Sebanyak 3.634 Guru dan Tenaga Kependidikan Ikuti Webinar Literasi Pangan dan Gizi
Jawa Barat, 22 Oktober 2026 — Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan Webinar Edukasi Keamanan Pangan dan Gizi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat Batch I, Kamis (22/10/2026), pukul 12.30–16.00 WIB, secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan bertema “Literasi Gizi dan Keamanan Pangan: Peran Strategis Guru dan Tenaga Kependidikan” ini diikuti sekitar 3.634 peserta dari satuan pendidikan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.
Webinar ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman guru dan tenaga kependidikan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan juga media edukasi agar anak-anak semakin melek pangan dan gizi. Melalui program ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga belajar memilih makanan yang sehat, menjaga kebersihan, memahami pentingnya gizi seimbang, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain itu, edukasi keamanan pangan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi. Makanan yang bergizi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tercemar atau ditangani secara tidak higienis. Sebaliknya, makanan yang aman tetap harus memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, keberhasilan MBG memerlukan perhatian terhadap kualitas menu, keamanan pengolahan dan distribusi, serta pembentukan kebiasaan makan sehat di sekolah.
Pentingnya kewaspadaan tersebut diperkuat oleh data dalam materi webinar yang merujuk pada Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2024. Tercatat 138 kejadian luar biasa keracunan pangan di Indonesia, dengan 5.713 orang sakit dan 15 korban meninggal. Di Jawa Barat, tercatat 23 kejadian. Data ini menegaskan pentingnya pencegahan dan pengawasan keamanan pangan secara konsisten, bukan hanya setelah terjadi masalah.
Kegiatan dibuka oleh Agustina Arumsari, Ak., M.H., Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dilanjutkan Materi pertama, “Kebijakan Program Prioritas Kemendikdasmen tentang Pentingnya Edukasi Literasi Pangan dan Gizi dalam Program MBG Tahun 2026”, disampaikan oleh Komalasari, M.Pd., Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya menjadikan pelaksanaan MBG sebagai bagian dari proses pendidikan. Guru dapat memanfaatkan kegiatan makan untuk mengenalkan manfaat makanan beragam, pentingnya protein, sayur dan buah, kebiasaan mencuci tangan, serta perilaku bertanggung jawab terhadap makanan.
Edukasi gizi tidak harus selalu dilakukan melalui ceramah khusus. Guru dapat mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, pembiasaan sebelum makan, kegiatan makan bersama, dan keteladanan sehari-hari. Dengan demikian, anak tidak hanya mengetahui makanan yang baik bagi tubuh, tetapi juga terbiasa menerapkan perilaku sehat.
Materi kedua, “Pentingnya Pemilihan Menu yang Aman serta Bergizi”, disampaikan oleh Ir. Doddy Izwardy, B.Sc., M.A., Ph.D., Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI). Ia menegaskan bahwa mutu makanan harus mencakup dua aspek yang tidak terpisahkan, yaitu kecukupan gizi dan keamanan pangan.
Menu yang baik perlu beragam, sesuai kebutuhan peserta didik, mengandung sumber protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta dilengkapi air minum yang aman. Menu juga perlu mempertimbangkan rasa, tekstur, kebiasaan pangan setempat, dan penerimaan peserta didik agar makanan benar-benar dikonsumsi.
Dari sisi keamanan, penerapan lima kunci keamanan pangan menjadi perhatian utama: menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan makanan matang, memasak hingga matang, menjaga suhu penyimpanan dan distribusi, serta menggunakan air dan bahan pangan yang aman. Pengendalian harus dilakukan sejak bahan diterima hingga makanan dikonsumsi.
Guru dan tenaga kependidikan bukan petugas inspeksi pangan, tetapi memiliki peran penting dalam mengamati kondisi makanan, membangun kebiasaan hidup bersih, mencatat temuan, dan segera melaporkan dugaan masalah melalui jalur yang ditetapkan. Jika muncul dugaan makanan tidak aman, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas dan tindak lanjut perlu dilakukan bersama pihak yang berwenang.
Antusiasme sekitar 3.634 peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif melalui pertanyaan dan respons terhadap materi. Sesi ini menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman serta menghubungkan prinsip literasi gizi dan keamanan pangan dengan tantangan nyata di satuan pendidikan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian testimoni peserta dan penutupan.
Melalui webinar ini, satuan pendidikan diharapkan menindaklanjuti materi dengan langkah sederhana dan nyata: mengintegrasikan edukasi gizi dalam pembelajaran, membiasakan cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan makan, mengamati penerimaan menu dan sisa makanan, serta memperkuat komunikasi dengan orang tua, pengelola penyediaan makanan, tenaga gizi, dan puskesmas. Sekolah juga perlu memastikan adanya mekanisme pelaporan yang jelas apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan gangguan keamanan pangan.
