Indramayu – Pendidikan yang bermutu membutuhkan dukungan nyata, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran hingga penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang layak. Dalam kunjungannya ke SMKS PUI Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Gubernur Jawa Barat meninjau kondisi bangunan sekolah sekaligus melihat secara langsung proses revitalisasi sarana pendidikan yang tengah dilaksanakan.
Revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan melalui dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026. Bantuan revitalisasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi bangunan sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan pembelajaran bagi para peserta didik.
Tidak hanya di SMKS PUI Jatibarang, upaya perbaikan sarana pendidikan ini juga menjadi bagian dari perhatian terhadap sejumlah lembaga pendidikan lainnya di Kabupaten Indramayu. Langkah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak.
Sebab, kualitas mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga oleh tersedianya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai.
Melalui perhatian dan dukungan nyata terhadap sarana pendidikan, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal. Pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar cita-cita, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Dari SMKS PUI Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semangat membangun pendidikan yang lebih baik terus digaungkan demi masa depan generasi Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing.
Jayapura, Papua, 19 Oktober 2026 — Berdiri kokoh menghadap pemandangan indah Samudra Pasifik, SMA Negeri 2 Kota Jayapura kini bersiap menyambut wajah baru. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026, sekolah ini tengah membangun unit bangunan baru dengan total anggaran lebih dari Rp2 miliar.
Kondisi bangunan sekolah yang telah berusia sekitar 40 tahun menjadi tantangan tersendiri. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMAN 2 Jayapura, Lea Ansanay, mengungkapkan bahwa bantuan revitalisasi semula direncanakan untuk merehabilitasi tujuh ruang kelas. Namun, setelah dilakukan perhitungan ulang, pemanfaatan anggaran dapat memberikan perbaikan yang lebih luas, mencakup pembangunan tiga ruang kelas baru, rehabilitasi empat ruang kelas, serta pengembangan lantai dua untuk tiga ruang kelas.
“Kami keluarga besar SMA Negeri 2 Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri beserta jajaran, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Semoga hasil pembangunan ini menjadi kesempatan berharga bagi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan,” tuturnya.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi hal membanggakan bagi sekolah. Lea menjelaskan, dengan pelaksanaan swakelola melibatkan banyak pekerja yang sebagian besar pekerja merupakan putra asli Papua. Bahkan, terdapat seorang pekerja penyandang disabilitas tunawicara yang turut berkontribusi dalam pembangunan sekolah.
Selain itu, program revitalisasi juga turut membawa perubahan nyata bagi warga SMP YPK Sion Dok VIII Jayapura. Sejak berdiri pada 31 Oktober 1991, sekolah ini akhirnya mendapatkan bantuan revitalisasi tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp1,1 miliar. Kepala SMP YPK Sion Dok VIII Jayapura, Sonya N. Rumanasen, menuturkan bantuan revitalisasi seluruhnya sudah selesai 100 persen selama pengerjaan bulan Mei hingga Agustus 2026.
Dengan mengoptimalkan skema swakelola, Sonya menyebut sekolahnya mendapatkan menu perbaikan yaitu ruang administrasi/ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA, dan satu ruang kelas. Selama proses pengerjaan, ia melihat adanya peluang untuk menambah perbaikan ruang kelas. Hasilnya, perbaikan kelas tersebut bertambah dari sebelumnya satu ruang menjadi empat ruang kelas. ”Perubahan sekolah kami juga mendapat respons positif dari masyarakat dan jemaat gereja. Bangunan yang kini lebih tertata kami harap dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong semakin banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini,” tutur Sonya.
Dampak revitalisasi juga terlihat dari meningkatnya antusiasme murid dalam mengikuti pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Roby Aikarem May, murid kelas IX SMP YPK Sion Dok VIII Jayapura. Roby mengenang kondisi sekolahnya yang cukup memprihatinkan sebelum revitalisasi. Sejumlah plafon sudah rusak, atap seng mengalami kebocoran hingga air hujan sering masuk ke dalam ruangan, serta banyaknya fasilitas meja dan kursi yang tidak lagi layak digunakan.
