Kemendikdasmen Pastikan Setiap Murid Tetap Bisa Ikuti TKA, Solusi Disiapkan Sesuai Kondisi Daerah

Kemendikdasmen Pastikan Setiap Murid Tetap Bisa Ikuti TKA, Solusi Disiapkan Sesuai Kondisi Daerah

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 912/sipers/A6/X/2026

Tangerang, Banten, 29 Oktober 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan setiap murid tetap memperoleh kesempatan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk mereka yang menghadapi kendala teknis maupun kondisi darurat di daerah. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat meninjau Posko TKA di Tangerang, Banten, Rabu (28/10).

Kunjungan ini sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan TKA yang memasuki hari ketiga serta mengidentifikasi langkah penanganan untuk pelaksanaan berikutnya. Ia menegaskan, evaluasi terus Kemendikdasmen lakukan untuk mengantisipasi kendala yang berpotensi mengganggu pelaksanaan TKA pada hari-hari berikutnya, gelombang kedua, maupun jadwal susulan.

“Intinya Kemendikdasmen akan terus memastikan layanan TKA bisa dirasakan oleh semua anak-anak kita meskipun dalam beberapa kesempatan, terdapat kondisi yang menantang,” Wamendikdasmen Fajar.

Pemantauan melalui posko daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan TKA berbeda-beda sesuai kondisi wilayah. Laporan dari Kanwil Kemenag Maluku Utara dan posko daerah di Sulawesi Barat yang didapatkan dalam dialog langsung menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan TKA, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terdampak karhutla. Laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memastikan koordinasi dan dukungan teknis terus berjalan agar pelaksanaan TKA dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Di Kalimantan Tengah, pelaksanaan TKA masih menunggu perkembangan kondisi kualitas udara akibat karhutla. Meskipun hujan telah turun, indeks standar pencemar udara (ISPU) yang dilaporkan masih berada di atas 200 dan tergolong tidak sehat. Pemerintah daerah masih menunggu arahan terkait perpanjangan status tanggap darurat. Sebaliknya, DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan pada hari ketiga berjalan lancar setelah sejumlah kendala jaringan internet pada hari sebelumnya berhasil ditangani. Berbagai laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

Untuk daerah yang mengalami kondisi darurat sehingga belum dapat mengikuti TKA hingga jadwal susulan, Wamen Fajar menjelaskan bahwa Kemendikdasmen akan mengkaji alternatif waktu pelaksanaan. “Aturan itu bisa kita sesuaikan kalau situasi lapangan memang menuntut perubahan,” kata Wamen Fajar. Ia menegaskan bahwa kemungkinan penyesuaian jadwal masih akan dievaluasi, dengan keputusan lebih lanjut disampaikan secara resmi oleh kementerian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menjelaskan bahwa posko telah bekerja sejak pagi untuk memantau pelaksanaan dan merespons laporan dari daerah. Penanganan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten/kota dan provinsi hingga pusat, dengan dukungan Proktor Nasional, tim pengembang sistem TKA, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tim juga memantau perkembangan informasi di media sosial dan memperkuat koordinasi komunikasi agar pertanyaan, laporan kendala, serta informasi mengenai tindak lanjut dapat ditangani secara tepat.

Bagi murid yang telah mempersiapkan diri tetapi mengalami gangguan saat ujian, kepastian mengenai tindak lanjut menjadi penting agar mereka dapat kembali mengikuti asesmen tanpa kehilangan kesempatan akibat kendala di luar kendali mereka. Dengan koordinasi lintas instansi pusat dan daerah, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi lapangan, kementerian berupaya memastikan layanan TKA tetap dapat diakses oleh murid hingga rangkaian pelaksanaan dan susulan berakhir pada November 2026. ***(Penulis: Rany/Editor: Destian, Seno/Fotografer: Tim BKPDM).

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
#2TahunGerakNyata
#2TahunPendidikanBermutu

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen Perkuat Empat Dasar Peningkatan Mutu Pendidikan

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen Perkuat Empat Dasar Peningkatan Mutu Pendidikan

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 911/sipers/A6/X/2026

Jakarta, 29 Oktober 2026 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat empat dasar pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Keempat dasar tersebut meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur pedagogis, infrastruktur budaya, dan infrastruktur manajerial.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan hal tersebut dalam acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat. Pada kesempatan yang sama, ia juga menerima Piala Adripraya dari Garuda TV.

Pertama adalah infrastruktur fisik (physical infrastructure), diwujudkan melalui dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Kedua program ini merupakan bagian penting yang mendukung kegiatan pembelajaran, sebagaimana sarana dan prasarana yang mendukung serta lingkungan fisik yang aman dan nyaman merupakan faktor yang memungkinkan murid belajar dengan baik.