Webinar ini diselenggarakan oleh Tim Kerja PAUD BBPMP Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab program MBG di lingkungan BBPMP Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi BBPMP Provinsi Jawa Barat dan Badan Gizi Nasional ini diharapkan memperkuat peran sekolah dalam memastikan MBG memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik.
Keberhasilan MBG bukan hanya tentang makanan yang sampai ke meja anak, tetapi juga tentang pengetahuan, kebiasaan sehat, dan perlindungan kesehatan yang tumbuh melalui setiap kegiatan makan.
Makanan bergizi adalah investasi kesehatan. Makanan aman adalah syarat mutlak. Edukasi gizi adalah kunci untuk mengubah keduanya menjadi kebiasaan sehat bagi generasi masa depan.
Penyelenggara: BBPMP Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional melalui Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
Surakarta, 22 Oktober 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kemitraan dengan Dewan Pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, mulai dari pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran hingga pemenuhan kebutuhan guru serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10).
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan Tahun 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10). Mengusung tema penguatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk semua, kegiatan ini menjadi ruang koordinasi, pertukaran gagasan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Pemenuhan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami yang memberikan masukan sekaligus ide-ide cerdas agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kontribusi Dewan Pendidikan dalam mendukung kebijakan strategis, termasuk wajib belajar 13 tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidikan inklusif, penguatan karakter, serta pembelajaran mendalam (deep learning). Ia juga menyoroti tantangan anak tidak sekolah atau putus sekolah, kesenjangan mutu pendidikan, dan perundungan yang membutuhkan penanganan bersama.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rustono, menjelaskan bahwa Rakernas menjadi wahana evaluasi dan koordinasi untuk menghimpun aspirasi masyarakat serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah. “Kami berharap terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi permasalahan pendidikan, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas sebagai wadah memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis. Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kebijakan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan. “Masukan yang objektif dan konstruktif sangat kami perlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mendorong Dewan Pendidikan menyampaikan pertimbangan berbasis bukti dan berani mengungkap kekurangan layanan pendidikan. Ia menegaskan tiga prioritas, yakni percepatan wajib belajar 13 tahun, pembelajaran bermutu dan inklusif, serta pemenuhan kebutuhan guru sesuai kondisi sekolah. “Kami berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti serta dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan murid dan guru,” tuturnya.
Mendikdasmen mengapresiasi dedikasi Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus menyumbangkan gagasan serta memperkuat partisipasi masyarakat. Kemitraan ini diharapkan terus ditingkatkan melalui komunikasi terbuka, rekomendasi berbasis kebutuhan lapangan, dan tindak lanjut yang terukur demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua serta menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bandung Barat – Perpustakaan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan siswa SD Negeri 2 Cimerang pada Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca, rasa ingin tahu, serta kecintaan terhadap literasi sejak usia dini.
Dalam kunjungan tersebut, anak-anak diajak mengenal beragam koleksi buku dan mengikuti kegiatan membaca bersama. Melalui aktivitas yang menyenangkan dan edukatif ini, para siswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal dunia literasi sekaligus menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menarik.
Tidak hanya membaca, para siswa juga memanfaatkan fasilitas auditorium untuk mengikuti pembelajaran melalui tayangan audio visual tentang bahaya perundungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman anak mengenai dampak perundungan serta pentingnya membangun sikap saling menghargai dan menciptakan lingkungan yang aman bagi sesama.
Pengalaman belajar yang menyenangkan menjadi langkah awal untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kecintaan anak terhadap literasi. Perpustakaan bukan sekadar tempat membaca, tetapi juga ruang untuk belajar, bereksplorasi, dan menemukan pengalaman baru sejak usia dini.
Jayapura, Papua, 21 Oktober 2026 — Kongres Bahasa Daerah 2026 di Jayapura menyoroti pentingnya penguatan kebijakan pemerintah daerah dan pewarisan bahasa antargenerasi untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Indonesia. Melalui paparan kebijakan, diskusi, dan berbagi praktik baik, kongres ini mendorong langkah pelindungan bahasa dan sastra daerah yang lebih terarah, terukur, serta berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin, menyatakan bahwa kongres ini digelar sebagai respons atas masih lemahnya pewarisan bahasa dari generasi tua kepada generasi muda serta menurunnya minat generasi muda menggunakan bahasa daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian serius terhadap upaya mengatasi penurunan penggunaan bahasa daerah.
