Bandung Barat – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan intensitas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang tinggi. Kebijakan ini menjadi langkah perlindungan sekaligus memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung sesuai kondisi di lapangan.
Penerapan PJJ tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dikeluarkan pada 6 September 2026.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penerapan PJJ dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga satuan pendidikan.
“PJJ diberlakukan dengan tujuan melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan,” ujar Dedi Mulyadi.
Selain menyesuaikan pembelajaran, satuan pendidikan juga diminta menghentikan sementara kegiatan di luar ruangan apabila kondisi kualitas udara mengalami penurunan dan berpotensi membahayakan kesehatan. Dengan demikian, aktivitas pendidikan dapat tetap berjalan dengan menyesuaikan perkembangan kondisi lingkungan.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi kondisi darurat lingkungan. Pelaksanaan pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara fleksibel tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Sejalan dengan itu, perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap menjadi perhatian. Berdasarkan informasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam telah berakhir pada Minggu (6/9/2026).
Meski demikian, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III (Siaga). Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah.
Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah mendorong satuan pendidikan tetap memberikan layanan pembelajaran sekaligus memastikan keselamatan peserta didik dan seluruh warga sekolah. Langkah ini diharapkan menjaga keberlangsungan proses pendidikan di tengah kondisi lingkungan yang memerlukan kewaspadaan.
Sumber: ANTARA NEWS/Ricky Prayoga