Yogyakarta, 12 September 2026 – Transformasi kualitas pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, serta integrasi pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) berbasis kompetensi PISA (Program for International Student Assessment), menjadi salah satu perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hal ini di tujukan melalui inovasi pembelajaran dan penguatan kompetensi murid di beberapa sekolah di Yogyakarta.
Kepala Sekolah SMPN 9 Yogyakarta, Agus Margono menjelaskan bahwa sekolahnya menerapkan program Pendampingan Literasi dan Numerasi yang secara khusus berfokus pada penguatan kemampuan murid berbasis kompetensi PISA.
“Kami menerapkan program Pendampingan Literasi dan Numerasi yang berfokus pada penguatan kemampuan literasi dan numerasi murid berbasis PISA. Program ini diwujudkan melalui pengintegrasian soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) ke dalam asesmen harian, penguatan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan STEM,” jelas Agus Margono.
Agus juga menjelaskan dampak positif dari implementasi program berbasis PISA tersebut terhadap pola pikir murid dan capaian di sekolah. Perubahan signifikan terlihat pada pola pikir dan daya kritis para murid. Murid tidak lagi sekadar menghafal materi, tetapi mampu menganalisis masalah lingkungan dan sosial di sekitar mereka menggunakan pendekatan logis dan matematis.
“Ini berdampak langsung pada peningkatan skor capaian Asesmen Nasional pada indikator Literasi dan Numerasi sekolah, serta peningkatan jumlah murid yang meraih prestasi dalam kompetisi sains dan teknologi,” ungkap Agus.
Agus menambahkan dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis STEM, SMP Negeri 9 Yogyakarta juga memfasilitasi peningkatan kapasitas guru melalui Komunitas Belajar internal dan in-house training mengenai modul ajar interaktif, serta mendorong kolaborasi lintas mata pelajaran seperti IPA, Matematika, dan Informatika.
“Sekolah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendampingan sebaya antarguru untuk mengatasi tantangan keberagaman tingkat kesiapan awal murid serta perubahan pola mengajar dari metode konvensional,” jelasnya.
Sementara itu SMAN 5 Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Literasi Terpadu yang mencakup berbagai cakupan literasi esensial yaitu literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, literasi sains, literasi finansial, serta literasi numerasi. Kegiatan ini dirancang untuk membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21 secara komprehensif.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 5 Yogyakarta, Rizky Puspitadewi menjelaskan penguatan literasi tidak hanya berhenti pada pembiasaan mingguan, penguatan ini juga diintegrasikan secara sistematis ke dalam evaluasi pembelajaran. Melalui pembiasaan penulisan dan pengerjaan soal-soal berbasis literasi dan numerasi pada setiap Asesmen Sekolah.
“Dampak nyata dari konsistensi penerapan program literasi dan pembiasaan asesmen tersebut terlihat pada indikator Rapor Pendidikan Sekolah, di mana capaian pada domain Literasi dan Numerasi berhasil mencatatkan, serta mempertahankan angka terbaik secara konsisten,” tutur Dewi.
Dewi menjelaskan peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian, hal ini diwujudkan melalui berbagai pelatihan seperti Implementasi Pembelajaran STEM, Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial yang ditunjang dengan penyediaan media dan bahan ajar proyek.
“Selain peningkatan kompetensi pedagogis dan teknis, sekolah secara konkret mendukung operasionalisasi di kelas dengan menyediakan berbagai media pembelajaran serta bahan ajar pendukung yang relevan untuk proyek-proyek STEM,” jelas Dewi.
Selain fokus pada pencapaian akademis, SMAN 5 Yogyakarta juga menaruh perhatian besar pada pembentukan soft skills dan karakter siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada jalur kokurikuler, penguatan dilakukan melalui proyek dengan tema Rekayasa & Teknologi serta Inovasi Kewirausahaan.
Dalam kegiatan ini, siswa dilatih berpikir kritis dan kreatif melalui sesi brainstorming ide langsung bersama para narasumber berpengalaman di bidangnya. Sementara pada jalur ekstrakurikuler, minat dan kecakapan siswa dalam berinovasi, berkolaborasi, serta memecahkan masalah disalurkan secara spesifik melalui wadah Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) dan Klub Robotik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ,Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen terus memperkuat transformasi kualitas pendidikan melalui pendekatan Belajar Mendalam yang mendorong proses belajar menjadi lebih sadar (mindful), bermakna (meaningful), dan menyenangkan (joyful). Pendekatan ini didukung dengan penguatan kompetensi guru di bidang AI, coding, STEM, dan pendidikan karakter, pengembangan tata kelola data pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang lebih interaktif.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menerapkan ketentuan baru dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Perubahan tersebut mencakup perluasan sasaran penerima, mekanisme pengusulan calon penerima, besaran bantuan, hingga penetapan penerima PIP.
Salah satu perubahan dalam kebijakan terbaru adalah perluasan sasaran PIP hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Mulai tahun ajaran 2026/2027, PIP diberikan kepada murid mulai jenjang prasekolah hingga SMA/SMK/SLB dan pendidikan kesetaraan. Rentang usia penerima juga berubah menjadi mulai 5 tahun hingga 21 tahun. Ketentuan batas usia tersebut tidak berlaku bagi murid berkebutuhan khusus.
Perubahan juga terdapat pada mekanisme pengusulan calon penerima. Mulai 2026, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi murid yang layak menerima PIP melalui aplikasi SIPINTAR. Proses tersebut dilakukan setelah sekolah memperbarui dan memvalidasi data murid pada Dapodik. Berdasarkan hasil verifikasi, satuan pendidikan menyusun daftar prioritas sesuai target sasaran yang tersedia dan mengusulkannya kepada Puslapdik melalui SIPINTAR.
Dalam proses tersebut, Dinas Pendidikan tetap berperan melakukan pengawasan dan validasi terhadap daftar prioritas yang disusun satuan pendidikan, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan target sasaran penerima PIP. Apabila satuan pendidikan belum melakukan verifikasi atau jumlah usulannya belum memenuhi target, Dinas Pendidikan dapat menyusun dan mengusulkan daftar prioritas penerima PIP melalui SIPINTAR.
Dari sisi besaran bantuan, ketentuan terbaru menetapkan nominal PIP berdasarkan semester. Mengacu pada Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026, murid jenjang TK, SD/SDLB, dan Paket A menerima bantuan Rp225 ribu per semester. Untuk jenjang SMP/SMPLB dan Paket B, bantuan yang diberikan sebesar Rp375 ribu per semester, sedangkan murid jenjang SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C menerima Rp900 ribu per semester. Meski pencairannya kini dihitung per semester, tidak ada perubahan pada total bantuan yang diterima dalam setahun. Secara nominal tahunan, besaran PIP tersebut tetap sama dengan ketentuan sebelumnya.
Skema per semester tersebut memberikan kepastian bagi murid pada kelas awal dan kelas akhir yang hanya mengikuti satu semester dalam satu tahun ajaran. Sementara itu, murid pada kelas berjalan dan murid jenjang TK dapat menerima bantuan selama dua semester.
Selain itu, mekanisme penetapan penerima PIP turut disederhanakan. Aturan terbaru tidak lagi membedakan penerima melalui SK Nominasi dan SK Pemberian. Mulai semester 2 tahun 2026, murid yang telah melalui proses verifikasi dan validasi ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima PIP, yang mencakup penerima dengan rekening aktif maupun belum aktif.
Murid yang rekeningnya belum aktif tetap diberikan kesempatan melakukan aktivasi sesuai batas waktu yang ditetapkan Puslapdik. Dana PIP disalurkan ke rekening penerima yang telah ditetapkan, sedangkan dana yang tidak dapat disalurkan karena rekening tidak diaktifkan hingga batas waktu yang ditentukan akan dikembalikan ke kas negara.
