Depok, Jawa Barat, 1 September 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong perubahan paradigma pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), dari sekadar mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat menjadi proses pembelajaran yang menghasilkan perubahan cara kerja dan peningkatan kinerja organisasi.
Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikdasmen, Herdiana, mengatakan pengembangan kompetensi harus ditempatkan sebagai investasi strategis organisasi. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan, tetapi dari peningkatan kompetensi, perubahan cara bekerja, kemampuan menyelesaikan persoalan, serta kontribusinya terhadap tujuan organisasi.
“Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dan memberikan perubahan terhadap kualitas pekerjaan,” ujar Herdiana saat membuka rangkaian Pelatihan Teknis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Angkatan 1 dan 2, Pelatihan Teknis Disiplin Pegawai Angkatan 3 dan 4, serta Pelatihan Teknis Kearsipan Tingkat Dasar Angkatan 7 di lingkungan Kemendikdasmen, Senin (31/8).
Herdiana mendorong ASN Kemendikdasmen tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi turut memastikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, kompetensi ASN menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan, regulasi, teknologi, dan tata kelola pendidikan berjalan secara optimal.
“Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan dengan disiplin. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat apabila informasi dan arsip tidak dikelola dengan baik. Dan satuan pendidikan tidak akan benar-benar aman apabila kita tidak memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tuturnya.
Tiga pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen tersebut memiliki fokus berbeda, tetapi bermuara pada penguatan profesionalisme dan kontribusi ASN terhadap organisasi.
Pelatihan Teknis SPAB diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan satuan pendidikan dalam menghadapi risiko bencana, termasuk kemampuan memahami risiko, menyusun langkah kesiapsiagaan, dan merespons keadaan darurat. “Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi bencana, satuan pendidikan tidak hanya mampu menyelamatkan jiwa, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan,” katanya.
Pelatihan Teknis Disiplin Pegawai memperkuat integritas, kepatuhan, tanggung jawab, dan profesionalisme ASN. Herdiana menegaskan bahwa disiplin bukan sekadar persoalan kehadiran, tetapi kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memahami dampaknya terhadap kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pelatihan Teknis Kearsipan Tingkat Dasar meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola informasi dan dokumen secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Menurutnya, arsip merupakan aset penting organisasi yang menjadi rekam jejak pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta mendukung akuntabilitas dan transparansi.
Lebih lanjut, Herdiana menekankan bahwa pelatihan tidak boleh berhenti di ruang pembelajaran. Kompetensi yang diperoleh harus dibawa kembali ke unit kerja dan diterapkan untuk menghasilkan perbaikan.
Ia memperkenalkan siklus pengembangan kompetensi yang diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja Kemendikdasmen, yaitu Belajar → Menerapkan → Memperbaiki → Menghasilkan Kinerja. “Setiap pegawai yang mengikuti pelatihan diharapkan kembali ke unit kerjanya dengan membawa kompetensi, gagasan, dan semangat untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.
Ketiga pelatihan tersebut diikuti 132 peserta, terdiri atas 43 peserta SPAB, 65 peserta Disiplin Pegawai, dan 24 peserta Kearsipan Tingkat Dasar. Pelatihan SPAB dan Kearsipan dilaksanakan secara blended learning pada 24 Agustus–3 September 2026, sedangkan Pelatihan Disiplin Pegawai dilaksanakan secara daring pada periode yang sama. Penyelenggaraan melibatkan widyaiswara PPSDM Kemendikdasmen serta pejabat dan praktisi dari lembaga terkait sesuai bidang pelatihan.
Herdiana berharap pengembangan kompetensi semakin menjadi bagian dari budaya kerja Kemendikdasmen yang berorientasi pada hasil. Dengan SDM yang kompeten, disiplin, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan, Kemendikdasmen diharapkan semakin kuat dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 31 Agustus 2026 — Perbaikan layanan pendidikan menunjukkan perkembangan positif. Transisi PAUD ke SD meningkat, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun bertambah, serapan kerja lulusan vokasi menguat, dan tata kelola kementerian semakin baik. Capaian tersebut menjadi pijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melanjutkan transformasi pendidikan pada 2027.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perencanaan pendidikan 2027 merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang telah berjalan sekaligus penguatan intervensi pada bidang yang berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari pimpinan Komisi X beserta seluruh anggota sehingga kebijakan dan program yang kami laksanakan selama ini dapat berjalan dengan optimal, dan Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh Masyarakat,” ucap Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8).
Dalam paparannya, Mendikdasmen menjelaskan sejumlah indikator kinerja sasaran strategis Kemendikdasmen tahun 2025 yang memperlihatkan perkembangan positif. Pada aspek kesiapan dan akses pendidikan, capaian transisi PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. APS usia 7–18 tahun juga naik menjadi 93,13 persen, dari 92,37 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD turut meningkat menjadi 65,15.
Pada aspek kualitas pembelajaran, ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen, sedangkan numerasi mencapai 62,53 persen. Sementara itu, indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan kategori baik tercatat sebesar 42,66 persen.
Perkembangan positif juga terlihat pada pendidikan vokasi. Serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun meningkat menjadi 74,60 persen, dari sebelumnya 71,83 persen. Di sisi tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen meningkat menjadi 92,34, dari 89,10 pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur turut memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut, terutama peningkatan angka partisipasi sekolah dan serapan kerja lulusan pendidikan vokasi.
“Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah yang di paparan disampaikan mencapai angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun meningkat itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia, kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60% dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny Cagur.
Transformasi Pendidikan Berlanjut pada 2027
Untuk melanjutkan berbagai capaian tersebut, Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Angka ini meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif TA 2027 sebesar Rp58,24 triliun.
Dari total pagu tersebut, Rp55,5 triliun difokuskan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Alokasi ini diarahkan pada sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.
Rinciannya meliputi Rp9,28 triliun untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan, Rp5 triliun untuk inisiatif awal menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah, Rp7,21 triliun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Rp5,83 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran.
Dukungan terhadap guru dan peserta didik juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program 2027. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.
Mendikdasmen menyampaikan bahwa seluruh arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi Kemendikdasmen. “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti memandang keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan Komisi X DPR RI menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pendidikan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen bapak dan ibu pimpinan beserta anggota Komisi X DPR RI dalam mendorong peningkatan pembangunan pendidikan secara keberlanjutan. Sehingga, kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkas Mendikdasmen.
Dengan capaian pendidikan yang terus meningkat dan berbagai program yang disiapkan untuk 2027, Kemendikdasmen melanjutkan transformasi melalui perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan dukungan bagi guru dan peserta didik, serta pemerataan layanan pendidikan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 31 Agustus 2026 — Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional 2026 menjadi ruang bagi murid untuk mengembangkan talenta, mengasah nalar, dan membangun semangat berprestasi sejak dini. Sebanyak 686 finalis dari 38 provinsi serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura mengikuti rangkaian kompetisi yang berlangsung pada 25 s.d. 31 Agustus 2026.
OSN 2026 mempertandingkan tiga cabang ajang, yaitu Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Rangkaian tes dirancang untuk mengukur kemampuan murid secara lebih komprehensif, mulai dari penguasaan konsep hingga kemampuan mengeksplorasi, mengobservasi, dan mempresentasikan gagasan.
Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Maria Veronica Irene Herdjiono, menyampaikan bahwa OSN bukan semata-mata tentang meraih medali, peringkat, dan penghargaan. Lebih dari itu, pengalaman mengikuti kompetisi menjadi bagian dari proses belajar dan pembentukan karakter murid.
“Prestasi kalian pada ajang OSN tahun 2026 ini bukan hanya tentang medali, peringkat dan penghargaan, melainkan tentang proses belajar, kerja keras, disiplin, kejujuran dan kemauan untuk terus berkembang,” ujar Irene saat menutup OSN Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional 2026, di Jakarta, Minggu (30/8).
Pesan tersebut tercermin dari pengalaman Halimatun Sa’diah, murid SMP Negeri 6 Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang berhasil meraih Medali Emas sekaligus The Best Theory OSN IPA. Menghadapi soal dengan tingkat kesulitan tinggi dan materi yang luas, Halimatun belajar mengelola waktu, menyusun jadwal belajar, serta fokus memperkuat materi yang masih menjadi kelemahannya.
“OSN mengajarkan saya cara berpikir kritis, pantang menyerah, dan disiplin. Saya juga belajar menghargai proses. Menang kalah itu urusan nanti, yang penting sudah memberikan yang terbaik,” ujar Halimatun.
Pengalaman serupa juga dirasakan Michael Keii Shen, murid SD 1 YPK, Provinsi Kalimantan Timur, yang meraih Medali Perak OSN IPS SD. Baginya, mengikuti OSN menjadi pengalaman untuk berkompetisi bersama murid-murid berprestasi dari berbagai daerah sekaligus menguji kemampuan diri melalui tahapan kompetisi yang tidak mudah.
“Saya sangat senang dan bangga karena bisa ikut berkompetisi di ajang olimpiade terbesar di Indonesia dan bersaing dengan anak-anak hebat dari seluruh negeri,” ujar Michael.
Michael menuturkan bahwa proses OSN mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan yang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi. Melalui tes eksplorasi, ia belajar membuat peta infografis dan menyampaikan gagasan melalui presentasi agar dapat dipahami oleh dewan juri. “Melalui tes eksplorasi, saya belajar tentang bagaimana membuat peta infografis dan belajar bagaimana presentasi yang baik supaya apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh dewan juri,” tuturnya.
Penyelenggaraan OSN juga didukung kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, pendamping, dewan juri, fasilitator, hingga panitia. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembinaan talenta yang berkelanjutan.
Dengan berakhirnya OSN Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional 2026, semangat pembinaan talenta tidak berhenti pada penutupan kompetisi. Pengalaman yang diperoleh murid selama proses seleksi dan kompetisi menjadi bagian dari perjalanan untuk mengembangkan potensi, memperkuat nalar, karakter, dan semangat untuk terus berkembang.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat mengikuti Desk Evaluation Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Senin (31/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di penghujung Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi BBPMP Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menghadirkan perubahan nyata di lingkungan kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Desk evaluation tidak sekadar menjadi proses evaluasi dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melihat sejauh mana perubahan dan perbaikan telah dibangun secara konsisten. Penguatan tata kelola, budaya kerja, hingga peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam perjalanan BBPMP Provinsi Jawa Barat menuju birokrasi yang semakin bersih dan berorientasi pada pelayanan.
Komitmen tersebut terus diarahkan pada perubahan yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena itu, pembangunan Zona Integritas tidak ditempatkan semata-mata sebagai upaya meraih sebuah predikat, melainkan sebagai proses untuk membangun budaya kerja yang berintegritas sekaligus menghadirkan layanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Dalam mendorong transformasi tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat menetapkan tiga arah utama yang menjadi pijakan dalam penguatan reformasi birokrasi, yaitu:
Menguatkan integritas, meneguhkan budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.
Menghadirkan layanan bermutu, menghadirkan layanan pendidikan yang semakin mudah, cepat, responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan daerah.
Mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, karena reformasi birokrasi bukan tentang predikat semata, tetapi tentang perubahan perilaku, kualitas layanan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketiga arah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya BBPMP Provinsi Jawa Barat membangun birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi dasar dalam menjalankan tugas, sementara kualitas layanan menjadi wujud nyata dari perubahan yang terus dilakukan.
Melalui Desk Evaluation ZI WBBM, BBPMP Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan proses perbaikan tersebut. Upaya membangun birokrasi yang bersih dan melayani akan terus dilakukan melalui penguatan tata kelola, budaya kerja, dan kualitas pelayanan.
BBPMP Jawa Barat terus bergerak, Integritas menjadi fondasi. Layanan bermutu menjadi bukti. Birokrasi bersih dan melayani menjadi tujuan.
