Cilacap, Jawa Tengah, 26 September 2026 – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, menutup Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-60 Tingkat Nasional Tahun 2026 di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (25/9). Pada kesempatan tersebut, Dirjen Tatang mengajak semua pihak untuk terus menghidupkan semangat literasi di tengah masyarakat.
“Puncak Hari Aksara Internasional 2026 telah selesai. Bawa pulang semua pengalaman ini, tapi pekerjaan kita belum selesai,” kata Dirjen Tatang.
Menurut Dirjen Tatang, masih rendahnya budaya membaca masyarakat serta penggunaan gadget yang menawarkan banyak pilihan hiburan menjadi salah satu tantangan dalam menghidupkan budaya literasi di masyarakat.
“Kami mengajak seluruh peserta untuk bisa meneruskan semangat literasi agar hidup di tengah masyarakat demi terwujud masa depan yang lebih baik,” ujar Dirjen Tatang.
Dirjen Tatang menilai bahwa literasi tidak hanya berada di ranah pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong kesejahteraan keluarga.
“Buta aksara dapat membelenggu kemandirian hingga rasa percaya diri seseorang, termasuk dalam mengelola keuangan keluarga,” tegas Dirjen Tatang.
Lebih lanjut, Dirjen Tatang mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan mengenali aksara, melainkan juga kemampuan memahami kehidupan dan mengambil bagian di dalamnya. Literasi perlu menjadi kekuatan yang menyatukan kemanusiaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
“Literasi harus hadir ketika seseorang berusaha memahami sesamanya. Literasi harus hadir ketika masyarakat menjaga lingkungan dan sumber kehidupannya. Literasi juga harus hadir ketika warga belajar menggunakan pengetahuan serta keterampilannya untuk membangun masa depan yang lebih baik,” kata Dirjen Tatang.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Tatang kembali menegaskan bahwa pendidikan nonformal bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Berbagai layanan, seperti pendidikan kesetaraan, keaksaraan, kecakapan hidup, literasi digital, hingga pembelajaran berbasis komunitas, perlu terus dikembangkan agar mampu merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Dengan demikian, pendidikan nonformal diharapkan semakin relevan dan adaptif serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat.
Dirjen Tatang berharap, setelah peringatan HAI ke-60 berakhir, ruang-ruang belajar melalui pendidikan nonformal dapat terus dihidupkan dan diperluas, baik di PKBM, SKB, TBM, keluarga, desa, maupun komunitas. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda.
“Dari Cilacap kita kuatkan keyakinan bahwa setiap orang dapat belajar, setiap tempat dapat menjadi ruang belajar, dan setiap pihak dapat mengambil bagian dalam gerakan literasi,” ujar Dirjen Tatang.
Sebagai rangkaian penutup, Dirjen Tatang juga memberikan apresiasi berupa piagam kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam membangun gerakan literasi nasional dan menyukseskan HAI 2026. Sebanyak 17 penghargaan diberikan kepada berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, organisasi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga individu.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 26 September 2026 – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan bermutu terus diperkuat melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, dan kesempatan pengembangan kompetensi bagi guru. Berbagai kebijakan tersebut juga memberikan kejelasan bagi guru non-ASN mengenai status dan keberlanjutan karier mereka pada 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan dan kapasitas guru di seluruh Indonesia.
“Pemerintah pusat berkomitmen penuh memperkuat kesejahteraan dan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Guru merupakan bagian penting dari keberhasilan pendidikan. Karena itu, kita harus memastikan guru mendapatkan dukungan untuk menjalankan tugas sekaligus terus berkembang dalam profesinya,” ujar Mendikdasmen.
Salah satu kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru adalah pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mulai 2027, guru PPPK paruh waktu dipastikan akan dialihkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap tanpa melalui tes. Kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran para guru non-ASN terkait status, keberlanjutan karier, serta penghasilan mereka.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan pemerintah memahami bahwa kepastian status dan karier menjadi hal penting bagi guru agar dapat menjalankan tugas dengan tenang dan fokus mendampingi murid.