Dalam ketentuan terbaru juga disebutkan bahwa murid penerima PIP juga tidak lagi memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam bentuk fisik maupun digital. Berbagai penyesuaian ini menjadi bagian dari pembaruan pelaksanaan PIP untuk memperkuat mekanisme penetapan dan penyaluran bantuan pendidikan kepada murid yang membutuhkan.
Jakarta, 9 September 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk di wilayah NTT. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan terus diidentifikasi, dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan, dan diprioritaskan agar mendapatkan penanganan, salah satunya SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam program revitalisasi karena memiliki sejumlah sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Revitalisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Pada tahun 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT menjadi sasaran revitalisasi dengan total alokasi Rp1.208.684.805.539 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan cakupan revitalisasi terbesar yang pernah dilaksanakan di NTT.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, menyampaikan, “Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik.”
Lebih lanjut, ia mengatakan Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu program strategis nasional sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membangun pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di NTT. Pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Program ini juga menjadi kesempatan istimewa bagi NTT, mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.
Ambrosius menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mengawal program tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa setiap anak, di mana pun mereka tinggal, berhak belajar di sekolah yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang serta proses pembelajaran mereka.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” lanjut Gogot.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, penerima revitalisasi tersebar pada seluruh jenjang pendidikan. Jenjang SD menjadi penerima terbanyak dengan 644 sekolah senilai Rp702,88 miliar, disusul 603 PAUD senilai Rp232,46 miliar, 136 SMP senilai Rp161,51 miliar, dan 69 SMA senilai Rp72,71 miliar. Dukungan juga diberikan kepada 13 SMK senilai Rp12,16 miliar, 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB senilai Rp5,25 miliar.
Sebelumnya pada 2025, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT menerima dukungan pemerintah melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Rinciannya, program revitalisasi diberikan kepada 43 PAUD dengan anggaran sebesar Rp15,83 miliar, 234 SD sebesar Rp160,73 miliar, 174 SMP sebesar Rp248,58 miliar, 64 SMA sebesar Rp75,96 miliar, 44 SMK sebesar Rp64,75 miliar, sembilan SLB sebesar Rp16,47 miliar, serta delapan SKB/PKBM sebesar Rp6,9 miliar.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendukung pembangunan empat Unit Sekolah Baru (USB) di NTT dengan total anggaran sekitar Rp14,3 miliar, terdiri atas tiga satuan PAUD dan satu SMA di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat. Pembangunan USB melengkapi program revitalisasi sebagai upaya pemerintah memperluas akses sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sarana pendidikan.
Revitalisasi sarana dan prasarana, menurut Gogot, merupakan satu bagian dari ekosistem peningkatan mutu pendidikan. Intervensi tersebut berjalan beriringan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, serta berbagai program peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Pada 2025, dukungan digitalisasi pembelajaran di NTT menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,” lanjutnya.
Kemendikdasmen terus mendorong agar revitalisasi dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan murid, guru, dan warga sekolah. Pemerintah juga terus memantau pelaksanaan program sejak penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil revitalisasi.
Gogot menambahkan, Kemendikdasmen terbuka terhadap informasi dan masukan masyarakat mengenai kondisi satuan pendidikan di lapangan. Perhatian publik terhadap sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat pemetaan kebutuhan dan memastikan program semakin tepat sasaran.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 9 September 2026 — Prestasi di Lomba Debat Indonesia (LDI) 2026 menjadi pijakan bagi 15 talenta terbaik untuk melangkah lebih jauh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) melanjutkan pembinaan para Best Speakers LDI cabang Debat Bahasa Inggris 2026 melalui kolaborasi dengan International Global Network (IGN).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Puspresnas dan IGN tentang Pengembangan Talenta Lomba Debat Indonesia pada Program Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN).
Melalui kerja sama ini, 15 talenta terbaik akan memperoleh pembinaan lanjutan melalui program yang disiapkan IGN. Dari proses pembinaan tersebut, tiga peserta terbaik akan dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti AYIMUN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2027.
Kepala Puspresnas, Maria Veronica Irene Herdjiono, mengatakan keberlanjutan pembinaan merupakan bagian dari semangat kolaborasi dan partisipasi semesta dalam pengembangan talenta yang terus didorong oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
“Yang pertama adalah kolaborasi, sebagaimana yang sudah kita lakukan saat ini. Selanjutnya adalah berkelanjutan, sehingga apa yang dihasilkan di tingkat nasional, anak-anak yang menjadi juara di tingkat nasional, perlu dipikirkan untuk jangka panjangnya. What next untuk kalian?” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut Irene, prestasi yang dicapai di tingkat nasional perlu menjadi awal untuk memikirkan perjalanan talenta dalam jangka panjang. Pembinaan tidak berhenti ketika kompetisi berakhir, tetapi perlu memberikan ruang bagi peserta untuk terus berkembang dan memperoleh pengalaman yang lebih luas.
“Harapannya, setelah mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang lebih luas, mereka dapat kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi untuk Indonesia,” lanjutnya.
Irene menambahkan bahwa pengembangan talenta perlu dilakukan secara inklusif, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Para peserta yang mencapai tingkat nasional merupakan bagian dari proses panjang penemuan dan pengembangan talenta dari berbagai daerah.
“Selanjutnya adalah inklusivitas. Pengembangan talenta harus dimulai dari sekolah, kabupaten/kota, dan berbagai daerah. Anak-anak yang hadir di sini merupakan mereka yang telah melalui proses dan menunjukkan prestasinya hingga tingkat nasional,” tuturnya.
Selain capaian akademik dan prestasi, Irene menekankan pentingnya membangun karakter dan kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari pembinaan talenta. “Kami mengupayakan agar pembinaan dan penemuan prestasi dijalankan secara utuh, tidak semata-mata mengejar prestasi. Karena sering kali prestasi, ketika tidak didukung dengan karakter yang kuat dan critical thinking yang baik, hasilnya tidak akan berkembang secara optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, President of International Global Network (IGN), Muhammad Fahrizal, mengatakan kolaborasi dengan Puspresnas merupakan langkah awal untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi talenta muda Indonesia. “Ini merupakan langkah pertama. Kami berharap IGN dapat memberikan kontribusi bagi anak-anak muda di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan IGN ingin memastikan talenta muda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi hingga ke tingkat internasional. “Kami ingin memberikan ruang kepada anak-anak muda di Indonesia agar prestasi mereka tidak berhenti di tingkat nasional. Kami berharap dapat mendampingi mereka untuk melangkah ke tingkat internasional,” imbuhnya.
Kerja sama Puspresnas dan IGN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan talenta yang berkelanjutan. Melalui pengalaman di tingkat nasional dan kesempatan mengikuti forum internasional, para talenta muda diharapkan dapat memperluas wawasan, jejaring, dan kapasitas diri sebelum kembali memberikan kontribusi bagi Indonesia.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – BBPMP Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (8/9/2026). Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan GEMA Tunas PKBM dan SKB Ke-5 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Audiensi ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi, sekaligus menyelaraskan langkah dalam mendukung penguatan layanan pendidikan nonformal, khususnya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal strategis, mulai dari rencana pelaksanaan GEMA Tunas PKBM dan SKB, dukungan kebijakan dan arahan dalam penguatan peran PKBM dan SKB, hingga sinergi program pendidikan nonformal dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Jawa Barat. Sinergi yang baik diperlukan agar PKBM dan SKB dapat terus memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan PKBM dan SKB semakin kuat dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan bagi masyarakat Jawa Barat.