Hafidz menambahkan bahwa Badan Bahasa Kemendikdasmen telah menjalankan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) sejak 2022, yang hingga kini telah mencakup 120 bahasa daerah. Pada tahun kelima pelaksanaan program, yaitu 2026, Badan Bahasa akan mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap laju kepunahan bahasa serta kemauan generasi muda untuk menggunakannya.
“Melalui kongres ini, pelindungan bahasa daerah diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata. Bahasa daerah perlu terus digunakan, dikembangkan, dan diwariskan agar kekayaan bahasa Indonesia tetap terjaga sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa,” ungkap Hafidz, di Jayapura, Selasa (20/10).
Sebagai bagian dari rangkaian kongres, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyoroti melemahnya penggunaan bahasa daerah, belum optimalnya pelestarian bahasa dan aksara daerah, serta tantangan penguatan literasi bahasa daerah di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal juga menjadi perhatian karena dapat mendukung kemampuan literasi membaca dan numerasi murid.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pelindungan bahasa daerah tidak cukup mengandalkan pendanaan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas.
Pada sesi diskusi, Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat, Andi Ritamariani Basharoe, mengusulkan agar Kongres Bahasa Daerah dilaksanakan secara berkala dan target pelindungan bahasa diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui regulasi dan program yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya pewarisan bahasa ibu sejak lingkungan keluarga.
Berbagi Praktik Baik Pelindungan Bahasa Daerah
Terkait dengan praktik baik bahasa daerah, para perwakilan dari Papua Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan turut memaparkan capaiannya. Dari Bali, Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar, I Gede Arya Sugiartha, memaparkan upaya pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui regulasi, penguatan lembaga adat, penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, penggunaan aksara di ruang publik, serta pemanfaatan teknologi digital. Praktik tersebut menunjukkan pentingnya mengiringi kebijakan dengan program nyata agar bahasa tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri, menekankan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pewarisan bahasa daerah. “Upaya yang kami lakukan antara lain memberikan pelatihan kepada guru, menguatkan pembelajaran kontekstual, serta pengembangan kamus bergambar dan digitalisasi bahasa daerah,” ujar Jufri.
Pembahasan dilanjutkan melalui tiga panel yang mengkaji Pokok-Pokok Pikiran Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah berdasarkan tipologi wilayah A, B, dan C. Panel A menghadirkan Raden Safrina, Panel B Obing Katubi, dan Panel C Gufran Ali Ibrahim sebagai pembahas.
Hasil pembahasan selanjutnya akan direkap oleh tim perumus sebagai bahan penyusunan rekomendasi Kongres Bahasa Daerah 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan mempertimbangkan kondisi kebahasaan dan karakteristik setiap wilayah sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pelindungan bahasa secara berkelanjutan. (Penulis: Tim Badan Bahasa, Editor: Destian, Ririn, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jayapura, Papua, 21 Oktober 2026 — Melalui bahasa isyarat, Musa Lokobal menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat berkunjung ke SMAN 2 Jayapura, Senin (19/10). Musa merupakan salah satu pekerja yang terlibat dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di sekolah tersebut. Baginya, kesempatan bekerja tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dengan bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh seorang guru, Musa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan pihak sekolah yang telah memberinya kesempatan bekerja. “Karena pekerjaan ini sekarang kami berpenghasilan dan membantu perekonomian keluarga kami,” demikian pesan Musa yang diakhiri dengan gestur hormat.
Mendengar ungkapan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti merespons hangat dan memberikan semangat kepada Musa. “Terima kasih Musa. Jaga kesehatan dan terus semangat bekerja,” ucapnya. Percakapan singkat itu menjadi momen yang memperlihatkan bahwa perhatian dan kesempatan dapat begitu berarti bagi seseorang.
Di balik pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di SMAN 2 Jayapura, tersimpan kisah tentang harapan dan kesempatan bagi mereka yang ikut menjadi bagian dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Musa Lokobal menjadi bukti bagiamana program ini tidak hanya membangun sarana dan prasarana sekolah, namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt.) SMAN 2 Jayapura, Lea Ansanay, mengungkapkan bahwa tahun ini sekolahnya menerima bantuan revitalisasi senilai lebih dari Rp2 miliar. Melalui proses optimalisasi anggaran, akhirnya perbaikan sekolah mencakup ruang yang lebih luas, yakni pembangunan tiga ruang kelas baru, rehabilitasi empat ruang kelas, serta pengembangan lantai dua untuk tiga ruang kelas.
”Puji tuhan kami merasa terharu, pekerjaan revitalisasi ini kami dapat membantu dan membuka pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar asli Papua. Musa Lokobal dan buruh lainnya sangat terbantu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini,” papar Lea.
Momen pertemuan Musa dan Mendikdasmen mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya tentang memperbaiki gedung, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi manusia, membuka kesempatan kerja, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk terus berdaya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