“Berbagai kebijakan ini merupakan jawaban atas pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan para guru, terutama mengenai bagaimana keberlanjutan status PPPK paruh waktu dan juga guru non-ASN. Pemerintah terus berupaya memastikan guru mendapatkan kepastian, baik dalam hal karir, kesejahteraan, maupun kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,” ujar Nunuk.
Mulai 2027, pemerintah juga memperbolehkan pengalokasian dana BOS untuk pembayaran honor guru non-ASN di sekolah negeri. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi satuan pendidikan dalam menghargai pengabdian para guru, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran bagi peserta didik.
“Kalau guru mendapatkan dukungan yang baik, guru akan semakin kuat menjalankan tugasnya. Kita ingin guru tidak hanya mendapatkan kepastian dan kesejahteraan, tetapi juga terus belajar dan berkembang. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia,” imbuh Nunuk.
Selain dukungan kesejahteraan, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada guru non-ASN untuk mengikuti seleksi menjadi ASN. Guru yang belum berhasil dalam seleksi tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai guru non-ASN dengan dukungan honorarium melalui dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah merencanakan seleksi tersebut mulai dibuka pada 2027 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan.
Kompetensi Guru Diperkuat, Pelatihan Didanai APBN
Pemerintah berkomitmen memperkuat kapasitas guru tidak hanya melalui kesejahteraan dan kepastian karier, tetapi juga melalui program pelatihan kompetensi yang dibiayai penuh oleh APBN. Langkah ini bertujuan mendukung guru sebagai pembelajar sepanjang hayat agar selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan murid.
Perubahan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial, membuat guru perlu terus mengembangkan kapasitas profesional. Karena itu, peningkatan kompetensi guru ditempatkan sebagai investasi penting untuk memperkuat kualitas pembelajaran.
“Guru harus terus belajar karena dunia pendidikan terus berubah. Pemerintah akan meningkatkan program peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan yang didukung penuh oleh APBN. Kita ingin kesempatan untuk belajar dan berkembang dapat dirasakan oleh semakin banyak guru,” ujar Menteri Mu’ti.
Sejalan dengan hal tersebut, Nunuk menegaskan bahwa Ditjen GTK akan terus berupaya memperluas dan memperkuat program peningkatan kompetensi guru. Berbagai pelatihan akan dikembangkan agar semakin relevan dengan kebutuhan guru, perkembangan pendidikan, dan tantangan pembelajaran di satuan pendidikan.
“Kami di Ditjen GTK akan terus berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan. Yang ingin kami pastikan adalah setiap guru memiliki kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan guru yang terus berkembang, kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan kepada murid juga akan semakin kuat,” ujar Dirjen Nunuk.
Perhatian Pemerintah menjadi Penyemangat
Bagi guru, kebijakan pemerintah tersebut bukan sekadar perubahan administratif. Kepastian status, dukungan kesejahteraan, dan kesempatan untuk terus belajar memberikan rasa aman sekaligus semangat untuk menjalankan profesi secara lebih optimal.
Semenyata itu, Abdurrohman Kholil, guru PPPK paruh waktu dari SMAN 1 Kota Sukabumi, menyambut baik kepastian pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Menurut Kholil, perhatian pemerintah terhadap guru juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan layanan terbaik kepada peserta didik.
“Bagi kami, kepastian untuk menjadi PPPK penuh waktu merupakan kabar yang sangat berarti. Kami bisa lebih tenang menjalankan tugas dan fokus mendampingi murid. Selama ini kami tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam mengajar. Dengan adanya kepastian ini, kami semakin termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi sebagai guru,” ujar Kholil.