Kini, setelah revitalisasi selesai terlaksana, kondisi sekolahnya jauh lebih baik. Plafon telah diperbaiki dan diganti, keramik sekolah sudah baru, sehingga ruang kelas menjadi lebih nyaman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan membangun semangat yang lebih guna mengikuti pembelajaran di sekolah.
“Saya berharap adik-adik yang nanti bersekolah di sini tidak mencoret-coret tembok atau merusak barang-barang yang sudah diberikan. Mari kita jaga dan gunakan bersama supaya semua bisa menikmati fasilitas ini,” terang Roby.
Di akhir ceritanya, Roby menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, atas bantuan revitalisasi yang telah diberikan kepada sekolahnya.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Abdul Mu’ti atas bantuan revitalisasi yang diberikan. Sekarang sekolah kami menjadi lebih bagus dan tidak rusak seperti dahulu. Kami bisa belajar dengan lebih nyaman, lebih bersemangat, dan betah di sekolah,” kata Roby.
Melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Mendikdasmen menyebut pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang layak dan aman bagi seluruh murid. ”Saya melihat revitalisasi di Jayapura berjalan dengan baik, beberapa di antaranya bahkan sudah menyelesaikan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah ini kami harapkan tidak hanya memperkuat kualitas layanan pendidikan, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar, rasa percaya diri, serta harapan akan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua,” ungkap Mendikdasmen di Jayapura, Senin (19/10).
Secara keseluruhan, sebanyak 214 satuan pendidikan di Provinsi Papua telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp208 miliar. Sampai dengan Oktober 2026, terdapat 36 satuan pendidikan (13 PAUD dan 23 SMP) yang sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres 100 persen. Program ini juga turut menjangkau pekerja lokal dengan total 2.821 orang.
Khusus di Kota Jayapura, 47 satuan pendidikan sudah melakukan PKS dengan total anggaran lebih dari Rp41 miliar. Terdapat 8 sekolah (5 PAUD dan 3 SMP) yang sudah menyelesaikan pembangunan serta menjangkau pekerja lokal sebanyak 535 orang. (Penulis: Destian, Editor: Stephanie, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 886/sipers/A6/X/2026
Jakarta, 19 Oktober 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong peningkatan kesadaran dan kompetensi guru dalam menghadapi risiko bencana. Upaya ini dilakukan melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk membangun kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan. Salah satunya melalui pelatihan tatap muka bagi guru dan tenaga kependidikan di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.
Pelatihan ini mencakup dua materi utama, yaitu Kesiapsiagaan Bencana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta Layanan Dukungan Psikososial Pascabencana bagi PTK. Melalui kedua materi tersebut, guru dan tenaga kependidikan dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, mulai dari upaya mitigasi dan prosedur keselamatan hingga pendampingan psikososial bagi warga sekolah terdampak. Pengembangan materi pelatihan turut melibatkan mitra, seperti Save the Children dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dalam penyusunan modul pembelajaran.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menekankan bahwa kesadaran terhadap risiko bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi guru. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan perilaku aman di lingkungan satuan pendidikan.
“Guru perlu memiliki kesadaran bahwa risiko bencana dapat terjadi kapan saja dan berdampak pada keselamatan murid serta keberlangsungan pembelajaran. Karena itu, guru perlu memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, mampu bertindak dengan tenang dan tepat dalam situasi darurat, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan murid. Membangun guru yang sadar bencana merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan satuan pendidikan yang aman dan tangguh,” ujar Nunuk pada beberapa waktu lalu.
Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF), Saiful Bari, dalam sambutan kegiatan sosialisasi bertema Guru Tangguh, Sekolah Tangguh: Bersama Membangun Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membangun kesiapsiagaan karena berinteraksi langsung dengan murid. Dalam situasi darurat, pengetahuan dan ketenangan guru dapat membantu murid memahami langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan diri.
“Guru yang tangguh bukan hanya memahami prosedur keselamatan, tetapi juga mampu bersikap tenang, responsif, dan mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini dengan melibatkan seluruh warga sekolah serta memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap murid, termasuk murid yang membutuhkan pendampingan khusus,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan Modul Kesiapsiagaan Bencana dan Modul Layanan Dukungan Psikososial Pasca Bencana bagi PTK sebagai sumber pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini diharapkan membantu pendidik memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, sekaligus menerapkan pengetahuan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
Dari sisi mitigasi, Rina Utami dari Save the Children menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan mengenali potensi bencana. Sekolah juga perlu memastikan setiap warga sekolah memahami prosedur keselamatan dan mampu menerapkannya dalam situasi darurat.
“Kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, tetapi juga harus disertai pemahaman tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan warga sekolah. Guru perlu memastikan jalur evakuasi, titik kumpul, serta prosedur keselamatan dipahami oleh seluruh warga sekolah dan dilatih secara berkala. Kesiapsiagaan juga perlu memperhatikan kebutuhan setiap murid, termasuk mereka yang memerlukan pendampingan khusus, agar tidak ada yang tertinggal ketika situasi darurat terjadi,” ujar Rina.
Selain memastikan prosedur keselamatan berjalan dengan baik, sekolah perlu menyiapkan perlengkapan darurat, termasuk tas siaga bencana. Tas tersebut dapat berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, alat penerangan, sarana komunikasi, dan dokumen penting. Perlengkapan perlu diperiksa secara berkala agar selalu siap digunakan saat dibutuhkan. Kesiapsiagaan bencana juga mencakup pemulihan kondisi psikologis warga sekolah setelah bencana terjadi.
Yuria Ekalitani dari Himpunan Psikologi Indonesia menekankan pentingnya Layanan Dukungan Psikososial (LDP), tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi guru yang turut terdampak bencana.
“Guru bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Layanan Dukungan Psikososial perlu memastikan bahwa guru yang mendampingi murid juga mendapatkan kesempatan untuk didampingi. Guru yang terdampak bencana perlu memperoleh dukungan dan ruang untuk pulih agar dapat kembali menjalankan perannya dengan baik,” ungkap Yuria.
Nur Fajar Amalia, guru SMK Negeri 1 Meulaboh, Aceh, menyampaikan bahwa pelatihan kesiapsiagaan bencana membantu sekolah memahami bahwa pengetahuan mengenai risiko perlu disertai rencana tindakan yang jelas.
“Setelah mengikuti pelatihan, kami semakin memahami bahwa mengetahui risiko bencana saja belum cukup. Kami juga harus tahu apa yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Langkah pertama yang kami lakukan di sekolah adalah membentuk tim siaga bencana dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, murid, dan wali murid,” tutur Nur Fajar.
Linggana Tesya, guru SMAN 1 Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyampaikan bahwa potensi bencana di wilayahnya, termasuk gempa bumi dan erupsi gunung api, mendorong sekolah untuk meningkatkan edukasi kebencanaan serta membekali guru dengan pengetahuan yang memadai sebelum memberikan pendampingan kepada murid.
“Bagi kami, penting untuk membekali diri terlebih dahulu sebelum melakukan pendampingan kepada murid. Pemahaman mengenai risiko gempa bumi dan erupsi gunung api membantu guru mempersiapkan langkah yang tepat serta memberikan informasi yang dibutuhkan murid untuk menjaga keselamatan,” tutur Linggana.
Melalui pelatihan tatap muka dan pengembangan materi pembelajaran, Kemendikdasmen mendorong terbentuknya budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, guru diharapkan mampu melindungi murid, mendampingi warga sekolah terdampak, serta menjaga keberlangsungan pembelajaran hingga proses pemulihan pascabencana. (Penulis: Tim GTK / Editor: Destya, Seno)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 7 Bogor dan SNT 8 Cianjur menggelar Gelar Griya pada Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat SNT sekaligus melihat beragam karya dan potensi murid.
Melalui Gelar Griya, para murid mendapat ruang untuk menampilkan karya terbaik yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Berbagai karya yang ditampilkan menjadi cerminan semangat belajar, kreativitas, serta upaya murid dalam mengembangkan potensi diri dan menghasilkan karya yang membanggakan.
