Bandung Barat – Penjaminan mutu pendidikan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi perlu diwujudkan menjadi budaya nyata di setiap satuan pendidikan. Untuk mengawal komitmen tersebut, BBPMP Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendampingan langsung bagi 282 sekolah sasaran Program Percontohan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026 di seluruh kabupaten dan kota pada 1–2 serta 8–9 September 2026.
Kegiatan pendampingan secara luring ini melibatkan 891 peserta yang terdiri atas pengawas, kepala sekolah, dan guru. Pendampingan difokuskan pada penguatan siklus kritis SPMI, mulai dari pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian program pemenuhan mutu di satuan pendidikan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta bersama-sama mereviu capaian yang telah dilakukan, mengidentifikasi berbagai kendala teknis di lapangan, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan mutu. Selain itu, pemanfaatan sistem JABAR BERAKSI juga dioptimalkan sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan SPMI.
Pendampingan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian berbagai kendala, tetapi juga mendorong sekolah sasaran untuk menyusun kerangka praktik baik (best practice). Melalui langkah ini, berbagai inovasi peningkatan mutu yang telah berhasil dilaksanakan dapat terdokumentasi secara terstruktur dan menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi SPMI sekaligus mendorong tumbuhnya budaya mutu di satuan pendidikan. Dengan demikian, transformasi ekosistem pendidikan di Jawa Barat dapat terus berjalan secara adaptif, akuntabel, dan bermutu untuk semua.
Bersama, kita wujudkan transformasi ekosistem pendidikan Jawa Barat yang adaptif, akuntabel, dan bermutu untuk semua!
Cianjur, 12 September 2026 — Kompetensi guru SMK tidak boleh berhenti pada kemampuan menguasai teori dan praktik di ruang pelatihan. Guru juga perlu memahami bagaimana sebuah keterampilan dapat diterapkan, dikembangkan, bahkan memiliki nilai ekonomi di dunia nyata. Hal ini menjadi salah satu pesan utama dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan Berbasis Dunia Kerja Moda Luring Angkatan 4 di BBPPMPV Pertanian Cianjur.
Sebanyak 147 guru SMK mengikuti pelatihan tujuh kompetensi keahlian, yakni Bakery & Pastry, Hidroponik Melon, Pengolahan Buah, Anggrek, Penetasan Telur, Hijauan Pakan Ternak, dan Rekayasa Pakan Buatan. Pelatihan dirancang dalam rangkaian 120 jam pelajaran, terdiri atas 40 JP pembekalan, 70 JP pengalaman di dunia kerja, serta 10 JP uji kompetensi dan sertifikasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan penguasaan kompetensi perlu disertai business mindset, yakni cara berpikir yang mendorong seseorang terus melihat peluang dan menciptakan nilai tambah dari apa yang dimiliki.
“Kalau kita punya kompetensi produksi tapi tidak bisa dikomersialisasi itu yang bikin frustasi. Akhirnya kompetensi hanya menutup basa-basi saja,” ujar Atip.
Menurut Atip, business mindset tidak semata-mata berbicara mengenai perdagangan atau keuntungan. Lebih dari itu, cara berpikir tersebut membuat seseorang aktif mencari kemungkinan agar sesuatu yang tersedia dapat memberikan manfaat.
Dalam konteks pertanian, Atip melihat kompetensi yang dimiliki guru dapat dikembangkan jauh melampaui proses produksi. Dari pertanian dapat tumbuh agribisnis hingga agrowisata. Karena itu, kompetensi teknis perlu berjalan bersama kemampuan melihat proses dari hulu hingga hilir.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan pengalaman langsung diperlukan agar kompetensi yang diperoleh guru tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar dipraktikkan dan dibawa kembali ke sekolah.
“Yang paling penting di samping ngajar coba dipraktikkan. Karena kalau upskilling di sini, lalu pulang dan tidak pernah dipraktikkan di kelas, hanya lihat siswa, itu enggak akan banyak berkembang,” ujar Tatang.
Menurut Tatang, kompetensi yang dipelajari guru dapat dikembangkan menjadi praktik nyata, termasuk peluang usaha yang dapat melibatkan peserta didik. Karena itu, ia meminta guru tidak berhenti setelah memperoleh ilmu dari pelatihan.
“Jadi, Bapak Ibu klik dengan ilmu dan kalau bisa diimplementasikan,” katanya.
Setelah pembekalan, peserta akan menjalani pengalaman di dunia kerja selama 70 JP sebelum mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Tahapan tersebut memberi kesempatan kepada guru untuk melihat secara langsung praktik, proses, dan budaya kerja di industri.
Kepala BBPPMPV Pertanian Cianjur Joko Ahmada Julifan mengatakan pelatihan berbasis dunia kerja merupakan bagian dari upaya memfasilitasi peningkatan kompetensi guru kejuruan. Pengalaman yang diperoleh peserta diharapkan dibawa kembali ke satuan pendidikan dan diterapkan dalam pembelajaran.
Bagi Tatang, pengalaman tersebut juga dapat mengubah cara peserta didik melihat bidang pertanian yang selama ini kerap dipersepsikan secara konvensional.
“Kalau kita tunjukkan saya bisa berbuat seperti ini, maka anak-anak itu (berpikir), kok ternyata pertanian itu asik,” kata Tatang.
Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berhenti pada penambahan kompetensi guru saja. Pengalaman industri diharapkan masuk ke ruang kelas, sementara business mindset membantu guru menunjukkan kepada peserta didik bahwa keterampilan dapat berkembang menjadi produk, inovasi, dan peluang.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Yogyakarta, 12 September 2026 – Transformasi kualitas pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, serta integrasi pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) berbasis kompetensi PISA (Program for International Student Assessment), menjadi salah satu perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hal ini di tujukan melalui inovasi pembelajaran dan penguatan kompetensi murid di beberapa sekolah di Yogyakarta.
Kepala Sekolah SMPN 9 Yogyakarta, Agus Margono menjelaskan bahwa sekolahnya menerapkan program Pendampingan Literasi dan Numerasi yang secara khusus berfokus pada penguatan kemampuan murid berbasis kompetensi PISA.
“Kami menerapkan program Pendampingan Literasi dan Numerasi yang berfokus pada penguatan kemampuan literasi dan numerasi murid berbasis PISA. Program ini diwujudkan melalui pengintegrasian soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) ke dalam asesmen harian, penguatan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan STEM,” jelas Agus Margono.
Agus juga menjelaskan dampak positif dari implementasi program berbasis PISA tersebut terhadap pola pikir murid dan capaian di sekolah. Perubahan signifikan terlihat pada pola pikir dan daya kritis para murid. Murid tidak lagi sekadar menghafal materi, tetapi mampu menganalisis masalah lingkungan dan sosial di sekitar mereka menggunakan pendekatan logis dan matematis.
“Ini berdampak langsung pada peningkatan skor capaian Asesmen Nasional pada indikator Literasi dan Numerasi sekolah, serta peningkatan jumlah murid yang meraih prestasi dalam kompetisi sains dan teknologi,” ungkap Agus.
Agus menambahkan dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis STEM, SMP Negeri 9 Yogyakarta juga memfasilitasi peningkatan kapasitas guru melalui Komunitas Belajar internal dan in-house training mengenai modul ajar interaktif, serta mendorong kolaborasi lintas mata pelajaran seperti IPA, Matematika, dan Informatika.
“Sekolah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendampingan sebaya antarguru untuk mengatasi tantangan keberagaman tingkat kesiapan awal murid serta perubahan pola mengajar dari metode konvensional,” jelasnya.
Sementara itu SMAN 5 Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Literasi Terpadu yang mencakup berbagai cakupan literasi esensial yaitu literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, literasi sains, literasi finansial, serta literasi numerasi. Kegiatan ini dirancang untuk membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21 secara komprehensif.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 5 Yogyakarta, Rizky Puspitadewi menjelaskan penguatan literasi tidak hanya berhenti pada pembiasaan mingguan, penguatan ini juga diintegrasikan secara sistematis ke dalam evaluasi pembelajaran. Melalui pembiasaan penulisan dan pengerjaan soal-soal berbasis literasi dan numerasi pada setiap Asesmen Sekolah.
“Dampak nyata dari konsistensi penerapan program literasi dan pembiasaan asesmen tersebut terlihat pada indikator Rapor Pendidikan Sekolah, di mana capaian pada domain Literasi dan Numerasi berhasil mencatatkan, serta mempertahankan angka terbaik secara konsisten,” tutur Dewi.
Dewi menjelaskan peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian, hal ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan seperti Implementasi Pembelajaran STEM, Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial yang ditunjang dengan penyediaan media dan bahan ajar proyek.
“Selain peningkatan kompetensi pedagogis dan teknis, sekolah secara konkret mendukung operasionalisasi di kelas dengan menyediakan berbagai media pembelajaran serta bahan ajar pendukung yang relevan untuk proyek-proyek STEM,” jelas Dewi.
Selain fokus pada pencapaian akademis, SMAN 5 Yogyakarta juga menaruh perhatian besar pada pembentukan soft skills dan karakter siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada jalur kokurikuler, penguatan dilakukan melalui proyek dengan tema Rekayasa & Teknologi serta Inovasi Kewirausahaan.
Dalam kegiatan ini, siswa dilatih berpikir kritis dan kreatif melalui sesi brainstorming ide langsung bersama para narasumber berpengalaman di bidangnya. Sementara pada jalur ekstrakurikuler, minat dan kecakapan siswa dalam berinovasi, berkolaborasi, serta memecahkan masalah disalurkan secara spesifik melalui wadah Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) dan Klub Robotik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ,Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen terus memperkuat transformasi kualitas pendidikan melalui pendekatan Belajar Mendalam yang mendorong proses belajar menjadi lebih sadar (mindful), bermakna (meaningful), dan menyenangkan (joyful). Pendekatan ini didukung dengan penguatan kompetensi guru di bidang AI, coding, STEM, dan pendidikan karakter, pengembangan tata kelola data pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang lebih interaktif.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menerapkan ketentuan baru dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Perubahan tersebut mencakup perluasan sasaran penerima, mekanisme pengusulan calon penerima, besaran bantuan, hingga penetapan penerima PIP.
Salah satu perubahan dalam kebijakan terbaru adalah perluasan sasaran PIP hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Mulai tahun ajaran 2026/2027, PIP diberikan kepada murid mulai jenjang prasekolah hingga SMA/SMK/SLB dan pendidikan kesetaraan. Rentang usia penerima juga berubah menjadi mulai 5 tahun hingga 21 tahun. Ketentuan batas usia tersebut tidak berlaku bagi murid berkebutuhan khusus.
Perubahan juga terdapat pada mekanisme pengusulan calon penerima. Mulai 2026, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi murid yang layak menerima PIP melalui aplikasi SIPINTAR. Proses tersebut dilakukan setelah sekolah memperbarui dan memvalidasi data murid pada Dapodik. Berdasarkan hasil verifikasi, satuan pendidikan menyusun daftar prioritas sesuai target sasaran yang tersedia dan mengusulkannya kepada Puslapdik melalui SIPINTAR.
Dalam proses tersebut, Dinas Pendidikan tetap berperan melakukan pengawasan dan validasi terhadap daftar prioritas yang disusun satuan pendidikan, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan target sasaran penerima PIP. Apabila satuan pendidikan belum melakukan verifikasi atau jumlah usulannya belum memenuhi target, Dinas Pendidikan dapat menyusun dan mengusulkan daftar prioritas penerima PIP melalui SIPINTAR.
Dari sisi besaran bantuan, ketentuan terbaru menetapkan nominal PIP berdasarkan semester. Mengacu pada Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026, murid jenjang TK, SD/SDLB, dan Paket A menerima bantuan Rp225 ribu per semester. Untuk jenjang SMP/SMPLB dan Paket B, bantuan yang diberikan sebesar Rp375 ribu per semester, sedangkan murid jenjang SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C menerima Rp900 ribu per semester. Meski pencairannya kini dihitung per semester, tidak ada perubahan pada total bantuan yang diterima dalam setahun. Secara nominal tahunan, besaran PIP tersebut tetap sama dengan ketentuan sebelumnya.
Skema per semester tersebut memberikan kepastian bagi murid pada kelas awal dan kelas akhir yang hanya mengikuti satu semester dalam satu tahun ajaran. Sementara itu, murid pada kelas berjalan dan murid jenjang TK dapat menerima bantuan selama dua semester.
Selain itu, mekanisme penetapan penerima PIP turut disederhanakan. Aturan terbaru tidak lagi membedakan penerima melalui SK Nominasi dan SK Pemberian. Mulai semester 2 tahun 2026, murid yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima PIP, yang mencakup penerima dengan rekening aktif maupun belum aktif.
Murid yang rekeningnya belum aktif tetap diberikan kesempatan melakukan aktivasi sesuai batas waktu yang ditetapkan Puslapdik. Dana PIP disalurkan ke rekening penerima yang telah ditetapkan, sedangkan dana yang tidak dapat disalurkan karena rekening tidak diaktifkan hingga batas waktu yang ditentukan akan dikembalikan ke kas negara.
Dalam ketentuan terbaru juga disebutkan bahwa murid penerima PIP juga tidak lagi memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam bentuk fisik maupun digital. Berbagai penyesuaian ini menjadi bagian dari pembaruan pelaksanaan PIP untuk memperkuat mekanisme penetapan dan penyaluran bantuan pendidikan kepada murid yang membutuhkan.
Jakarta, 9 September 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk di wilayah NTT. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan terus diidentifikasi, dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan, dan diprioritaskan agar mendapatkan penanganan, salah satunya SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam program revitalisasi karena memiliki sejumlah sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Revitalisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Pada tahun 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT menjadi sasaran revitalisasi dengan total alokasi Rp1.208.684.805.539 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan cakupan revitalisasi terbesar yang pernah dilaksanakan di NTT.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, menyampaikan, “Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik.”
Lebih lanjut, ia mengatakan Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu program strategis nasional sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membangun pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di NTT. Pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Program ini juga menjadi kesempatan istimewa bagi NTT, mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.
Ambrosius menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mengawal program tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa setiap anak, di mana pun mereka tinggal, berhak belajar di sekolah yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang serta proses pembelajaran mereka.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” lanjut Gogot.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, penerima revitalisasi tersebar pada seluruh jenjang pendidikan. Jenjang SD menjadi penerima terbanyak dengan 644 sekolah senilai Rp702,88 miliar, disusul 603 PAUD senilai Rp232,46 miliar, 136 SMP senilai Rp161,51 miliar, dan 69 SMA senilai Rp72,71 miliar. Dukungan juga diberikan kepada 13 SMK senilai Rp12,16 miliar, 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB senilai Rp5,25 miliar.
Sebelumnya pada 2025, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT menerima dukungan pemerintah melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Rinciannya, program revitalisasi diberikan kepada 43 PAUD dengan anggaran sebesar Rp15,83 miliar, 234 SD sebesar Rp160,73 miliar, 174 SMP sebesar Rp248,58 miliar, 64 SMA sebesar Rp75,96 miliar, 44 SMK sebesar Rp64,75 miliar, sembilan SLB sebesar Rp16,47 miliar, serta delapan SKB/PKBM sebesar Rp6,9 miliar.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendukung pembangunan empat Unit Sekolah Baru (USB) di NTT dengan total anggaran sekitar Rp14,3 miliar, terdiri atas tiga satuan PAUD dan satu SMA di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat. Pembangunan USB melengkapi program revitalisasi sebagai upaya pemerintah memperluas akses sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sarana pendidikan.
Revitalisasi sarana dan prasarana, menurut Gogot, merupakan satu bagian dari ekosistem peningkatan mutu pendidikan. Intervensi tersebut berjalan beriringan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, serta berbagai program peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pada 2025, dukungan digitalisasi pembelajaran di NTT menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,” lanjutnya.
Kemendikdasmen terus mendorong agar revitalisasi dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan murid, guru, dan warga sekolah. Pemerintah juga terus memantau pelaksanaan program sejak penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil revitalisasi.
Gogot menambahkan, Kemendikdasmen terbuka terhadap informasi dan masukan masyarakat mengenai kondisi satuan pendidikan di lapangan. Perhatian publik terhadap sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat pemetaan kebutuhan dan memastikan program semakin tepat sasaran.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