“Sampai saat saya berpidato ini, sudah lebih dari 59 ribu satuan pendidikan yang kita revitalisasi di tahun 2025 dan 2026. Selain itu, sudah lebih dari 300 ribu Interactive Flat Panel (IFP) yang kita distribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Selasa (27/10).

Dasar kedua adalah infrastruktur pedagogis, yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Terkait guru, Kemendikdasmen mendorong peningkatan kualifikasi dengan memberikan kesempatan kepada guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1 untuk melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), disertai beasiswa sebesar Rp3 juta per guru. Pada tahun pertama, sebanyak 12.500 guru telah menyelesaikan program tersebut. Sementara itu, pada tahun kedua, RPL gelombang kedua disiapkan bagi lebih dari 50 ribu guru.

Selanjutnya, terkait dengan peningkatan kompetensi guru telah dilakukan melalui lima jenis pelatihan, yaitu pembelajaran mendalam, bimbingan dan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta bahasa Inggris. “Semua pelatihan ini kami biayai dengan dana APBN, dan sebagian pelatihan juga dapat diselenggarakan dengan dukungan dari bantuan operasional sekolah yang dapat digunakan untuk kepentingan pelatihan ini,” terang Mendikdasmen.

Selain peningkatan kualifikasi dan kompetensi, Kemendikdasmen juga meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan bagi guru non-ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan insentif bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan, yang keduanya disalurkan langsung kepada guru.

Ketiga adalah infrastruktur budaya, yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter murid. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, serta pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler.

“Salah satu kebijakan kami adalah menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, kemudian memberikan kesempatan bagi para murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui sebanyak mungkin kegiatan ekstrakurikuler,” tutur Menteri Abdul Mu’ti.

Dasar keempat adalah infrastruktur manajerial, yang berkaitan dengan upaya membangun tata kelola birokrasi yang lebih sederhana dan efektif. “Kami juga berusaha untuk membangun birokrasi yang tidak birokratis sebagaimana diharapkan Bapak Presiden. Kami juga berusaha agar guru tidak banyak terlibat dalam pelaporan yang administratif, tetapi mereka dapat memberikan laporan cukup satu tahun sekali,” ungkapnya.

Kemendikdasmen juga menjalankan kebijakan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, salah satunya Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang telah memasuki tahun kedua. Ke depan, Kemendikdasmen menyiapkan kebijakan di mana tidak semua murid otomatis naik kelas dan penjurusan murid mulai kelas XI pada jenjang pendidikan menengah atas.

“Inilah yang coba kami lakukan pada dua tahun pertama sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dari Asta Cita keempat dan mengikuti arahan Bapak Presiden sehingga secara bertahap. Setelah tahun kedua ini, kami akan terus melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai layanan yang semakin dirasakan oleh masyarakat, memberikan layanan pendidikan yang accessible, flexible, dan affordable,” pungkas Mendikdasmen. (Penulis: Stephanie / Editor: Destian)

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
#2TahunGerakNyata
#PHTC
#2TahunPendidikanBermutu

Pengelolaan Revitalisasi yang Akuntabel, Cegah Risiko Penyimpangan di Jawa Barat

Pengelolaan Revitalisasi yang Akuntabel, Cegah Risiko Penyimpangan di Jawa Barat

Bandung Barat – Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi dengan Direktorat PAUD-Ditjen PAUD, Dikdas, dan PNFI, dan BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kegiatan Penguatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada 27-28 Oktober 2026 ini dilakukan secara hybrid dan melibatkan ribuan peserta penerima bantuan revitalisasi dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat tata kelola program, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memitigasi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan.

Tiga narasumber menyampaikan materi penguatan, yaitu:
1. Yunita Arifiin, S.H., M.H., Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, dengan materi Mitigasi Risiko dan Pencegahan Penyimpangan pada Pelaksanaan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
2. Devi Suryani, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dengan materi Peran Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
3. Dr. Asep Syaiful Bahri, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dengan materi Penindakan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan mengenai pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, identifikasi titik rawan penyimpangan, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan revitalisasi.

Narasumber secara spesifik mengajak satuan pendidikan penerima manfaat Program Revit, agar memahami peran masing-masing pilar utama yaitu pengawas, perencana, dan fasilitator. Pilar tersebut harus difungsikan agar tercipta tata kelola sesuai Juknis. Sekolah penerima Revit diharapkan selalu berkoordinasi dengan APH sebagai bagian dari perlindungan dari ATHG.

Penguatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan revitalisasi dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran, sehingga terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik.