Tak hanya menjadi ajang unjuk karya, Gelar Griya juga memperlihatkan lingkungan belajar SNT yang mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan rasa kekeluargaan. Pendidikan terpadu yang diterapkan tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid melalui beragam aktivitas.
Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Dengan hadir secara langsung, masyarakat dapat melihat bagaimana lingkungan pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk belajar, bertumbuh, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan mereka.
Melalui Gelar Griya, SNT diharapkan dapat semakin dikenal masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan terus menguatkan semangat murid untuk berkarya, mengembangkan potensi, serta membangun karakter positif sebagai bekal menghadapi masa depan.
Tapanuli Utara, Sumatra Utara, 16 Oktober 2026 — Ruang kelas dengan lantai berlubang, atap bocor, dan plafon yang lapuk pernah menjadi bagian dari keseharian murid SD Negeri 173281 Lumban Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar, terutama saat hujan. Kini, melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lebih layak untuk mendukung pembelajaran yang aman dan nyaman.
Kepala SD Negeri 173281 Lumban Julu, Tamaria Purba, mengungkapkan bahwa sejak sekolah didirikan, belum pernah ada perbaikan sarana dan prasarana secara signifikan. Selain ruang kelas yang mengalami kerusakan, toilet sekolah juga kurang memadai dan tidak layak digunakan.
Pada tahun 2025, sekolah tersebut menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp775.180.174. Bantuan itu digunakan untuk merehabilitasi dua ruang kelas dan toilet beserta sanitasinya, serta membangun ruang UKS dan perpustakaan.
Tamaria mengatakan, perbaikan tersebut membuat lingkungan sekolah menjadi lebih rapi dan kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih kondusif. Guru dan murid pun merasa lebih nyaman dan bersemangat mengikuti pembelajaran. “Orang tua murid pun merasa senang karena anak mereka tambah nyaman belajar, sehingga diharapkan prestasinya meningkat, baik akademik maupun nonakademik,” ungkap Tamaria.
Perubahan itu turut dirasakan Arion Maruli Hurabarat, murid kelas IV SD Negeri 173281 Lumban Julu. Ia mengingat kondisi bangunan sekolah ketika masih duduk di kelas III, saat kaca jendela pecah, atap berlubang, dan lantai kelas rusak.
“Saat saya sudah masuk di kelas IV, ruangan kelas dan toiletnya sudah menjadi sangat bagus. Saya menjadi sangat semangat belajar. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” tutur Arion.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meninjau langsung hasil revitalisasi sekolah tersebut dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (15/10). Selain melihat kondisi bangunan, Mendikdasmen juga menyaksikan pembelajaran menggunakan Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP).
Dalam pembelajaran bahasa Inggris, murid tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka aktif mengangkat tangan dan maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal melalui layar IFP. Suasana belajar juga diselingi kegiatan ice breaking melalui nyanyian dan gerakan yang ditampilkan lewat video.
“Sekolahnya kelihatan wajahnya baru, penampilannya baru, mudah-mudahan semangatnya juga baru,” ujar Mendikdasmen.
Lebih lanjut, Mendikdasmen menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut ialah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang layak bagi murid dan guru.
Di Kabupaten Tapanuli Utara, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada 2025 mencakup 107 satuan pendidikan, terdiri atas 3 PAUD, 79 SD, 13 SMP, 6 SMA, dan 6 SMK. Total anggaran untuk pelaksanaan program tersebut mencapai Rp79,47 miliar.
Kemudian pada tahun 2026, program revitalisasi di Kabupaten Tapanuli Utara mencakup 91 sekolah yang telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), dengan total anggaran Rp67,97 miliar. Sekolah penerima manfaat terdiri atas 31 PAUD, 42 SD, 8 SMP, 6 SMA, dan 4 SMK. Hingga saat ini, dana yang telah disalurkan mencapai Rp54,48 miliar.
Menteri Mu’ti juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat di seluruh Indonesia.
“InsyaAllah, Pak Presiden sudah berkomitmen, sebelum 2029 atau akhir 2028, semua sekolah di Indonesia yang rusak sedang dan berat diperbaiki,” pungkasnya.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah