Bandung Barat – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pertemuan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dengan didampingi Bappeda Kabupaten Garut untuk membahas pembangunan pendidikan, khususnya di Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan hingga strategi revitalisasi satuan pendidikan. Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi strategi revitalisasi gedung sekolah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan BBPMP Provinsi Jawa Barat semakin kuat dalam mendukung pembangunan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pemenuhan standar pelayanan pendidikan serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Jayapura, Papua, 20 Oktober 2026 — Kongres Bahasa Daerah 2026 digelar di Jayapura, Papua, untuk memperkuat pelindungan dan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas serta warisan budaya bangsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka kongres tersebut pada Senin (19/10) dan menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah.
Kongres Bahasa Daerah tahun ini mengangkat tema “Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Bahasa Daerah untuk Penguatan Jati Diri Bangsa ”. Mendikdasmen menilai tema tersebut menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan warisan bangsa yang menyimpan identitas, sejarah, pengetahuan, dan kearifan mfasyarakat. Menurutnya, menjaga bahasa juga sama dengan menjaga ingatan kolektif, nilai-nilai kehidupan, serta keberlanjutan kebudayaan bangsa untuk generasi mendatang.
Mendikdasmen juga menyebutkan bahwa slogan kongres kali ini, “Pusaka Bahasa” menegaskan bahwa bahasa daerah merupakan rekaman hidup sejarah, filosofi, mitos, tradisi, dan kearifan lokal. “Pusaka Bangsa” menegaskan bahwa bahasa daerah menjadi bagian dari mozaik identitas nasional yang dibentuk oleh keberagaman suku dan budaya.
”Bahasa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional yang tercantum pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman bahasa, suku, dan budaya menjadi modal sosial sekaligus modal budaya yang memperkuat persatuan dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.
Dalam konteks jumlah bahasa daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sampai tahun 2019 Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, yang 427 di antaranya berada di wilayah Pulau Papua. Angka tersebut menggambarkan betapa besarnya kekayaan bahasa yang dimiliki Indonesia, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melestarikannya.
Mendikdasmen menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan pelindungan bahasa daerah. Pertama, penyusunan kebijakan harus didasarkan pada data dan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, ekosistem penutur dan pelestari bahasa harus diperkuat dengan menempatkan keluarga, sekolah, komunitas, tokoh adat, akademisi, media, dunia usaha, dan generasi muda sebagai mitra strategis.
”Oleh karena itu, Kemendikdasmen melalui Badan Bahasa, memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa. Yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Masyarakat dapat mempelajari serta menjadi bukti bahwa bahasa daerah dapat menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Mendikdasmen.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pelindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian penting dari warisan budaya bangsa. Dengan kekayaan bahasa daerah yang dimiliki, Aryoko menyebut Papua memiliki anugerah sekaligus tanggung jawab besar guna memastikan bahasa-bahasa daerah tetap hidup dan digunakan oleh masyarakat.
“Melalui kongres ini, kami berharap akan lahir langkah-langkah strategis dan konkret untuk memperkuat pelindungan bahasa daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi, menyusun program pelestarian yang berkelanjutan, serta mendorong penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kegiatan adat, dan ruang publik sesuai konteksnya,” tutur Aryoko.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua, upaya pelestarian bahasa daerah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen sangat sejalan dengan visi pembangunan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Papua yang cerdas tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi, tetapi juga melalui pemahaman terhadap akar budaya.
“Kami ingin memastikan generasi muda dapat berkembang, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global tanpa kehilangan jati diri. Penguasaan bahasa asing dan kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kecintaan terhadap bahasa ibu, penghormatan terhadap adat, dan penghargaan terhadap kebudayaan daerah,” terangnya.
Selanjutnya, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, mengatakan bahwa Kongres Bahasa Daerah 2026 ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Bahasa Kemendikdasmen bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Pemilihan Papua sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna penting karena Papua merupakan wilayah dengan keragaman bahasa daerah yang paling tinggi di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung mulai 19 s.d. 22 Oktober 2026 di Jayapura dengan melibatkan 200 orang peserta meliputi unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengambil kebijakan, akademisi, peneliti bahasa, pendidik, budayawan, sastrawan, tokoh adat, komunitas bahasa, BP3OKP, serta generasi muda.