Himpaudi Kabupaten Bekasi Melangkah ke Jayagiri

Himpaudi Kabupaten Bekasi Melangkah ke Jayagiri

Bandung Barat – Himpaudi Kab.Bekasi dengan penuh semangat hadir mengikuti Program Penguatan Kapasitas PTK di BBPMP Provinsi Jawa Barat Kampus Jayagiri, Lembang pada Selasa (27/10/2026). Di tengah sejuknya udara Jayagiri, peserta berkomitmen untuk terus belajar demi anak-anak PAUD Kab. Bekasi yang hebat.

Dengan tema Pembelajaran Mendalam, program ini bertujuan untuk membekali PTK PAUD agar mampu merancang pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi bagaimana peserta mampu memfasilitasi anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter melalui pengalaman belajar yang kontekstual.

Kegiatan berlanjut dengan kunjungan inspiratif ke Lab PAUD untuk melihat langsung implementasi area program moving class dan parenting. Peserta melihat bagaimana area sentra yang bergerak mampu memberikan ruang eksplorasi yang luas bagi anak, dan bagaimana area parenting dirancang sebagai wadah kolaborasi yang hangat antara guru dan orang tua.

Manfaatnya sangat besar bagi pembelajaran PAUD di Kab. Bekasi. Prinsip pembelajaran mendalam yang dipadukan dengan konsep moving class akan menciptakan kelas yang hidup, tidak membosankan, dan merdeka bagi anak untuk memilih. Sementara penguatan parenting akan memperkuat kemitraan sekolah-orang tua untuk memastikan proses belajar di sekolah berlanjut secara selaras di rumah.

Mendikdasmen: Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman untuk Murid Tumbuh dan Belajar

Mendikdasmen: Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman untuk Murid Tumbuh dan Belajar

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 907/sipers/A6/X/2026

Jakarta, 27 Oktober 2026 — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya membangun sekolah yang aman dan nyaman agar setiap murid dapat belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya tanpa rasa takut. Dalam diskusi publik mengenai pencegahan perundungan di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (26/10), ia menekankan bahwa perlindungan murid memerlukan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan.

“Perundungan bukan sekadar kenakalan anak, melainkan pelanggaran HAM yang merusak masa depan, memicu trauma, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa. Untuk itu, sekolah harus menjadi ruang bagi murid untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut,” tegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (26/10).

Di hadapan seluruh peserta acara, Mendikdasmen menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keamanan digital.

“Penerapan kebijakan ini menekankan deteksi dini, mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan korban dan saksi, serta dukungan psikologis. Penanganan juga perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, hingga kementerian sesuai kebutuhan,” ujar Mendikdasmen.

Selain itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi. Ia menyoroti besarnya tantangan perlindungan anak. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, satu dari dua anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan, sedangkan satu dari tiga anak mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

“Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan ringan. Kekerasan emosional, seperti penghinaan, perendahan martabat, dan ancaman, juga perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan anak. Upaya perlindungan perlu disertai penanganan kasus yang berkelanjutan serta koordinasi antarlembaga,” papar Menteri Arifah.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, turut mengingatkan bahwa ancaman perundungan juga dapat meluas ke area ruang digital. Berdasarkan data riset yang dipaparkan dalam forum, 45 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber dan 82 persen remaja menilai media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental mereka.

Ia juga menyoroti bahwa hanya 39,9 persen orang tua merasa mampu dan percaya diri mendampingi anak di dunia digital, sementara pemanfaatan fitur kontrol orang tua masih berada di kisaran 10–12 persen. “Perlindungan anak di ruang digital sudah semakin mendesak,” terang Menteri Meutya dalam pembahasan mengenai risiko perundungan siber.

Melalui kebijakan PP Tunas, pemerintah mendorong pendekatan berbasis penilaian risiko dan pembatasan akses anak pada platform digital yang tergolong berisiko tinggi. Langkah ini melengkapi upaya perlindungan anak yang perlu berjalan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan ruang digital.

Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957, Bambang Patijaya, mengingatkan agar perundungan tidak dinormalisasi sebagai perilaku biasa. “Kita tidak boleh menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa yang akan selesai dengan sendirinya,” ujar Bambang.

Terakhir, selaku Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, juga menyoroti pentingnya deteksi dini dan penanganan yang tidak menunggu hingga kasus menjadi viral. Sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, memastikan korban memperoleh perlindungan, dan menjaga agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi.

Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Kemendikdasmen mendorong agar BSAN hadir dalam tindakan sehari-hari. Setiap murid berhak belajar dengan tenang, merasa terlindungi, dan tumbuh tanpa rasa takut. Penulis: Refrina, Editor: Destian, Seno H

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah