Jakarta, 6 September 2026 — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran tidak hanya menghadirkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Ruang belajar yang lebih nyaman, fasilitas yang semakin layak, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi bagian dari perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pada 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pembelajaran.
“Alhamdulillah tahun 2025 revitalisasi 16.167 satuan pendidikan berjalan dengan lancar, demikian pula distribusi IFP ke sekolah-sekolah. Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan kebijakan Kemendikdasmen dalam rangka menumbuhkan iklim belajar yang humanis, inklusif, dan partisipatif. Dan program revitalisasi juga merupakan bagian dari fasilitas yang tidak terpisahkan dengan gerakan yang dicanangkan Bapak Presiden yaitu membangun budaya ‘ASRI’ (Aman, Sehat, Resik, dan Indah),” ujar Mendikdasmen.
Dampak program juga dirasakan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Deivy Regar, mengatakan revitalisasi menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sementara digitalisasi membuka akses dan pengalaman pembelajaran baru bagi peserta didik di wilayah 3T. Menurutnya, keberlanjutan digitalisasi perlu diiringi peningkatan kapasitas guru agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Program revitalisasi pendidikan ini sangat bermanfaat dan sangat terasa sekali untuk satuan pendidikan yang ada di kabupaten kami, program ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman untuk guru maupun peserta didik di sekolah kami, digitalisasi juga itu membawa dampak yang sangat baik, membawa suasana yang baru untuk anak-anak kami khususnya kami di daerah 3T. Dengan adanya bantuan digitalisasi ini membuat peserta didik kami lebih belajar dan membuka akses serta suasana baru dengan yang selama ini pembelajarannya bersifat konvensional, sekarang dengan adanya digitalisasi anak-anak kami bisa lebih mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi,” ujar Deivy.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan program revitalisasi dan digitalisasi menjadi harapan baru untuk meningkatkan pemerataan kualitas pembelajaran. “Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan ini adalah harapan baru bagi kita, khususnya anak-anak pedalaman di Kalimantan Tengah. Di mana dengan adanya program revitalisasi dan digitalisasi itu bisa menyamaratakan kualitas pembelajaran antara yang di kota, pedesaan, maupun pedalaman,” ujar Reza.
Salah satu praktik yang dikembangkan adalah Kelas Digital Huma Betang untuk mengatasi keterbatasan guru melalui pembelajaran hibrida. Didukung konektivitas internet dan perangkat Starlink yang diberikan pemerintah provinsi, guru dapat mengajar peserta didik dari lokasi berbeda, termasuk untuk mata pelajaran yang sebelumnya kekurangan tenaga pengajar.
Di Provinsi Banten, perubahan program revitalisasi terlihat dari kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memiliki ruang kelas yang memadai. Setelah mendapatkan revitalisasi, peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan revitalisasi memberikan perubahan nyata bagi sejumlah sekolah di wilayahnya. Pemanfaatan IFP turut mendukung pembelajaran interaktif di sekolah-sekolah Banten, termasuk menghubungkan guru dengan peserta didik yang belajar dari rumah.
“Provinsi Banten Alhamdulillah di tahun kemarin mendapatkan 110 sekolah penerima manfaat revitalisasi. Saya cukup bangga melihat sekolah-sekolah yang tadinya di daerah selatan seperti Lebak, Pandeglang, termasuk di kota juga, sekolah yang rusak, tidak punya RKB (Ruang Kelas Baru), sekarang anak-anak kita sekolah dengan nyaman dan kondusif. Pak Gubernur sangat mendukung terkait dengan program revitalisasi ini, bahkan didukung juga dengan kegiatan dari APBD Provinsi Banten,” ujar Jamaluddin.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, Papua, Ertinus, mengatakan revitalisasi menjadi harapan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama setelah daerah tersebut menghadapi konflik berkepanjangan. Menurut Ertinus, pengembangan digitalisasi di Intan Jaya masih menghadapi tantangan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Karena itu, dukungan terhadap digitalisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar teknologi yang diberikan dapat benar-benar digunakan oleh satuan pendidikan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan intensitas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang tinggi. Kebijakan ini menjadi langkah perlindungan sekaligus memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung sesuai kondisi di lapangan.
Penerapan PJJ tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dikeluarkan pada 6 September 2026.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penerapan PJJ dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga satuan pendidikan.
“PJJ diberlakukan dengan tujuan melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan,” ujar Dedi Mulyadi.