“Melalui gelaran ini kami berharap akan lahir rekomendasi kebijakan bahasa daerah yang memuat arah strategis, prioritas program, dan usulan langkah implementasi di tingkat pusat maupun daerah. Dan juga penguatan komitmen dan sinergi antarpemangku kepentingan, identifikasi praktik baik, rumusan tindak lanjut yang terukur, dan penguatan kesadaran publik mengenai pentingnya bahasa daerah sebagai unsur pembentuk identitas dan penguatan kebinekaan bangsa,” tutup Hafidz Muksin. (Penulis: Destian, Editor: Tim Badan Bahasa, Stephanie, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 20 Oktober 2026 — SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) menegaskan komitmennya untuk memajukan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (Early Childhood Care and Education/ECCE) yang berkualitas dan berkeadilan di Asia Tenggara melalui Pertemuan Tahunan Governing Board ke-9 di Jakarta, Indonesia.
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran SEAMEO CECCEP dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui program yang relevan dengan kebutuhan negara-negara anggota. Governing Board Meeting (GBM) juga menjadi momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat kolaborasi regional, dan merumuskan langkah strategis pengembangan PAUD.
Suharti turut menekankan pentingnya memperluas akses PAUD melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Upaya tersebut didukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga yang membutuhkan, serta Partisipasi Semesta yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perluasan akses, menurutnya, harus disertai peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak.
Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, menyampaikan capaian Centre sepanjang tahun fiskal 2025/2026, yang mencakup penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, serta kemitraan regional. Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas, serta memastikan anak-anak dan keluarga di seluruh Asia Tenggara mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dalam kerja sama regional, SEAMEO CECCEP mendukung diseminasi ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia sebagai kerangka bersama untuk mengembangkan sistem ECCE yang inklusif, merata, dan berkualitas. Centre juga melanjutkan advokasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta mendukung pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan melalui Centre Policy Research Network (CPRN).
Di bidang penelitian, kajian SEAMEO CECCEP mencakup etnoparenting untuk memahami praktik pengasuhan berbasis nilai dan kearifan lokal, Pendidikan Anti-Bias untuk membangun lingkungan belajar inklusif dan bebas diskriminasi, serta pengembangan numerasi anak usia dini. Centre juga mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pendidikan anak usia dini, khususnya untuk mendukung kompetensi pendidik dan penggunaan teknologi yang tepat dengan tetap mengutamakan kebutuhan anak. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang kontekstual serta responsif terhadap kebutuhan anak dan keluarga.
Penguatan kapasitas pendidik dan tenaga profesional dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pelatihan guru di Malaysia menggunakan modul Our Happy Neighbourhood, pelatihan pengembangan diri bagi calon dosen pendidikan anak usia dini di Kamboja pada 2025, serta pelatihan pendidikan inklusif bersama Hiroshima University. Webinar dan lokakarya regional juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring profesional di bidang ECCE.
Vina menyampaikan apresiasi kepada Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, atas kerja sama dan dukungan terhadap program Centre. Menurutnya, kemitraan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya bersama untuk memajukan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas dan berkeadilan di kawasan.
Perwakilan Sekretariat SEAMEO, Alejandro Ibanez, menegaskan bahwa GBM merupakan forum strategis untuk menerjemahkan prioritas regional menjadi aksi nyata. Di tengah pesatnya perkembangan AI dan perubahan pola kerja, komunikasi, serta berbagi pengetahuan, ia menilai penguatan kapasitas kelembagaan, riset berbasis bukti, inovasi, dan kemitraan strategis diperlukan agar program SEAMEO tetap relevan dengan kebutuhan negara-negara anggota. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan berkala untuk mengevaluasi capaian dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan.
Pertemuan Governing Board ke-9 menjadi forum bagi anggota untuk membahas pelaksanaan program, menentukan prioritas strategis, dan memperkuat arah kerja sama Centre ke depan. Melalui tata kelola yang efektif, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan berkelanjutan, SEAMEO CECCEP bersama negara-negara anggota dan mitra berupaya mendorong sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang lebih inklusif, berkualitas, dan responsif, sehingga setiap anak di Asia Tenggara memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
