kendala, serta menyusun rencana tindak lanjut implementasi edukasi gizi di daerah. Melalui kolaborasi Kemendikdasmen, BGN, UPT, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan mitra terkait, edukasi gizi diharapkan dapat diterapkan secara lebih masif dan berkelanjutan untuk mendukung peserta didik tumbuh sehat dan berkarakter. Pelibatan UPT tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pendampingan, menyelaraskan implementasi di daerah, serta menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan edukasi gizi.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, 22 Agustus 2026 — Suasana pagi di SNT 6 Bone Bolango dihiasi dengan wajah-wajah ceria dan langkah kaki penuh semangat para murid. Sebagian dari mereka tiba di sekolah menggunakan bis yang menjemput mereka dari titik kumpul di Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Bagi orang tua, fasilitas ini membuat perjalanan sekolah anak menjadi lebih ringan. Lebih dari itu, orang tua melihat SNT sebagai harapan baru untuk menumbuhkan talenta dan meraih cita-cita anak-anak mereka.
Guru Bahasa Indonesia SNT 6, Firda Aulia Shalihah mengaku, antusiasme 80 murid yang terdiri atas 40 murid SMP dan 40 murid SMA; sudah terlihat sejak hari pertama sekolah. Mereka adalah murid-murid berprestasi yang terpilih setelah melalui serangkaian seleksi akademik dan nonakademik. SNT 6 adalah SNT dengan jumlah peminatan tertinggi kedua setelah SNT 7 Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, melihat kesempatan belajar di SNT sebagai kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja keras bersama seluruh ekosistem pendidikan. “Dengan fasilitas yang memadai di sini, anak-anak harus belajar dengan giat untuk memberikan prestasi terbaik. Buktikan kalian adalah generasi penerus yang membanggakan bagi diri kalian, orang tua, dan bangsa,” ujar Fajar di SNT 6 Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (19/8).
Kepala SNT 6 Bone Bolango, Surahmat Hasjim, mengatakan sekolahnya berupaya membuat masa adaptasi murid terasa aman dan nyaman. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berlangsung selama sepekan, dilanjutkan dengan pra studi sebagai bagian dari kekhasan kurikulum SNT. “Dengan mengikuti ketentuan arahan dari pemerintah, kami menciptakan MPLS yang ramah untuk anak-anak dan kami berdayakan mereka berani menunjukkan bakat dan minatnya,” ucapnya.
Sekolah juga memastikan kebutuhan murid terpenuhi, mulai dari proses pembelajaran, fasilitas, konsumsi makanan bergizi, hingga layanan antar jemput. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak terpenuhi kebutuhan belajarnya, baik dari segi fasilitasnya, pembelajaran maupun kesejahteraannya (well being),” ujarnya.
Dua bis sekolah yang disediakan melayani perjalanan murid mulai dari titik kumpul yang telah dipetakan berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Selain itu, tahun ini, setiap murid rencananya akan memperoleh satu laptop pada September 2026.
Di balik berbagai fasilitas tersebut, ada harapan besar dari orang tua. Guru Bahasa Indonesia SNT 6, Firda Aulia Shalihah, merasakan langsung hal itu sejak pertemuan awal dengan wali murid. “Orang tua percaya bahwa ekosistem belajar di SNT mampu mendukung tumbuh kembang anak-anak mereka,” ujar Firda yang merasa optimis dapat mengabdi dengan baik sebagai Tenaga Pendamping Pembelajaran (TPP) di SNT 6 berkat dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Para murid nampak menikmati sarana dan prasarana yang mereka terima. Muhammad Rheza Dama, murid kelas VII SMP SNT 6 mengatakan, “Ada bis yang mengantar jemput ke dan dari sekolah, ruang kelas dan gurunya bagus.”
Senada dengan itu, Nurfadhilah Ramadhani Djamal, murid SMA kelas XB, mengaku, “Perasaan saya senang sekolah di sini karena fasilitas yang disediakan seperti bis jemputan yang membuat orang tua tidak repot mengantar jemput. Dengan bersekolah di sini, saya juga ingin membawa nama baik keluarga.”
Bagi Kepala Sekolah, tingginya antusiasme masyarakat menjadi tanda tumbuhnya kepercayaan. “Orang tua sangat bersyukur ketika berhasil menyekolahkan anak-anak di sini,” kata Surahmat.
Bahkan, sejumlah orang tua calon murid mulai datang untuk mencari informasi dan mempersiapkan anak mereka agar dapat mengikuti seleksi tahun berikutnya. “Informasi yang tersampaikan di masyarakat tentang SNT sudah bagus, dan antusiasme dari masyarakat ini juga sangat besar,” ujarnya.
Kini, Surahmat melihat tugas memimpin SNT 6 sebagai tanggung jawab sekaligus kesempatan memberi teladan. “Ini adalah tantangan baru dan besar, tapi juga sebuah harapan baru bagi saya agar saya juga dapat membuktikan diri ke negeri ini dengan tanggung jawab yang lebih besar.”
Setelah 21 tahun mengabdi di dunia pendidikan dan tujuh tahun berpengalaman menjadi kepala sekolah, Surahmat ingin SNT 6 menjadi bagian dari perubahan pendidikan di sekitarnya. “SNT ini bagus arahnya sepanjang implementasinya diupayakan secara maksimal. SNT 6 Bone Bolango perlahan menemukan maknanya bahwa ia bukan hanya tempat anak datang untuk belajar, tetapi ruang yang mempertemukan fasilitas, talenta, dukungan keluarga, dan keberanian untuk bermimpi lebih jauh.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Biro OSDM) melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BBPMP Provinsi Jawa Barat, 19-21 Agustus 2026.
Evaluasi ini menjadi bagian dari proses persiapan penataan organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, efektivitas peran dan kontribusinya, serta kesesuaian antara tugas yang dilaksanakan dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan di daerah.
Untuk memperoleh gambaran tersebut, evaluasi dilakukan melalui visitasi dan penggalian data secara langsung. Rvaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan berbasis kondisi nyata di lapangan sebagai bahan dalam merumuskan penataan organisasi UPT yang lebih efektif, tepat fungsi, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta mampu memberikan dukungan yang semakin optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Dengan demikian, evaluasi tidak sekadar menilai pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan struktur, fungsi, dan peran UPT ke depan semakin mampu menjawab tantangan serta kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen mendukung proses penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Bandung Barat – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat memperkuat peningkatan mutu pendidikan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SPMI, Literasi Numerasi, dan Digitalisasi Pembelajaran melalui Pemanfaatan Dana BOSP Kinerja Terbaik Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap melalui Gugus Belajar Satuan Pendidikan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Gelombang pertama kegiatan ini berlangsung pada 13-15 Agustus 2026 di satuan pendidikan tuan rumah dengan dukungan tim fasilitator BBPMP Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Bimtek selanjutnya dijadwalkan secara bertahap hingga September 2026 di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi satuan pendidikan untuk memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), meningkatkan literasi dan numerasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Melalui pendampingan, diskusi, dan praktik langsung, satuan pendidikan didorong untuk mengoptimalkan Dana BOSP Kinerja dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Penguatan dalam kegiatan ini diarahkan pada pengembangan pembelajaran yang aktif, bermakna, kontekstual, dan berpusat pada murid. Satuan pendidikan juga didorong memanfaatkan data capaian pendidikan sebagai dasar refleksi dan perbaikan pembelajaran, sekaligus memperkuat kompetensi pendidik serta pemanfaatan sumber belajar dan teknologi digital sesuai kebutuhan.
Melalui pelaksanaan Bimtek yang secara kolaboratif dan berkelanjutan, BBPMP Provinsi Jawa Barat mendorong satuan pendidikan agar mampu mengoptimalkan Dana BOSP Kinerja untuk mendukung proses perbaikan mutu. Upaya tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi murid dan terwujudnya budaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