Senada dengan hal tersebut, Nurhayati Safitri, guru honorer di SDN Pasireurih 02 Kabupaten Bogor, juga menyambut baik dukungan honorarium melalui dana BOS. “Menurut saya, kebijakan yang memberikan ruang penggunaan Dana BOS untuk membayar honor guru non-ASN di sekolah negeri merupakan langkah yang sangat membantu dan memberikan kepastian. Selama ini, saya dan teman-teman guru non-ASN cukup khawatir dengan keberlanjutan pembayaran honor. Dengan adanya kebijakan ini, sekolah memiliki dasar yang lebih jelas untuk tetap mendukung guru non-ASN sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” ujar Nurhayati.
Nurhayati juga berharap besaran alokasi tersebut terus dikaji agar lebih proporsional dengan kondisi masing-masing sekolah, karena jumlah guru dan kebutuhan setiap sekolah berbeda. “Semoga kesejahteraan guru non-ASN semakin diperhatikan, termasuk melalui percepatan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu dan peningkatan penghasilan yang layak. Saya juga berharap pendidikan semakin maju dan merata, serta kebijakan pendidikan gratis dapat benar-benar dirasakan seluruh anak Indonesia hingga pelosok negeri,” imbuh Nurhayati.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang memberikan ruang bagi guru untuk mengabdi, berkembang, dan membangun karier. Komitmen pemerintah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.*** (Penulis & Dokumentasi: Tim Setditjen GTK/Editor: Ririn, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 26 September 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2026, bersama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara, Kamis (24/9).
Kegiatan ini dihadiri 164 rektor dan pimpinan LPTK beserta koordinator program studi PPG dari seluruh Indonesia. LPTK merupakan perguruan tinggi / unit perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan untuk mempersiapkan dan meningkatkan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan. LPTK berperan sebagai mitra Kemendikdasmen dalam penyelenggaraan PPG.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam arahannya mengajak seluruh penyelenggara PPG untuk menjadikan program ini sebagai sarana untuk mencetak guru yang tidak hanya berfungsi sebagai agen pembelajaran (agent of learning), tetapi juga sebagai agen peradaban (agent of civilization). Prinsip utama dalam mengajar adalah menginspirasi yang dilandasi oleh keikhlasan mendidik, pembentukan karakter, dan keteladanan.
“Guru yang bisa digugu dan ditiru, guru yang semua perkataannya adalah hikmah, yang semua perilakunya adalah teladan yang menginspirasi, itu yang bisa saya sebut teaching is inspiring, mengajar itu menginspirasi,” tutur Menteri Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen juga menekankan bahwa pelaksanaan PPG harus membawa transformasi yang berdampak nyata, tidak hanya sekadar formalitas lulus dan memperoleh sertifikasi. Ia meminta agar para lulusan PPG adalah guru yang profesional di bidangnya.
“Mari kita jadikan program ini bukan sekadar formalitas, namun kita jadikan ini sebagai proses yang menjadikan seluruh guru Indonesia semakin profesional,” ujar Mendikdasmen.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan komitmen bersama antara Ditjen GTK dengan LPTK penyelenggara dalam melaksanakan penuntasan PPG bagi guru tertentu, maupun penyiapan calon guru. Sekaligus sebagai wujud sinergi dan partisipasi semesta antara pemerintah, LPTK, dan pemangku kepentingan demi mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua bagi seluruh anak Indonesia.
“Kami meyakini bahwa penandatanganan PKS hari ini adalah wujud nyata dari partisipasi semesta. Sinergi antara pemerintah, LPTK dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan yang bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia tanpa terkecuali,” jelas Dirjen GTK Nunuk Suryani.
Terkait dengan tantangan yang dihadapi saat ini, Dirjen Nunuk menyoroti belum meratanya penyelenggaraan PPG karena masih terdapat provinsi yang belum memiliki LPTK penyelenggara. Oleh karena itu, Kemendikdasmen mendorong 164 LPTK mitra berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan jumlah, kompetensi, dan distribusi yang dibutuhkan daerah.
“Ke depan kita ingin agar penyelenggaraan PPG semakin berbasis pada kebutuhan nasional dan kebutuhan daerah. LPTK yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik akan kita dorong untuk mengambil peran lebih besar sesuai bidang studi yang dibutuhkan,” tutup Dirjen Nunuk. (Penulis: Morecka, Editor: Destian, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Tangerang Selatan, 26 September 2026 – Ketika rasa ingin tahu bertemu dengan keberanian untuk mencari jawaban, penelitian dapat menjadi jalan bagi murid untuk memahami persoalan di sekitarnya dan menciptakan solusi. Semangat tersebut tumbuh dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2026 yang menjadi ruang bagi talenta muda Indonesia untuk meneliti, berinovasi, sekaligus membangun karakter. Tema OPSI tahun ini adalah Muda Berinovasi, Indonesia Berprestasi.
OPSI merupakan salah satu ajang strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dalam pembinaan dan pengembangan talenta murid di bidang riset dan inovasi.
Minat murid terhadap riset juga menunjukkan pertumbuhan. Pada 2026, jumlah pendaftar OPSI mencapai 39.300 murid, dibandingkan 26.723 murid pada 2025.
Pada tingkat nasional, OPSI 2026 diikuti 125 tim finalis atau 250 murid yang berasal dari 24 provinsi dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Malaysia. Finalis terdiri atas 60 tim jenjang SMP/MTs/Sederajat dan 65 tim jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat yang berkompetisi dalam berbagai bidang penelitian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan, pembinaan talenta riset perlu berlanjut setelah kompetisi berakhir. Pemerintah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari uang pembinaan dan bantuan bagi satuan pendidikan, pengembangan kompetensi melalui Bina Talenta Indonesia, Beasiswa Talenta Indonesia untuk jenjang sarjana di dalam maupun luar negeri, hingga peluang mengikuti jalur prestasi masuk perguruan tinggi.
Para pemenang akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi Beasiswa Talenta Indonesia dari Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa ini dirancang khusus untuk memberikan pendanaan pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4), baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, memperoleh kesempatan masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan jalur prestasi yang diadakan mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Medali bukan akhir perjalanan. Prestasi hari ini adalah pintu masuk menuju kesempatan berikutnya untuk belajar lebih jauh, mengembangkan talenta, memperoleh pengalaman baru, dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Bagi sebagian talenta, ini juga menjadi kesempatan membawa nama Indonesia ke panggung internasional,” ujar Mendikdasmen saat membuka OPSI di Tangerang Selatan, Jumat (25/9).
Kepada seluruh peserta OPSI, Mendikdasmen berpesan agar menjadikan pengalaman penelitian sebagai bagian dari proses membangun karakter. “Jadikan OPSI bukan hanya sebagai kesempatan untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun karakter. Karakter adalah fondasi dari setiap prestasi,” tutur Abdul Mu’ti.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan, “OPSI memberi ruang kepada murid untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kritis dan sistematis, menganalisis persoalan berdasarkan data, membangun gagasan, serta menghasilkan karya dan solusi yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi kehidupan.”
Seluruh rangkaian kegiatan OPSI 2026 meliputi sosialisasi, pameran hasil karya, presentasi dan wawancara, serta Research Idea Challenge. Para finalis juga memperoleh pengembangan talenta di bidang kepemimpinan melalui penguatan enam kompetensi, yaitu Critical Thinking, Communication, Collaboration, Character, Creativity, dan Citizenship.
Sebagai dukungan akan praktik penelitian, Kemendikdasmen juga mengembangkan pembinaan talenta melalui kerja sama Kemendikdasmen dengan BRIN dalam penyelenggaraan/pembinaan OPSI. Antara lain yaitu penguatan metodologi penelitian, pemahaman dasar penelitian sesuai kaidah ilmiah, serta klirens etik penelitian melalui pembelajaran daring.*** (Penulis: Denty/Editor: Destian, Seno)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka secara resmi Ajang Talenta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) tingkat Nasional 2026, Jumat (25/9) bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dari kiri ke kanan: Wakil Rektor UMJ, Muhammad Hadi; perwakilan peserta OPSI; Mendikdasmen Abdul Mu’ti; perwakilan peserta OPSI; Sesjen Kemendikdasmen Suharti; dan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Maria Veronica Irene Herdjiono.* Fotografer: Morecka.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 26 September 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan melalui penyediaan bahan ajar yang dapat diakses secara gratis melalui Rumah Pendidikan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada puncak acara Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026 di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (24/9).
Bahan ajar tersebut mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam berbagai konteks pembelajaran, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, lembaga keuangan, dan perekonomian digital hingga perencanaan finansial, investasi, pinjaman, serta pengelolaan anggaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK kepada Kemendikdasmen sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan literasi keuangan melalui jalur pendidikan. “Buku tentang literasi keuangan syariah yang disusun oleh OJK menjadi bagian dari materi yang dapat diakses oleh para murid, para guru, dan seluruh masyarakat secara gratis. Mudah-mudahan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi bagi murid-murid kita, tetapi juga mendorong produktivitas, inklusi, serta kemajuan dan kesejahteraan bangsa dengan ekonomi syariah sebagai salah satu pilarnya,” ungkap Menteri Abdul Mu’ti.
Pada platform Rumah Pendidikan, bahan ajar literasi keuangan tersedia dalam bentuk perangkat ajar pada Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sejumlah bahan ajar tersebut telah lulus kurasi Kemendikdasmen dan dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran bersama OJK, antara lain “Mengelola Keuangan Pribadi”, “Manajemen Keuangan Kegiatan Kepanitiaan”, “Lembaga Keuangan”, “Barisan dan Deret”, “Perekonomian Digital”, serta “Analisis Data dan Peluang”. Materi tersebut mengintegrasikan literasi keuangan dalam pembelajaran Ekonomi dan Matematika serta kegiatan kokurikuler.
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman generasi muda, sementara penyediaan fasilitas dan akses pendukung dijalankan bersama mitra strategis seperti OJK dan Kementerian Koperasi. “Kalau tugas saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mendidik anak-anak supaya mengerti. Tapi yang membuka berbagai akses adalah Pak Ferry dan Bapak-bapak di OJK. Inilah yang ingin kita bangun ke depan,” tegasnya.
Dari sisi regulator, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan bahwa kerja sama dengan Kemendikdasmen diarahkan untuk menyusun strategi besar literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendidikan formal. “Tujuannya adalah untuk menyusun sebuah strategi besar bagaimana masyarakat kita sejak usia muda di pendidikan dasar menengah memahami mengenai keuangan syariah,” ujar Dicky.
Dicky menambahkan, kolaborasi tersebut juga mencakup penguatan bahan ajar, kurikulum, dan pelatihan bagi guru. Menurutnya, pemahaman generasi muda terhadap layanan dan produk keuangan perlu dibangun seiring dengan meningkatnya akses terhadap layanan keuangan digital.
Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES), Ferry Juliantono, mengapresiasi kolaborasi OJK, Kemendikdasmen, dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan ISFO 2026. “Harapannya dengan kolaborasi ini bisa menciptakan calon-calon wirausahawan muda yang nanti akan berperan besar dalam pemanfaatan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” terang Ferry.
Dalam ISFO 2026, sebanyak 11.952 peserta yang tergabung dalam 4.030 tim mengikuti rangkaian kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah peserta tumbuh sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah tim meningkat sekitar 15 persen.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kecakapan murid dalam memahami pilihan dan risiko keuangan serta membangun kebiasaan mengambil keputusan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Pemerintah optimistis bahwa pembekalan literasi keuangan sejak dini akan mencetak murid-murid Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga produktif menciptakan nilai tambah ekonomi, serta tangguh menghadapi tantangan era digital.
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, bersama Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Ferry Juliantono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, beserta seluruh jajaran pada Puncak Acara Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendikdasmen dan OJK, Jakarta (24/9). Fotografer: Tim BKHM
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