Selain menyesuaikan pembelajaran, satuan pendidikan juga diminta menghentikan sementara kegiatan di luar ruangan apabila kondisi kualitas udara mengalami penurunan dan berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan demikian, aktivitas pendidikan dapat tetap berjalan dengan menyesuaikan perkembangan kondisi lingkungan.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi kondisi darurat lingkungan. Pelaksanaan pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara fleksibel tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Sejalan dengan itu, perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap menjadi perhatian. Berdasarkan informasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam telah berakhir pada Minggu (6/9/2026).
Meski demikian, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah.
Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah mendorong satuan pendidikan tetap memberikan layanan pembelajaran sekaligus memastikan keselamatan peserta didik dan seluruh warga sekolah. Langkah ini diharapkan menjaga keberlangsungan proses pendidikan di tengah kondisi lingkungan yang memerlukan kewaspadaan.
Jakarta, 6 September 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau seluruh warga sekolah untuk tetap tenang dan mengutamakan keselamatan serta kesehatan dalam menghadapi erupsi Anak Gunung Krakatau. Penyelenggaraan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan perkembangan situasi, dengan mengacu pada kebijakan pemerintah daerah sebagai otoritas yang mengetahui kondisi lapangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, keselamatan murid dan guru harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran. “Perlindungan, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah menjadi prioritas,” ujarnya pada Minggu (6/9).
Mendikdasmen menjelaskan, wilayah yang terdampak erupsi dengan kondisi udara yang cukup berat dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). “Di daerah yang terdampak oleh erupsi Anak Gunung Krakatau dapat dilakukan penyesuaian pembelajaran dengan mengacu pada ISPU. Kegiatan pembelajaran di daerah yang cukup berat seperti di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, serta Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, maka pembelajaran dapat dilakukan di rumah melalui daring atau tempat tertentu yang aman melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tidak harus di sekolah,” jelas Abdul Mu’ti.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak terdampak langsung, pembelajaran dapat tetap berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Untuk daerah yang tidak terdampak langsung, pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela dan mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang aman,” terang Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, ia menambahkan, durasi pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kondisi. “Lama dan jam belajar dapat disesuaikan tidak harus dilaksanakan penuh sebagaimana pembelajaran normal.”
Dalam situasi bencana, sekolah juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun ketenangan dan kesiapsiagaan murid. “Di sela-sela materi pembelajaran dapat diberikan tentang pengetahuan pentingnya keselamatan, pentingnya mereka memiliki sikap yang tenang dan menjaga kesehatan serta tetap mengikuti informasi kebijakan dari pihak yang berwenang,” ujarnya.
Mendikdasmen juga menegaskan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran, termasuk PJJ, mengikuti kondisi dan kebijakan pemerintah daerah. “Mulainya PJJ bisa dilakukan besok sesuai dengan otoritas daerah setempat karena yang tahu kondisinya adalah masing-masing daerah. Tiap kabupaten/kota bisa menyampaikan info update ke masyarakat. Kami mengikuti perkembangan situasinya melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena situasi erupsi ini sangat dinamis dan kami belum bisa menetapkan daerah mana yang melakukan PJJ.”
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan murid dan guru menjadi prioritas utama. Jika kondisi dinyatakan berbahaya oleh otoritas berwenang maka jangan diselenggarakan pembelajaran di sekolah. Kalaupun dilakukan pembelajaran maka harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan aktivitas jangan melakukan kegiatan di luar kelas. Untuk kegiatan di dalam kelas agar memperhatikan pintu, jendela supaya aman dari debu yang masuk.
“Daerah yang tidak aman maka sangat tidak dianjurkan tatap muka di sekolah, tapi semuanya mengikuti otoritas pemda. Kami menyarankan kepada guru dan murid mengikuti kebijakan pemda. Jika Jakarta sudah ditetapkan pembelajaran mulai besok daring, maka semuanya harus mengikuti,” tegas Abdul Mu’ti. Sementara, bagi daerah lain yang belum memberikan keputusan agar sesegera mungkin memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kebijakan pembelajaran dalam situasi bencana mengacu pada Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program SPAB, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana, serta Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan (2026). Informasi dan peraturan terkait dapat diakses melalui laman bkpdm.kemendikdasmen.go.id/TangguhBencana.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memantau perkembangan situasi serta mengurangi dampak terhadap masyarakat.
Tito juga mengingatkan warga sekolah dan masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi. “Jika masih memungkinkan kegiatan pembelajaran, agar warga sekolah terus mengamati situasi. Kegiatan outdoor harus disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan. Ikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan lain-lain. Kurangi aktivitas di luar rumah jika ada peningkatan sebaran abu. Hati-hati terhadap kontaminasi abu terhadap makanan dan sumber air,” tuturnya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
